Archive | Artikel RSS feed for this section

Kelembagaan Yang Mengayomi Masyarakat Adat

10 Sep

*Makalah disampaikan dalam peringatan Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia (HIMAS), 8 Agustus 2016. Diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudyaan bersama dengan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Auditorium Museum Nasional.

indigenous-peoples-day-2013

PENGANTAR

Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia (International Day of the World’s Indigenous Peoples) tahun ini mengangkat tema tentang Pendidikan, Kebudayaan, dan Spiritualitas.[1] Peringatan ini perlu dijadikan momentum untuk membahas bagaimana Republik Indonesia memperlakukan masyarakat adat sebagai warga negara yang telah menjaga tradisi dan identitasnya sebagai dasar-dasar pembentukan kebangsaan dan Republik Indonesia dan disematkan dalam lembaran yang dicengkeram oleh Burung Garuda: Bhineka Tunggal Ika.

            Seminar kali ini hendak pula dijadikan oleh panitia sebagai penyemaian gagasan untuk menata-ulang hubungan antara negara dengan masyarakat adat melalui pembentukan undang-undang tentang masyarakat adat. Memang benar, UUD 1945 telah memberikan dasar-dasar mengenai hal itu, terutama Pasal 18B ayat (2), Pasal 28I ayat (3), dan Pasal 32 ayat (1) dan (2) UUD 1945. Ketentuan konstitusional tersebut belum memadai karena bagunan hukum di bawahnya serta praktik menjalankan hukum belum berubah untuk mengakui, memajukan, melindungi, dan memenuhi hak konstitusional masyarakat adat. RUU mengenai masyarakat adat pernah dibahas oleh DPR RI periode 2009-2014 namun sampai berakhirnya masa sidang tidak pernah disahkan. Saat ini kembali muncul inisiatif untuk membentuk undang-undang khusus mengenai masyarakat adat

            Salah satu yang dipandang penting untuk diatur di dalam RUU yang tengah dipersiapkan adalah masalah kelembagaan. Pertanyaan bagaimana model kelembagaan negara/pemerintah yang tepat dalam mengurus masyarakat adat di Indonesia. Kelembagaan memiliki dua makna: Pertama, kelembagaan sebagai institusi (institution) yaitu seperangkat aturan, organ, proses dan praktik menyangkut suatu permasalahan. Kedua kelembagaan sebagai badan (organ) atau agen (agency) yaitu suatu unit yang memiliki tugas tertentu menangani suatu permasalahan. Dalam makalah ini, kelembagaan yang dibahas pada dimensi yang kedua yaitu mengenai organ atau agen pemerintahan yang perlu dimiliki oleh pemerintah dalam mengurusi hak-hak konstitusional masyarakat adat yang perlu dipertimbangkan keberadaanya di dalam undang-undang mengenai masyarakat adat.

            Meskipun membahas mengenai masalah kelembagaan, makalah ini tidak mulai dari desain model kelembagaan, melainkan mulai dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat adat. Setelah mengidentifikasi masalah, maka kemudian dibahas mengenai kewenangan apa yang seharusnya dimiliki oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dari kewenangan-kewenangan tersebut, baru dibahas model kelembagaan seperti apa yang dapat dipertimbangkan dalam pembentukan undang-undang tentang masyarakat adat. Makalah ini membandingkan pula model kelembagaan yang ada di beberapa negara yang perlu dijadikan rujukan pembelajaran guna pembentukan “lembaga baru” di Indonesia.

[1] Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Sidang Majelis Umum pada tanggal 23 Desember 1994 menetapkan 9 Agustus sebagai Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia (HIMAS). Pada saat itu juga PBB menetapkan Dekade Masyarakat Adat I 1995-2004 dan Dekade II pada 2005-2014.

Download makalah: kelembagaan-yang-mengayomi-masyarakat-adat

Masyarakat Adat dan Masalah Pembangunan

2 Sep

*Makalah disampaikan dalam Sekolah Hak Asasi Manusia (SEHAMA) yang diselenggarakan oleh Kontras, 4 Agustus 2016. 

Kendeng

Aksi penolakan pabrik semen oleh masyarakat sekitaran pegunungan Kendeng

“Masyarakat adat dihadapkan dengan agenda-agenda pembangunan yang datang dari luar aspirasinya, apakah itu dari pemerintah maupun kepentingan perusahaan. Tak jarang pula agenda pembangunan itu bersifat determinan, sehingga memaksa masyarakat adat melepaskan tanah leluhurnya. Mereka kemudian teusir, ditangkap, rumahnya dibakar, dan tak jarang pula harus mendekam di dalam penjara karena mempertahankan kehidupan dan tradisi yang mereka warisi dari leluhur. “

Download: Masyarakat Adat dan Masalah Pembangunan

Aktivisme dan Kemanusiaan: Pembelajaran dari Kisah Sundoro Budhyarto Martoatmodjo

2 Sep

*Sambutan disampaikan pada peluncuran buku “Mr. R.S. Budhyarto Martoatmodjo: Pejuang Kemerdekaan dan Pendidik Tiga Zaman” di Aula Gedung Mahkamah Konstitusi, Rabu, 27 Juli 2016

 

Sambutan Direktur Epistema Institute

Yance Arizona menyampaikan Orasi dalam peluncuran buku Sundoro Budhyarto Martoatmodjo

“Penulisan tokoh hukum memerlukan suatu penelitian yang mendalam, terutama yang berkaitan dengan sejarah hukum. Penelitian mengenai tokoh dan pemikiran hukum belum menjadi sesuatu yang lazim dalam tradisi metodologi penelitian hukum di Indonesia. Selama ini di fakultas hukum hanya diajarkan bahwa penelitian hukum itu kalau tidak normatif ya penelitian empiris. Tak jarang pencampuran keduanya pun dianggap sebagai “dosa”. Penelitian hukum masih berkutat pada penelitian norma atau implementasi norma. Oleh karena itu, rangkaian penelitian mengenai tokoh dan pemikiran hukum yang tengah dirintis ini kelak diharapkan dapat memberikan kontribusi metodologis bagi pembaruan metodologi penelitian di perguruan tinggi hukum.”

Download: Aktivisme dan Kemanusiaan – Pembelajaran dari Sundoro Budhyarto Martoatmodjo

Memahami Masyarakat Adat: Pendekatan Evolusionis versus Pluralis

15 Agu

*Makalah disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) Perlindungan Konstitusional Masyarakat Hukum Adat yang diselenggarakan oleh Pusat P4TIK Mahkamah Konstitusi. Jakarta, 21 Juli 2016.

Pertanyaan tentang siapa masyarakat adat merupakan salah satu isu kunci dalam diskursus mengenai adat dan indigeneity di Indonesia beberapa dekade terakhir. Banyak peneliti mengenai Indonesia tidak memprediksi bahwa isu adat akan kembali bangkit dalam masyarakat Indonesia kontemporer (Davidson and Henley 2010). Asumsi itu beranjak dari pandangan bahwa adat merupakan sesuatu yang kuno, ketinggalan zaman dan sudah tidak relevan dalam budaya modern serta dalam kerangka negara-bangsa yang baru. Namun asumsi itu ternyata keliru sebab kebangkitan adat terjadi dimana-mana yang ditujukan untuk berbagai keperluan, baik itu untuk memperkuat klaim atas wilayah, memulihkan otoritas tradisional, bahkan tidak sedikit pula yang dipergunakan untuk kepentingan politik elektoral. Gerakan masyarakat adat tidak menuju satu garis lurus perkembangan sejarah, melainkan suatu proses berulang yang mempergunakan sejarah masa lalu sebagai pembentuk identitas kekinian.

            Tulisan ini dibuat sebagai bahan referensi untuk memahami bagaimana memperkaya pemahaman mengenai subjektivitas masyarakat adat, dalam hal ini kedudukan hukum masyarakat adat dalam sistem hukum Indonesia mulai dari konstitusi sampai dengan peraturan operasional. Sebelum itu, tulisan ini akan membahas mengenai faktor-faktor kebangkitan gerakan masyarakat adat kontemporer di Indonesia. Kemudian disusul dengan analisis yuridis terkait dengan istilah, definisi dan kriteria masyarakat adat. Dari sejumlah peraturan perundang-undangan mengenai masyarakat adat dapat diketahui situasi ketidakteraturan yang menimbulkan banyak tafsir mengenai kedudukan masyarakat adat beserta unit sosialnya yang pada gilirannya menjadi penghambat pemenuhan hak-hak konstitusional masyarakat adat.

            Bagian berikutnya membahas dua pendekatan utama yang selama ini mewarnai diskursus mengenai subjektivitas masyarakat adat, yaitu pendekatan evolusionis yang memiliki pandangan bahwa masyarakat adat merupakan suatu komunitas yang memiliki hambatan dalam proses intergrasi ke dalam dunia modern. Sehingga proses transisi itu harus dikawal melalui prosedur-prosedur hukum. Sedangkan pandangan lain adalah pendekatan pluralis yang melihat masyarakat adat merupakan suatu keberagaman yang harus terus dijaga, sehingga masyarakat adat perlu dijamin hak-hak dasarnya secara mandiri untuk menentukan pilihan-pilihan bagi perkembangan komunitasnya masing-masing. Pendekatan kedua ini kemudian menekankan pentingnya proses self-determination dan mekanisme free prior and informed consent (Padiatapa) bagi setiap pembangunan yang hendak dilakukan terhadap masyarakat adat dan wilayah adatnya.

            Bagian terakhir dari makalah ini menawarkan suatu pengembangan diskursus baru mengenai masyarakat adat di Indonesia dalam konteks kewarganegaraan. Gagasan ini menjabarkan lebih lanjut pendekatan pluralis sehingga kedepan diskursus mengenai kewarganegaraan di Indonesia tidak saja dihitung dari sisi warga negara individu, tetapi juga warga negara komunal yang tergabung dalam komunitas masyarakat adat. Gagasan ini mengarah kepada upaya untuk mewujudkan konstitusionalisme dalam masyarakat majemuk yang berbasis kepada otonomi komunitas. Lebih lanjut kewarganegaraan masyarakat adat perlu menempatkan mengenai hubungan masyarakat adat dengan tanah dan sumber kehidupannya sebagai entitlement, sehingga identitas subjektif masyarakat adat tidak saja dilihat dari komunitasnya, melainkan secara integral dengan wilayah dan ruang kehidupannya. Gangguan terhadap wilayah kehidupan masyarakat adat berarti gangguan pula terhadap status hukum masyarakat adat.

Download: Memahami Masyarakat Adat – Pendekatan Evolusionis Versus Pluralis

Refleksi Pendampingan Pembentukan Produk Hukum Daerah mengenai Masyarakat Adat dan Wilayah Adat

14 Agu

*Makalah disampaikan dalam Workshop Menyusun Strategi dan Gerakan Bersama Resolusi Konflik Agraria di Kawasan Hutan (Belajar dari berbagai Pengalaman Multi-pihak) yang diselenggarakan oleh Sajogyo Institute, Cico Resort, Bogor, 10-11 Juni 2016.

Pokok pembahasan dalam makalah akan beranjak dari berbagai fenomena yang Epistema Institute dan saya temui dalam proses pendampingan untuk pembentukan dan pelaksanaan produk hukum daerah mengenai masyarakat adat di beberapa tempat, seperti Kasepuhan di Lebak-Banten, Malinau di Kalimantan Utara, Sigi di Sulawesi Tengah, Tambrauw di Papua Barat dan beberapa tempat lain. Keterlibatan Epistema Institute terutama memberikan dukungan kepada organisasi masyarakat adat dan organisasi non-pemerintahan di daerah yang melakukan advokasi pembentukan produk hukum daerah mengenai masyarakat adat.

          Dalam menyampaikan hasil refleksi itu, makalah ini dikelompokan ke dalam beberapa bagian. Setelah bagian pengantar ini diikuti dengan bagian yang menjelaskan posisi produk hukum daerah dalam upaya untuk mempertahankan dan mengembalikan wilayah kehidupan masyarakat adat. Berikutnya mengenai dinamika yang dihadapi dalam proses penyusunan produk hukum daerah, diikuti dengan tantangan yang dialami dalam pelaksanaan setelah dibentuknya produk hukum daerah dimaksud.

Dalam kaitannya dengan penyelesaian konflik agraria, keberadaan produk hukum daerah bukanlah instrumen hukum penyelesai konflik, melainkan menyediakan pra-kondisi bagi penyelesaian konflik. Hal ini mengingat akar kebijakan konflik agraria itu terjadi karena kebijakan pemerintah, terutama pemerintah pusat melalui kementerian maupun kepala badan yang nampak dalam pemberian izin, hak guna usaha, penetapan kawasan hutan dan berbagai instrumen administratif lainnya.

Download: Refleksi Pendampingan Pembentukan Produk Hukum Daerah mengenai Masyarakat Adat dan Wilayah Adat

 

Levi General Deskaheh: Pelopor internasionalisasi permasalahan indigenous peoples

2 Feb

Levi General DdeskahehNama aslinya Levi General (1873-1925), ketika diangkat menjadi kepala suku Cayuga dia diberi gelar Deskaheh yang berarti “lebih dari sebelas”. Dia kemudian dikenal dengan sebutan Levi General Deskaheh atau kadang disebut Chief Deskaheh, nama yang mendapatkan posisi penting dalam sejarah perkembangan gerakan indigenous peoples. Levi General Deskaheh adalah seorang kepala suku sekaligus sebagai juru bicara dari Perserikatan Iroquois (Iroquois League) yang kemudian dikenal sebagai Konfederasi Iroquois (Iroquois Confederacy) yaitu gabungan dari enam bangsa (The Six Nation) di Canada yang terdiri dari Mohawk, Onodaga, Oneida, Cayuga, Seneca dan Tuscarora.

Chief Deskaheh memiliki peranan penting dalam upaya internasionalisasi permasalahan indigenous peoples/masyarakat asli/masyarakat adat karena selama kolonialisme berlangsung, masyarakat asli tidak pernah dianggap sebagai subjek hukum internasional. Mereka dipandang bukan sebagai bangsa (nations), melainkan sebagai suku (ethnic), sehingga tidak memiliki legitimasi untuk menuntut posisi diperlakukan sebagai negara-bangsa (nation state). Permasalahan indigenous peoples selalu dipandang sebagai permasalahan domestik dari negara kolonia.

Pada tahun 1923, Chief Deskaheh datang ke Jenewa, markas Liga Bangsa-Bangsa (sebelum berubah menjadi Perserikatan Bangsa-Bangsa) untuk menyampaikan aspirasi warganya. Saat itu, belum dikenal istilah indigenous peoples sebagai identitas politik masyarakat asli yang berjuang menghadapi berbagai tekanan akibat kolonialisme. Dalam kategori yang umum, masyarakat asli ini disebut sebagai Suku Indian oleh para penjajah. Nama Suku Indian pun sebuah kekeliruan sejarah, karena Columbus ketika pertama kali berlayar ke Benua Amerika menyangka orang yang mereka temui adalah orang India, yang sebenarnya berada di Asia Selatan. Namun kekeliruan itu terus berlanjut, dan kata Indian dan Indios merupakan kalimat yang dipadang merendahkan bagi masyarakat asli di Benua Amerika.

Liga Bangsa-Bangsa yang dikunjungi Chief Deskaheh itu didirikan pada 10 Januari 1920 untuk mengakhiri Perang Dunia Pertama. Terbentuknya LBB memberikan angin segar bagi indigenous peoples untuk mengakhiri berbagai macam tekanan yang dihadapi selama kolonialisme. Chief Deskaheh melihat peluang untuk menyelesaikan permasalahan indigenous peoples di Canada berhadapan dengan pemerintah kolonial Canada. Semangat yang sama saat itu didukung oleh Presiden Amerika Serikat, Thomas Wodrow Wilson yang menjanjikan diterapkannya prinsip penentuan nasib sendiri (self-determination) dan perlindungan terhadap hak-hak kelompok minoritas melalui LBB.

Tiba di Jenewa pada bulan September 1923, Chief Deskaheh didampingi dengan pengacaranya, George P. Docker menginap di Hotel des Families. Setelah itu mereka memulai membangun kontak dengan perwakilan resmi LBB. Yang dipermasalahankan oleh indigenous peoples di Canada pada masa itu adalah permasalahan yang berkaitan dengan pemerintahan sendiri (self-government) berdasarkan tradisi yang dimiliki oleh indigenous peoples.

Pada saat itu, Pemerintah Canada berdasarkan The Indian Act 1876 hendak mengakhiri sistem pemerintahan tradisional, dan menggantinya dengan sistem Dewan yang anggotanya dipilih. Dukungan kemudian terbelah, pada satu sisi kelompok masyarakat yang mendukung model baru yang hendak diperkenalkan oleh Pemerintah Kanada sebagai strategi untuk melakukan asimilasi yang disebut kelompok “modernis”, dan kelompok lainnya yang hendak mempertahankan kelembagaan tradisional yang disebut kelompok tradisionalis yang menyatakan bahwa selama berabad-abad Enam Bangsa (Six Nations) telah menyelenggarakan pemerintah yang dimilikinya sendiri berdasarkan tradisi yang mereka jaga. Deskaheh mewakili kelompok yang menolak perubahan struktur politik lokal tersebut.

Dalam menyampaikan keluhannya kepada LBB, Deskaheh mengirimkan petisi yang diberi judul “The Redman’s Appeal For Justice” pada tanggal 6 Agustus 1923. Melalui petisi itu, Deskaheh menyampaikan bahwa selama berabad-abad The Six Nation telah menjalankan pemerintahan sendiri dan telah diakui oleh berbagai bangsa kolonial yang datang melalui perjanjian-perjanjian perdamaian seperti yang dilakukan bersama dengan Pemerintahan Inggris Raya, Perancis, Belanda yang merupakan negara-negara Eropa yang mendirikan koloni di Amerika Utara. Bahkan melalui Perjanjian Perdamaian Paris (Peace of Paris) yang ditandatangani pada 1783, Raja Inggris menjanjikan untuk melindugi The Six Nation dari gangguan pihak luar serta memberikan kompensasi dari peperangan yang telah terjadi.

Namun sejak berdirinya Dominion of Canada pada 1867, berbagai permasalahan yang berkaitan dengan kedaulatan The Six Nations mulai tergerus. Masyarakat asli dipaksa menerapkan hukum pidana Kanada dan berlakulah sistem penjara untuk masyarakat asli. Tanah mereka dirampas tanpa persetujuan dari perwakilan The Six Nations. Puncaknya pada Desember 1922, Pemerintah Kanada menyatakan perang terhadap The Six Nations dan menginvasi wilayah masyarakat adat.

Menghadapi berbagai permasalahan demikian, The Six Nations mengirimkan surat kepada Kerajaan Inggris dan Pemerintahan Inggris yang menjalankan Dominion Canada untuk melindungi masyarakat adat berdasarkan Perjanjian yang telah dibuat pada 25 Oktober 1784. Permohonan itu telah diajukan pada tahun 1921 kepada Pemerintah Kerajaan Inggris, namun permohonan itu ditolak oleh Inggris. Mengganggap permasalahan yang dihadapi oleh The Six Nations adalah permasalahan bangsa-bangsa, maka Deskaheh diutus untuk menghadap LBB menyampaikan keluhan yang mereka hadapi.

Deskaheh berharap LBB menjadi forum yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Meskipun mereka juga menyadari bahwa sebenarnya  The Six Nations itu sendiri adalah perkumpulan dari beberapa Bangsa Indian di Amerika Utara terdiri dari Mohawk, Onodaga, Oneida, Cayuga, Seneca dan Tuscarora merupakan liga bangsa yang lebih tua dari pada Liga Bangsa-Bangsa (The League of Nations), yang mereka sebut sebagai Liga Enam Bangsa Iroquios (League of Iroquios). Kehadiran Deskaheh menggugat konsep negara-bangsa yang diperkenalkan oleh Eropa. Pertanyaannya, mengapa indigenous peoples, dalam hal ini The Six Nations tidak bisa diperlakukan sebagai negara-bangsa?

The Six Nations meminta kepada LBB untuk melakukan beberapa hal, antara lain:

  1. Mengakui hak kemerdekaannya untuk mengatur kehidupan sendiri
  2. Memberikan ganti kerugian atas agresi yang telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat asli.
  3. Perhitungan yang adil dari Pemerintah Inggris Raya dan Dominion Canada terhadap masyarakat asli berkaitan dengan dana perwalian (trust funds).
  4. Ketentuan yang tepat untuk memulihkan hak masyarakat adat
  5. Kebebasan kepada masyarakat asli untuk melintasi seluruh wilayah Kanada dan perairan internasional
  6. Melakukan perlindungan terhadap masyarakat asli di bawah LBB, jika Pemerintahan Inggris Raya tidak mau melanjutkan perlindungan terhadap masyarakat adat.

Kehadiran Deskaheh yang didampingi oleh beberapa orang dari Indian dan seorang pengacara telah menjadi satu perhatian sendiri bagi berbagai kalangan pada pertemuan LBB di Jenewa. Sebuah kuliah umum diadakan yang dimanfaatkan untuk membagikan petisi dari The Six Nations untuk menarik perhatian berbagai kalangan internasional mengenai permasalahan yang dihadapi oleh Orang Indian di Kanada. Kampanye yang dilakukan oleh Deskaheh sangat efektif dan menunjukan dilemma yang selama ini telah mengakar dari konsepsi negara-bangsa Eropa yang dicetuskan sejak Perjanjian Westphalia.

Tuntutan Deskaheh tidak dipenuhi oleh LBB. Pemerintahan Inggris dan Kanada menilai tuntutan itu merupakan permasalahan dalam negeri yang tidak perlu dibahas. Namun kehadiran Deskaheh telah menarik perhatian dan dukungan dari Estonia, Belanda, Irlandia, Panama, Jepang, dan Persia sehingga membuat malu pemerintah Kanada. Pada September 1924, Pemerintah Irlandia, Estonia, Panama dan Persia mengirimkan surat kepada Presiden Dewan LBB, Hjalmar Branting untuk memberikan kesempatan mendengarkan pernyataan yang hendak disampaikan oleh The Six Nations. Namun permohonan itu tak pernah dikabulkan. Deskaheh mendapatkan undangan dari Walikota Jenewa untuk hadir di Balai Kota. Deskaheh memanfaatkan forum pertemuan itu untuk mengangkat permasalahan yang dialami oleh The Six Nations. Setelah Tidak mendapatkan perlakuan sebagaimana seharusnya oleh LBB, Deskaheh kembali ke kampung halamannya.

Pada bulan November 1924, Pemerintah Kanada mengirimkan surat menyampaikan bahwa pemerintahan tradisional yang dipimpin oleh Deskaheh di Cayuga sudah digantikan dengan Dewan Suku yang telah dipilih pada bulan Oktober 1924. Sehingga Deskaheh tidak lagi memiliki otoritas untuk mewakili The Six Nations dalam forum-forum internasional. Itu merupakan strategi pemerintahan Kanada untuk menghentikan upaya diplomasi internasional yang dilakukan oleh Deskaheh. Deskaheh meninggal beberapa bulan setelah menerima surat dari Pemerintah Kanada.

Meskipun tuntutan Deskaheh melalui LBB tidak pernah diterima, namun kehadiran Deskaheh menjadi pemicu perkembangan yang sangat penting untuk mengembangkan diskursus tentang indigenous peoples sebagai identitas global yang baru. Selain itu juga menghadirkan suatu strategi baru melakukan perlawanan terhadap kencenderungan yang selama ini sangat berpatokan kepada negara (Niezen 2001:xvi). Pada periode selanjutnya, diskursus mengenai masyarakat adat pada tataran global dimotori oleh elit indigenous peoples terdidik seperti Deskaheh bersama-sama dengan antropolog dan pakar hukum internasional. Deskaheh menjadi pelopor dari upaya internasionalisasi permasalahan masyarakat asli.

Mengadili Masa Lalu: Paradoks Mahkamah Konstitusi dalam Menangani Perkara Yang Berkaitan dengan Korban Peristiwa Tragedi Komunis 1965-1966 di Indonesia

4 Jan

Tulisan ini sebelumnya adalah tugas Matakuliah Transitional Constitutionalism dengan Pengajar Prof. Wojciech Sadurski di Onati IISL, yang diterjemahkan dan dilakukan penyesuaian untuk versi Bahasa Indonesia.

1965-Indonesia-and-The-World_COVER-1

Pengantar

Salah satu keterbatasan tradisi hukum modern berkaitan dengan nilai dan institusi untuk mengadili masa lalu; bagaimana mengamalkan keadilan dalam dimensi sejarah (historical justice). Adam Czarnota (2005) dalam tulisannya ‘Between Nemesis and Justitia: dealing with the Past as a Constitutional Process’ mengantarkan kita pada topik diskusi keadilan dalam momen transisi politik. Dalam keadaan normal, tradisi hukum modern menggambarkan keadilan yang diwakili dengan sosok Dewi Themis atau Dewi Justitia, berpakaian putih, bertubuh langsing, berdiri memegang timbangan dan pedang, mata tertutup kain hitam. Penggambaran yang lain menampilkan Themis dan Justitia sembari menginjak buku tebal di salah satu kakinya, untuk menggambarkan bahwa perannya berlandaskan kepada hukum yang tertulis. Singkat kata, Themis dan Justitia adalah sosok keadilan yang lembut sekaligus tegas, tanpa pandang bulu, dan bertindak berlandaskan kepada aturan tertulis.

Bagi Czarnota, kain hitam yang menutup mata Themis dan Justitia merupakan bentuk keterbatasan hukum modern dalam melihat masa lalu. Hal itu misalkan nampak fondasi hukum modern yang sering terbentur dalam mengadili masa lalu seperti asas legalitas (suatu tindakan baru bisa dipidana kalau sudah ada aturan hukum yang mengatur sebelumnya), asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence) yang selama ini dipergunakan oleh orang berpunya untuk menghindari proses hukum terhadapnya, serta menjadi tameng untuk merawat impunitas rezim yang melakukan tindakan represif pada masa lalu.

Sebagai alternatifnya, Czarnota mempertimbangkan untuk menghadirkan sosok Dewi Dike atau Dewi Nemesis yang tak kalah cantiknya, memiliki sayap, memegang pedang dan jam pasir di tangannya. Tanpa kain hitam menutup mata, penglihatan mereka sangat tajam untuk mencermati kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Dike dan Nemesis merespresentasikan keadilan yang sepenuhnya (total justice), tak terbatas oleh waktu sebagaimana disimbolkan dengan jam pasir yang dipegangnya, tak terbataskan oleh ruang karena itu Dike dan Nemesis memiliki sayap untuk mengejar, menuntut balas terhadap pelaku kesalahan (Czarnota 2005:123).

Pada intinya, konsepsi keadilan yang normal sebagaimana direspresentasikan oleh Dewi Themis dan Justitia memiliki sejumlah keterbatasan mengatasi masa lalu. Sosok Dewi Dike dan Nemesis dapat menjadi alternatif, atau bahkan membangun suatu konsepsi baru untuk mengadili masa lalu terutama pada masa transisi politik. Untuk membahas diskursus keadilan pada masa transisi politik, tulisan ini membahas dua Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam menangani perkara yang berkaitan dengan korban Tragedi Komunis 1965-1966. Pertama perkara yang berkaitan dengan pemilihan hak politik mantan anggota PKI dan organisasi yang berafiliasi dengannya untuk menjadi calon anggota DPR dalam pemilihan umum. Kedua, perkara berkaitan dengan pembubaran Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) oleh Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi hadir pada masa transisi politik paska Orde Baru di Indonesia sebagai salah satu mekanisme peradilan untuk menangani permasalahan fundamental yang berkaitan dengan hak asasi manusia, selain menangani perkara-perkara yang berdimensi politik. Menelisik putusan MK dalam hal ini, dapat memberikan pemahaman bagaimana institusi peradilan yang dibentuk pada masa transisi bekerja menangani perkara yang memiliki dimensi keadilan historis terhadap korban dari rezim represif pada masa lalu. Sebelum membahas peran Mahkamah Konstitusi lebih jauh, mari kita lihat kilas balik peristiwa 1965.

Selengkapnya download: Mengadili Masa Lalu