Artikel

Small Claim Court: Apa Gunanya Bagi Masyarakat Adat dan Lingkungan Hidup?

Small Claim Court:

Apa Gunanya Bagi Masyarakat Adat dan Lingkungan Hidup?[1]

Yance Arizona[2]

Apa itu Small Claim Court?

Dalam Black Law Dictionary, Small Claim Court diartikan “a court that informally and expeditiously adjudicates claims that seek damages below a specified monetary amount, usu. claims to collect small accounts or debts – also termed small-debts court; conciliation court.” (Gardner 2004).

 

Dari definisi yang demikian itu kita dapat memahami bahwa Small Claim Court memiliki beberapa sifat diantaranya: (a) Informal yang dapat berarti merupakan mekanisme di luar mekanisme peradilan pada umumnya; (b) dilakukan dengan cepat dan efisien (expeditiously); dan (c) tuntutan ganti rugi dengan hitungan yang spesifik (specific monetary amount).

 

Small Claims Court (SCC) yang kadang di beberapa negara disebut dengan istilah Small Claim Tribunal atau Small Claim Procedure lebih banyak berkembang di negara yang menganut sistem common law. SCC lebih banyak digunakan untuk perkara perdata berskala kecil yang dapat diselesaikan dengan cara sederhana, cepat dan biaya murah. SCC juga dianggap sebagai jalan tengah yang menjembatani antara mekanisme ADR (Alternative Dispute Resolution) yang simpel dan fleksibel dengan sebuah lembaga yang memiliki otoritas sebagai pengadilan (Wisnubroto 2003: 8.)

 

Perkara keperdataan yang dapat ditangani sebuah SCC antara lain utang piutang, biaya jasa pelayanan, kerusakan barang, jual beli barang, dan gugatan konsumen. Perkara yang dapat ditanganinya digolongkan pula sebagai perkara kelas ‘teri’ yang dapat diselesaikan dalam batas waktu tertentu satu minggu sampai satu bulan dengan hakim tunggal. Kebanyakan perkara yang diselesaikan melalui SCC diajukan langsung oleh masyarakat tanpa didampingi oleh pengacara. Di Negara Bagian Arizona di Amerika Serikat dibedakan perkara yang bisa dan perkara yang tidak bisa ditangani melalui SCC sebagai berikut:

Perkara yang dapat diajukan melalui SCC

–          money debts

–          personal injury

–          property damage

–          cancellation of a contract

 

Perkara yang tidak dapat diajukan melalui SCC

–          libel or slander

–          injunctive relief

–          class actions

–          criminal matters

–          forcible entry or detainer

–          actions against the state of Arizona

–          prejudgment remedies

–          specific performance

–          traffic violations

–          claims greater than $2,500

 

Di Indonesia sendiri, gagasan untuk mengadopsi SCC banyak dipengaruhi oleh beberapa kasus yang terakait dengan hak-hak konsumen. Kasus-kasus yang diperjuangkan David M.L. Tobing terkait dengan hak-hak konsumen dengan tuntutan rendah seperti perkara pesawat delay Lion Air dengan putusan ganti rugi Rp. 718.500 (hukumonline, 20 November 2008) dan kasus pengelolaan parkir yang ia menangkan dengan tuntutan Rp. 10.000 (detik, 3 Juni 2010). Apalagi kasus yang terakhir ini dikuatkan oleh Mahkamah Agung menjadi jurisprudensi dan lebih luas lagi bahwa setiap kehilangan kendaraan di tempat parkir dapat dituntut ganti rugi kepada pengelola parkir.

 

Beranjak dari kasus demikian, “mata” Dewi Keadilan sudah mulai terbuka untuk memenuhi hak-hak konsumen yang terabaikan. Persoalannya, kasus-kasus dengan tuntutan kecil tersebut masih harus diperjuangkan melalui mekanisme peradilan biasa yang panjang dan rumit. Oleh karena itu, ada gagasan agar perkara-perkara serupa bisa ditangani oleh peradilan dengan mekanisme yang lebih sederhana.

 

Dengan mekanismenya yang sederhana, SCC dianggap mampu mengurangi beban penumpukan perkara di pengadilan, memangkas proses beracara yang rumit dan mempermudah masyarakat untuk mencapai keadilan (access to justice) dengan mengedepankan pemulihan keadaan semula (restorative justice). Tentu dengan pertimbangan tersebut SCC punya relevansi sebagai salah satu mechanism yang perlu didorong untuk pembaruan peradilan di Indonesia. Tapi, pertanyaannya, seberapa luaskah khalayak yang dapat dijangkau melalui SCC dan apakah ia mampu menjangkau persoalan-persoalan yang selama ini dihadapi oleh masyarakat adat dan perkara-perkara lingkungan hidup?

 

Untuk memberikan pewacanaan terhadap jawaban tersebut, tulisan singkat ini mengupas kaitan antara SCC, hak masyarakat adat atas sumber daya alam dan lingkungan hidup. Secara bururutan menjelaskan tipologi konflik hak masyarakat adat atas sumber daya alam, analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), kriminalisasi masyarakat adat, Free prior and informed concent (FPIC) dan beberapa catatan untuk sketsa kedepan SCC di Indonesia.

Download paper klik: Small Claim Court: Apa gunanya bagi masyarakat adat dan lingkungan hidup?


[1] Makalah untuk Seminar hasil penelitian SCC yang dilakukan oleh LeIP dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Kampus Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 19 Agustus 2010.

[2] Peneliti pada Learning Center HuMa. Mahasiswa Magister Hukum Kenegaraan, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s