Artikel

Mencari Rumah Pengadilan Pemilukada

 

 

 

 

 

Pengadilan pemilu (electoral court) atau yang lebih khusus pengadilan pemilukada di Indonesia merupakan suatu barang baru. Ia baru lahir setelah reformasi. Keberadaan institusi ini tidak bisa dilepaskan dari proses transisi demokrasi agar persoalan-persoalan politik bisa diselesaikan melalui mekanisme hukum. Hal ini merupakan fenomena dibanyak negara transisi disebut judicialization of politic.

 

Perkara pemilu presiden dan legislatif diselesaikan oleh MK berdasarkan UUD 1945 dan juga UU MK. Kemudian perkara pemilukada berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditangani oleh MA. Pemilukada memiliki posisi yang dilematis karena berada diantara rezim pemilu dengan rezim pemerintahan daerah.

 

Posisi pemilukada yang dilematis ini dibuat terang oleh Putusan MK No. 73/PUU-II/2004 dalam pengujian Pasal 106 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004. MK pada substansinya menegaskan bahwa pemilukada masuk dalam rezim pemilu. Kemudian pemerintah dan DPR menindaklanjuti putusan tersebut dengan mengalihkan kewenangan mengadili sengketa hasil pemilukada dari MA kepada MK.

 

Kewenangan MK untuk mengadili sengketa pemilukada masuk belakangan. Hal ini merupakan kewenangan tambahan, semacam “anak angkat” MK. Berbeda dengan lima kewenangan “kandung” MK yang ada sejak MK berdiri, kewenangan mengadili sengketa hasil pemilukada baru masuk belakangan setelah lahirnya UU No. 12 Tahun 2008 sebagai revisi Pasal 106 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004.

 

Namun tetap saja masih bergulir sejumlah pertanyaan tentang dimana sebaiknya pengadilan pemilukada  ini dirumahkan. DPR dan Menteri Dalam Negeri menggulirkan wacana untuk mengembalikan kewenangan mengadili pemilukada dari MK kepada MA. Tulisan ini menanggapi gagasan untuk “mempulangkampungkan” kewenangan tersebut sebagai sebuah pengayaan dan catatan yang perlu didiskusikan dalam proses pembaruan hukum pemilu yang sedang berlansung.

Download full paper: Mencari Rumah Pengadilan Pemilukada

Artikel dipublikasikan dalam rubrik Opini, Majalah Konstitusi No 41 – Juni 2010.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s