Artikel terbit di Geotimes.co.id 25 April 2017. Sumber: http://geotimes.co.id/dpd-politik-petualangan-dan-petualang-politik/ Kisruh pemilihan pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang berlangsung awal April lalu memunculkan kekecewaan publik. DPD yang selama ini berjuang menjadikan dirinya signifikan dalam sistem ketatanegaraan malah cakar-cakaran dalam merebutkan jabatan pimpinan. Peristiwa itu semakin memperburuk citra DPD, apalagi terjadi dengan mengabaikan putusan Mahkamah Agung (baca kolom… Continue reading DPD, Politik Petualangan dan Petualang Politik
Author: Yance Arizona
YANCE ARIZONA,
PhD researcher at Van Vollenhoven Institute for Law, Governance and Society, Leiden University, the Netherlands. Lecturer of Constitutional Law and Jurisprudence at President University, Indonesia.
He was born in Kerinci on March 24, 1983. Yance obtained master in constitutional law at Faculty of Law, University of Indonesia (2012), moreover he completed a Master of Arts in Socio-Legal Studies at Onati International Institute for Sociology of Law, University of the Basque Country, Spain (2016). Prior to master studies, he obtained his bachelor in constitutional law studies at Faculty of Law, Andalas University, Padang (2007). During his study at Andalas University, he was student activist who become chairman of Association of Student Advocacy and Societal Studies (Lembaga Advokasi Mahasiswa dan Pengkajian Kemasyarakatan/LAM&PK), and President of the Student Executive Board, Faculty of Law, Andalas University.
Later on, he became a researcher at Perkumpulan HuMa, Jakarta since 2007-2010 and Epistema Institute, a think thank organisation which support community and ecological-based law reform (2010-2016). His last position was an interim executive director of Epistema Institute. Beside of his role as a researcher and an NGO activist, Yance is also a lecturer at Law-Department, President University since 2011. He serves various subjects includes constitutional law, jurisprudence, administrative law, socio-legal research method, lawmaking and legal drafting.
Jokowi dan Watak Hukum Represif
Artikel terbit di Geotimes.co.id 12 April 2017. Sumber: http://geotimes.co.id/jokowi-dan-watak-hukum-represif/#gs.9Q0TRbE Akhir-akhir ini kita melihat situasi hukum yang berbeda. Penguasa menunjukan secara terbuka pelanggaran-pelanggaran hukum yang disengaja. Sementara rakyat kecil semakin tertekan karena ruang hidupnya dirampas atas nama undang-undang dan pembangunan. Mengapa dalam alam demokrasi paska Orde Baru malah menimbulkan paradoks dalam berhukum? Bukankah seharusnya di bawah panji… Continue reading Jokowi dan Watak Hukum Represif
Membaca Arah Politik Hukum Rancangan Undang-Undang Pertanahan
*Makalah disampaikan dalam Workshop “Merumuskan Konsep dan Strategi Advokasi RUU Pertanahan” diselenggarakan oleh Solidaritas Perempuan, Jakarta 14 September 2016 Pengantar DPR kembali memprioritaskan pembahasan RUU Pertanahan pada tahun 2016. Sebelumnya RUU Pertanahan pernah dibahas oleh anggota DPR periode 2009-2014 pada penghujung masa jabatan pada tahun 2014, tetapi tak kunjung disahkan. Selain ketidaksiapan substansi dari DPR,… Continue reading Membaca Arah Politik Hukum Rancangan Undang-Undang Pertanahan
Kelembagaan Yang Mengayomi Masyarakat Adat
*Makalah disampaikan dalam peringatan Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia (HIMAS), 8 Agustus 2016. Diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudyaan bersama dengan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Auditorium Museum Nasional. PENGANTAR Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia (International Day of the World’s Indigenous Peoples) tahun ini mengangkat tema tentang Pendidikan, Kebudayaan, dan Spiritualitas.[1] Peringatan ini perlu dijadikan… Continue reading Kelembagaan Yang Mengayomi Masyarakat Adat
Masyarakat Adat dan Masalah Pembangunan
*Makalah disampaikan dalam Sekolah Hak Asasi Manusia (SEHAMA) yang diselenggarakan oleh Kontras, 4 Agustus 2016. "Masyarakat adat dihadapkan dengan agenda-agenda pembangunan yang datang dari luar aspirasinya, apakah itu dari pemerintah maupun kepentingan perusahaan. Tak jarang pula agenda pembangunan itu bersifat determinan, sehingga memaksa masyarakat adat melepaskan tanah leluhurnya. Mereka kemudian teusir, ditangkap, rumahnya dibakar, dan… Continue reading Masyarakat Adat dan Masalah Pembangunan
Aktivisme dan Kemanusiaan: Pembelajaran dari Kisah Sundoro Budhyarto Martoatmodjo
*Sambutan disampaikan pada peluncuran buku "Mr. R.S. Budhyarto Martoatmodjo: Pejuang Kemerdekaan dan Pendidik Tiga Zaman" di Aula Gedung Mahkamah Konstitusi, Rabu, 27 Juli 2016 "Penulisan tokoh hukum memerlukan suatu penelitian yang mendalam, terutama yang berkaitan dengan sejarah hukum. Penelitian mengenai tokoh dan pemikiran hukum belum menjadi sesuatu yang lazim dalam tradisi metodologi penelitian hukum… Continue reading Aktivisme dan Kemanusiaan: Pembelajaran dari Kisah Sundoro Budhyarto Martoatmodjo
Memahami Masyarakat Adat: Pendekatan Evolusionis versus Pluralis
*Makalah disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) Perlindungan Konstitusional Masyarakat Hukum Adat yang diselenggarakan oleh Pusat P4TIK Mahkamah Konstitusi. Jakarta, 21 Juli 2016. Pertanyaan tentang siapa masyarakat adat merupakan salah satu isu kunci dalam diskursus mengenai adat dan indigeneity di Indonesia beberapa dekade terakhir. Banyak peneliti mengenai Indonesia tidak memprediksi bahwa isu adat akan kembali… Continue reading Memahami Masyarakat Adat: Pendekatan Evolusionis versus Pluralis
