Archive | Artikel RSS feed for this section

Levi General Deskaheh: Pelopor internasionalisasi permasalahan indigenous peoples

2 Feb

Levi General DdeskahehNama aslinya Levi General (1873-1925), ketika diangkat menjadi kepala suku Cayuga dia diberi gelar Deskaheh yang berarti “lebih dari sebelas”. Dia kemudian dikenal dengan sebutan Levi General Deskaheh atau kadang disebut Chief Deskaheh, nama yang mendapatkan posisi penting dalam sejarah perkembangan gerakan indigenous peoples. Levi General Deskaheh adalah seorang kepala suku sekaligus sebagai juru bicara dari Perserikatan Iroquois (Iroquois League) yang kemudian dikenal sebagai Konfederasi Iroquois (Iroquois Confederacy) yaitu gabungan dari enam bangsa (The Six Nation) di Canada yang terdiri dari Mohawk, Onodaga, Oneida, Cayuga, Seneca dan Tuscarora.

Chief Deskaheh memiliki peranan penting dalam upaya internasionalisasi permasalahan indigenous peoples/masyarakat asli/masyarakat adat karena selama kolonialisme berlangsung, masyarakat asli tidak pernah dianggap sebagai subjek hukum internasional. Mereka dipandang bukan sebagai bangsa (nations), melainkan sebagai suku (ethnic), sehingga tidak memiliki legitimasi untuk menuntut posisi diperlakukan sebagai negara-bangsa (nation state). Permasalahan indigenous peoples selalu dipandang sebagai permasalahan domestik dari negara kolonia.

Pada tahun 1923, Chief Deskaheh datang ke Jenewa, markas Liga Bangsa-Bangsa (sebelum berubah menjadi Perserikatan Bangsa-Bangsa) untuk menyampaikan aspirasi warganya. Saat itu, belum dikenal istilah indigenous peoples sebagai identitas politik masyarakat asli yang berjuang menghadapi berbagai tekanan akibat kolonialisme. Dalam kategori yang umum, masyarakat asli ini disebut sebagai Suku Indian oleh para penjajah. Nama Suku Indian pun sebuah kekeliruan sejarah, karena Columbus ketika pertama kali berlayar ke Benua Amerika menyangka orang yang mereka temui adalah orang India, yang sebenarnya berada di Asia Selatan. Namun kekeliruan itu terus berlanjut, dan kata Indian dan Indios merupakan kalimat yang dipadang merendahkan bagi masyarakat asli di Benua Amerika.

Liga Bangsa-Bangsa yang dikunjungi Chief Deskaheh itu didirikan pada 10 Januari 1920 untuk mengakhiri Perang Dunia Pertama. Terbentuknya LBB memberikan angin segar bagi indigenous peoples untuk mengakhiri berbagai macam tekanan yang dihadapi selama kolonialisme. Chief Deskaheh melihat peluang untuk menyelesaikan permasalahan indigenous peoples di Canada berhadapan dengan pemerintah kolonial Canada. Semangat yang sama saat itu didukung oleh Presiden Amerika Serikat, Thomas Wodrow Wilson yang menjanjikan diterapkannya prinsip penentuan nasib sendiri (self-determination) dan perlindungan terhadap hak-hak kelompok minoritas melalui LBB.

Tiba di Jenewa pada bulan September 1923, Chief Deskaheh didampingi dengan pengacaranya, George P. Docker menginap di Hotel des Families. Setelah itu mereka memulai membangun kontak dengan perwakilan resmi LBB. Yang dipermasalahankan oleh indigenous peoples di Canada pada masa itu adalah permasalahan yang berkaitan dengan pemerintahan sendiri (self-government) berdasarkan tradisi yang dimiliki oleh indigenous peoples.

Pada saat itu, Pemerintah Canada berdasarkan The Indian Act 1876 hendak mengakhiri sistem pemerintahan tradisional, dan menggantinya dengan sistem Dewan yang anggotanya dipilih. Dukungan kemudian terbelah, pada satu sisi kelompok masyarakat yang mendukung model baru yang hendak diperkenalkan oleh Pemerintah Kanada sebagai strategi untuk melakukan asimilasi yang disebut kelompok “modernis”, dan kelompok lainnya yang hendak mempertahankan kelembagaan tradisional yang disebut kelompok tradisionalis yang menyatakan bahwa selama berabad-abad Enam Bangsa (Six Nations) telah menyelenggarakan pemerintah yang dimilikinya sendiri berdasarkan tradisi yang mereka jaga. Deskaheh mewakili kelompok yang menolak perubahan struktur politik lokal tersebut.

Dalam menyampaikan keluhannya kepada LBB, Deskaheh mengirimkan petisi yang diberi judul “The Redman’s Appeal For Justice” pada tanggal 6 Agustus 1923. Melalui petisi itu, Deskaheh menyampaikan bahwa selama berabad-abad The Six Nation telah menjalankan pemerintahan sendiri dan telah diakui oleh berbagai bangsa kolonial yang datang melalui perjanjian-perjanjian perdamaian seperti yang dilakukan bersama dengan Pemerintahan Inggris Raya, Perancis, Belanda yang merupakan negara-negara Eropa yang mendirikan koloni di Amerika Utara. Bahkan melalui Perjanjian Perdamaian Paris (Peace of Paris) yang ditandatangani pada 1783, Raja Inggris menjanjikan untuk melindugi The Six Nation dari gangguan pihak luar serta memberikan kompensasi dari peperangan yang telah terjadi.

Namun sejak berdirinya Dominion of Canada pada 1867, berbagai permasalahan yang berkaitan dengan kedaulatan The Six Nations mulai tergerus. Masyarakat asli dipaksa menerapkan hukum pidana Kanada dan berlakulah sistem penjara untuk masyarakat asli. Tanah mereka dirampas tanpa persetujuan dari perwakilan The Six Nations. Puncaknya pada Desember 1922, Pemerintah Kanada menyatakan perang terhadap The Six Nations dan menginvasi wilayah masyarakat adat.

Menghadapi berbagai permasalahan demikian, The Six Nations mengirimkan surat kepada Kerajaan Inggris dan Pemerintahan Inggris yang menjalankan Dominion Canada untuk melindungi masyarakat adat berdasarkan Perjanjian yang telah dibuat pada 25 Oktober 1784. Permohonan itu telah diajukan pada tahun 1921 kepada Pemerintah Kerajaan Inggris, namun permohonan itu ditolak oleh Inggris. Mengganggap permasalahan yang dihadapi oleh The Six Nations adalah permasalahan bangsa-bangsa, maka Deskaheh diutus untuk menghadap LBB menyampaikan keluhan yang mereka hadapi.

Deskaheh berharap LBB menjadi forum yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Meskipun mereka juga menyadari bahwa sebenarnya  The Six Nations itu sendiri adalah perkumpulan dari beberapa Bangsa Indian di Amerika Utara terdiri dari Mohawk, Onodaga, Oneida, Cayuga, Seneca dan Tuscarora merupakan liga bangsa yang lebih tua dari pada Liga Bangsa-Bangsa (The League of Nations), yang mereka sebut sebagai Liga Enam Bangsa Iroquios (League of Iroquios). Kehadiran Deskaheh menggugat konsep negara-bangsa yang diperkenalkan oleh Eropa. Pertanyaannya, mengapa indigenous peoples, dalam hal ini The Six Nations tidak bisa diperlakukan sebagai negara-bangsa?

The Six Nations meminta kepada LBB untuk melakukan beberapa hal, antara lain:

  1. Mengakui hak kemerdekaannya untuk mengatur kehidupan sendiri
  2. Memberikan ganti kerugian atas agresi yang telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat asli.
  3. Perhitungan yang adil dari Pemerintah Inggris Raya dan Dominion Canada terhadap masyarakat asli berkaitan dengan dana perwalian (trust funds).
  4. Ketentuan yang tepat untuk memulihkan hak masyarakat adat
  5. Kebebasan kepada masyarakat asli untuk melintasi seluruh wilayah Kanada dan perairan internasional
  6. Melakukan perlindungan terhadap masyarakat asli di bawah LBB, jika Pemerintahan Inggris Raya tidak mau melanjutkan perlindungan terhadap masyarakat adat.

Kehadiran Deskaheh yang didampingi oleh beberapa orang dari Indian dan seorang pengacara telah menjadi satu perhatian sendiri bagi berbagai kalangan pada pertemuan LBB di Jenewa. Sebuah kuliah umum diadakan yang dimanfaatkan untuk membagikan petisi dari The Six Nations untuk menarik perhatian berbagai kalangan internasional mengenai permasalahan yang dihadapi oleh Orang Indian di Kanada. Kampanye yang dilakukan oleh Deskaheh sangat efektif dan menunjukan dilemma yang selama ini telah mengakar dari konsepsi negara-bangsa Eropa yang dicetuskan sejak Perjanjian Westphalia.

Tuntutan Deskaheh tidak dipenuhi oleh LBB. Pemerintahan Inggris dan Kanada menilai tuntutan itu merupakan permasalahan dalam negeri yang tidak perlu dibahas. Namun kehadiran Deskaheh telah menarik perhatian dan dukungan dari Estonia, Belanda, Irlandia, Panama, Jepang, dan Persia sehingga membuat malu pemerintah Kanada. Pada September 1924, Pemerintah Irlandia, Estonia, Panama dan Persia mengirimkan surat kepada Presiden Dewan LBB, Hjalmar Branting untuk memberikan kesempatan mendengarkan pernyataan yang hendak disampaikan oleh The Six Nations. Namun permohonan itu tak pernah dikabulkan. Deskaheh mendapatkan undangan dari Walikota Jenewa untuk hadir di Balai Kota. Deskaheh memanfaatkan forum pertemuan itu untuk mengangkat permasalahan yang dialami oleh The Six Nations. Setelah Tidak mendapatkan perlakuan sebagaimana seharusnya oleh LBB, Deskaheh kembali ke kampung halamannya.

Pada bulan November 1924, Pemerintah Kanada mengirimkan surat menyampaikan bahwa pemerintahan tradisional yang dipimpin oleh Deskaheh di Cayuga sudah digantikan dengan Dewan Suku yang telah dipilih pada bulan Oktober 1924. Sehingga Deskaheh tidak lagi memiliki otoritas untuk mewakili The Six Nations dalam forum-forum internasional. Itu merupakan strategi pemerintahan Kanada untuk menghentikan upaya diplomasi internasional yang dilakukan oleh Deskaheh. Deskaheh meninggal beberapa bulan setelah menerima surat dari Pemerintah Kanada.

Meskipun tuntutan Deskaheh melalui LBB tidak pernah diterima, namun kehadiran Deskaheh menjadi pemicu perkembangan yang sangat penting untuk mengembangkan diskursus tentang indigenous peoples sebagai identitas global yang baru. Selain itu juga menghadirkan suatu strategi baru melakukan perlawanan terhadap kencenderungan yang selama ini sangat berpatokan kepada negara (Niezen 2001:xvi). Pada periode selanjutnya, diskursus mengenai masyarakat adat pada tataran global dimotori oleh elit indigenous peoples terdidik seperti Deskaheh bersama-sama dengan antropolog dan pakar hukum internasional. Deskaheh menjadi pelopor dari upaya internasionalisasi permasalahan masyarakat asli.

Mengadili Masa Lalu: Paradoks Mahkamah Konstitusi dalam Menangani Perkara Yang Berkaitan dengan Korban Peristiwa Tragedi Komunis 1965-1966 di Indonesia

4 Jan

Tulisan ini sebelumnya adalah tugas Matakuliah Transitional Constitutionalism dengan Pengajar Prof. Wojciech Sadurski di Onati IISL, yang diterjemahkan dan dilakukan penyesuaian untuk versi Bahasa Indonesia.

1965-Indonesia-and-The-World_COVER-1

Pengantar

Salah satu keterbatasan tradisi hukum modern berkaitan dengan nilai dan institusi untuk mengadili masa lalu; bagaimana mengamalkan keadilan dalam dimensi sejarah (historical justice). Adam Czarnota (2005) dalam tulisannya ‘Between Nemesis and Justitia: dealing with the Past as a Constitutional Process’ mengantarkan kita pada topik diskusi keadilan dalam momen transisi politik. Dalam keadaan normal, tradisi hukum modern menggambarkan keadilan yang diwakili dengan sosok Dewi Themis atau Dewi Justitia, berpakaian putih, bertubuh langsing, berdiri memegang timbangan dan pedang, mata tertutup kain hitam. Penggambaran yang lain menampilkan Themis dan Justitia sembari menginjak buku tebal di salah satu kakinya, untuk menggambarkan bahwa perannya berlandaskan kepada hukum yang tertulis. Singkat kata, Themis dan Justitia adalah sosok keadilan yang lembut sekaligus tegas, tanpa pandang bulu, dan bertindak berlandaskan kepada aturan tertulis.

Bagi Czarnota, kain hitam yang menutup mata Themis dan Justitia merupakan bentuk keterbatasan hukum modern dalam melihat masa lalu. Hal itu misalkan nampak fondasi hukum modern yang sering terbentur dalam mengadili masa lalu seperti asas legalitas (suatu tindakan baru bisa dipidana kalau sudah ada aturan hukum yang mengatur sebelumnya), asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence) yang selama ini dipergunakan oleh orang berpunya untuk menghindari proses hukum terhadapnya, serta menjadi tameng untuk merawat impunitas rezim yang melakukan tindakan represif pada masa lalu.

Sebagai alternatifnya, Czarnota mempertimbangkan untuk menghadirkan sosok Dewi Dike atau Dewi Nemesis yang tak kalah cantiknya, memiliki sayap, memegang pedang dan jam pasir di tangannya. Tanpa kain hitam menutup mata, penglihatan mereka sangat tajam untuk mencermati kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Dike dan Nemesis merespresentasikan keadilan yang sepenuhnya (total justice), tak terbatas oleh waktu sebagaimana disimbolkan dengan jam pasir yang dipegangnya, tak terbataskan oleh ruang karena itu Dike dan Nemesis memiliki sayap untuk mengejar, menuntut balas terhadap pelaku kesalahan (Czarnota 2005:123).

Pada intinya, konsepsi keadilan yang normal sebagaimana direspresentasikan oleh Dewi Themis dan Justitia memiliki sejumlah keterbatasan mengatasi masa lalu. Sosok Dewi Dike dan Nemesis dapat menjadi alternatif, atau bahkan membangun suatu konsepsi baru untuk mengadili masa lalu terutama pada masa transisi politik. Untuk membahas diskursus keadilan pada masa transisi politik, tulisan ini membahas dua Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam menangani perkara yang berkaitan dengan korban Tragedi Komunis 1965-1966. Pertama perkara yang berkaitan dengan pemilihan hak politik mantan anggota PKI dan organisasi yang berafiliasi dengannya untuk menjadi calon anggota DPR dalam pemilihan umum. Kedua, perkara berkaitan dengan pembubaran Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) oleh Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi hadir pada masa transisi politik paska Orde Baru di Indonesia sebagai salah satu mekanisme peradilan untuk menangani permasalahan fundamental yang berkaitan dengan hak asasi manusia, selain menangani perkara-perkara yang berdimensi politik. Menelisik putusan MK dalam hal ini, dapat memberikan pemahaman bagaimana institusi peradilan yang dibentuk pada masa transisi bekerja menangani perkara yang memiliki dimensi keadilan historis terhadap korban dari rezim represif pada masa lalu. Sebelum membahas peran Mahkamah Konstitusi lebih jauh, mari kita lihat kilas balik peristiwa 1965.

Selengkapnya download: Mengadili Masa Lalu

Mondragon Cooperativa: Apakah ada relasi antara koperasi dan agama?

13 Nov

mondragon

Kemarin berkunjung ke Mondragon Cooperativa (Koperasi Mondragon) di Basque Country. Koperasi ini punya 74 ribu anggota dengan 260 unit usaha meliputi industri otomotif dan furniture, farmasi, jaringan supermarket Eroski terbesar ketiga di Spanyol, punya sekolah, dan Univeritas dengan empat fakultas: teknik, bisnis, pendidikan dan humaniora, dan garstronomy (Basque culinary). Bahkan kampusnya punya jaringan kerjasama dengan Finlandia, Silicon Valley di California USA, China, dan India.

Mottonya: Humanity at Work. Koperasi ini didirikan oleh Jose Maria Arizmendiarrieta, seorang Pendeta Katolik pada tahun 1956. Semua dia mendirikan sekolah teknik dan melatih beberapa pemuda lokal. Setelah para pemuda mulai mahir dibidang teknik, baru dia mendirikan koperasi sebagai unit usaha. Terus berkembang, sampai unit usahanya menyebar diberbagai negara.

Pengembangan koperasi berbeda dengan usaha kapitalis. Dalam Kapitalisme yang menjadi penentu adalah kapital/modal/investasi, sedangkan manusia pekerja diposisikan sebagai faktor produksi pendukung yang bekerja melayani modal agar bisa semakin terakumulasi. Jadi, suatu kebohongan besar bila suatu investasi yang seringkali didukung oleh pemerintah bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja. Bukan! Menciptakan lapangan kerja bukanlah tujuan investasi, sebab tujuan investasi adalah mengakumulasi modal. Lapangan kerja adalah sarana untuk memperoleh keuntungan pemodal. Sementara dalam koperasi, berkaca pada pengalaman Mondragon Cooperativa, manusia pekerjalah yang menjadi penentu. Mereka yang bekerja menjadi anggota dan menentukan keputusan mengenai pengembangan usaha baik pada tingkat unit, federasi koperasi ataupun pada tingkat kongres. Sementara uang adalah sarana agar mereka bisa menjadi anggota, bekerja, dan memperoleh keuntungan dari kerja yang dilakukan.

Kemarin dalam satu tanya jawab saya menanyakan apakah ada relasi antara kesuksesan koperasi (kegiatan ekonomi) dengan agama tertentu. Di sini, penduduk mayoritas beragama Katolik dan pendiri koperasi ini juga merupakan pendeta katolik. Apakah ada nilai di dalam ajaran katolik, misalkan mengenai saling percaya serta patuh kepada konsensus dan kepemimpinan yang menjadi pilar kesuksesan pengembangan koperasi? Tentu narasumber dari Mondragon Cooperative menyatakan tidak, sebab mereka mengembangkan koperasi ini sebagai unit usaha yang inklusif, meskipun mayoritas anggotanya adalah umat Katolik.

Relasi antara agama dan ekonomi sebelumnya dikemukakan oleh Max Weber, salah seorang pilar sosiologi modern. Dalam buku The Protestant Ethic and Spirit of Capitalism, Max Weber menunjukan relasi yang kuat antara kapitalisme di Eropa dan juga di Amerika dengan ajaran-ajaran Katolik yang mendorong umatnya untuk bekerja sebagai enterprenuer dalam dunia sekuler, mengembangan usaha sendiri dan mengakumulasi keuntungan. Bila tesis Weber itu benar: bahwa Kapitalisme cocok dengan Etika Protestan, lalu apakah Sosialisme dalam bentuk usaha Koperasi cocok dengan Etika Katolik? Di Indonesia misalkan bisa dilihat contoh pengembangan Credit Union di Kalimantan Barat yang sejak semula didukung oleh Keuskupan Agung Pontianak.

Lalu bagaimana posisi ajaran Islam dalam pengembangan debat kapitalisme dan sosialisme? Dalam debat semangat enterprenuer individual dan kolektif? Bagaimana dengan ekonomi syariah? Apakah menjadi solusi?

Sebenarnya korelasi antara agama dan kemajuan ekonomi bisa ada bisa tidak. Salah satu buku yang membantah Tesis Weber tentang relasi agama dan kemajuan ekonomi itu ditulis oleh Daron Acemoglu dan James A. Robinson berjudul Why Nation Fail: The origins of power, prosperity, and poverty. Dalam buku itu Acemoglu dan Robinson membantah bahwa agama adalah penentu kemajuan ekonomi. Mereka menyampaikan bahwa ada banyak negara yang mayoritas penduduknya bergama protestan, tetapi miskin, namun yang beragama katolik, Islam, Shinto bisa menjadi negara maju. Bahkan buku ini juga membantah aspek sumber daya alam yang menjadi penentu kemajuan negara, karena banyak negara yang punya sumber daya alam melimpah tetapi miskin, namun yang tidak punya banyak sumber daya alam bisa menjadi negara maju.

Faktor yang paling menentukan kemajuan suatu negara bukan pula siapa Presiden dan jajaran menterinya. Melainkan kemampuan rakyatnya. Bagi Acemoglu dan Robinson, kemajuan suatu negara ditentukan oleh kemampuan masyarakatnya untuk membangun institusi sosial, ekonomi dan politik yang inklusif. Oleh karena itu, beranjak dari tesis Acemoglu dan Robinson, penguatan Desa, Nagari, masyarakat adat, organisasi tani, organisasi buruh dan organisasi keagamaan merupakan faktor kunci kemajuan suatu negeri, entah apapun agamanya.

Oñati, Kotanya, Institute-nya

5 Okt

Sudah dua minggu di Oñati. Sudah mulai beradaptasi, mengenali orang dan memahami keadaan. Kali ini daya hendak bercerita mengenai Oñati kampus IISL, dan metode belajarnya.

Kota Oñati dalam balutan Semangat Pemberontakan Basque

Oñati, dibaca Onyati atau dalam bahasa Basque: onyate’, merupakan sebuah kota kecil yang terletak di bagian utara Spanyol. Kota ini masuk dalam Provinsi Gipuzkoa, yang ibukotanya San Sebastian (Donostia). Tiga provinsi, Gipuzkoa, Vizcaya dan Victoria merupakan wilayah otonomi khusus yang disebut Basque Autonomous Region. Terkadang disebut juga sebagai Basque Country. Daerah ini merupakan daerah “keras”, karena punya hubungan yang kurang baik dengan pemerintah pusat di Madrid. Di Spanyol ada dua daerah yang serupa, selain Basque, juga Catalan dimana terdapat klub sepakbola Barcelona.

Tinggal di Basque memberikan suasana yang berbeda. Di daerah ini dulu ada kelompok bersenjata ETA (Euskadi Ta Askatasuna) yang sudah berdiri sejak tahun 1959. Tujuannya adalah memperjuangkan kemerdekaan Basque menjadi negara sendiri. Pada tahun 1968 kelompok ini pernah membunuh 829 dan menculik beberapa orang lainnya. Karena aksi kekerasan itu kemudian oleh Madrid, Prancis, Inggris dan banyak negara kelompok ETA dikategorikan sebagai teroris. Seiring dengan perkembangan zaman, kelompok ini berubah dalam memperjuangkan kepentingannya, akhirnya jalan bersenjata dihentikan sejak tahun 2011.

Meskipun demikian, nuansa perlawanan masih terasa di penjuru-penjuru bangunan. Mural dan spanduk dibentangkan dimana-mana yang berisi pesan agar Madrid membebaskan “tahanan politik”, orang-orang Basque yang dipenjara di Madrid karena suatu kesalahan. Mereka ingin tahanan tersebut dikeluarkan dan dipulangkan ke Basque. Konon semangat perlawanan itu juga terlihat dalam permainan sepakbola. Di Liga Spanyol, Basque Country diwakili oleh Athletic Bilbao. Pelatih dan semua pemain dari klub yang pernah 8 kali juara La Liga dan tidak pernah terdegradasi ini, adalah orang kelahiran Basque. Baik wilayah Basque yang ada di Spanyol, maupun yang ada di Perancis, karena lokasinya merupakan perbatasan dengan Perancis.

Selain itu, sisi khusus yang juga diperlakukan terhadap Basque Country terlihat dalam hal bahasa dan Bendera. Bahasa yang dipakai di sini selain bahasa Spanyol (Castellano), juga bahasa Basque sendiri yang disebut Euskara. Bahasa Euskara dipergunakan sehari-hari oleh penduduk lokal, namun mereka tentu bisa juga bahasa Spanyol. Dokumen resmi pemerintahan mempergunakan dua bahasa itu secara seimbang. Demikian pula dengan nama jalan dan nama tempat. Di sini satu tempat bisa memiliki dua nama dari dua bahasa yang berbeda, San Sebastian dalam bahasa Spanyol, tetapi dalam bahasa Euskara disebut Donostia. Oñati dalam Spanyol, Onate dalam Euskara. Mondragon dalam Spanyol , Arrasate dalam Euskara. Terkadang membingungkan. Soal pengibaran Bendera Basque tidak jadi soal disini. Beda sekali dengan masalah pengibaran Bendera Bintang Kejora di Papua. Padahal cuma bendera.

Bicara soal bahasa, dalam satu kelas di minggu kedua, seorang Profesor memberikan informasi yang menurut saya menarik. Ketika sesi perkenalan saya menyebutkan nama lengkap, Yance Arizona. Mendengar nama belakang Arizona, sang profesor bertanya sejarah nama itu. Dia penasaran karena kata Arizona, yang merupakan nama sebuah negara di perbatasan USA dan Mexico, merupakan nama yang diberikan oleh perantau Basque di Amerika.  Konon kata Arizona berasal dari “Aleh-Zone”, “Arison”, “Arizonac” yang spellingnya “haritzonak”, tetapi kemudian berubah menjadi Arizona. Berikut link yang bisa dirujuk: Arizona is Basque Word!

Aha! Inilah yang dinamakan Serendipty, suatu kebetulan yang menyenangkan.

Oñati IISL, padepokan pendekar Sosio-legal studies

Sekarang mari bicara tentang Instituto Internacional de Sociologica Juridica de Oñate (IISJ), atau dalam bahasa Inggris disebut Oñati International Institute for the Sociology of Law (IISL). Website resminya berikuti ini Oñati IISL Institute ini didirikan pada tahun 1988 dan berkedudukan secara formal dibawah Basque University. Jadi ketika lulus selain dapat sertifikat/ijazah dari Oñati IISL juga bisa dapat dari Basque University.

Saya sampai di Oñati pada 19 September. Perkuliahan perdana dimulai tanggal 21 September 2015. Ketika datang, masih berada pada musim panas (summer), namun beberapa hari sudah mulai terlihat tanda-tanda musim dingin (winter) akan datang. Daun-daun di belakang Residencia, tempat penginapan sudah mulai berguguran. Saya beruntung dapat kuliah disini karena mendapat beasiswa dari IISL untuk uang kuliah (tuition fee) dan penginapan (lodging). Sebenarnya tanpa beasiswa pun,  biaya sekolah disini relatif lebih murah. Tuition fee-nya € 3.000. Kalau dirupiahkan dengan nilai tukar 1 Euro = Rp. 16.000, maka diperoleh Rp. 48.000.000,-. Itu jauh lebih murah dengan biaya kuliah di Amerika, misalkan yang pernah saya ketahui sebesar USD 38.800, kalau dirupiahkan dengan 1 USD = Rp. 15.000, maka diperoleh Rp. 582.000.000,-. Seorang mahasiswa di Oñati, yang lulusan William and Mary, sebuah Universitas di Amerika Serikat menyampaikan, biaya sekolah di USA sama halnya dengan membangun sebuah rumah mahalnya.

Biaya hidup di Oñati, dan kebanyakan negara Eropa lainnya tentu lebih mahal dari biaya hidup di Indonesia. Tapi itu tergantung bagaimana kita mengelolanya. Bahkan sebenarnya hidup di Eropa bisa dikelola lebih murah dari pada hidup di Jakarta, misalkan dengan masak sendiri. Lain kali akan saya ceritakan tentang living cost di Oñati.

Lanjut lagi cerita tentang Oñati IISL. Dengan biaya murah itu, terlihat bahwa kampus ini tak bermaksud mencari keuntungan. Barangkali bisalah disebut ini kampus aktivis, menerima mahasiswa denganh jumlah yang terbatas (maksimal 20/tahun), dengan biaya murah, dan dengan maksud mendapatkan orang-orang yang bisa membantu menyebarkan ajaran socio-legal studies. Angkatan kali ini ada 20 mahasiswa, terbanyak dibanding beberapa tahun sebelumnya, yang berasal dari Indonesia, Singapura, Kolombia, Meksiko, Chile, Venezuela, Turki, Belanda, USA, Inggris, Italia, dan Liberia. Selain itu juga datang beberapa visiting scholar, ada yang dari Italia, Inggris, Polandia, Uruguay, dan Australia yang sengaja datang untuk beberapa waktu di Oñati melakukan studi atau sekedar mencari tempat untuk menulis disertasi. Ini juga menandakan bahwa Oñati IISL menyediakan lingkungan yang bagus untuk belajar.

Gedung kampus Oñati IISL merupakan bagunan tua yang didonasikan oleh Pemerintahan Gipuzkoa. Gedung kuliah dulunya merupakan Sancti Spiritus dan Universitas de Onate yang didirikan sejak tahun 1543. Konon kabarnya itu adalah gedung Universitas tertua di wilayah Basque. Nuansa klasik sangat kental dengan gedung ini. Bangunannya dari batu besar, lotengnya dengan kayu berukir-ukir. Terkesan angker, tetapi terkadang penuh dengan sejarah kewibawaan.

Sedangkan penginapan di Palacio Antia, rumah semacam asrama yang sudah didirikan sejak abad 18. Dindingnya juga dari batu dan sangat tebal. Tentu ketebalan dinding itu sengaja didesain untuk mengatasi dingin ketika winter datang. Lantainya dari kayu, dengan maksud yang sama. Sebab kalau lantainya semen, akan lebih dingin. Dari penginapan ini terdengar lonceng dari gereja yang terletak antara Residencia dan Kampus, tepat dihadapan Townhall. Saya terpikir, sampai 6 bulan kedepan saya harus familiar dengan bunyi lonceng yang menandakan perubahan jam.

Oñati IISL merupakan salah satu leading institution dalam pengembangan studi hukum dan masyarakat (law and society), sociology of law, dan juga socio-legal studies. Bekerjasama dengan HART Publishing menerbitkan Oñati International Series in Law and Society. Sekurangnya sudah ada 27 Seri ini yang berisi tulisan dan publikasi penting mengenai Socio-Legal Studies. Seri ini sama pentingnya dengan Oxford Series in Law and Society, maupun Cambridge Series dalam isu yang sama. Selain itu juga ada Jurnal Oñati Socio-legal Series. Oñati memang belum begitu terkenal secara umum, apalagi untuk orang Indonesia. Namun kampus ini kedepan bila konsisten akan memberikan kontribusi yang jauh lebih besar dalam pengembangan studi hukum dan masyarakat. Beberapa orang Indonesia, aktivis dan dosen, telah menyelesaikan studinya di sini. Bila tak salah, saya orang Indonesia kesembilan yang kuliah di sini. Semoga setelah ini lebih banyak lagi orang Indonesia yang menimba ilmu di kampus ini.

Tentang Metode Pembelajaran, Pengajar dan Pelajar.

Program Master Socio-Legal di Onati selama 1 tahun, terdiri dari kombinasi coursework dan research. Artinya ada kelas, dan ada juga penelitian. Kelas selama 6 bulan dari 21 September sampai 23 Maret, kemudian dilanjutkan dengan penelitian dari 24 Maret sampai dengan awal September. Program yang sangat singkat namun sangat intensif Subject atau Matakuliah terdiri dari 13. Dari subjectnya saya sudah terlihat kental nuansa Socio-Legal Studies.

Para pengajar matakuliah ini bukan saja berasal dari Spanyol, tapi dari berbagai penjuru negeri. Ada yang dari Australia, Jerman, Inggris, Brazil, dan juga Jepang. Beberapa visiting profesor dari kampus ternama juga datang memberikan kuliah khusus di luar dari jadwal matakuliah. Untuk satu subject ada 10 kali pertemuan yang diselenggarakan selama 2 minggu. Jadi dosen yang dari jauh-jauh itu akan tinggal selama 2 minggu di Oñati untuk memberikan kuliah.

Dalam satu hari hanya ada satu pertemuan, dimulai jam 9 pagi, rata-rata 2 sampai 3 jam. Meskipun satu, tak berarti bisa santai. Untuk setiap kali pertemuan, siswa diharuskan membaca bahan yang sudah diberikan diawal perkuliahan. Bahan bacaan (reading material), terdiri dari dua jenis, pertama bacaan wajib (compulsory reading) rata-rata dua artikel sepanjang 30-40 halaman, kemudian bacaan pilihan (optional reading) yang jumlahnya berbeda-beda setiap pertemuan. Jadi, meskipun dalam sehari hanya ada satu pertemuan, pagi sampai siang, bukan berarti siang sampai sore/malam bisa santai, sebab harus membaca bahan yang sudah diberikan.

Kalau dikalkulasikan, dari 12 matakuliah (setelah dikurangi 1 matakuliah tesis), maka diperoleh perhitungan 12 matakuliah X 10 pertemuan X 2 bacaan wajib, hasilnya adalah 240 artikel yang harus dibaca dalam waktu enam bulan. Sekali lagi, satu artikelnya itu rata-rata 30-40 halaman dalam bahasa Inggris. Tentu ini bukanlah ilmu yang sedikit. Saya khawatir hanya bisa membaca menikmati artikel-artikel itu tanpa cukup waktu untuk mereproduksinya ke dalam bahasa Indonesia dan memenpatkannya dalam konteks masalah sosial di Indonesia.

Dengan metode membaca sebelum pertemuan di kelas itu, sangat membantu untuk menghidupkan suasana di kelas. Kelas menjadi ajang diskusi yang menarik karena semua mahasiswa sudah membaca dan sudah masuk dalam topik permasalahan sebelum dibicarakan dikelas. Dosen hanya memfasilitasi, memancing perdebatan, dan mengarahkan pembicaraan supaya semua peserta bisa memiliki pemahaman yang dalam terhadap topik perkuliahan.

Saya melihat mahasiswa di sini sangat serius dengan bahan bacaan. Mereka  tak mau diganggu atau diinterupsi kalau sedang serius membaca memahami reading material. Dengan bacaan yang mantap, maka bisa berpartisipasi aktif di kelas. Dosen menentukan bahwa partisipasi di kelas merupakan 30% dari nilai yang akan diberikan untuk matakuliah. Sisanya 30% dari presentasi makalah, dan 40% dari essay-exam.

Kadang saya terpikir apakah metode serupa bisa diterapkan di perguruan tinggi di Indonesia. Hmm, tidak mudah, tapi mari kita lihat.

Bienvenido a España | Welcome to Spain

20 Sep

Bienvenido a Espana, Selamat datang di Spanyol. Ini kali pertama saya ke Negeri Matador yang saat ini liga sepakbolanya paling masyhur di dunia, La Liga, Liga Spanyol. Tentu saja kehadiran ke sini bukanlah untuk nonton bola, apalagi main bola, melainkan untuk belajar tentang socio-legal studies, dan juga belajar tentang kehidupan. Sebelum berangkat saya tak banyak melakukan pencarian mengenai Spanyol, bagaimana kehidupannya, bagaimana alamnya, bagaimana bahasanya. Biarkan semuanya mengalir!

Perjalanan ke Spanyol dari Jakarta menggunakan Turkish Airlines. Saya beruntung dapat tiket yang relatif murah, kurang sedikit dari USD 1.000 pulang pergi. Waktu itu saya membelinya ketika dolar masih belum begitu anjlok. Saya dapat tiket PP Jakarta-Spanyol sebesar R. 13.620.000,- Harga itu tak jauh dengan harga tiket Garuda PP Jakarta-Papua. Salah satu kunci untuk dapat tiket murah adalah dengan cara membeli tiket pulang-pergi, hitungannya jadi lebih murah dari pada hanya one way dan return secara terpisah.

Dari Jakarta menuju Istanbul-Turki selama 12 jam di pesawat. Transit 7 jam di Turki, lalu dari Turki ke Bilbao naik pesawat yang sama selama 4 jam. Total 16 jam di atas pesawat dan 7 jam menunggu transit di Istanbul. Sampai di Bilbao sudah agak sore pada pukul 4 PM. Dari bandara menuju Kota Bilbao dengan Bizkaibus, bus yang lazim untuk rute dalam kota disini. Sempat tersesat karena seharusnya berhenti di Terminbus malah turun di City Central. Jangan pernah khawatir kalau tersesat selama masih banyak orang bisa ditanya. Tersesat itu cara lain untuk lebih akrab dengan Kota. Kalau tersesatnya ditengah rimba, baru khawatir. Bertanyalah kepada Polisi yang ada di simpang jalan. Bila tak ada, bertanyalah pada pedagang, di toko atau di trotoar. Usahakan tidak bertanya kepada orang yang lalu lalang karena mereka biasanya juga pendatang. Alih-alih ditunjukkan jalan yang benar, resikonya bisa tersesat lebih jauh. Sore itu seorang Gadis Hispanik, penjual es krim menunjukan arah dan menyampaikan bahwa Termibus dekat dengan Stadiun.

Ternyata jarak City Central-Termibus sejauh 2 km bisa ditempuh dalam waktu kurang dari 30 menit. Berkeringat, pakai jaket tebal sambil mendorong travel bag 26 kg ditengah cuaca panas. Nikmati saja! Bagunan kota dengan nuansa Eropa abad pertengahan berpadu dengan arsitektur modern menghilangkan penat. Kiri kanan banyak Bar yang mengibarkan bendera Atletico Bilbao. Banyak orang mulai dari bayi yang dalam kereta dorong sampai dengan orang tua pakai kursi roda memakai baju Atletico Bilbao, tim kesayangan warga Basque. Ternyata sore itu ada pertandingan bola antara Atletico Bilbao melawan Villarreal di Estadio San Mames yang letaknya berseberangan dengan Termibus.

Keajaiban pertama

Jadwal Bus dari Termibus Bilbao ke Onati baru ada pukul 8.30 PM, sementara saya sudah disana pukul 6.00 PM. Masih 2,5 jam lagi. Mondar-mandir, bolak balik, ke Kafe dan toko membeli kopi dan roti. Ketika balik duduk di dekat tempat bus biasanya menaikkan penumpang. Terlihat seorang lelaki, botak, perawakan seperti orang Timur, mengangkat handphone dan berbicara dalam bahasa Indonesia. Aha! Pasti orang Indonesia nih. Tapi saya pastikan lagi jangan-jangan itu Bahasa Malaysia. Tidak, itu pasti bahasa Indonesia. Selesai menelpon, orang itu saya hampiri dan saya tanya: Orang Indonesia ya mas? Dengan agak curiga, orang itu mengangguk dan menjawab Ya. Satu keajaiban menemukan orang Indonesia nun jauh di negeri Matador.

20150919_201846

Tanya, tanya, tanya, suasana mulai mencair. Ternyata Bang Jefri datang ke Bilbao berdua dengan istrinya yang baru tiga bulan menyusul ke Spanyol. Mas Jefri sendiri sudah tujuh tahun tinggal di Santander bekerja di kapal. Mereka datang ke Bilbao berbelanja karena ada satu toko cina yang lengkap menjual barang kebutuhan harian dengan harga yang lebih murah. Sekalian mereka janjian dengan tiga teman lainnya yang dalam perjalanan naik bus dari Victoria ke Termibus Bilbao yang ditelponya tadi.

Tak berapa lama tiga temannya sampai. Tak menyangka bisa bertemu dengan lima orang Indonesia di Bilbao. Mereka ada Bang Jefri dari Ternate dengan Istrinya Sari dari Purworejo, Babe Is dari Semarang, juga ada Mas Warno dan Mas Samsuri keduanya dari Tegal. Mereka sering mengadakan makan bersama di hari sabtu dan minggu. Kesempatan emas untuk bisa belajar banyak dari mereka tentang Spanyol dan dapat makan gratis, eh! Empat dari mereka, kecuali Mbak Sari, adalah pelaut, mereka bekerja di kapal menangkap ikan. Waktu kerja mereka malam hari dari senin sampai jumat. Luas biasa! Mereka para pelaut handal mengarungi Teluk Biscaya dan samudra atlantik. Profesi mereka mengingatkan kepada satu lagu anak-anak: Nenek moyangku seorang pelaut!

Keajaiban kedua

Bang Jefri Cs mengantarkan saya sampai naik bus dari Termibus Bilbao yang mengarah ke Onati. Untuk sampai ke Onati dibutuhkan waktu 1 jam dan 15 menit melewati delapan halte. Malah semakin gelap, penumpang tidak banyak di bus. Hanya ada beberapa orang yang dapat dihitung dengan jari. Saya sengaja mengambil tempat duduk di belakang supir agar bisa memastikan tempat dimana saya harus turun dan kalau turun mudah mengeluarkan barang. Dideretan satunya lagi ada seorang perempuan yang murung duduk sendiri di bangku satu deret di belakang bangku yang saya duduki. Saya tidak peduli dengan perempuan itu, karena yang saya pedulikan adalah mencapai Residencia di Onati sesegera mungkin.

Sepanjang perjalanan terlihat sepi. Beberapa kota yang dilewati seperti Eibar dan Arassate nyaris sudah tak berpenghuni seperti kota mati. Mulai cemas, apalagi Onati terkenal sebagai kota yang lebih sepi lagi. Jangan-jangan nanti pas turun di Halte Onati Posta Geltokia tak ada satu orang pun yang bisa ditanya alamat Plasa Santa Marina tempat penginapan mahasiswa master yang disediakan oleh kampus.

Setelah melewati halte keenam saya ingatkan lagi kepada Supir supaya nanti mengantarkan saya ke Halte Onati Posta Geltokia. Ini penting dipastikan karena di Onati ada dua halte pemberhentian bus. Kalau salah turun bisa olah raga malam jalan kaki mendorong travel bag 26 kg. Akhirnya bus sampai di Onati, Supir menyampaikan bahwa ini sudah sampai dengan bahasa Euskadi. Saya tak mengerti tetapi saya yakin itu artinya kita sudah sampai. Tiba-tiba perempuan yang tadi duduk di deretan sebelah itu juga turun. Dalam hati saya berucap, alhamdulillah! Ada teman. Saya turunkan travel bag dan langsung hampiri perempuan itu bertanya alamat Plasa Santa Marina. Dia bilang tahu lokasinya. Dia malah balik tanya apakah saya Mahasiswa Master di Onati? Saya jawab Ya, dia bilang: cool! I am also student in that master program. Namanya Monica Acosta dari Kolombia. Syukurlah! Dari halte ke Plasa Santa Marina sekitar 5 menit tapi jalurnya mendaki, tidak mudah mengendalikan roda-roda travel bag.

Ini keberuntungan yang kedua. Bila tidak ada teman itu, pasti kewalahan mencari Plasa Santa Marina di tengah malam yang dingin. Keesokan harinya, saya bertemu dengan teman-teman yang sudah datang duluan. Ternyata ada satu orang mahasiswa dari Kolombia (Fabio Castro) yang juga datang malam hari tak bisa membuka pintu dan terpaksa tidur di luar malam itu. Syukurlah Tuhan mempertemukan saya dengan perempuan Kolombia itu, Monica Acosta. Bila tidak, barangkali saya juga tidur di luar pada malam pertama kedatangan di Onati.

IMG_20150920_111427

2014 in review

29 Des

Asisten statistik WordPress.com menyiapkan laporan tahunan 2014 untuk blog ini.

Berikut ini kutipannya:

Aula konser di Sydney Opera House menampung 2.700 orang. Blog ini telah dilihat sekitar 35.000 kali di 2014. Jika itu adalah konser di Sydney Opera House, dibutuhkan sekitar 13 penampilan terlaris bagi orang sebanyak itu untuk menontonnya.

Klik di sini untuk melihat laporan lengkap.

New York 2014: Mendefinisikan Indigenous Peoples di Indonesia

18 Jun

“Jika negara tidak mengakui kami, maka kami tidak mengakui negara”

 

Kutipan pernyataan itu merupakan pernyataan yang dihasilkan pada saat pendirian Aliansi Masyarkat Adat Nusantara (AMAN) pada tahun 1999 di Jakarta. Pernyataan itu memiliki suatu makna mengenai tuntutan untuk menata hubungan yang baru antara masyarakat adat dengan negara. Pernyataan itu merupakan bentuk refleksi dari persoalan yang dihadapi oleh masyarakat adat, terutama untuk merespons Orde Baru yang mengabaikan, mendiskriminasi, dan bahkan merampas hak-hak masyarakat adat atas nama pembangunan.

Pada dekade yang bersamaan pada level internasional juga sedang menguat gerakan dari para orang asli yang menggunakan tradisi sebagai alat perjuangannya. Kelompok-kelompok dari orang asli ini dalam wacana dan gerakan internasional disebut dengan indigenous peoples. Apakah tepat menerjemahkan indigenous peoples sebagai masyarakat adat? Siapa indigenous peoples dalam konteks Indonesia?

Untuk menjawab hal itu maka perlu dilihat dulu mengenai karakteristik dari masyarakat di Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri lebih dari 17.000 pulau dan juga merupakan negara multi-etnis. Pemerintah mengkalkulasikan terdapat 1.128 etnis di Indonesia. Penduduk Indonesia pun terdiri dari dua ras yang berbeda yaitu Austronesia yang merupakan ras mayoritas dan ras Melanesia terutama penduduk asli Pulau Papua. AMAN memperkirakan bahwa jumlah masyarakat adat di Indonesia berkisar antara 50-70 juta atau sekitar 20% dari penduduk Indonesia. Jumlah itu merupakan jumlah yang dominan bila dibandingkan dengan perkiraan jumlah indigenous peoples secara regional di Asia dan dunia. UN Permanen Forum on Indigenous Issue memperkirakan jumlah indigenous peoples adalah 370 juta jiwa yang 2/3 dari jumlah itu tinggal di Asia (AIPP, 2014).

Gerakan masyarakat adat di Indonesia berkembang pada awal dekade 1990-an terutama untuk merespons persoalan-persoalan yang ditimbulkan dari dampak program pembangunan yang dicanangkan oleh Pemerintah Orde Baru dibawah kepempimpinan Presiden Soeharto. Permasalahan itu baik dalam bentuk diskriminasi, perampasan tanah, pengusiran, dan kekerasan lainnya. Agak berbeda dengan ciri perkembangan gerakan serupa di negara lain yang hadir untuk merespons penguasa dan praktik colonial yang masih berlangsung pada saat negara baru sudah terbentuk.

Pengakuan bersyarat

Mari kita lihat bagaimana hukum di Indonesia mendefinisikan masyarakat adat. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia ditemukan beragam istilah untuk menyebut masyarakat adat. Istilah-istilah tersebut mulai dari komunitas adat terpencil, masyarakat adat, masyarakat hukum adat, kesatuan masyarakat hukum adat, maupun masyarakat tradisional. Perbedaan istilah itu menunjukan belum adanya suatu pemahaman tentang siapa itu masyarakat adat dan sekaligus menunjukan perbedaan-perbedaan pendekatan yang digunakan oleh pemerintah ketika berhadapan dengan masyarakat adat.

Bila merujuk kepada UUD 1945, istilah yang dipergunakan adalah kesatuan masyarakat hukum adat (Pasal 18B ayat 2) dan masyarakat tradisional (Pasal 28I ayat 3). Selain itu ada pula Pasal 32 UUD 1945 yang relevan sebagai rujukan bagi pengaturan masyarakat adat namun pada ketentuan tersebut tidak menggunakan istilah untuk penyebutan subjek hukum masyarakat adat.

Pasal 18B ayat 2 Pasal 28I ayat 3
Negara mengakui dan menghormati kesatuan­ kesatuan masyarakat hukum adat serta hak­hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat  dan prinsip Negara Kesatuan  Republik  Indonesia, yang diatur dalam undang­undang. Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

 

Diantara ketiga ketentuan itu, Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang paling sering dirujuk karena juga pada ketentuan tersebut diatur baik mengenai subjek maupun hak masyarakat adat. Dalam pengaturan mengenai subjek, ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa negara mengakui dan menghormati keberadaan dan hak-hak masyarakat adat. Namun pengakuan dan pernghormatan tersebut dilakukan dengan sejumlah syarat. Terdapat tiga syarat untuk pengakuan keberadaan dan hak masyarakat adat dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yaitu: (1) Masyarakat adatnya masih hidup; (2) Sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan (3) Sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengakuan bersyarat tersebut menjadi hambatan bagi penerapan self-determination yang merupakan salah satu tema pokok dalam diskusi dan gerakan masyarakat adat secara umum. Pengakuan bersyarat itu berimplikasi bahwa keberadaan masyarakat hukum adat tidak ditentukan melalui self-determination atau self-identification, melainkan ditentukan keberadaannya oleh negara, tentu saja melalui pemerintah, apabila syarat-syarat yang ditentukan terpenuhi.

Konsep indigenous peoples pada konteks internasional

Dalam buku State of the World’s Indigenous Peoples State of the World’s Indigenous Peoples yang diterbitkan oleh PBB pada tahun 2009 dijelaskan bahwa konsep mengenai indigenous peoples sebenarnya berkembang dari pengalaman kolonialisme, dimana masyarakat adat mengalami marginalisasi karena invasi yang dilakukan oleh kolonial.

“The concept of indigenous peoples emerged from the colonial experience, whereby the aboriginal peoples of a given land were marginalized after being invaded by colonial powers, whose peoples are now dominant over the earlier occupants. These earlier definitions of indigenousness make sense when looking at the Americas, Russia, the Arctic and many parts of the Pacific. However, this definition makes less sense in most parts of Asia and Africa, where the colonial powers did not displace whole populations of peoples and replace them with settlers of European descent. (State of the World’s Indigenous Peoples, 2009:6)”

Pada konteks internasional sangat disadari bahwa pembicaraan mengenai indigenous peoples adalah pembicaraan struktur masyarakat dan praktik kolonial yang megucilkan penduduk asil masih dipertahankan bahkan sebuah negara baru telah dibentuk. Dengan kata lain, konsep indigenous peoples lahir pada konteks dimana penguasa kolonial masih menjadi kekuatan dominan paska negara-negara terbentuk. Disadari pula bahwa hal itu sangat relevan dengan konteks Amerika, Rusia, Arktik dan banyak tempat di Pasifik. Namun pendefinisian yang demikian kurang sesuai dengan kebanyakan bilayah di Asia dan Afrika dimana kekusaan kolonial tidak berlanjut ketika negara-negara baru dibentuk oleh penduduk asli.

 Colonial period

Ilurtrasinya digambarkan pada bagan di atas. Pada bagan atas, digambarkan bagaimana penguasa colonial masih terus menjadi kekuatan dominan ketika rezim negara dibentuk, sehingga penduduk asli yang termarjinalisasi mendefinisikan dirinya sebgai indigenous peoples. Dalam konteks demikian, indigenous peoples merupakan respons terhadap dominasi kolonial pada tahap lanjut. Berbeda dengan bagan yang di bawah dimana keberadaan dan praktik kolonial dikikis dengan dengan dibentuknya negara baru. Kolonialis ditendang kembali ke kampong halamannya, mereka tidak menjadi penduduk dominan di negara yang merdeka. Ini yang terjadi di kebanyakan wilayah Asia dan Afrika. Lalu bagaimana mendefinisikan kelompok masyarakat yang ada pada bagan di bawah paska kolonialisme? Apakah mereka tepat disebut sebagai indigenous peoples? Padahal mereka tidak hadir sebagai respons atas kolonialisme tahap lanjut dari bangsa Eropa? Atau apakah mereka lebih terpat dikelompokan sebagai masyarakat suku (tribal peoples)?

Tribal peoples Vs indigenous peoples

Perkembangan awal instrument hukum internasional yang membahas hal ini, yaitu Konvensi ILO 169 yang dikeluarkan oleh International Labor Organization (ILO) pada tahun 1989 membedakan dua kelompk yang disebut dengan indigenous peoples dan tribal peoples.

Di dalam Pasal 1 ayat (1) dari Konvensi ILO 169 dinyatakan bahwa:

“indigenous peoples” as being “peoples in independent countries who are regarded as indigenous on account of their descent from populations which inhabited the country, or a geographical region to which the country belongs, at the  time  of  conquest  or  colonization  or  the  establishment  of  present  states boundaries and who, irrespective of their legal status, retain some or all of their own social, economic, cultural and political institutions.”

Sementara itu dalam Pasal Pasal 1 ayat (1) huruf a dijelaskan bahwa”

‘tribal peoples’ is “peoples  in  independent  countries  whose  social,  cultural  and  economic conditions distinguish them from other sections of the national community, and whose status is regulated wholly or partially by their own customs or traditions or by special laws or regulations.”

Perbedaan yang paling mendasar dari kedua konsep itu adalah mengenai penaklukan (conquest) dan kelanjutan kolonialisasi (colonization) yang masih berlangsung sampai hari ini sebagaimana terdapat dalam definisi indigenous peoples. Pada tribal peoples, persoalan kelanjutan kolonialisasi (continuity of colonization) bukan menjadi factor pengidentifikasi. Pada tribal peoples yang diutamakan adalah mengenai perbedaan (distinguish) daroi aspek sosial, budaya dan ekonomi antara tibal peoples dengan komunitas-komunitas nasional.

Sedangkan dari sisi PBB, perkembangan instrument hukum internasional mengenai masyarakat adat didalami secara serious dengan terlebih dahulu melakukan penelitian sistematis mengenai keberadaan masyarakat adat. Studi tersebut dilakukan oleh sebuah tim yang diketuai oleh Jose Martinez Cobo (Special-Rapporteur of the UN Sub-Commission on the Promotion  and  Protection  of  Human  Rights). Dalam hasil studinya tersebut Cobo memberikan mendefinisikan sebagai berikut:

“Indigenous communities, peoples and nations are those which, having a historical  continuity  with  pre-invasion  and  pre-colonial  societies  that developed  on  their  territories,  consider  themselves  distinct  from  other sectors of the societies now prevailing in those territories, or parts of them. They form at present non-dominant sectors of society and are determined to  preserve,  develop  and  transmit  to  future  generations  their  ancestral territories,  and  their  ethnic  identity,  as  the  basis  of  their  continued existence  as  peoples,  in  accordance  with  their  own  cultural,  social institutions and legal systems.”

Diskursus mengenai masyarakat adat di PBB mengerucut kepada pengunan satu istilah. Bila sebelumnya di dalam Konvensi ILO 169 dikenal istilah indigenous peoples dan tibal peoples, dalam kajian dan rezim hukum pada PBB mengerucut kepada penggunaan istilah indigenous peoples. Sebuah kajian yang dilakukan United Nation Permanent Forum on Indigenous Issue yang berjudul The Concept of Indigenous Peoples (PFII/2004/WS.1/3)pada tahun 2004 menyimpulkan:

“Nevertheless, many of these peoples refer to themselves as “indigenous” in order to fall under discussions taking place at the United Nations. For practical purposes the terms “indigenous” and “tribal” are used as synonyms in the UN system when the peoples concerned identify themselves under the indigenous agenda.”

Kesimpulan itu kemudian menjembatani debat antara indigenous peoples dan tribal peoples. Pilihan kata yang digunakan adalah indigenous peoples, sedangkan kelompok tribal peoples pun dapat mempergunakan instrument hukum yang berkembang pada berbagai level dibawah paying indigenous peoples. Hal ini kemudian diperkuat dengan lahirnya UNDRIP yang mempergunakan istilah dan konsep indigenous peoples. Meskipun memang di dalam UNDRIP tidak ada pendfinisian siapa yang dimaksud dengan indigenous peoples.

Namun hal ini tidak betul-betul bisa dijembatani sebab dalam perkembangannya yang lebih banyak dirujuk adalah konsep mengenai indigenous peoples dari pada tribal peoples. Definisi kerja (working definition) dari Martinez Cobo selalu menjadi rujukan utama dari semua publikasi yang membicarakan mengenai masyarakat adat. Dalam definisi Cobo itu dapat diidentifikasi menjadi empat kriteria masyarakat adat. Empat kriteria itu adalah:

  1. Kelanjutan sejarah dari masa masyarakat pra-invasi atau pra-kolonial yang hadir di wilayah mereka (colonial continuity)
  2. Kekhasan bila dibandingkan dengan kelompok lain di dalam masyarakat (distinctiveness)
  3. Bukan merupakan kelompok dominan di dalam masyarakat (non-dominance)
  4. Memiliki kecenderungan untuk menjaga, mengembangkan dan melanjutkan wilayah adatnya kepada generasi berikut sebagai identitas mereka yang memiliki pola kebudayaan sendri, institusi sosial dan sistem hukum.

Lebih lanjut, UNPFII menambahkan tiga kriteria yang menjadi pelengkap dari keberadaan masyarakat adat (UNCHR, 2013:2-3). Tiga kriteria yang dimaksud adalah:

  1. Hubungan yang kuat dengan wilayah dan sumber daya alam di sekitarnya
  2. Perbedaan sistem sosial, ekonomi dan politik; dan
  3. Perbedaan bahasa, budaya dan kepercayaan.

Yang menarik dari ketujuh kriteria yang dirumuskan dalam Fact Sheet No. 9. Indigenous Peoples and United Nation Human Rights System yang diterbitkan oleh PBB itu adalah penempatan kriteria tersebut sebagai kriteria kumulatif. Mengapa demikian, karena secara gramatikal semua criteria tersebut sifatnya komplementer dan oleh karena itu lah dipergunakan kata hubung ‘dan’ pada penjelasan terakhir pada kriteria nomor enam. Sebagai kriteria  yang kumulatif, maka suatu masyarakat adat akan dianggap ada bila memenuhi kesemua kriteria tersebut.

Tujuh kriteria tersebut bisa diringkas menjadi lima kriteria sebagai berikut:

  1. Keberlanjutan sejarah dari kolonialisme
  2. Kekhasan menyangkut sistem sosial, ekonomi, politik, budaya, dan bahasa
  3. Bukan merupakan kekuatan dominan
  4. Hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah dan sumber daya
  5. Memiliki tradisi yang dijaga secara turun temurun

Lalu bagaimana bila kelima kriteria tersebut diletakan dalam konteks masyarakat adat di Indonesia? Di Indonesia sendiri istilah dan definisi masyarakat adat sangat beragam. Dari sisi istilah misalkan ada peraturan yang menggunakan istilah komunitas adat terpencil, masyarakat adat, masyarakat hukum adat, kesatuan masyarakat hukum adat, maupun istilah masyarakat tradisional. Sedangkan dari sisi definisi berikut beberapa definisi yang penting dikemukakan dalama pendek ini.

Peraturan dan istilah yang digunakan Definisi dan Kriteria
Pasal 18B ayat (2) UUD 1945

Kesatuan masyarakat hukum adat

 

Kesatuan masyarakat hukum adat diakui:

  1. Sepanjang masih hidup
  2. Sesuai dengan perkembangan masyarakat
  3. Sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
Putusan Mahkamah Konsititusi Suatu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya yang   bersangkutan secara de facto masih ada dan/atau hidup (actual existence), apabila setidak-tidaknya mengandung unsur-unsur:

a)      ada masyarakat yang warganya memiliki perasaan kelompok (in-group feeling);

b)      ada pranata pemerintahan adat;

c)      ada harta kekayaan dan/atau benda-benda adat;

d)      ada perangkat norma hukum adat; dan

khusus bagi kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat teritorial juga terdapat unsur wilayah hukum adat tertentu;

UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Masyarakat hukum adat

 

 

 

Masyarakat hukum adat memenuhi kriteria

  1. masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (rechsgemeenschap);
  2. ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;
  3. ada wilayah hukum adat yang jelas;
  4. ada pranata hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati; dan
  5. masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.
UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

Masyarakat hukum adat

Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum adat yang didasarkan atas kesamaan tempat tinggal atau atas dasar keturunan.
UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan

Masyarakat hukum adat

 

Masyarakat hukum adat memenuhi kriteria

  1. masyarakat masih dalam bentuk paguyuban (rechtsgememschaft);
  2. ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adat;
  3. ada wilayah hukum adat yang jelas;
  4. ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat yang masih ditaati; dan
  5. ada pengukuhan dengan peraturan daerah.

 

UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Kesatuan masyarakat hukum adat

Kesatuan masyarakat hukum adat memenuhi unsur:

  1. sepanjang masih hidup
  2. sesuai dengan perkembangan masyarakat
  3. sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Masyarakat adat, masyarakat tradisional, masyarakat lokal

 

UU ini membagi masyarakat dalam tiga kategori:

  1. Masyarakat Adat adalah kelompok Masyarakat Pesisir yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.
  2. Masyarakat Lokal adalah kelompok Masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tertentu.
  3. Masyarakat tradisional adalah masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional.

 

UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Masyarakat hukum adat

 

 

Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.
Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat hukum adat

Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.

 

Keputusan Presiden No. 111 Tahun 1999 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil.

Komunitas Adat Terpencil

Komunitas adat terpencil atau yang selama ini lebih dikenal dengan sebutan masyarakat terasing adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlihat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial, ekonomi, maupun politik.

Ciri-ciri Komunitas Adat Terpencil antara lain:

  1. berbentuk komunitas kecil, tertutup, dan homogen;
  2. pranata sosial bertumpu pada hubungan kekerabatan;
  3. pada umumnya terpencil secara geografi dan relatif sulit dijangkau;
  4. pada umumnya masih hidup dengan sistem ekonomi subsistems;
  5. peralatan dan teknologinya sederhana;
  6. ketergantungan pada lingkungan hidup dan sumber daya alam setempat relatif tinggi;
  7. terbatasnya akses pelayanan sosial, ekonomi, dan politik.
Defini kerja AMAN

 

Masyarakat adat

 

Masyarakat adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah dan sumber daya alam di wilayah adatnya, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum yang berbeda, baik sebagian maupun seluruhnya dari masyarakat pada umumnya.

 

RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat (Hasil Paripurna DPR, 11 April 2013)

 

Masyarakat hukum adat

Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam,memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya.

 

Masyarakat Hukum Adat memiliki karakteristik:

  1. sekelompok masyarakat secara turun temurun;
  2. bermukim di wilayah geografis tertentu;
  3. adanya ikatan pada asal usul leluhur;
  4. adanya hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam;
  5. memiliki pranata pemerintahan adat; dan
  6. adanya tatanan hukum adat di wilayah adatnya.

 

Kesesuain dengan kriteria indigenous peoples

Beragam definisi dan kriteria mengenai masyarakat adat dalam kerangka hukum Indonesia perlu dikaitkan dengan konsep yang terdapat dalam diskursus internasional mengenai indigenous peoples. Hal ini setidaknya untuk memberikan gambaran sejauhmana konsep internasional sejalan dengan realitas dan konsep yang dikembangkan dalam kebijakan di level nasional.

Kriteria pertama dari indigenous peoples adalah keberlanjutan sejarah dari kolonialisme (historical continuity of colonialism). Kriteria ini sangat cocok untuk negara-negara di Benua Amerika dan Australia dimana kolonialis masih bercokol dan mendominasi negara meskipun secara formal kolonialisme dianggap sudah berakhir. Di Amerika Serikat misalkan yang mendominasi hari ini bukanlah penduduk asli, melainkan imigran yang berkuasa dan membangun negeri. Hal ini berbeda dengan Indonesia dimana kolonialis Belanda ‘ditendang’ pulang kampung dan tidak lagi menjadi kekuatan dominan di Republik Indonesia yang dibangun sendiri oleh penduduk asli Indonesia. Dengan demikian kriteria ini, meskipun menjadi kriteria utama dalam diskursus mengenai indigenous peoples, tetapi sangat tidak relevan dengan konteks Indonesia.

Lain halnya bila kriteria historical continuity of colonialism dimaknai secara lebih luas tidak terbatas kepada masih tinggal dan berkuasanya imigran ditanah asli masyarakat adat, melainkan sebagai konsep, hukum, dan bangunan sosial yang timpang yang masih terus diwariskan pada saat sebuah negara bangsa dibentuk. Dalam pengertian yang lebih luas ini kriteria historical continuity of colonialism dapat berlaku di Indonesia sebab masih banyak warisan hukum dan konsep kolonial yang mendiskriminasi penduduk pribumi yang diterapkan. Sebagai contoh misalkan konsepsi domein verkalring, bahwa tanah yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya oleh rakyat, maka dianggap sebagai tanah negara. Konsepsi ini masih terus dipertahankan sebagai pembenar dari perampasan tanah-tanah masyarakat adat. Selain itu, dalam konteks Indonesia warisan colonial seperti KUHP dan KUHPerdata masih tetap dipergunakan dan dianggap sebagai peraturan yang terintegrasi sebagai realitas sosial di Indonesia.

Kriteria kedua adalah kekhasan (distinctiveness) dari sistem sosial, ekonomi, politik, budaya, dan bahasa. Kriteria kedua ini sangat penting namun bisa sangat menjebak. Kekhasan pada satu sisi bisa menjadi penanda keberbedaan antara satu komunitas dengan komunitas lain. Pada titik ini nuansa homogenitas dari suatu komunitas muncul sebab mereka secara kolektif berbeda dengan komunitas yang lain. Homogenitas itu bisa terjadi bila ada upaya pemurnian dan penolakan terhadap anasir dari luar yang bisa saja timbul dari interaksi yang bersifat sukarela (voluntary) misalkan melalui perdagangan dan pendidikan. Padahal amat sulit menemukan sebuah komunitas yang betul-betul homogen dan memiliki sistem sosial, ekonomi, politik, budaya dan bahasa yang khas. Kalaupun ada yang murni khas dan berbeda itu, berarti komunitas itu merupakan komunitas yang tidak pernah kontak dengan dunia di luarnya.

Masalah lain dari kriteria ini adalah bila sebuah komunitas sudah menerima sistem sosial, ekonomi, politik, budaya, dan bahasa lain, apakah komunitas tersebut masih dianggap sebagai indigenous peoples? Pada titik ini, criteria kekhasan (distinctiveness) menjadi jebakan. Misalkan, apakah bila masyarakat sudah menggunakan uang sebagai alat tukar masih dianggap memiliki sistem ekonomi yang khas? Atau apakah misalkan masyarakat sudah menggunakan pupuk untuk kegiatan pertanian dianggap memiliki sistem yang khas? Atau apakah masyarakat yang sudah mengadopsi sistem pemerintahan formal dan meleburkan sistem pemerintahan tradisional dengan sistem pemerintahan formal masih bisa dianggap memiliki sistem yang khas? Atau apakah masyarakat yang sehari-hari sudah menggunakan bahasa Indonesia, yang bukan bahasa asalnya dianggap masih bisa dianggap memiliki sistem yang khas? Simpulannya, kriteria ini penting namun bisa menjadi jebakan bila tidak diargumentasikan dengan baik oleh masyarakat yang memperjuangkan identitas dan haknya sebagai masyarakat adat.

Kriteria ketiga adalah bukan merupakan kekuatan dominan (non-dominance). Kriteria ini sangat elementer sebagai basis untuk memperjuangkan keadilan bagi masyarakat yang termarjinalisasi. Kriteria bahwa masyarakat adat bukan kekuatan dominan sebaliknya menunjukan ada kekuatan dominan di atas masyarakat adat. Kekuatan dominan itu bisa negara, pasar atau budaya tertentu yang menindas masyarakat adat. Elemen ini sangat penting dalam pengidentifikasian masyarakat adat di Indonesia sebagai gerakan warga negara yang selama ini menjadi korban diskriminasi dan pembangunan yang merampas tanah air masyarakat adat.

Kriteria keempat adalah hubungan yang kuat dengan tanah. Kriteria ini pun sangat relevan dengan konteks perjuangan masyarkat adat di Indonesia yang pada dasarnya adalah perjuangan untuk mempertahankan atau merebut kembali tanah air mereka di hadapan program-program pembangunan yang datang dari luar. Bagi masyarakat adat hubungan yang kuat dengan tanah tidak saja dengan mengartikan tanah sebagai faktor ekonomi untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari tetapi dalam banyak hal tanah dan sumber daya alam lainnya menjadi identitas, harga diri dan menjadi tempat mengadakan ritual-ritual adat. Sesuai dengan sifat masyarakat adat yang bersifat komunal, maka hubungan yang kuat dengan tanah adalah hubungan yang bersifat komunal, bukan dalam pengertian hak atas tanah individual, meskipun di dalam tanah komunal bisa pula diperbolehkan individu untuk menggarap.

Kriteria kelima adalah memiliki tradisi turun-temurun dan hukum adat yang dipergunakan untuk mengelola kehidupannya. Aspek tradisi menunjukan ketersambungan antar-generasi di dalam masyarakat adat baik antare generasi yang dulu dengan sekarang atau dengan generasi berikutnya. Hadirnya tradisi dan institusi sosial seperti hukum adat menjadi kriteria yang membedakan masyarakat adat dengan komunitas masyarakat lainnya. Persoalannya tidak semua tradisi dan hukum adat tersebut masih utuh, melainkan banyak yang telah bergeser baik secara alamiah maupun karena paksaan dari luar.

Alternative pendefinisian masyarakat adat di Indonesia

Mendefinisikan masyarakat adat harus sesuai dengan konteks dimana gerakan itu muncul. Tidak heran kemudian PBB pun tidak mau memberikan definisi baku mengenai siapa yang dimaksud dengan masyarakat adat karena gerakan masyarakat adat itu sangat kontekstual dan bahkan pada beberapa hal sangat bersifat lokal. Selain itu, tidak adanya definisi baku mengenai diapa masyarakat adat (indigenous peoples) akan memberikan peluang pula kepada penerapan self-identification yang merupakan salah satu penjaran dari prinsip self-determination dalam diskursus mengenai masyarakat adat di level internasional.

Membuat definisi yang baku punya konsekuensi kepada pengecualian (exclusion). Dalam konteks membangun sebuah gerakan, exclusion punya pengaruh untuk membatasi perkembangan gerakan menjadi lebih besar. Oleh karena itu diperlukan rumusan yang lentur untuk bisa mengakomodasi banyak kalangan. Namun tetap pelu juga memberikan pagar-pagar agar memudahkan proses-proses perjuangan, apalagi bila memasuki ranah hukum yang lebih operasional, misalkan dalam konteks bagaimana mengakui keberadaan dan hak-hak masyarakat adat. Pagar-pagar dimaksud diperlukan dalam bentuk kriteria-kriteria mengenai keberadaan masyarakat adat. Selama ini, kriteria masyarakat adat (indigenous peoples) yang berkembang dalam hukum dan diskursus internasional tidak sepenuhnya bisa diterapkan dalam konteks Indonesia. Oleh karena itu diperlukan suatu pemaknaan mengenai kriteria yang lebih sesuai.

Gerakan masyarakat adat di Indonesia tidak mengalami historical continuity of colonialism, khususnya dalam bentuk kehadiran langsung para penguasa kolonial pada negara baru yang terbentuk. Selain itu, kriteria mengenai kekhasan (distinctiveness) pun mengalami problematika sendiri ditengah perkembangan masyarakat yang semakin terbuka. Ada karakter dan kriteria yang melekat kuat dalam gerakan masyarakat adat di Indonesia. Tiga kriteria yang melekat dan perlu dijadikan sebagai rujukan adalah. Pertama, gerakan masyarakat adat merupakan gerakan dari kelompok yang tidak dominan. Dengan kriteria ini, maka gerakan masyarakat adat merupakan gerakan untuk menuntut keadilan, khususnya untuk menghadapi kekuatan dari luar yang menciptakan diskriminasi dan kesengsaran bagi masyarakat adat.

Kedua, gerakan masyarakat adat merupakan gerakan untuk menuntut kedaulatan atas tanah, wilayah dan sumber daya. Oleh karena itu gerakan ini punya karakter mengenai hubungan yang kuat antara masyarakat adat dengan tanah, wilayah dan sumber daya. Tidak berarti bahwa kriteria ini mempersempit gerakan masyarkat adat hanya sebatas gerakan yang berkaitan dengan hak atas tanah, dengan mengesampingkan hak-hak lain misalkan hak atas kebudayaan, pengetahun tradisional, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Penekanan kepada persoalan hak atas tanah, wilayah dan sumber daya diperlukan karena hak ini merupakan hak yang paling mendasar yang menjadi landasan bagi banyak hak-hak lainnya. Hak atas tanah, wilayah dan sumber daya merupakan perjuangan bersama dan oleh karena itu hak ini bersifat komunal meskipun di dalam hak yang komunal tersebut terdapat pula klaim atau hak individu untuk menggunakan tanah, wilayah dan sumber daya bagi keperluannya.

Ketiga, gerakan masyarakat adat menggunakan tradisi sebagai alat perjuangannya. Tradisi dalam pengertian yang lebih luas termasuk pula hubungan asal-usul dengan tanah dan leluhur, serta praktik-praktik yang diterapkan sejak dahulu yang dipraktikan sampai sekarang untuk diwariskan kepada generasi berikutnya. Namun dalam banyak hal tradisi itu sudah mulai terkiris, oleh karena itu upaya untuk melakukan revitalisasi atau modifikasi tradisi merupakan hal yang wajar untuk menciptakan keberlanjutan sebagai sebuah komunitas.

Dengan mendasarkan pada ketiga kriteria atau karakteristik tersebut, maka masyarakat adat di Indonesia perlu dipahami sebagai komunitas-komunitas yang memiliki hubungan kuat dengan tanah, wilayah dan sumber daya dan mereka mempergunakan tradisi sebagai alat untuk menghadapi kekuatan dominan yang menciptakan situasi ketidakadilan dalam kehidupan mereka.

Ikuti

Kirimkan setiap pos baru ke Kotak Masuk Anda.

Bergabunglah dengan 101 pengikut lainnya