Hak Asasi Manusia, Kajian Hukum

Konstitusionalitas Noken: Pengakuan model pemilihan masyarakat adat dalam sistem pemilihan umum di Indonesia

Konstitusionalitas Noken:

Pengakuan model pemilihan masyarakat adat dalam sistem pemilihan umum di Indonesia

Yance Arizona[1]

Pada negara yang pluralistic seperti Indonesia, konstitusi juga harus mencerminkan watak dan praktik yang menghargai keberagaman social di dalam masyarakat.  Gagasan inilah yang dikenal dengan konstitusi pluralis, yaitu gagasan yang  menaruh perhatian terhadap keberagaman system social dan system hukum yang ada dalam suatu negara. Putusan MK yang menjadikan model noken memiliki nilai konstitusional dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dapat dikatakan sebagai salah satu putusan yang berupaya menjadikan konstitusi Indonesia sebagai konstitusi pluralis.

Keyword: noken, sistem pemilihan umum, konstitusi pluralis, masyarakat adat

I. Pengantar

Apa jadinya bila mekanisme pemilihan yang dipakai pada negara-negara demokrasi modern diterapkan pada masyarakat adat? Kita menemukan jawabannya di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua. Pada pemilu tahun 2009, masyarakat di Kabupaten Yahukimo terlibat dalam pemilu, namun dalam pelaksanaanya disesuaikan dengan mekanisme adat. Pencontrengan kertas suara diwakilkan kepada kepala-kepala suku. Pencontrengan tidak dilakukan di dalam bilik suara dan kertas suara yang dicontreng tersebut tidak dimasukkan ke dalam kotak suara, tapi dimasukkan ke dalam tas khas orang Papua yang disebut “Noken.” Gubernur Papua, Barnabas Suebu dalam satu kesempatan menyebutkan bahwa penggunaan noken sebagai pengganti kotak suara itu sendiri sudah berlangsung sejak pemilu 1971.[2]

Tata cara yang demikian ini dikenal dengan pemilihan model noken yang merupakan sistem pemilihan secara adat. Model pemilihan ini terungkap dalam persidangan Mahkamah Konstitusi ketika terjadi sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan oleh Pdt. Elion Numberi dan Hasbi Suaib, S.T. Model pemilihan ini menarik dibahas ditengah perubahan sistem pemilu di Indonesia dalam satu dekade terakhir.

 

Tulisan ini menganalisa konstitusionalitas pemilihan model noken tersebut. Untuk menjelaskan hal tersebut, tulisan ini terlebih dahulu menjelaskan apa yang dimaksud dengan noken. Kemudian meletakkan pemilihan model noken ini dalam tiga konteks, yaitu sistem pemilu, paham konstitusionalisme Indonesia dan dengan konteks perjuangan hak-hak masyarakat adat di Indonesia.

Download full paper: Konstitusionalitas Noken: Pengakuan model pemilihan masyarakat adat dalam sistem pemilihan umum di Indonesia 


[1] Peneliti pada Learning Center HuMa. Mahasiswa Magister Hukum Kenegaraan, Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Indonesia.

[2] Pemilu di Pedalaman Bisa Gunakan “Noken”, Papua Pos. Jumat, 20 Februari 2009

Tulisan diterbitkan dalam Jurnal Konstitusi Pusako Universitas Andalas Volume III Nomor 1, Juni 2010.Kerjasama Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Pusat Studi Konstitusi Fakultas HukumUniversitas Indonesia. Halaman 109-132.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s