Agraria, Masyarakat Adat

Membaca Arah Politik Hukum Rancangan Undang-Undang Pertanahan

*Makalah disampaikan dalam Workshop “Merumuskan  Konsep  dan  Strategi  Advokasi  RUU  Pertanahan” diselenggarakan oleh Solidaritas Perempuan, Jakarta 14 September 2016

land-grab
Cartoon of land grabbing (Source: Leveille 2014)

Pengantar

DPR kembali memprioritaskan pembahasan RUU Pertanahan pada tahun 2016. Sebelumnya RUU Pertanahan pernah dibahas oleh anggota DPR periode 2009-2014 pada penghujung masa jabatan pada tahun 2014, tetapi tak kunjung disahkan. Selain ketidaksiapan substansi dari DPR, kalangan pemerintah pada saat itu melalui Badan Pertanahan Nasioanl (BPN) juga belum melihat draf yang dibahas telah sempurna sebagai dasar pengaturan mengenai permasalahan pertanahan di Indonesia. Ketika DPR baru terbentuk pada tahun 2014, beberapa pekerjaan legislasi yang belum selesai pada periode sebelumnya turut dilanjutkan, salah satunya RUU Pertanahan.

            Meskipun masuk dalam prioritas pembahasan pada tahun 2016, DPR tidak menjadikan RUU Pertanahan sebagai rancangan undang-undang yang segera dibahas untuk disahkan.[1] Hal ini karena kesibukan DPR, khususnya Komis II untuk memprioritaskan pembahasan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah. Situasi itu memberikan peluang kepada beberapa kalangan, terutama kelompok organisasi petani dan organisasi masyarakat sipil lainnya untuk mengkonsolidasikan gagasan dan advokasi untuk mempengaruhi substansi RUU Pertanahan agar dapat menjadi solusi bagi permasalahan pertanahan yang dihadapi.

            Makalah ini dibuat sebagai pembuka gagasan untuk meletakan penyiapan RUU Pertanahan dalam konstelasi politik hukum agraria kontemporer dan bagaimana menyikapinya agar arah politik hukum RUU Pertanahan dapat sejalan dengan agenda, petani, masyarakat adat dan kelompok perempuan yang memperjuangkan keadilan agraria. Setelah bagian pengantar ini akan disusul dengan pembacaan terhadap karakteristik politik hukum agraria paska Orde Baru untuk meletakan RUU Pertanahan dalam konteks dan konstelasi kebijakan agraria periode ini. Kemudian menyigi tujuh isu krusial untuk memahami bagaimana urgensi dan kelemahan politik hukum agraria dalam RUU Pertanahan, termasuk di dalamnya berkaitan dengan hak perempuan atas tanah. Selanjutnya pada bagian penutup berisi mengenai rangkuman dan langkah yang perlu dipersiapkan untuk mengawal proses pembahasan RUU Pertanahan.

[1] Makalah ini membahas RUU Pertanahan DPR RI versi 3 Februari 2016.

Download Makalah: membaca-arah-politik-hukum-ruu-pertanahan

Advertisements

1 thought on “Membaca Arah Politik Hukum Rancangan Undang-Undang Pertanahan”

  1. Badan Pertanahan Nasional (BPN), satu-satunya lembaga pusat yang berhasil bertahan sejak tahun 1999 agar urusan pertanahan tidak diotomikan di daerah.

    Urusan pensertipikan tanah oleh BPN sejak sebelum dan sesudah UU Otonomi daerah, hanya mampu mensertifikatkan 46 juta tanah dalam waktu 57 tahun. Artinya, BPN tanpa otonomi daerah akan memerlukan waktu 57 tahun x 3 atau membutuhkan waktu 171 tahun untuk bisa mensertifikatkan tanah semua tanah yang berjumlah 127 juta.

    Pelaksana pensertifikatan selama ini adalah aparat-aparat BPN yang ada di daerah-daerah atau di kabupaten-kabupaten dan di kota-kota setempat. Pensertifikatan tanah tidak dilaksanakan oleh aparat-aparat BPN di Provinsi, dan pensertifikatan tanah juga tidak dilaksanakan oleh aparat-aparat BPN di Jakarta.

    Aparat BPN di Jakarta hanya mengarah-ngarahkan aparat BPN yang ada di Kabupaten/Kota dengan peraturan pelaksanaan yang dibuatnya. Sedangkan pengawasan pensertifikatan dan pelaksanaan peraturan disupervisi oleh aparat-aparat BPN di Provinsi. Jadi, aktor penting atau aktor kunci keberhasilan pensertifikatan tanah sesuai target Presiden adalah orang-orang BPN yang ada di Kabupaten-Kabupaten dan Kota-Kota setempat. Demikian pun keberhasilan pensertifikatan massal seperti program PRONA dan PTSL sangat bergantung dari dukungan Kepala Desa/Lurah dan Bupati/Walikota setempat, serta animo masyarakat desa yang berpatron kepada Kades/Lurahnya.

    Jika pelaksana pensertifikatan tanah di pelosok-pelosok Indonesia adalah orang-orang kabupaten/kota, maka tepat pendiri bangsa menciptakan Pasal 2 ayat 3 UU No. 5 tahun 1960 atau UU POKOK AGRARIA, yang memberikan opsi kepada pemerintah pusat agar memberikan kewenangan “Hak Menguasai Negara” atau kewenangan pensertifikatan tanah kepada pemkab/pemkot (d/h Swatantra) hanya cukup dengan membuat Peraturan Pemerintah (PP).

    Penjelasan Pasal 2 ayat 3 UU Agraria menegaskan bahwa hak menguasai negara atas bumi, air, ruang angkasa tetap ada pemerintah pusat, namun pelaksanaan sertipikasi tanah di suatu masa perlu diberikan kewenangannya kepada Bupati/Walikota dengan otonomi daerah (d/h medebewind).

    Tidak mengapa ketika di dalam UU Pemerintah Daerah (UU Otoda) belum mengatur seluruh kewenangan pemkab/pemkot di bidang pertanahan, namun dapat ditemukan dasar hukum otonomi daerah pensertipatan tanah ketika UUPA (UU No 5 th 1960 di Ps 2 ayat 3) mengamanatkan untuk membuat PP Otonomi Daerah Pensertifikatan Tanah.

    Jika ada penolakan membuat Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Otonomi Daerah Pensertifikatan Hak atas Tanah sebagai pelaksanaan Ps 2 ayat 3 UU POKOK AGRARIA, maka DPR sebagai legislatur dapat memasukan 1 Pasal di dalam RUU Pertanahan yang menjadi dasar pemberian kewenangan pensertifikatan tanah oleh pemkab/pemkot. Atau, memberikan dasar hukum untuk mengotonomikan urusan pertanahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Hal-hal lain mengenai administrasi dan kepegawaian dapat diselesaikan seperti halnya ketika pelaksanaan otonomi daerah yang pernah dilaksanakan oleh UU Otoda.

    RASIONALISASI OTONOMI BPN ke PEMERINTAH DAERAH

    Sertifikasi Tanah seluruh Indonesia akan tercapai jika gagasan otonomi pelayanan pertanahan diberikan kewenangannya diserahkan kepada Bupati dan Walikota tempat bidang-bidang tanah berada. Menurut hitung-hitungan Presiden yang dilansir KOMPAS.COM (20/10/2017, 10:45 WIB) disebutkan bahwa “Di Indonesia ini masih banyak (rakyat) yang belum diselesaikan mengenai sertifikat. Harusnya 126 juta sertifikat yang dimiliki rakyat. Namun baru 46 juta sertifikat,”

    Percepatan yang diperintahkan Presiden masuk akal ketika UU Agraria yang sudah berumur 57 tahun di tahun 2017 tidak dapat dilaksanakan secara cepat. Terbukti BPN hanya mampu mensertfikatkan tanah sebesar 46 juta dari 126 juta dari yang seharusnya. Per-matematis,BPN telah menghabiskan waktu 57 tahun untuk tanah 46 juta atau hanya 36,5%.

    Kalaupun ada kebijakan PRONA yang diandalkan BPN akhir-akhir ini, bukanlah program baru 1 atau 2 tahun lalu tetapi sudah 30 tahun lalu dilaksanakan BPN. Dan selama puluhan tahun BPN melaksanakan PRONA tetap saja hanya berhasil 46 juta untuk waktu 57 tahun. Kalaupun ditambah program baru PTSL (Pensertifikatan Tanah Sistimatik Lengkap) secara hipotetis tidak juga menambah akselerasi yang diharap Presiden dan Dunia Usaha dan rakyat Indonesia.

    Jika perlu 57 tahun hanya untuk mensertifikatkan 46 juta tanah, maka jika ditambah dengan 57 tahun lagi baru akan ada penambahan 92 juta sertifikat. Maka perlu ditambah ditambah 57 tahun lagi baru dapat mensertfikatkan 127 juta tanah seluruh Indonesia. Sederhananya, BPN memerlukan waktu 57 x 3 atau selama 171 tahun baru bisa menyelesaikan seluruh sertifikasi tanah.

    Tidak heran ketika Presiden geregetan dan keluarlah target-target yang harus dikebut semua jajaran BPN; seperti pernyataan “Tahun ini harus keluar 5 juta sertifikat. Biasanya 400.000 sertifikat, saya perintahkan 5 juta. Tahun depan 7 juta, tahun selanjutnya lagi 9 juta. Kalau menterinya enggak capai target, awas!,”

    Tentu banyak argumen yang bisa dikemukakan, banyak pula halangan dan hambatan yang menjadi pembenar, namun inti pentingnya adalah bagaimana ke depan bisa dipastikan tanah di seluruh pelosok Indonesia sudah bersertifikat. Karena sertifikat tidak soal kepastian hukum, bukan soal hukum saja, tetapi soal kebanggaan dan bernilai ekonomi bagi yang empunya.

    Apakah tugas, fungsi, pekerjaan pensertifikatan tanah hanya bisa dilaksanakan oleh orang-orang profesional yang memiliki keahlian khusus? Yang nota bene, keahlian itu hanya dimiliki-dipunyai secara exklusif apatur BPN? Tentu tidak sampai sedemikian itu tingkat keeklusivitasnya BPN atau tidak sampai dalam tingkat kesulitan yang tinggi pekerjaan-pekerjaan untuk mensertifikatkan tanah.

    Sebab, buktinya adalah bahwa saat ini jabatan Kepala-Kepala Kantor Pertanahan BPN di seluruh Indonesia dapat dijalankan oleh orang-orang dengan disiplin ilmu apapun, seperti; Sarjana Hukum, ST Geodesi, S.Si. Geografi, S.Sos Administrasi Negara bahkan ada juga yang berasal dari Sarjana Peternakan, Sarjana Perikanan, Sarjana Pertanian, Sarjana Agro Bisnis, Sarjana Sosial Politik, Sarjana Komputer, Sarjana Arsip Perpustakaan dan apapun gelar kesarjanaannya dapat menjadi Kepala Kantor BPN.

    Artinya, asal memiliki gelar Sarjana bisa menjadi Kepala Kantor BPN di kabupaten/kota dengan demikian pekerjaan di BPN tidak memerlukan kekhususan atau keahlian khusus. Jadi, semua hal di BPN bisa dipelajari, semua urusan pensertifikatan tanah bisa dilaksanakan oleh orang-orang di kabupaten/kota manapun di seluruh Indonesia. Jadi, Otonomi Daerah Urusan Pertanahan Solusi Total untuk Percepatan Pensertifikatan Tanah di Seluruh Indonesia dan memberikan kewenangan penyelesaian Konflik-Konflik Tanah Yang Semuanya Ada Di Daerah-Daerah oleh Bupati/Walikota masing-masing.

    Solusinya adalah dengan menyerahkan Urusan Pertanahan Di Daerah, yaitu:

    1. Mendesak Menteri Agraria/Kepala BPN menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang mengatur otonomi pensertifikatan tanah kepada Walikota/Bupati, agar sesuai dengan perintah ketentuan Ps 2 ayat 3 UU Pokok Agraria’tahun 1960.

    2. Berikutnya, adalah dengan memasukan satu pasal di dalam pasal-pasal yang sudah ada di dalam draft RUU Pertanahan yang isinya “memberikan kewenangan kepada Bupati/Walikota untuk melaksanakan pengelolaan urusan pertanahan dan/atau pensertifikatan tanah-tanah di Kabupaten/Kota masing-masing.

    3. Atau, menambahkan satu Pasal dari pasal-pasal yang sudah ada di dalam draft RUU Pertanahan hanya untuk mengatur bahwa “kewenangan urusan pensertifikatan semua jenis hak atas tanah menjadi urusan pertanahan di kabupaten/kota yang menjadi urusan pemkab/pemkot”.

    Dengan demikian, sertifikat tanah terpacu semakin cepat karena Bupati/Walikota paling faham dengan alas hak di daerahnya masing-masing, sangat faham dengan budaya dan karakter masyarakat di daerahnya.

    Pun, jika ada masalah tanah, Bupati/Walikota dapat segera menyelesaikan duduk persoalannya tanpa menyeret-nyeret pemerintah pusat. Dampak Positifnya yaitu masalah tanah di daerah tidak merember menjadi masalah nasional, sebab ketika masalah tanah dibawa ke ranah nasional akan mudah dipicu menjadi konflik sosial-politik yang berimbas pada iklim ekonomi nasional.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s