Artikel, Hak Asasi Manusia

Levi General Deskaheh: Pelopor internasionalisasi permasalahan indigenous peoples

Levi General DdeskahehNama aslinya Levi General (1873-1925), ketika diangkat menjadi kepala suku Cayuga dia diberi gelar Deskaheh yang berarti “lebih dari sebelas”. Dia kemudian dikenal dengan sebutan Levi General Deskaheh atau kadang disebut Chief Deskaheh, nama yang mendapatkan posisi penting dalam sejarah perkembangan gerakan indigenous peoples. Levi General Deskaheh adalah seorang kepala suku sekaligus sebagai juru bicara dari Perserikatan Iroquois (Iroquois League) yang kemudian dikenal sebagai Konfederasi Iroquois (Iroquois Confederacy) yaitu gabungan dari enam bangsa (The Six Nation) di Canada yang terdiri dari Mohawk, Onodaga, Oneida, Cayuga, Seneca dan Tuscarora.

Chief Deskaheh memiliki peranan penting dalam upaya internasionalisasi permasalahan indigenous peoples/masyarakat asli/masyarakat adat karena selama kolonialisme berlangsung, masyarakat asli tidak pernah dianggap sebagai subjek hukum internasional. Mereka dipandang bukan sebagai bangsa (nations), melainkan sebagai suku (ethnic), sehingga tidak memiliki legitimasi untuk menuntut posisi diperlakukan sebagai negara-bangsa (nation state). Permasalahan indigenous peoples selalu dipandang sebagai permasalahan domestik dari negara kolonia.

Pada tahun 1923, Chief Deskaheh datang ke Jenewa, markas Liga Bangsa-Bangsa (sebelum berubah menjadi Perserikatan Bangsa-Bangsa) untuk menyampaikan aspirasi warganya. Saat itu, belum dikenal istilah indigenous peoples sebagai identitas politik masyarakat asli yang berjuang menghadapi berbagai tekanan akibat kolonialisme. Dalam kategori yang umum, masyarakat asli ini disebut sebagai Suku Indian oleh para penjajah. Nama Suku Indian pun sebuah kekeliruan sejarah, karena Columbus ketika pertama kali berlayar ke Benua Amerika menyangka orang yang mereka temui adalah orang India, yang sebenarnya berada di Asia Selatan. Namun kekeliruan itu terus berlanjut, dan kata Indian dan Indios merupakan kalimat yang dipadang merendahkan bagi masyarakat asli di Benua Amerika.

Liga Bangsa-Bangsa yang dikunjungi Chief Deskaheh itu didirikan pada 10 Januari 1920 untuk mengakhiri Perang Dunia Pertama. Terbentuknya LBB memberikan angin segar bagi indigenous peoples untuk mengakhiri berbagai macam tekanan yang dihadapi selama kolonialisme. Chief Deskaheh melihat peluang untuk menyelesaikan permasalahan indigenous peoples di Canada berhadapan dengan pemerintah kolonial Canada. Semangat yang sama saat itu didukung oleh Presiden Amerika Serikat, Thomas Wodrow Wilson yang menjanjikan diterapkannya prinsip penentuan nasib sendiri (self-determination) dan perlindungan terhadap hak-hak kelompok minoritas melalui LBB.

Tiba di Jenewa pada bulan September 1923, Chief Deskaheh didampingi dengan pengacaranya, George P. Docker menginap di Hotel des Families. Setelah itu mereka memulai membangun kontak dengan perwakilan resmi LBB. Yang dipermasalahankan oleh indigenous peoples di Canada pada masa itu adalah permasalahan yang berkaitan dengan pemerintahan sendiri (self-government) berdasarkan tradisi yang dimiliki oleh indigenous peoples.

Pada saat itu, Pemerintah Canada berdasarkan The Indian Act 1876 hendak mengakhiri sistem pemerintahan tradisional, dan menggantinya dengan sistem Dewan yang anggotanya dipilih. Dukungan kemudian terbelah, pada satu sisi kelompok masyarakat yang mendukung model baru yang hendak diperkenalkan oleh Pemerintah Kanada sebagai strategi untuk melakukan asimilasi yang disebut kelompok “modernis”, dan kelompok lainnya yang hendak mempertahankan kelembagaan tradisional yang disebut kelompok tradisionalis yang menyatakan bahwa selama berabad-abad Enam Bangsa (Six Nations) telah menyelenggarakan pemerintah yang dimilikinya sendiri berdasarkan tradisi yang mereka jaga. Deskaheh mewakili kelompok yang menolak perubahan struktur politik lokal tersebut.

Dalam menyampaikan keluhannya kepada LBB, Deskaheh mengirimkan petisi yang diberi judul “The Redman’s Appeal For Justice” pada tanggal 6 Agustus 1923. Melalui petisi itu, Deskaheh menyampaikan bahwa selama berabad-abad The Six Nation telah menjalankan pemerintahan sendiri dan telah diakui oleh berbagai bangsa kolonial yang datang melalui perjanjian-perjanjian perdamaian seperti yang dilakukan bersama dengan Pemerintahan Inggris Raya, Perancis, Belanda yang merupakan negara-negara Eropa yang mendirikan koloni di Amerika Utara. Bahkan melalui Perjanjian Perdamaian Paris (Peace of Paris) yang ditandatangani pada 1783, Raja Inggris menjanjikan untuk melindugi The Six Nation dari gangguan pihak luar serta memberikan kompensasi dari peperangan yang telah terjadi.

Namun sejak berdirinya Dominion of Canada pada 1867, berbagai permasalahan yang berkaitan dengan kedaulatan The Six Nations mulai tergerus. Masyarakat asli dipaksa menerapkan hukum pidana Kanada dan berlakulah sistem penjara untuk masyarakat asli. Tanah mereka dirampas tanpa persetujuan dari perwakilan The Six Nations. Puncaknya pada Desember 1922, Pemerintah Kanada menyatakan perang terhadap The Six Nations dan menginvasi wilayah masyarakat adat.

Menghadapi berbagai permasalahan demikian, The Six Nations mengirimkan surat kepada Kerajaan Inggris dan Pemerintahan Inggris yang menjalankan Dominion Canada untuk melindungi masyarakat adat berdasarkan Perjanjian yang telah dibuat pada 25 Oktober 1784. Permohonan itu telah diajukan pada tahun 1921 kepada Pemerintah Kerajaan Inggris, namun permohonan itu ditolak oleh Inggris. Mengganggap permasalahan yang dihadapi oleh The Six Nations adalah permasalahan bangsa-bangsa, maka Deskaheh diutus untuk menghadap LBB menyampaikan keluhan yang mereka hadapi.

Deskaheh berharap LBB menjadi forum yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Meskipun mereka juga menyadari bahwa sebenarnya  The Six Nations itu sendiri adalah perkumpulan dari beberapa Bangsa Indian di Amerika Utara terdiri dari Mohawk, Onodaga, Oneida, Cayuga, Seneca dan Tuscarora merupakan liga bangsa yang lebih tua dari pada Liga Bangsa-Bangsa (The League of Nations), yang mereka sebut sebagai Liga Enam Bangsa Iroquios (League of Iroquios). Kehadiran Deskaheh menggugat konsep negara-bangsa yang diperkenalkan oleh Eropa. Pertanyaannya, mengapa indigenous peoples, dalam hal ini The Six Nations tidak bisa diperlakukan sebagai negara-bangsa?

The Six Nations meminta kepada LBB untuk melakukan beberapa hal, antara lain:

  1. Mengakui hak kemerdekaannya untuk mengatur kehidupan sendiri
  2. Memberikan ganti kerugian atas agresi yang telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat asli.
  3. Perhitungan yang adil dari Pemerintah Inggris Raya dan Dominion Canada terhadap masyarakat asli berkaitan dengan dana perwalian (trust funds).
  4. Ketentuan yang tepat untuk memulihkan hak masyarakat adat
  5. Kebebasan kepada masyarakat asli untuk melintasi seluruh wilayah Kanada dan perairan internasional
  6. Melakukan perlindungan terhadap masyarakat asli di bawah LBB, jika Pemerintahan Inggris Raya tidak mau melanjutkan perlindungan terhadap masyarakat adat.

Kehadiran Deskaheh yang didampingi oleh beberapa orang dari Indian dan seorang pengacara telah menjadi satu perhatian sendiri bagi berbagai kalangan pada pertemuan LBB di Jenewa. Sebuah kuliah umum diadakan yang dimanfaatkan untuk membagikan petisi dari The Six Nations untuk menarik perhatian berbagai kalangan internasional mengenai permasalahan yang dihadapi oleh Orang Indian di Kanada. Kampanye yang dilakukan oleh Deskaheh sangat efektif dan menunjukan dilemma yang selama ini telah mengakar dari konsepsi negara-bangsa Eropa yang dicetuskan sejak Perjanjian Westphalia.

Tuntutan Deskaheh tidak dipenuhi oleh LBB. Pemerintahan Inggris dan Kanada menilai tuntutan itu merupakan permasalahan dalam negeri yang tidak perlu dibahas. Namun kehadiran Deskaheh telah menarik perhatian dan dukungan dari Estonia, Belanda, Irlandia, Panama, Jepang, dan Persia sehingga membuat malu pemerintah Kanada. Pada September 1924, Pemerintah Irlandia, Estonia, Panama dan Persia mengirimkan surat kepada Presiden Dewan LBB, Hjalmar Branting untuk memberikan kesempatan mendengarkan pernyataan yang hendak disampaikan oleh The Six Nations. Namun permohonan itu tak pernah dikabulkan. Deskaheh mendapatkan undangan dari Walikota Jenewa untuk hadir di Balai Kota. Deskaheh memanfaatkan forum pertemuan itu untuk mengangkat permasalahan yang dialami oleh The Six Nations. Setelah Tidak mendapatkan perlakuan sebagaimana seharusnya oleh LBB, Deskaheh kembali ke kampung halamannya.

Pada bulan November 1924, Pemerintah Kanada mengirimkan surat menyampaikan bahwa pemerintahan tradisional yang dipimpin oleh Deskaheh di Cayuga sudah digantikan dengan Dewan Suku yang telah dipilih pada bulan Oktober 1924. Sehingga Deskaheh tidak lagi memiliki otoritas untuk mewakili The Six Nations dalam forum-forum internasional. Itu merupakan strategi pemerintahan Kanada untuk menghentikan upaya diplomasi internasional yang dilakukan oleh Deskaheh. Deskaheh meninggal beberapa bulan setelah menerima surat dari Pemerintah Kanada.

Meskipun tuntutan Deskaheh melalui LBB tidak pernah diterima, namun kehadiran Deskaheh menjadi pemicu perkembangan yang sangat penting untuk mengembangkan diskursus tentang indigenous peoples sebagai identitas global yang baru. Selain itu juga menghadirkan suatu strategi baru melakukan perlawanan terhadap kencenderungan yang selama ini sangat berpatokan kepada negara (Niezen 2001:xvi). Pada periode selanjutnya, diskursus mengenai masyarakat adat pada tataran global dimotori oleh elit indigenous peoples terdidik seperti Deskaheh bersama-sama dengan antropolog dan pakar hukum internasional. Deskaheh menjadi pelopor dari upaya internasionalisasi permasalahan masyarakat asli.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s