Kajian Hukum

Kelembagaan Negara dan Masyarakat Adat yang diperlukan untuk Penguatan Hak Konstitusional Masyarakat Adat

*Makalah disampaikan dalam Round Table Discussion dengan tema : “Penguatan Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat Guna Restorasi Sosial Indonesia dalam Rangka Ketahanan Nasional”. Diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional, Ruang Kresna Gedung Asia Gatra Lt. IV, Lemhanas RI, Rabu, 1 Juni 2016.

Pengantar

Panitia mengangkat tema penting dalam acara ini, yaitu “Penguatan Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat Guna Restorasi Sosial Indonesia dalam Rangka Ketahanan Nasional”. Pembicaraan mengenai masyarakat adat selalu penting karena menyangkut sendi-sendi keberagaman yang merupakan fundamen utama pendirian Republik Indonesia sebagaimana dibahasakan dalam ungkapan Bhineka Tunggal Ika dan Sila Ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Para pendiri republik sangat menyadari keberagaman tersebut dan menjadikannya sebagai falsafah kehidupan bernegara. Bangsa Indonesia dan Negara Republik Indonesia merupakan himpunan dari keberagaman dari komunitas-komunitas masyarakat hukum adat.

          Dalam kesempatan ini, Panitia meminta saya menyampaikan topik mengenai Kapabilitas Kelembagaan Yang Diperlukan Dalam Rangka Penguatan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat. Secara lebih khusus diajukan tiga pertanyaan:

  1. Bagaimana konsepsi definisi, kedudukan dan kriteria masyarakat hukum adat sebagai subyek hukum yang perlu dikonstruksikan selaras dengan amanat konstitusi?
  2. Bagaimana konstruksi konsepsi pengaturan tentang keberadaan masyarakat hukum adat dan hak-haknya dalam undang-undang agar dapat mengakomodasi dan menyelaraskan semua kepentingan yang terkait?
  3. Bagaimana kapabilitas kelembagaan yang diperlukan dalam rangka mewujudkan penyelesaian sengketa yang berbasis masyarakat hukum adat dan mewujudkan tata kelola kelembagaan adat yang baik?

          Makalah ini fokus kepada tiga pertanyaan yang diajukan tersebut. Namun secara ringkas dapat disampaikan sebagai berikut: Pertama, masyarakat hukum adat[1] adalah subjek hukum alamiah yang terbentuk karena hak asal-usul yang keberadaannya diakui dan dihormati berdasarkan UUD 1945. Sebagai masyarakat hukum (rechtgemeenschaap), masyarakat hukum adat merupakan subjek hukum yang berbeda dengan pribadi alamiah (naturalijk persoon) dan badan hukum (rechtpersoon) yang selama ini dikenal dalam kajian hukum. Sebagai subjek hukum, maka masyarakat hukum adat memiliki kemampuan (cabalibilty), sebagai penyandang hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum.

Kedua, saat ini pengaturan mengenai masyarakat hukum adat menyebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Karakteristik peraturan perundang-undangan yang ada saat ini bersifat sektoral, kontestasi, dan menimbulkan berbagai tafsir yang menghambat upaya pemulihan hak masyarakat adat, terutama atas tanah dan sumber daya alam. Oleh karena itu, pengaturan kedepan harus mengkonsolidasikan berbagai peraturan sektoral untuk dapat dilihat secara utuh untuk mengurangi tafsir-tafsir dalam pelaksanaannya yang akan menghambat pemenuhan hak konstitusional masyarakat adat. Cara untuk menyelesaikan hal tersebut, salah satunya dengan membentuk undang-undang khusus mengenai masyarakat hukum adat.

Ketiga, kapabilitas atau kapasitas kelembagaan perlu dilihat dari sisi pemerintah dan masyarakat adat. Kelembagaan pemerintahan yang memiliki empati dan mudah diakses oleh masyarakat adat menjadi faktor penting bagi perlu diperbaiki kedepan. Sementara dari sisi masyarakat memiliki beberapa kelembagaan penting yang dapat terlibat dalam upaya ketahanan nasional misalkan melalui perangkat adat yang bertugas menjaga keamanan kampung, dan institusi peradilan adat yang berperan penting dalam mempermudah akses terhadap keadilan bagi anggota masyarakat adat. Selain itu, pendampingan dari pemerintah sangat diperlukan untuk mempromosikan model-model kelembagaan yang telah berkembang di dalam masyarakat. Kelembagaan masyarakat adat juga perlu diperkuat untuk menjadi institusi sosial yang inklusif, yang menjamin terbangunnya partisipasi, demokratisasi, serta perlindungan terhadap kelompok paling rentan di dalam komunitas masyarakat adat.

[1] Di dalam makalah ini antara istilah masyarakat adat dan masyarakat hukum adat dipergunakan secara bergantian. Saya memiliki pandangan bahwa masyarakat adat merupakan subjek dari gerakan sosial berbeda dengan masyarakat hukum adat yang merupakan kategori hukum. Selengkapnya mengenai hal ini dapat dilihat dalam Yance Arizona dan Erasmus Cahyadi, 2013. ‘The revival of indigenous peoples: Contestation over a special legislation on Masyarakat Adat’, in Hauser-Schäublin, Brigitta (edt),   Adat and Indigeneity in Indonesia: Culture and entitlements between heteronomy and self-ascription, Gottingen University, Germany.

Selengkapnya download di Makalah Yance Arizona

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s