Artikel, Hak Asasi Manusia, Kajian Hukum, Masyarakat Adat

Refleksi Pendampingan Pembentukan Produk Hukum Daerah mengenai Masyarakat Adat dan Wilayah Adat

*Makalah disampaikan dalam Workshop Menyusun Strategi dan Gerakan Bersama Resolusi Konflik Agraria di Kawasan Hutan (Belajar dari berbagai Pengalaman Multi-pihak) yang diselenggarakan oleh Sajogyo Institute, Cico Resort, Bogor, 10-11 Juni 2016. Pokok pembahasan dalam makalah akan beranjak dari berbagai fenomena yang Epistema Institute dan saya temui dalam proses pendampingan untuk pembentukan dan pelaksanaan produk hukum… Continue reading Refleksi Pendampingan Pembentukan Produk Hukum Daerah mengenai Masyarakat Adat dan Wilayah Adat

Kajian Hukum

Disparitas Pengujian Perda: Suatu Tinjauan Normatif

Edisi revisi dapat dilihat di website Legalitas.org : Peraturan daerah (selanjutnya diringkas perda) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah [vide Pasal 1 angka 7 UU No. 10/2004]. Melalui amandemen UUD 1945 yang kedua, perda mendapatkan landasan konstitusionalnya di dalam konstitusi yang keberadaannya digunakan untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan… Continue reading Disparitas Pengujian Perda: Suatu Tinjauan Normatif