Agraria, Masyarakat Adat

Membaca Arah Politik Hukum Rancangan Undang-Undang Pertanahan

*Makalah disampaikan dalam Workshop “Merumuskan  Konsep  dan  Strategi  Advokasi  RUU  Pertanahan” diselenggarakan oleh Solidaritas Perempuan, Jakarta 14 September 2016

land-grab
Cartoon of land grabbing (Source: Leveille 2014)

Pengantar

DPR kembali memprioritaskan pembahasan RUU Pertanahan pada tahun 2016. Sebelumnya RUU Pertanahan pernah dibahas oleh anggota DPR periode 2009-2014 pada penghujung masa jabatan pada tahun 2014, tetapi tak kunjung disahkan. Selain ketidaksiapan substansi dari DPR, kalangan pemerintah pada saat itu melalui Badan Pertanahan Nasioanl (BPN) juga belum melihat draf yang dibahas telah sempurna sebagai dasar pengaturan mengenai permasalahan pertanahan di Indonesia. Ketika DPR baru terbentuk pada tahun 2014, beberapa pekerjaan legislasi yang belum selesai pada periode sebelumnya turut dilanjutkan, salah satunya RUU Pertanahan.

            Meskipun masuk dalam prioritas pembahasan pada tahun 2016, DPR tidak menjadikan RUU Pertanahan sebagai rancangan undang-undang yang segera dibahas untuk disahkan.[1] Hal ini karena kesibukan DPR, khususnya Komis II untuk memprioritaskan pembahasan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah. Situasi itu memberikan peluang kepada beberapa kalangan, terutama kelompok organisasi petani dan organisasi masyarakat sipil lainnya untuk mengkonsolidasikan gagasan dan advokasi untuk mempengaruhi substansi RUU Pertanahan agar dapat menjadi solusi bagi permasalahan pertanahan yang dihadapi.

            Makalah ini dibuat sebagai pembuka gagasan untuk meletakan penyiapan RUU Pertanahan dalam konstelasi politik hukum agraria kontemporer dan bagaimana menyikapinya agar arah politik hukum RUU Pertanahan dapat sejalan dengan agenda, petani, masyarakat adat dan kelompok perempuan yang memperjuangkan keadilan agraria. Setelah bagian pengantar ini akan disusul dengan pembacaan terhadap karakteristik politik hukum agraria paska Orde Baru untuk meletakan RUU Pertanahan dalam konteks dan konstelasi kebijakan agraria periode ini. Kemudian menyigi tujuh isu krusial untuk memahami bagaimana urgensi dan kelemahan politik hukum agraria dalam RUU Pertanahan, termasuk di dalamnya berkaitan dengan hak perempuan atas tanah. Selanjutnya pada bagian penutup berisi mengenai rangkuman dan langkah yang perlu dipersiapkan untuk mengawal proses pembahasan RUU Pertanahan.

[1] Makalah ini membahas RUU Pertanahan DPR RI versi 3 Februari 2016.

Download Makalah: membaca-arah-politik-hukum-ruu-pertanahan

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s