Agraria, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Adat, Opini

Jokowi dan Watak Hukum Represif

  Artikel terbit di Geotimes.co.id 12 April 2017. Sumber: http://geotimes.co.id/jokowi-dan-watak-hukum-represif/#gs.9Q0TRbE Akhir-akhir ini kita melihat situasi hukum yang berbeda. Penguasa menunjukan secara terbuka pelanggaran-pelanggaran hukum yang disengaja. Sementara rakyat kecil semakin tertekan karena ruang hidupnya dirampas atas nama undang-undang dan pembangunan. Mengapa dalam alam demokrasi paska Orde Baru malah menimbulkan paradoks dalam berhukum? Bukankah seharusnya di bawah panji… Continue reading Jokowi dan Watak Hukum Represif

Advertisements
Agraria, Masyarakat Adat

Membaca Arah Politik Hukum Rancangan Undang-Undang Pertanahan

*Makalah disampaikan dalam Workshop “Merumuskan  Konsep  dan  Strategi  Advokasi  RUU  Pertanahan” diselenggarakan oleh Solidaritas Perempuan, Jakarta 14 September 2016 Pengantar DPR kembali memprioritaskan pembahasan RUU Pertanahan pada tahun 2016. Sebelumnya RUU Pertanahan pernah dibahas oleh anggota DPR periode 2009-2014 pada penghujung masa jabatan pada tahun 2014, tetapi tak kunjung disahkan. Selain ketidaksiapan substansi dari DPR,… Continue reading Membaca Arah Politik Hukum Rancangan Undang-Undang Pertanahan