Artikel

Konstitusionalisme Agraria

Soekarno dan landreformSengketa pertanahan seakan menjadi “bom waktu” (Kompas, 28/5/2012) dan Badan Pertanahan Nasional tidak mampu menanganinya sendiri (Kompas, 29/5/2012). Sementara itu, masyarakat menjadi semakin miskin karena terlibat dalam konflik tak berkesudahan (Kompas, 30/5/2012).

Headline yang ditampilkan dalam harian Kompas secara berturut-turut membuat kita tidak bisa mengelak bahwa masalah konflik agraria kian hari semakin kronis. Tapi ironisnya, pemerintah tidak pernah bersungguh-sungguh ingin menyelesaikan persoalan.

Misalkan dalam menangani konflik di Mesuji, pemerintah telah membuat Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF). Tapi setelah tim tersebut selesai bekerja, tidak ada penyelesaian yang sebenarnya. Bahkan konflik kembali bergejolak (Kompas, 25/2/2012; 28/5/2012).

Situasi akhir-akhir ini menunjukan telah terjadi keresahan agraria. Keresahan agraria bukanlah fenomena baru di tanah air kita. Bahkan keresahan agraria melekat dalam sejarah kemerdekaan Indonesia.

Keresahan agraria

Erich H. Jacoby dalam Agrarian Unrest in Southeast Asia (1949) pernah menyimpulkan bahwa keresahan-keresahan agraria akibat berkubangnya kapitalisme-agraris kolonial telah menjadi faktor utama munculnya gerakan-gerakan kemerdekaan nasional di Asia Tenggara seperti Indonesia, Filipina dan Burma. Dengan kata lain, Jacoby menyimpulkan bahwa keresahan agraria adalah sebab dan kemerdekaan adalah akibatnya.

Tesis Jacoby tidaklah berlebihan sebab sebagian besar pejuang kemerdekaan Indonesia adalah aktivis agraria yang menentang sistem kapitalisme-agraris Kolonial Belanda. Sebutlah seperti Tjipto Mangoenkoesoemo yang memanfaatkan keanggotaan di Voklsraad pada tahun 1918 untuk menyerang Directuer van Landbouw (Direktur Pertanian) penguasa kolonial yang telah memberikan izin kepada perusahaan perkebunan untuk memperluas lahan usahanya.

Iwa Kusumasumantri menulis buku The Peasant Movement in Indonesia dengan nama samaran S. Dingley pada tahun 1926 menjelaskan berbagai persoalan agraria yang dihadapi oleh penduduk pribumi dan pergerakan-pergerakan yang mereka lakukan sebagai respons atas kapitalisme-agraris kolonial.

Soekarno dalam pledoi Indonesia Menggugat tahun 1930 menyebutkan bahwa UU Agraria kolonial (Agrarische Wet 1870) dan UU Gula (Suiker Wet) telah menyebabkan “bandjir harta jang keluar dari Indonesia malah makin besar, ‘pengeringan’ Indonesia malah makin makan!

Pledoinya Bung Hatta yang berjudul Indonesia Vrij (Indonesia Merdeka) di Pengadilan Belanda menggugat sistem ekonomi kolonial, dengan karakter kapitalisme-agraris, yang telah merugikan rakyat pribumi. Kelak sebagai penawarnya, Bung Hatta menggagas ekonomi kerakyatan dalam wujud koperasi.

Sementara itu, Tan Malaka dalam Naar de Republiek Indonesia (Menuju Republik Indonesia) tahun 1925 menganjurkan program aksi: “Pembagian tanah-tanah yang tidak ditanami antara petani-petani melarat dan yang tidak mempunyai tanah dengan bantuan uang mengusahakan tanah-tanah itu. Menghapuskan sisa-sisa feodal dan tanah-tanah partikelir dan membagikan yang tersebut belakangan ini kepada petani melarat dan proletar.” Singkat kata, Tan Malaka menganjurkan Reforma Agraria.

Konstitusi agraria

Kristalisasi pemikiran dan perjuangan agraria para pendiri republik terlihat dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menghendaki bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara (bukan oleh penguasa kolonial maupun swasta) dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Norma itu menandakan bahwa konstitusi Indonesia adalah konstitusi agraria yang menghendaki peran negara dalam mewujudkan keadilan agraria. Bila tanah dan sumber daya alam lainnya belum dapat dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, apalagi karena lahan-lahan potensial diberikan kepada swasta, maka UUD 1945 sebagai konstitusi agraria masih terus dikhianati.

Rezim Orde Lama berupaya mewujudkan konstitusi agraria Indonesia dengan mengagendakan land reform pada dekade awal 1960-an. Tragedi politik tahun 1965 membuyarkan segalanya. Rezim Orde Baru yang menggantikannya membangun jejaring konglomerasi keluarga yang mendominasi penguasaan aset-aset potensial, terutama sumber daya alam.

Pada masa reformasi, arus neo-liberalisasi melanda deras. Sejak tahun 1998 sampai 2011 telah ada 24 undang-undang di bidang tanah dan sumber daya alam lainnya hadir untuk memberikan ‘karpet merah’ kepada investasi dengan kesempatan penguasaan tanah skala raksasa. 21 jenis izin baru untuk pemanfaatan tanah dan sumber daya alam lainnya telah diperkenalkan dalam kurun waktu 14 tahun reformasi.

Rakyat dilempar untuk berkompetisi dengan perusahaan raksasa tanpa proteksi dan stimulus emansipasi yang memadai.

Ketimpangan penguasaan tanah semakin jomplang. BPN pada tahun 2010 mensinyalir 52% aset terutama tanah hanya dikuasai oleh 0,2% orang di Indonesia. 35% daratan Indonesia telah dialokasikan untuk izin pertambangan dan 9,4 juta hektar telah menjadi lahan perkebunan sawit. Diperkirakan pada tahun 2020 lahan perkebunan sawit akan mencapai 20 juta hektar.

Institute for Global Justice pada tahun 2010 mengindikasikan bahwa 175 juta Ha wilayah tanah air Indonesia atau setara dengan 93% luas daratan Indonesia telah diberikan untuk sejumlah konsesi kehutanan, pertambangan dan perkebunan.

Belum lagi kerentanan penduduk di kawasan hutan sebab 70% daratan Indonesia telah ditunjuk oleh pemerintah sebagai kawasan hutan dimana ada 33.000 desa berada di dalam dan sekitarnya tanpa izin resmi pemerintah. Bila menggunakan “kaca mata kuda”, maka 33.000 desa yang setara 45% desa dari jumlah keseluruhan desa di Indonesia rentan menghadapi tuntutan hukum sebab UU Kehutanan menyatakan setiap orang dilarang menduduki kawasan hutan tanpa izin.

Kajian agraria kontemporer oleh Dominique Caouette dan Sarah Turner menyimpulkan nada yang sama dengan keresahan agraria (agrarian unrest) dari Erich Jacoby 60 tahun lalu. Caouette dan Turner dalam Agrarian Angst and Rural Resistance in Contemporary Southeast Asia (2009) menangkap suasana kecemasan agraria (agrarian angst) dan perlawanan-perlawanan lokal di pedesaan negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia dalam menghadapi ekspansi perkebunan kelapa sawit.

Apalagi yang membuat pemerintah tetap berpangku tangan? Padahal ketidakadilan agraria di pelupuk mata. Bila pemerintah tetap berdiam diri, maka rakyat akan mencari jalan sendiri, mengikuti kembali anjuran Soekarno dalam Indonesia Menggugat 1930: “Teruslah … sampai sekali waktu tiba achirnja; Sekali waktu, siapa tahu entah kapan, pasti meledak kekuatan rahasia!. Kekuatan rakyat akan menjadi kekuatan rahasia dalam mewujudkan konstitusionalisme agraria Indonesia.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s