Agraria, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Adat, Opini

Jokowi dan Watak Hukum Represif

  Artikel terbit di Geotimes.co.id 12 April 2017. Sumber: http://geotimes.co.id/jokowi-dan-watak-hukum-represif/#gs.9Q0TRbE Akhir-akhir ini kita melihat situasi hukum yang berbeda. Penguasa menunjukan secara terbuka pelanggaran-pelanggaran hukum yang disengaja. Sementara rakyat kecil semakin tertekan karena ruang hidupnya dirampas atas nama undang-undang dan pembangunan. Mengapa dalam alam demokrasi paska Orde Baru malah menimbulkan paradoks dalam berhukum? Bukankah seharusnya di bawah panji… Continue reading Jokowi dan Watak Hukum Represif

Advertisements
Agraria, Masyarakat Adat

Membaca Arah Politik Hukum Rancangan Undang-Undang Pertanahan

*Makalah disampaikan dalam Workshop “Merumuskan  Konsep  dan  Strategi  Advokasi  RUU  Pertanahan” diselenggarakan oleh Solidaritas Perempuan, Jakarta 14 September 2016 Pengantar DPR kembali memprioritaskan pembahasan RUU Pertanahan pada tahun 2016. Sebelumnya RUU Pertanahan pernah dibahas oleh anggota DPR periode 2009-2014 pada penghujung masa jabatan pada tahun 2014, tetapi tak kunjung disahkan. Selain ketidaksiapan substansi dari DPR,… Continue reading Membaca Arah Politik Hukum Rancangan Undang-Undang Pertanahan

Artikel

Konstitusionalisme Agraria

Sengketa pertanahan seakan menjadi “bom waktu” (Kompas, 28/5/2012) dan Badan Pertanahan Nasional tidak mampu menanganinya sendiri (Kompas, 29/5/2012). Sementara itu, masyarakat menjadi semakin miskin karena terlibat dalam konflik tak berkesudahan (Kompas, 30/5/2012). Headline yang ditampilkan dalam harian Kompas secara berturut-turut membuat kita tidak bisa mengelak bahwa masalah konflik agraria kian hari semakin kronis. Tapi ironisnya,… Continue reading Konstitusionalisme Agraria

Artikel

Hukum yang Merampas

Ditulis tanggal 18 Maret 2011. “Hukum menjadi senjata bagi ketamakan!”, tulis Frederic Batiat, seorang politisi borjuis Prancis abad 19. Bastiat menujukan satire itu kepada kaum sosialis yang memanfaatkan posisinya di parlemen untuk merampas secara legal milik kaum borjuis/kapitalis melalui hukum atas dalih misi filantropisnya menciptakan kesetaraan. Bagi Bastiat, perampasan legal (legal plunder) melalui cukai, tarif,… Continue reading Hukum yang Merampas