Catatan Perjalanan, Cuap-cuap

New York 2014: Penelitian Hutan Adat Kerinci

Agenda hari kedua (13 Mei 2014) setelah kedatangan di Washington DC adalah mempresentasikan temuan utama dalam penelitian tentang hutan adat di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Presentasi ini merupakan bagian dari rangkaian dari program fellowship yang saya peroleh dari Conservation International (CI) bekerjasama dengan Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP). Nama dari program ini adalah Indigenous Leaders Fellowship Program. Kegiatan fellowship ini menarik karena menawarkan banyak hal untuk mengetahui bagaimana peranan komunitas dan konservasi, khususnya yang berkaitan dengan peran masyarakat adat.

Rangkaian kegiatan yang saya tempuh dalam program fellowship ini antara lain:

  1. Penelitian lapangan mengenai hutan adat di Kerinci
  2. Presentasi hasil penelitian di kantor Pusat Conservation International di Washington DC
  3. Menghadiri United Nation Permanent Forum on Indigenous Issues di Kantor Pusat PBB di New York selama satu minggu
  4. Mengikuti Summer Course, Indigenous Studies Summer Program di Columbia University di New York selama 10 hari, dan
  5. Mengikuti internship di Kantor Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP) di Chiang Mai, Thailand selama satu bulan.

Tentunya rangkaian kegiatan itu adalah kesempatan yang sangat luar biasa untuk bisa memahami mengenai gerakan dan diskursus mengenai masyarakat adat atau indigenous peoples pada tataran intrenasional dan regional. Disarankan kepada aktivis dan peneliti mengenai masyarakat adat di Indonesia untuk apply fellowship ini pada tahun-tahun berikutnya.

 Presentation Hutan Adat Kerinci

Kepeloporan Hutan Adat Kerinci

Bagi banyak aktivis dan peneliti mengenai masyarakat adat, wilayah adat dan hutan adat, Kabupaten Kerinci tidaklah masuk hitungan penting. Oleh karena itu, tidak banyak NGO yang bekerja di Kerinci, apalagi NGO nasional. Padahal Kerinci punya pengalama penting yang bisa dijadikan lokasi belajar yang menarik ketika membicarakan mengenai pengakuan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat, khususnya dalam hal hutan adat.

Seperti sudah diketahui, pada tanggal 16 Mei 2013 lalu, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan penting yang dihitung sebagai land mark decision karena menggoncangkan paradigma penguasaan hutan di Indonesia. Lewat Putusan No. 35/PUU-X/2012 itu, Mahkamah Konstitusi secara implisit menyampaikan bahwa hutan adat tidak lagi menjadi bagian dari hutan negara. Konsekuensinya adalah hutan adat yang selama ini telah diklaim sebagai bagain dari hutan negara harus dikembalikan kepada masyarakat adat.

Namun proses pengembalian itu tidaklah mudah, karena ada sejumlah kriteria dan prosedur yang harus dilalui. Bagi Kementerian Kehutanan, kriteria dan prosedur itu harus merujuk kepada Pasal 67 UU No. 41/1999 tentang Kehutanan dan penjelasannya. Berdasarkan Pasal 67 itu, hutan adat baru diakui/dikembalikan bila ternyata memang ada masyarakat adatnya yang dikukuhkan dengan Peraturan Daerah dan ada peta wilayah adatnya, sekurang-kurangnya peta mengenai wilayah hutan adatnya.

Memenuhi kriteria dan prosedur itu tidaklah mudah. Banyak komunitas, paska putusan MK tersebut berupaya untuk memperoleh pengakuan hukum terhadap hutan adatnya. Prosesnya berjalan begitu lambat karena kerangka hukum operasional untuk melaksanakan pengakuan hukum atau pengembalian hutan adat tersebut tidak disediakan oleh Pemerintah, padahal Pasal 67 UU Kehutanan telah mengamanatkan kepada Pemerintah, dalam hal ini melalui Kementerian Kehutanan, untuk membuat Peraturan Pemerintah tentang Hutan Adat. Sampai detik ini peraturan pemerintah itu tak kunjung hadir. Sehingga upaya-upaya yang dilakukan dilapangan berjalan tanpa panduan yang jelas dari pemerintah pusat.

Pada saat melihat proses pengakuan hukum terhadap hutan adat di berbagai daerah berjalan lambat, disitulah letak signifikannya mempelajari pengakuan hukum terhadap hutan adat di Kabupaten Kerinci. Mengapa demikian, karena Kabupaten Kerinci memiliki kepeloporan dalam hal ini. Kepeloporan itu dapat dilihat setidaknya dalam tiga hal. Pertama, pengakuan hukum terhadap hutan adat di Kabupaten Kerinci sudah dilakukan sejak tahun 1992 dalam bentuk Surat Keputusan Bupati. Dalam SK Bupati itu telah dipergunakan nomenklatur “Hutan Adat” yang artinya nomenklatur itu sudah dipakai di Kabupaten Kerinci sebelum nomenklatur itu diperkenalkan dalam UU No. 41/1999 tentang Kehutanan. UU Kehutanan sebelumnya, UU No. 5/1967 tidak mengenal nomenklatur hutan adat.

Kedua, keberadaan hutan adat di Kabupaten Kerinci dikategorikan sebagai hutan hak. Bahkan penempatan hutan adat sebagai hutan hak sudah lebih dahulu dilakukan oleh Kabupaten Kerinci melalui Perda Tata Ruang pada tahun 2012. Artinya, Kabupaten Kerinci telah lebih dulu memasukan hutan adat sebagai bagian dari kategori hutan hak dari pada Mahkamah Konstitusi yang melakukannya melalui Putusan MK 35/PUU-X/2012 yang dibacakan pada tanggal 16 Mei 2013.

Ketiga, Pemerintah Kabupaten Kerinci telah memasukan keberadaan hutan adat dalam Perda No. 24/2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kerinci. Di dalam Perda RTRW tersebut bahkan telah disebutkan sembilan lokasi hutan adat di Kabupaten Kerinci yang di dalam peta lampiran Perda tersebut juga ditampilkan lokasi indikatifnya. Artinya Kabupaten Kerinci-lah daerah yang paling banyak mengakui keberadaan hutan adat. Sehingga praktik pengakuan hutan adat di Kabupaten Kerinci sangat berpotensi untuk dikembangkan sebagai salah satu model dalam pengakuan hutan adat yang bisa diadopsi menjadi mekanisme yang diterapkan secara nasional.

Pengakuan hukum terhadap hutan adat di Kabupaten Kerinci tidak terlepas dari peran pendampingan NGO lokal yang selama belasan sampai puluhan tahun bekerja bersama masyarakat Kerinci dan juga peran dari Pemerintah Daerah Kabupatan Kerinci, khususnya Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Bahkan di dalam Dinas Kehutana dan Perkebunan di Kabupaten Kerinci terdapat Seksi Hutan Adat yang mengurus hutan adat di Kabupaten Kerinci. Dinas Kehutanan mengembangkan program-program kehutanan di lokasi hutan adat, mulai dari pemetaan, pengayaan tanaman, bahkan dukungan-dukungan penelitian. (Laporan lengkap dari penelitian ini sedang disiapkan). Melampaui dari itu, tentu peranan dari komunitas-komunitas pemangku hutan adat yang selama ini mengelola dan menjaga hutan adat memainkan peranan paling kunci.

Pengalaman mempresentasikan hasil sementara dari penelitian ini merupakan kesempatan yang sangat menantang karena harus disampaikan secara ringkas, dalam bahasa Inggris, dan pada level kepesertaan internasional. Tantangan-tantangan yang demikian inilah yang mengasyikan!

Advertisements

3 thoughts on “New York 2014: Penelitian Hutan Adat Kerinci”

  1. amazing bang yance…. terima kasih  atas kirimannya, saya sangat terinspirasi dari beberapa catatan dalam blog pribadinya,, semoga saya bisa mengikuti jejak bang yance menjadi seorang peneliti dan penulis. sukses selalu bang… best regard F.A. 🙂

  2. tulisan2 nya sangat bermanfaat dlm penulisan tesis sy ttg kehutan ,,, suka bgt sm cow pintar n cakep kyk anda… Salam kenal….tq

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s