Artikel, Hak Asasi Manusia, Kajian Hukum, Masyarakat Adat

Kelembagaan Yang Mengayomi Masyarakat Adat

*Makalah disampaikan dalam peringatan Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia (HIMAS), 8 Agustus 2016. Diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudyaan bersama dengan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Auditorium Museum Nasional. PENGANTAR Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia (International Day of the World’s Indigenous Peoples) tahun ini mengangkat tema tentang Pendidikan, Kebudayaan, dan Spiritualitas.[1] Peringatan ini perlu dijadikan… Continue reading Kelembagaan Yang Mengayomi Masyarakat Adat

Advertisements
Catatan Perjalanan, Cuap-cuap, Hak Asasi Manusia

New York 2014: Mendefinisikan Indigenous Peoples di Indonesia

“Jika negara tidak mengakui kami, maka kami tidak mengakui negara”   Kutipan pernyataan itu merupakan pernyataan yang dihasilkan pada saat pendirian Aliansi Masyarkat Adat Nusantara (AMAN) pada tahun 1999 di Jakarta. Pernyataan itu memiliki suatu makna mengenai tuntutan untuk menata hubungan yang baru antara masyarakat adat dengan negara. Pernyataan itu merupakan bentuk refleksi dari persoalan… Continue reading New York 2014: Mendefinisikan Indigenous Peoples di Indonesia

Resensi

Mempertanyakan Kebangkitan Adat

Yance Arizona[1] Judul               : Adat dalam Politik di Indonesia Penyunting     : Jamie S. Davidson, David Henley, Sandra Moniaga Penerbit          : Yayasan Pustaka Obor Indonesia dan KITLV Jakarta Halaman        : xxii+456 Diterbitkan dalam Jurnal Jentera, Edisi 21 - Tahun VI - Januari-April 2011 (p.96-102)     Memudarnya kekuasaan negara yang sentralistik pasca Orde Baru memberikan peluang… Continue reading Mempertanyakan Kebangkitan Adat

Liputan Media

UU Masyarakat Adat Berpotensi Diabaikan

[Jumat, 26 November 2010] Dua puluh tahun digagas, naskah akademis RUU pun tak beredar, membuat pemahaman ikut menyebar. Harapan besar pengakuan pada masyarakat adat melalui Rancangan Undang-undang (RUU) Pengakuan Masyarakat Adat dikhawatirkan akan terjadi sebaliknya. Setelah disahkan, potensi UU diabaikan tebuka lebar. Pernyataan itu dikatakan Rikardo Simarmata, anggota perkumpulan Huma dalam sebuah diskusi di Jakarta,… Continue reading UU Masyarakat Adat Berpotensi Diabaikan

Liputan Media

Pendaftaran Wilayah Adat Belum Jelas

[Jumat, 16 April 2010] Pengakuan dan pendaftaran tanah komunal tergantung terobosan daerah. Sudah cukup banyak peraturan perundang-undangan yang secara normatif mengakui dan menjamin hak-hak masyarakat adat. Bahkan konstitusi, UUD 1945, memberi pengakuan. Pasal 18 B ayat (2) mengenai pemerintahan daerah, pasal 28 I ayat (3) mengenai hak asasi manusia, dan pasal 32 ayat (1) dan… Continue reading Pendaftaran Wilayah Adat Belum Jelas

Artikel

Mempertimbangkan FPIC

Salah satu mekanisme yang berkembang dalam upaya penguatan hak ulayat masyarakat adat adalah mekanisme Free and Prior Informed Consent (FPIC) yang dimaknai sebagai persetujuan bebas tanpa paksa yang didahului dengan informasi memadai tentang sebab dan akibat suatu proyek. Dikaitkan dengan doktrin tanggungjawab negara dalam hak asasi manusia, maka mekanisme ini meliputi penghormatan (to respect), perlindungan… Continue reading Mempertimbangkan FPIC

Artikel

Memperingati Deklarasi Hak-hak Masyarakat Adat

Gerakan perjuangan hak-hak masyarakat adat di Indonesia dan di dunia beberapa dekade terakhir cenderung meningkat. Hak-hak tradisional masyarakat adat atas tanah dan sumberdaya alam lainnya menjadi salah satu basis gerakan menghadapi ekspansi modal, terutama pada lapangan perkebunan, pertambangan dan kehutanan. Di Indonesia, perjuangan masyarakat adat menampakkan diri dalam ruang publik seiring dengan tumpangnya rezim sentralisme… Continue reading Memperingati Deklarasi Hak-hak Masyarakat Adat