Event

Global i-Lecture 3: Menim(b)ang Keadilan Ekologis

Epistema Institute, Jimly School of Law and Government (JSLG) dan Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia (AFHI) akan mengadakan Global i-Lecture 3 dengan tema “Menim(b)ang Keadilan Ekologis”. Seri perkuliahan online ketiga ini akan diisi oleh Dr. Al. Andang L. Binawan (Pengajar pada Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara). Kegiatan ini diselenggarakan pada: Hari/tanggal       : Rabu/30 Mei 2012. Pukul 13.30-16.00… Continue reading Global i-Lecture 3: Menim(b)ang Keadilan Ekologis

Artikel

Hukum yang Merampas

Ditulis tanggal 18 Maret 2011. “Hukum menjadi senjata bagi ketamakan!”, tulis Frederic Batiat, seorang politisi borjuis Prancis abad 19. Bastiat menujukan satire itu kepada kaum sosialis yang memanfaatkan posisinya di parlemen untuk merampas secara legal milik kaum borjuis/kapitalis melalui hukum atas dalih misi filantropisnya menciptakan kesetaraan. Bagi Bastiat, perampasan legal (legal plunder) melalui cukai, tarif,… Continue reading Hukum yang Merampas

Catatan Perjalanan

Di Negeri Penjajah (4)

Dua sisi mata uang: Access vs Exclusion Di dalam catatan perjalanan ini tidak baik bila isinya hanya soal tour, karena bila isinya soal jalan-jalan saja, apa bedanya nanti dengan anggota DPR yang suka jalan-jalan ke luar negeri (ehem!). Catatan kali ini ingin merekam hal yang lebih substantif dari short course yang diikuti di ISS, Den… Continue reading Di Negeri Penjajah (4)

Resensi

Mempertanyakan Kebangkitan Adat

Yance Arizona[1] Judul               : Adat dalam Politik di Indonesia Penyunting     : Jamie S. Davidson, David Henley, Sandra Moniaga Penerbit          : Yayasan Pustaka Obor Indonesia dan KITLV Jakarta Halaman        : xxii+456 Diterbitkan dalam Jurnal Jentera, Edisi 21 - Tahun VI - Januari-April 2011 (p.96-102)     Memudarnya kekuasaan negara yang sentralistik pasca Orde Baru memberikan peluang… Continue reading Mempertanyakan Kebangkitan Adat

Liputan Media

UU Masyarakat Adat Berpotensi Diabaikan

[Jumat, 26 November 2010] Dua puluh tahun digagas, naskah akademis RUU pun tak beredar, membuat pemahaman ikut menyebar. Harapan besar pengakuan pada masyarakat adat melalui Rancangan Undang-undang (RUU) Pengakuan Masyarakat Adat dikhawatirkan akan terjadi sebaliknya. Setelah disahkan, potensi UU diabaikan tebuka lebar. Pernyataan itu dikatakan Rikardo Simarmata, anggota perkumpulan Huma dalam sebuah diskusi di Jakarta,… Continue reading UU Masyarakat Adat Berpotensi Diabaikan

Liputan Media

Pendaftaran Wilayah Adat Belum Jelas

[Jumat, 16 April 2010] Pengakuan dan pendaftaran tanah komunal tergantung terobosan daerah. Sudah cukup banyak peraturan perundang-undangan yang secara normatif mengakui dan menjamin hak-hak masyarakat adat. Bahkan konstitusi, UUD 1945, memberi pengakuan. Pasal 18 B ayat (2) mengenai pemerintahan daerah, pasal 28 I ayat (3) mengenai hak asasi manusia, dan pasal 32 ayat (1) dan… Continue reading Pendaftaran Wilayah Adat Belum Jelas

Resensi

Diskursus Ekonomi dalam Konstitusi

| Jumat, 9 April 2010 | Judul: Konstitusi Ekonomi • Penulis: Jimly Asshiddiqie • Penerbit: Penerbit Buku Kompas • Cetakan: Januari, 2010 • Halaman: xvi + 440 halaman • ISBN: 978-979-709-465-2 Oleh YANCE ARIZONA Seperti halnya dengan buku Green Constitution (2009) yang sebelumnya ditulis oleh Jimly Asshiddiqie, buku baru yang kembali ditulis olehnya, Konstitusi Ekonomi… Continue reading Diskursus Ekonomi dalam Konstitusi