Resensi

Berkenalan dengan Metode Penelitian Sosiolegal

## Resensi diterbitkan dalam Digest Law, Society and Development (LSD), Vol. IV, No. 1, April – Juli 2010 ##

OooO

Metode Penelitian Hukum, Konstelasi dan Refleksi, Editor Sulistyowati Irianto dan Shidarta, Penerbit Yayasan Obor Indonesia, 2009, xx + 322 halaman.

‘Penelitian yang baik akan melahirkan pembelajaran teoritikal dan metodologi yang berharga.

Disitulah letak sumbangsih kita bagi ilmu pengetahuan.’

Sulistyowati Irianto (hal 314)

Dualisme Penelitian Hukum

Di kalangan internal penstudi hukum terdapat dua kelompok besar (dualisme) yang saling menentang. Pada satu pihak ada kalangan yang ingin menjadikan penelitian hukum sebagai penelitian murni yang lepas dari pengaruh cabang ilmu lainnya (monodisipliner). Kalangan ini mendorong penggunaan metode-metode sains dalam penelitian hukum agar meningkatkan kadar keilmiahan ilmu hukum. Meski demikian, bagi kalangan ini ilmu hukum bukanlah sains, tetapi dikategorikan sebagai bagian dari humaniora (humanities) yang normatif (Hartono, 1994: 94). Sedangkan pada pihak lain ada kalangan yang mengkaji hukum sebagai kenyataan dalam kehidupan masyarakat yang untuk memahaminya dilakukan dengan menggunakan berbagai metode dalam disiplin-disiplin ilmu sosial (inter-disipliner). Setiap orang yang pernah duduk di perguruan tinggi hukum pasti pernah disuguhkan dualisme dalam metodologi penelitian hukum tersebut.

Soetandyo Wignjosoebroto membedakan dua pandangan tersebut sebagai penelitian doktrinal dan penelitian non-doktrinal (hal 121). Di Indonesia, dualisme tersebut terlanjur disebut dengan penelitian hukum normatif dan satu lagi penelitian hukum empiris. Penelitian hukum doktrinal menjadikan kaidah-kaidah hukum abstrak sebagai ukuran kebenaran dalam studi hukum. Objek dan rujukan yang diacu dalam penelitian doktrinal adalah kaidah-kaidah dari norma, konsep dan doktrin yang berkembang dalam pemikiran hukum. Dalam aliran hukum alam, kaidah tersebut adalah keadilan dan moral, dalam positivisme hukum kaidah tersebut adalah peraturan perundang-undangan dan dalam realisme hukum yaitu putusan hakim. Metode penalaran yang paling acap digunakan dalam penelitian doktrinal ini adalah penalaran silogisme deduktif.

Sedangkan penelitian hukum nondoktrinal menempatkan hasil amatan atas realitas sosial untuk ditempatkan sebagai proposisi umum. Validitas hukum tidak ditentukan oleh norma abstrak yang lahir dari kontruksi pemikiran manusia, melainkan dari kenyataan-kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, untuk memahami hukum dan permasalahannya, berbagai konsep, doktrin dan metode ilmu-ilmu selain ilmu hukum yang bersinggungan dengan masyarakat menjadi sahabat dalam studi hukum. Selain menggunakan cara deduktif, penelitian nondoktrinal lebih banyak menggunakan cara indkutif untuk menampilkan kenyataan.

Dalam praktik penelitian hukum, kadang kedua pendekatan tersebut digunakan secara bersamaan dan saling mendukung, sehingga menghasilkan beragam variasi metode dalam studi hukum. Meskipun demikian, kebanyakan pengajar metode penelitian hukum di perguruan tinggi masih bersikukuh membedakan penelitian hukum menjadi dua kutub yang bertolak belakang. Bila suatu penelitian menggunakan metode doktrinal, maka ia tidak mungkin nondoktrinal, demikian pula sebaliknya. Dalam ketegangan itu, metode penelitian sosiolegal muncul sebagai varian metode penelitian hukum yang menjembatani kecenderungan dikotomis tersebut. Metode penelitian sosiolegal melakukan sekaligus pendekatan normatif (karakter utama penelitian doktrinal) dengan pendekatan empiris (karakter utama penelitian nondoktrinal) dalam suatu studi hukum dengan karakter metodologisnya tersendiri.

Sosiolegal, Sosiologi Hukum, dan Sociological Jurisprudence

Seringkali sosiolegal disamakan dengan sosiologi hukum dan sociological jurisprudence. Sosiolegal berbeda dengan sosiologi hukum yang berasal dari sosiologi dan bertujuan untuk menempatkan hukum dalam kerangka struktur sosial yang luas. Beberapa konsep yang diteliti di dalam sosiologi hukum adalah pengendalian sosial, sosialisasi hukum, stratifikasi hukum, perubahan hukum dan perubahan sosial yang dilakukan dengan metode penelitian sosial kuantitatif.

Sosiolegal juga berbeda dengan sociological jurisprudence. Sociological jurisprudence merupakan paham dalam teori hukum yang dikembangkan oleh Rescoe Pound di Amerika yang menekankan pentingnya peranan hukum melalui putusan pengadilan dalam menyelesaikan perkara dengan memperhatikan kenyataan-kenyataan sosial. Dengan begitu, keputusan hakim diharapkan bisa memberikan keadilan sekaligus sebagai sarana untuk merekayasa masyarakat (law as a tools of social engineering).

Sedangkan sosiolegal tidak terbatas pada studi tentang putusan hakim, melainkan hukum yang lebih luas. Meskipun terdapat perbedaan antara sosiolegal, sosiologi hukum dan sociological jurisprudence, diantara ketiganya terdapat benang merah sebagai studi alternatif dari studi hukum normatif atau doktrinal yang menghendaki studi hukum hanya merupakan studi terhadap norma-norma hukum tertulis.

Karakter Metodologis Penelitian Sosiolegal

Di dalam buku ini, Sulistyowati Irianto menyebutkan metode penelitian sosiolegal dapat diidentifikasi melalui dua hal (hal 177). Pertama, studi sosiolegal melakukan studi tekstual terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan secara kritis untuk menjelaskan problematika filosofis, sosiologis dan yuridis dari hukum tertulis. Dengan demikian diketahui apa makna dan bagaimana implikasinya terhadap subjek hukum. Kedua, studi sosiolegal menggunakan berbagai metode “baru” hasil perkawinan antara metode penelitian hukum dengan ilmu sosial, seperti penelitian kualitatif sosiolegal dan etnografi sosiolegal. Metode yang dikembangkan secara interdisipliner tersebut dapat menjelaskan fenomena hukum yang sangat luas seperti relasi kekuasaan dalam konteks sosial, budaya dan ekonomi di mana hukum berada.

Melalui dua metode tersebut, studi sosiolegal dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan normatif kritikal dan empirisme kualitatif di dalam satu penelitian. Dengan demikian penelitian hukum tidak terkungkung menjadi penelitian dogmatis sekaligus juga tidak liar menjadi penelitian non-hukum. Penggunaan sekaligus dua pendekatan tersebut ditujukan untuk menjawab persoalan-persoalan hukum supaya hukum benar-benar hadir untuk mendatangkan keadilan bagi semua kalangan, terutama bagi kalangan marjinal yang realitasnya sering diabaikan dalam studi hukum normatif.

Praktik Penelitian Sosiolegal

Apakah mudah menggabungkan metode normatif kritikal dengan empirisme kualitatif di dalam satu penelitian hukum? Bagaimana hal itu dilakukan, bagaimana hasilnya dan apa saja kendala yang mungkin dihadapi dalam melakukannya? Buku ini, pada bagian ketiga menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan memaparkan beberapa studi yang menggunakan pendekatan sosiolegal pada beberapa tema tertentu. Contoh-contoh penelitian yang ditampilkan dalam buku ini merupakan contoh-contoh yang unik bila dibandingkan dengan penelitian hukum kebanyakan di Indonesia yang lebih banyak terfokus pada institusi dan instrumen hukum.

Tulisan Sulistyowati Irianto dan Lim Sing Meij dengan judul Praktik Penegakan Hukum: Arena Penelitian Sosiolegal yang Kaya menunjukkan bahwa penelitian sosiolegal memiliki lapangan kajian yang sangat luas. Pada tulisan ini dipaparkan sekilas beberapa contoh penelitian sosiolegal misalkan yang dilakukan oleh John Flood yang meneliti interaksi antara asisten pengacara dengan advokat di Inggris (hal 196). Melalui pendekatan etnografi hukum Flood mengkaji saling ketergantungan antara asisten pengacara dengan pengacara yang memiliki latarbelakang, kelas, dan tingkat pendidikan berbeda. Flood mengeksplorasi interaksi antara asisten pengacara dengan advokat sehingga bisa memberikan makna baru tentang hubungan mereka diantara beragam kepentingan antara para pengacara, jaksa, hakim dan klien serta terhadap sistem hukum secara luas.

Penelitian etnografi ini tidaklah mudah sebab peneliti harus benar-benar masuk untuk melakukan pengamatan atas interaksi yang sebenarnya sedang berlangsung. Studi etnografi dilakukan untuk mengetahui interpretasi subjek penelitian atas suatu realitas, bukan untuk menunjukkan hubungan sebab-akibat. Temuan-temuan dalam penelitian etnografi tidak dapat digeneralisir sebab ia bersifat ad hoc, personal dan kontekstual, namun dapat mengeksplorasi pemahaman dan pemaknaan hukum dari subjek hukum secara lebih mendalam. Pada bagian ini juga diceritakan penelitian tentang kinerja Ombudsman di Swedia yang dilakukan oleh Reza Bakakar yang memfokuskan kajiannya pada kemampuan lembaga Ombudsman dalam melakukan perlawanan diskriminasi etnis di bidang ketenagakerjaan.

Satu tulisan berbahasa Inggris di dalam buku ini ditulis oleh Franz dan Keebet von Benda Beckmann yang menganalisis interaksi antara hukum adat, hukum islam dan hukum negara pada etnis Minangkabau di Sumatera Barat. Studi ini memberi contoh tentang bagaimana studi pluralisme hukum dari relasi antara adat, hukum islam dan hukum negara berinteraksi dalam satu wilayah sosial dapat melahirkan hukum hibrida yang baru. Studi ini dibawa pada konteks masyarakat nagari di Sumatera Barat dalam mereorganisasi pemerintahan, kontrol terhadap sumberdaya nagari, harta milik dan warisan.

Sulistyowati Irianto dan Lim Sing Meij kembali tampil dalam mengeksplanasi pentingnya studi hukum feminis melalui tulisan berjudul: Penelitian Hukum Feminis, Suatu Tinjauan Sosiolegal. Didahului dengan menjelaskan posisi studi hukum feminis di dalam ilmu-ilmu sosial, humaniora dan hukum lalu memaparkan bagaimana studi sosiolegal berperspektif feminisme dilakukan. Studi seperti ini diperlukan untuk mengangkat realitas kehidupan perempuan yang sering diabaikan di dalam studi hukum atus umum (hal xviii).

Tulisan berikutnya datang dari psikolog klinis (Kristi Poerwandari) yang banyak melakukan pendampingan dan pemeriksaan psikologis terkait kekerasan berbasis gender. Diceritakan pengalaman mendampingi dua pembantu rumah tangga yang melarikan diri dari rumah majikan karena menjadi korban pemerkosaan dan kekerasan seksual. Psikologi klinis membantu menemukan kebenaran intersubjektif yang kontekstual yang acapkali tidak mampu dipenuhi dengan paradigma positivis yang menghendaki bukti-bukti yang langsung dapat ditangkap oleh panca indera. Upaya menemukan kebenaran yang dilakukan oleh psikolog klinis jauh berbeda dengan pembuatan berita acara pemeriksaan yang dilakukan oleh polisi dalam mengungkap satu perkara pidana. Kristi menyimpulkan bahwa pengembangan ilmu hukum sangat memerlukan bantuan dari disiplin ilmu lain seperti psikologi untuk memungkinkan dihasilkannya paradigma baru yang lebih memadai dan memenuhi kebutuhan. Paradigma positivisme hukum dipandang tidak memenuhi kebutuhan mengupayakan keadilan dan dianggap kadaluarsa harus diganti dengan paradigma yang berbeda, seperti paradigma ‘post-positivis’.

Bagian terakhir dari buku ini diisi dengan tulisan Sulistyowati Irianto tentang praktik penelitian hukum dengan menggunakan perspektif sosiolegal. Tulisan ini hadir untuk membantu mahasiswa atau peneliti hukum yang berminat melakukan studi dengan perspekti sosiolegal dan menghindari kendala yang seringkali muncul dalam melakukan penelitian hukum. Semacam panduan singkat, tulisan ini memaparkan bagaimana merancang suatu penelitian, merumuskan argumentasi penelitian (teoritikal dan praktikal), merumuskan masalah penelitian dan pertanyaan penelitian, metode penelitian dengan melakukan studi dokumen, studi lapangan, dan analisis data. Metode penelitian yang dirumuskan secara jelas dan rinci akan menjadi pedoman yang memudahkan jalannya prose penelitian. Mengakhiri tulisan ini Guru Besar Antropologi Hukum dari Universitas Indonesia ini menyebutkan: ‘Penelitian yang baik akan melahirkan pembelajaran teoritikal dan metodologi yang berharga. Disitulah letak sumbangsih kita bagi ilmu pengetahuan.’

Buku ini mempertegas bahwa studi hukum tidak harus selalu studi normatif terhadap institusi dan instrumen hukum, tetapi memiliki arena yang sangat luas. Namun untuk mencapai keluasan cakupan penelitian hukum agar sampai pada dimensi kultur dan interaksi manusia terhadap hukum diperlukan modal dasar tentang ilmu-ilmu kemasyarakat yang acapkali tidak didapat di perguruan tinggi hukum. Diperlukan upaya diversifikasi ilmu agar penelitian hukum mencapai kebenaran terdalam dari permasalahan sosial yang diteliti. Untuk itu, di perguruan tinggi hukum juga perlu diajarkan matakuliah tentang ilmu-ilmu sosial agar memudahkan mahasiswa melakukan penelitian sosiolegal. Ada lima disiplin ilmu yang sering dimasukan sebagai sosiolegal diantaranya sosiologi hukum, antropologi hukum, sejarah hukum, politik hukum dan psikologi hukum (Simarmata, 2006). Pelajaran tentang hukum adat juga termasuk dalam rumpun sosiolegal. Selama ini, posisi matakuliah sosiolegal terjepit keberadaannya dalam kurikulum perguruan tinggi hukum karena dihilangkan atau dijadikan sebagai matakuliah pilihan.

Minimnya matakuliah yang menyajikan relasi antara hukum dan masyarakat atau sosiolegal serta matakuliah yang mengajarkan berbagai aliran dalam kajian hukum menjadi kendala tersendiri dalam melakukan studi dengan menggunakan metode penelitian berperspektif sosiolegal. Oleh karena itu, pengembangan penelitian sosiolegal idealnya seiring dengan perubahan kurikulum perguruan tinggi hukum yang menguatkan keberadaan matakuliah hukum dan masyarakat (sosiolegal). Sehingga pendidikan tinggi hukum tidak hanya berorientasi memberikan pemahaman normatif kepada mahasiswa, melainkan menyiapkan lulusan yang peka terhadap masalah manusia dan kemanusiaan (Rahardjo, 2009: 66)

Buku ini selain secara eksplisit mempromosikan penggunaan metode sosiolegal dalam penelitian hukum di Indonesia, juga secara implisit menekankan perlunya pengembangan pengajaran matakuliah sosiolegal dalam pendidikan tinggi hukum di Indonesia untuk menopang berkembangnya studi sosiolegal. Buku yang mengantarkan untuk berkenalan dengan metode penelitian sosiolegal. (*)

Referensi:

Reza Banakar and Max Travers. 2005. Theory and Method in Socio-Legal Research, Onati: Hart Publishing Oxford and Portland Oregon.

Rikardo Simarmata, Socio-Legal Studies dan Gerakan Pembaharuan Hukum. Digest Law, Society & Development, Volume I Desember 2006-Maret 2007.

Satjipto Rahardjo. 2009. Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia. Yogyakarta: Genta Publishing.

Soetandyo Wignjosoebroto. 2002. Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya. Jakarta: Perkumpulan HuMa dan ELSAM.

Sunaryati Hartono. 1984. Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad Ke-20. Bandung: Penerbit Alumni.

Advertisements

3 thoughts on “Berkenalan dengan Metode Penelitian Sosiolegal”

  1. ilmu hukum bersifat preskriptif, ia bermaksud menunjukkan realitas sebagai premis minor pada kategori right, apropriate, inapropriate atau wrong terhadap kandungan hukum yang berlaku menurut konsensus sebagai premis mayornya; di luar ilmu itu hanya menggambarkan bagaimana realitas itu pada kategori true or false (peter mahmud marzuki, 2006) pada … Lihat Selengkapnyanilainilai idealitasnya. Atau seperti yang digambarkan Satjipto bahwa ilmu hukum adalah keseimbangan antara nilai ideal dan real, ketegangan di antara keduanya (spannungsverhaltnis) atau antinomi yang saling bersitegang namun saling melengkapi (Fernando Manullang, 2007). Itulah barangkali mengapa keadaan berikut menggambarkan keberadaan ilmu hukum e.g putusan pengadilan tidak bisa diartikan true or false melainkan haruslah right or wrong karena tugas terberat bukanlah melakukan apa yang benar, tapi mengetahui apa yang benar (LB Jhonson), tidak adanya definisi yang pasti tentang hukum itu sendiri seperti yang dirumuskan oleh Kant (dan bisa jadi definisinya yang paling dapat diterima sampai kapanpun manusia menciptakan hukumnya) atau keadaan bagaimana ilmu hukum itu sui generis terhadap ilmu lainnya.

  2. tulisannya bagus, kebetulan saya juga hendak mengerjakan penulisan hukum dengan pendekatan socio-legal.
    yang hendak saya tanyakan adalah, apakah pendekatan yang biasa digunakan dalam socio-legal?
    dalam doktrinal kita menemukan statute approach, case approach, historical approach, comparative approach, dan conseptual approach. bagaimana dengan nondoktrinal?
    terima kasih.

    1. Halo Niken. Baru sekarang saya balas. Dalam menggunakan metodologi sociolegal tak ada pemisahan antara doktrinal dan non-doktrinal. Penelitian sosiolegal menjabab permasalahan hukum dg metodologi ilmu sosial, bisa dengan pendekatan discourse analyisis, ethnography, atau metode ilmu sosial lainnya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s