Kajian Hukum

Masyarakat adat dalam kontestasi pembaruan hukum

Pada 15 Mei 2013 saya menjadi salah satu narasumber dalam sebuah seminar yang diadakan oleh Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat (Dit PKM) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Seminar ini diselenggarakan dengan tema  “ Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat: Upaya peningkatan efektivitas pemberdayaan KAT saat ini dan pengembangn kedepan.” Acara yang diadakan di Hotel Grand Sahid, Jakarta… Continue reading Masyarakat adat dalam kontestasi pembaruan hukum

Artikel

Hukum yang Merampas

Ditulis tanggal 18 Maret 2011. “Hukum menjadi senjata bagi ketamakan!”, tulis Frederic Batiat, seorang politisi borjuis Prancis abad 19. Bastiat menujukan satire itu kepada kaum sosialis yang memanfaatkan posisinya di parlemen untuk merampas secara legal milik kaum borjuis/kapitalis melalui hukum atas dalih misi filantropisnya menciptakan kesetaraan. Bagi Bastiat, perampasan legal (legal plunder) melalui cukai, tarif,… Continue reading Hukum yang Merampas

Resensi

Mempertanyakan Kebangkitan Adat

Yance Arizona[1] Judul               : Adat dalam Politik di Indonesia Penyunting     : Jamie S. Davidson, David Henley, Sandra Moniaga Penerbit          : Yayasan Pustaka Obor Indonesia dan KITLV Jakarta Halaman        : xxii+456 Diterbitkan dalam Jurnal Jentera, Edisi 21 - Tahun VI - Januari-April 2011 (p.96-102)     Memudarnya kekuasaan negara yang sentralistik pasca Orde Baru memberikan peluang… Continue reading Mempertanyakan Kebangkitan Adat

Liputan Media

UU Masyarakat Adat Berpotensi Diabaikan

[Jumat, 26 November 2010] Dua puluh tahun digagas, naskah akademis RUU pun tak beredar, membuat pemahaman ikut menyebar. Harapan besar pengakuan pada masyarakat adat melalui Rancangan Undang-undang (RUU) Pengakuan Masyarakat Adat dikhawatirkan akan terjadi sebaliknya. Setelah disahkan, potensi UU diabaikan tebuka lebar. Pernyataan itu dikatakan Rikardo Simarmata, anggota perkumpulan Huma dalam sebuah diskusi di Jakarta,… Continue reading UU Masyarakat Adat Berpotensi Diabaikan

Liputan Media

Pendaftaran Wilayah Adat Belum Jelas

[Jumat, 16 April 2010] Pengakuan dan pendaftaran tanah komunal tergantung terobosan daerah. Sudah cukup banyak peraturan perundang-undangan yang secara normatif mengakui dan menjamin hak-hak masyarakat adat. Bahkan konstitusi, UUD 1945, memberi pengakuan. Pasal 18 B ayat (2) mengenai pemerintahan daerah, pasal 28 I ayat (3) mengenai hak asasi manusia, dan pasal 32 ayat (1) dan… Continue reading Pendaftaran Wilayah Adat Belum Jelas

Catatan Perjalanan

Berjalan di Kalimantan Barat

Sudah lama tidak ngeblog. Tulisan terakhir tentang Peluncuran Buku Green Constitution lebih dari dua bulan yang lalu. Memang ada dua puisi setelah ulasan bedah buku Prof. Jimly itu. Tapi intensitas rata-rata 3 tulisan perbulan di blog sebelumnya mulai berkurang. Harus diakui bahwa facebook adalah salah satu penyebab menurunnya intensitas itu. Meskipun itu bukan penyebab utama dan… Continue reading Berjalan di Kalimantan Barat

Catatan Perjalanan

Ikalahan

When I look mist on the morning I feel fresh The mist here like the smoke in the city, fumes The weather colder than air conditioner in your office   Mizzle during the day It’s not hampering peoples to do their routine Youth always learn in academia Their parent still made any jelly  That is… Continue reading Ikalahan