Artikel

Mengawasi Mahkamah Konstitusi

Tulisan ditulis tanggal 8 November 2010.

Refly Harun barangkali tidak menyangka tulisannya berjudul ‘MK masih bersih?’ (Kompas, 25/10/2010) ditanggapi secara eksplosif oleh Ketua MK, Moh Mahfud MD. Dalam tulisannya, Refly mengungkapkan kegelisahan soal rumor suap seputar penyelesaian sengketa pilkada di MK. Bahkan dia menyebut pernah melihat dengan mata kepala sendiri uang dollar AS senilai Rp 1 miliar yang akan diserahkan seseorang kepada hakim konstitusi agar perkaranya dimenangkan.

Tulisan itu membuat Mahfud buncah. Apalagi rumor makelar kasus di MK akhir-akhir ini santer terdengar meskipun tidak ada yang terbukti. Tak ingin kredibilitas MK melorot, Mahfud kemudian ‘menantang’ Refly membuktikan yang sudah ditulisnya. Tim investigasi dibentuk dan Refly diminta langsung menjadi ketuanya oleh Mahfud.

Gayung bersambut. Refly bersedia dan dibantu dua orang dari kalangan eksternal (Adnan Buyung Nasution dan  Bambang Harymurti) serta dua dari orang yang ditunjuk oleh internal MK (Saldi Isra dan Bambang Widjoyanto), Tim Investigasi mulai bekerja minggu ini.

Keberanian MK untuk terbuka dan meminta Refly langsung menjadi Ketua Tim Investigasi patut diapresiasi. Namun cara seperti ini tidak akan mampu menepis segala kecurigaan ‘main mata’ seputar penyelesaian perkara pilkada. Selain itu akan sukar bila MK selalu membuat tim ad hoc menginvestigasi setiap dugaan suap di tubuh MK. Apalagi bila penyelidikan dibebankan kepada pihak yang ‘berteriak’ mengungkap perkara.

Karenanya, upaya ‘pembongkaran’ oleh Refly harus bermuara pada pembenahan institusional. Bukan saja untuk meredam kesan adanya konflik personal antara Refly dan Mahfud, tapi juga akan perlunya lembaga pengawasan permanen terhadap MK. Pembenahan institusional itu bertalian dengan pengawasan internal dan eksternal.

Pengawasan internal

Pengawasan internal di MK dilakukan melalui Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Melalui majelis ini, hakim bisa diberhentikan dengan tidak hormat apabila memenuhi syarat-syarat pemberhentian sesuai Pasal 23 ayat 2 UU MK.

Publik dapat melaporkan hakim yang dianggap ‘nakal’. Sebelum MKMK menyidangkan hakim terlapor, dibentuk Panel Etik yang melakukan penyelidikan terhadap hakim terlapor. Panel Etik terdiri tiga orang dari sembilan hakim konstitusi. Persoalannya, bila hakim konstitusi yang dilaporkan oleh publik lebih dari enam orang, maka Panel Etik musykil dibentuk.

Hingga kini MKMK belum pernah berjalan karena belum ada hakim konstitusi yang dilaporkan melanggar kode etik. Selain itu, forum internal seperti ini diragukan objektivitasnya. Apalagi berkaca pada pengalaman lembaga lain, model pengawasan internal acapkali tidak efektif karena ada solidarity corps untuk menjaga citra lembaga.

Saat ini belum banyak orang yang tahu ada MKMK sebagai forum pengawas internal MK. Meskipun forum ini sudah diatur dalam UU MK dan Peraturan MK No. 10 Tahun 2006. Seharusnya mekanisme ini disosialisasikan sama gencarnya dengan iklan penyelesaian sengketa pilkada kepada MK.

Restorasi kewenangan KY

Sesungguhnya, sudah ada lembaga pengawas para hakim konstitusi bernama Komisi Yudisial (KY). Namun, kewenangan itu justru dicopot oleh MK sendiri ketika mengabulkan judicial review sejumlah hakim agung pada 2006.

Putusan itu ‘dicibir’ karena memberi kesan bahwa MK anti-pengawasan. Publik mulai khawatir, bila tidak ada yang mengawasi bisa saja MK berubah menjadi pengadilan konvensional yang rentan korupsi.

Kekhawatiran semakin menjadi sejak MK memiliki kewenangan mengadili sengketa pilkada dari tahun 2008. Sebelum kewenangan baru ini, hampir tidak terdengar dugaan suap di tubuh MK. Kebutuhan pengawas eksternal menjadi mendesak.

Lembaga yang paling cocok mengawasi hakim konstitusi adalah KY. Lalu apakah kewenangan KY yang sudah dicopot oleh MK bisa dihidupkan kembali? Restorasi kewenangan KY ini dapat dilakukan dengan dua pertimbangan. Pertama, kebutuhan pengawasan hakim konstitusi meningkat seiring dengan kewenangan baru mengadili sengketa pilkada. Apalagi jumlah perkara pilkada yang ditangani MK banyak jumlahnya. Lebih dari 200 perkara dalam dua tahun terakhir. Dari pada membentuk lembaga baru, lebih baik kewenangan pengawasan oleh KY yang dihidupkan kembali.

Kedua, meskipun kewenangan pengawasan hakim konstitusi oleh KY sudah dinyatakan inkonstitusional pada tahun 2006, tidak berarti hal itu akan inkonstitusional selama-lamanya. Konstitusi Indonesia adalah konsitusi yang hidup. Apa yang dulunya dianggap inkonstitusional, sekarang dapat saja menjadi konstitusional, begitu pula sebalikya. Konstitusi yang hidup adalah konstitusi yang kontekstual dan juga relatif. Relativitasnya bergantung pada tuntutan pada masa konstitusi itu berlaku.

Mahfud sendiri pernah menyampaikan relativitas putusan MK yang memangkas kewenangan KY tahun 2006 itu. Dalam buku terbitan KY tahun 2007 Mahfud menyebutkan putusan tersebut “belum tentu benar meskipun mengikat.” Pilihan politiklah yang harus dituruti untuk menghidupkan kembali kewenangan KY mengawasi hakim konstitusi.

Amandemen konstitusi adalah jalan paling pas untuk merestorasi kewenangan KY. Selain itu, bila DPR punya nyali kuat maka juga dapat dilakukan melalui revisi UU KY. Nyali yang dimaksud adalah keberanian dan ketulusan untuk mengartikulasi kebutuhan publik akan adanya lembaga pengawas MK. Agar MK yang merupakan anak kandung reformasi bisa tetap tumbuh menjadi institusi peradilan yang bersih dan nihil suap.

Kita tidak boleh lupa, biar bagaimanapun hakim konstitusi adalah manusia yang bisa saja ‘tergelincir’ menjalankan tugasnya. Hakim yang merupakan bagian dari pemerintahan (dalam makna luas) bukanlah malaikat seperti pengandaian James Madison: “Jika malaikat memerintah manusia, maka pengawasan internal maupun eksternal tidak diperlukan” (The Federalist Paper,1787).

Pengawasan adalah mutlak. Lemahnya pengawasan untuk lembaga yang kewenangannya membentang luas seperti MK sama halnya membuka jalan bagi ‘kediktatoran pengadilan.’

Yance Arizona, Mahasiswa Magister Hukum Kenegaraan, Universitas Indonesia

 

Advertisements

1 thought on “Mengawasi Mahkamah Konstitusi”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s