Artikel

Bayang-bayang Otoritarianisme

Sejak reformasi bergulir tahun 1998, kita dipertontonkan sayembara hukum menjerat politik. Setiap kali tuntutan politik berubah, hukum selalu mencoba membingkainya. Lalu politik selalu mencoba keluar dari satu bingkai hukum ke bingkai yang lain. Karena itulah dalam 3 kali pemilu terakhir kita lalui selalu dengan undang-undang yang baru. Undang-undang yang selalu berubah itu adalah UU Partai… Continue reading Bayang-bayang Otoritarianisme

Advertisements
Artikel

Demokrasi untuk Kerinci

Tulisan ini dibuat beberapa saat setelah mengetahui terjadinya kerusuhan di Kerinci pada 23 Desember 2008. Dampak dari Pemilukada. Tahun 2008 untuk pertama kali masyarakat Kerinci memilih kepala daerah secara langsung (Pemilukada). Sebelumnya masyarakat Kerinci berada dalam dominasi kekuasaan Fauzi Siin yang menjadi Bupati Kerinci selama dua Periode (1999-2009). Pemilukada kali ini bagi banyak orang Kerinci… Continue reading Demokrasi untuk Kerinci

Artikel

Kejutan Konstitusional

Mengejutkan! kata itu kiranya yang pantas diucapkan untuk menyebutkan dinamika politik dan ketatanegaraan kita dua minggu terakhir. Pertama, pada tanggal 1 Juli 2008 Mahkamah Konstitusi menolak permohonan yang diajukan oleh anggota DPD berkaitan dengan dihilangkannya syarat non-parpol bagi calon anggota DPD dalam UU Pemilu (UU No. 10/2008). Putusan ini membuat parpol dapat melebarkan sayapnya di… Continue reading Kejutan Konstitusional

Artikel

Korupsi Menjelang Pemilu

Tertangkap tangan-nya Bulyan Royan pada tanggal 30 Juni 2008 menambah deretan panjang anggota DPR dalam kasus korupsi yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi parlementarian. Dalam hitungan enam bulan sudah lima orang anggota DPR aktif yang ditangkap oleh KPK dan statusnya sudah menjadi tersangka atau terdakwa. Potret ini menggambarkan bahwa korupsi oleh anggota DPR tidak dapat dianggap… Continue reading Korupsi Menjelang Pemilu

Artikel

Jaring Laba-laba UU Pemilu Baru

Dimuat di Koran Jakarta, 14 Mei 2008 Belum genap satu bulan UU Pemilu baru disahkan (UU No. 10/2008 tengan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD), sudah masuk dua permohonan yang meminta MK untuk membatalkan beberapa ketentuan dalam UU tersebut. Perkara pertama oleh DPD, Anggota DPD, 4 Ornop dan 13 Warganegara mengajukan permohonan ke MK karena… Continue reading Jaring Laba-laba UU Pemilu Baru