Liputan Media

UU Masyarakat Adat Berpotensi Diabaikan

[Jumat, 26 November 2010]

Dua puluh tahun digagas, naskah akademis RUU pun tak beredar, membuat pemahaman ikut menyebar.

Harapan besar pengakuan pada masyarakat adat melalui Rancangan Undang-undang (RUU) Pengakuan Masyarakat Adat dikhawatirkan akan terjadi sebaliknya. Setelah disahkan, potensi UU diabaikan tebuka lebar.

Pernyataan itu dikatakan Rikardo Simarmata, anggota perkumpulan Huma dalam sebuah diskusi di Jakarta, Jumat (26/11). “Itu potensi yang mungkin bakal muncul ketika RUU disahkan nanti,” tuturnya.

Potensi tersebut muncul karena fakta sekarang ini banyak UU sektoral yang mengatur klausul masyarakat adat tidak diimplementasikan baik dalam peraturan maupun pelaksanaan. Dia menyebutkan contoh, yaitu UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Pasal 67 UU 41/1999 menurut Rikardo mensyaratkan ada Peraturan Pemerintah (PP). “Namun, hingga kini, peraturan teknis yang diamanatkan tak juga lahir,” terang Rikardo.

Tetapi, satu sisi, banyak peraturan sektoral hanya memberikan pengakuan minimal akan sesuatu yang diatur. Jika demikian, Rikardo berpendapat masalah pengakuan adat karena hambatan perilaku. “Jika masalah perilaku, meningkatkan pemahaman dan perubahan tindakan yang pro pengakuan masyarakat adat mungkin sudah cukup,” paparnya.

Kemudian, potensi diabaikan bakal terjadi, karena kendala minimnya pemahaman pemerintah. Dia mengaitkan, bahwa gagasan pembentukan RUU ini datang dari organisasi non politik (ornop) dan organisasi masyarakat (ormas). Kerap, ornop dan ormas memasukkan prinsip-prinsip internasional dalam RUU yang kurang dipahami pemerintah.

Selain itu, Rikanrdo melihat dalam perkembangan di negara berkembang, pembuatan UU selalu terkait dengan ambisi para elit nasional. Pada sisi lain menurut dia, hukum kerap kali dibuat sebagai instrumen mengarahkan perilaku masyarakat.

Sedangkan fakta yang terjadi, pembuatan hukum dilandasi dua hal tersebut tidak diikuti oleh pemberlakuan hukum yang efektif. Pasalnya, hukum formal tidak pernah bisa secara penuh menentukan perilkau individu atau kelompok karena saat sama mereka terikat dengan sistem norma lain. Lalu, beberapa negara berkembang memiliki hetergonitas sosial yang tinggi dan sulit dilepaskan masyarakat.

Selanjutnya, pengabaian disebabkan pula oleh sulitnya akses publik pada informasi dalam UU. Ditambah, lanjut Rikardo karena institusi hukum masih lemah.

Yance Arizona, peneliti Epistema Institute menyatakan RUU ini pengakuan pada masyarakat adat harus berbentuk UU. Saat ini pengakuan hukum hak masyarakat adat atas sumber daya alam dipegaruhi oleha beragam faktor. Diantaranya inkonsistensi peraturan perundangan, multi penafsiran atas pengakuan hukum, dominasi penggunaan hukum dan institusi negara dalam penguasaan.

Hasil penelitian Epistema Institute, menyatakan bahwa pengakuan hukum hak masyarakat atas sumber daya alam tidak seragam. Ada bentuk surat keputusan kepala daerah, peraturan daerah, juga ada kesepakatan antara masyarakat adat dengan pihak lain. “Substansi pun beragam, menunjukkan pemahaman tidak seragam, padahal hal ini sudah ada dalam konstitusi Pasal 18B ayat (2) UUD 1945,” sebut Yance.

Berdasarkan itu, keseragaman pemahaman tentang perlindungan pada masyarakat adat harus dijawab dengan UU, sebut Yance. “Harus ditekankan bahwa dalam UU menyatakan penegasan hak masyarakat adat, bukan pemberian hak masyarakat adat,” tegasnya.

link: http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4cef978eed7af/uu-masyarakat-adat-berpotensi-diabaikan

 

Advertisements

1 thought on “UU Masyarakat Adat Berpotensi Diabaikan”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s