Artikel, Hak Asasi Manusia, Kajian Hukum, Masyarakat Adat

Kelembagaan Yang Mengayomi Masyarakat Adat

*Makalah disampaikan dalam peringatan Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia (HIMAS), 8 Agustus 2016. Diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudyaan bersama dengan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Auditorium Museum Nasional.

indigenous-peoples-day-2013

PENGANTAR

Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia (International Day of the World’s Indigenous Peoples) tahun ini mengangkat tema tentang Pendidikan, Kebudayaan, dan Spiritualitas.[1] Peringatan ini perlu dijadikan momentum untuk membahas bagaimana Republik Indonesia memperlakukan masyarakat adat sebagai warga negara yang telah menjaga tradisi dan identitasnya sebagai dasar-dasar pembentukan kebangsaan dan Republik Indonesia dan disematkan dalam lembaran yang dicengkeram oleh Burung Garuda: Bhineka Tunggal Ika.

            Seminar kali ini hendak pula dijadikan oleh panitia sebagai penyemaian gagasan untuk menata-ulang hubungan antara negara dengan masyarakat adat melalui pembentukan undang-undang tentang masyarakat adat. Memang benar, UUD 1945 telah memberikan dasar-dasar mengenai hal itu, terutama Pasal 18B ayat (2), Pasal 28I ayat (3), dan Pasal 32 ayat (1) dan (2) UUD 1945. Ketentuan konstitusional tersebut belum memadai karena bagunan hukum di bawahnya serta praktik menjalankan hukum belum berubah untuk mengakui, memajukan, melindungi, dan memenuhi hak konstitusional masyarakat adat. RUU mengenai masyarakat adat pernah dibahas oleh DPR RI periode 2009-2014 namun sampai berakhirnya masa sidang tidak pernah disahkan. Saat ini kembali muncul inisiatif untuk membentuk undang-undang khusus mengenai masyarakat adat

            Salah satu yang dipandang penting untuk diatur di dalam RUU yang tengah dipersiapkan adalah masalah kelembagaan. Pertanyaan bagaimana model kelembagaan negara/pemerintah yang tepat dalam mengurus masyarakat adat di Indonesia. Kelembagaan memiliki dua makna: Pertama, kelembagaan sebagai institusi (institution) yaitu seperangkat aturan, organ, proses dan praktik menyangkut suatu permasalahan. Kedua kelembagaan sebagai badan (organ) atau agen (agency) yaitu suatu unit yang memiliki tugas tertentu menangani suatu permasalahan. Dalam makalah ini, kelembagaan yang dibahas pada dimensi yang kedua yaitu mengenai organ atau agen pemerintahan yang perlu dimiliki oleh pemerintah dalam mengurusi hak-hak konstitusional masyarakat adat yang perlu dipertimbangkan keberadaanya di dalam undang-undang mengenai masyarakat adat.

            Meskipun membahas mengenai masalah kelembagaan, makalah ini tidak mulai dari desain model kelembagaan, melainkan mulai dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat adat. Setelah mengidentifikasi masalah, maka kemudian dibahas mengenai kewenangan apa yang seharusnya dimiliki oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dari kewenangan-kewenangan tersebut, baru dibahas model kelembagaan seperti apa yang dapat dipertimbangkan dalam pembentukan undang-undang tentang masyarakat adat. Makalah ini membandingkan pula model kelembagaan yang ada di beberapa negara yang perlu dijadikan rujukan pembelajaran guna pembentukan “lembaga baru” di Indonesia.

[1] Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Sidang Majelis Umum pada tanggal 23 Desember 1994 menetapkan 9 Agustus sebagai Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia (HIMAS). Pada saat itu juga PBB menetapkan Dekade Masyarakat Adat I 1995-2004 dan Dekade II pada 2005-2014.

Download makalah: kelembagaan-yang-mengayomi-masyarakat-adat

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s