Artikel

Dua Pintu Bank Century

# Ditulis tanggal 15 Maret 2010 #

Beberapa hari terakhir fokus publik atas penyelesaian kasus Bank Century terpecah karena kembali muncul persoalan terorisme. Selain itu, tidak berapa lama setelah memberikan rekomendasinya, DPR reses dan baru akan kembali bersidang pada awal bulan april.

Meskipun ada jeda, perhatian terhadap penyelesaian kasus ini tidak boleh padam. Sebab rekomendasi DPR jelas, bahwa ada dugaan pelanggaran hukum dalam pemberian dana talangan (bail out) kepada Bank Century. Aparat penegak hukum diminta untuk menyelidiki dan menyelesaikan kasus ini hingga tuntas.

Sebelumnya, selama bekerjanya panitia khusus hak angket DPR untuk kasus Bank Century secara samar-samar sudah muncul beberapa nama pejabat yang harus dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum. Setidaknya ada dua nama penting, Sri Mulyani yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Keuangan dan Kepala KSSK, serta Boediono yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia.

Atas dugaan keterlibatan Sri Mulyani yang sekarang masih menjabat Menteri Keuangan, proses penegakan hukumnya hanya bisa melalui pengadilan tindak pidana. Bila yang akan didakwa adalah perbuatan tindak pidana korupsi, maka jalurnya adalah pengadilan tindak pidana korupsi. Tidak ada problem ketata-negaraan yang serius menyangkut Sri Mulyani.

Berbeda dengan Boediono yang saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden. Atas dugaan keterlibatan Boediono, ada dua pintu penegakan hukum yang terbuka. Pertama pintu peradilan tindak pidana korupsi yang dalam pengusutannya melibatkan KPK dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pintu kedua adalah peradilan tata negara melalui mekanisme pemakzulan (impeachment) yang melibatkan DPR, MK dan MPR.

Pintu Utama

Rekomendasi utama DPR adalah mendorong penyelesaian kasus Bank Century melalui proses penegakan hukum. Karena ada kuat indikasi korupsi, maka bola panas sekarang berada di tangan KPK. Selaku lembaga penegak hukum yang independen dan terbukti mendapatkan dukungan kuat dari publik, KPK harus berani mengusut kasus ini bahkan sampai pada Sri Mulyani dan Boediono.

Apalagi dua orang pimpinan KPK, Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah, pernah mengeluarkan pernyataan bahwa ada indikasi korupsi atas bail out Bank Century (Kompas, 9/12/2009). Atas standing position itu seharusnya KPK menjadikan kasus ini sebagai prioritas serta bergerak cepat melakukan penyidikan dan menetapkan status tersangka.

Dengan menetapkan status tersangka, pintu untuk menyelesaikan kasus ini melalui jalur penegakan hukum terbuka. Apalagi bila ada bukti kuat untuk menjadikan Boediono sebagai tersangka.

Proses pengusutan kasus Bank Century melalui KPK merupakan pintu utama. Namun, apabila salah satu yang dijadikan tersangka adalah Boediono yang saat ini menjadi Wakil Presiden, maka terbuka pintu khusus melalui mekanisme pemakzulan.

Pintu Khusus

Penetapan status Boediono sebagai tersangka bisa menjadi pelecut berjalannya mekanisme pemakzulan. Dengan demikian, KPK berbagi bola panas dengan DPR, MK dan MPR.

Status tersangka menjadi modal bagi DPR untuk menggunakan hak menyatakan pendapat bahwa Boediono (Wakil Presiden) diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa tindak pidana korupsi. Namun untuk sampai pada kesimpulan itu harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari 2/3 anggota DPR (Pasal 7B ayat 3 UUD 1945).

Dengan kalkulasi 2/3 dari 2/3 anggota DPR, maka kalkulasi ¾ dari ¾ anggota DPR untuk memutuskan hak menyatakan pendapat DPR dalam Pasal 184 ayat (4) UU tentang MPR, DPR dan DPRD dapat diabaikan. Pengabaian ini dapat dilakukan dengan alasan bahwa ketentuan UUD yang mengatur rigid sudah jelas, yaitu 2/3 dari 2/3 anggota DPR. Dengan ukuran tersebut tindakan DPR sudah konstitusional.

Apabila DPR tidak sampai pada satu pendapat bahwa Wakil Presiden diduga melakukan pelanggaran hukum, maka proses pemakzulan berakhir. Sejalan dengan itu, proses penegakan hukum tindak pidana korupsi oleh KPK tetap harus dijalankan. Namun apabila DPR berpendapat bahwa Wakil Presiden diduga melakukan pelanggaran hukum, maka pendapat DPR tersebut harus dibawa ke MK untuk diuji.

MK wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya pendapat DPR tersebut paling lama dalam waktu 90 hari sejak permintaan tersebut diterimanya. Sebelum memutus substansi perkara, MK dapat mengeluarkan putusan sela agar perkara menyangkut Wakil Presiden melalui jalur penegakan hukum tindak pidana korupsi dihentikan, setidaknya dihentikan untuk sementara waktu selama perkaranya ditangani oleh MK.

Apabila MK kemudian memutus bahwa Wakil Presiden tidak terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum berupa tindak pidana korupsi, maka proses pemakzulan terhenti dan proses penegakan hukum tindak pidana korupsi bagi Wakil Presiden juga harus dihentikan.

Namun apabila MK memutusakan sebaliknya, maka DPR meneruskan usul pemberhentian Wakil Presiden kepada MPR. MPR wajib melakukan sidang paripurna untuk memutuskan usul DPR paling lambat 30 hari sejak MPR menerima usul tersebut. Keputusan MPR untuk memberhentikan Wakil Presiden hanya dapat diambil apabila dihadiri oleh ¾ anggota MPR dan disetujui oleh 2/3 dari anggota MPR yang hadir.

Apabila MPR memenuhi kalkulasi tersebut, maka Wakil Presiden diberhentikan. Namun apabila tidak, maka terjadi problematika hukum, sebab orang yang dinyatakan bersalah menurut peradilan konstitusi, tapi tidak menerima suatu sanksi pemberhentian atau sanksi hukum lainnya.

Apabila hal ini terjadi, maka demi keadilan, proses penegakan hukum tindak pidana korupsi harus dilanjutkan oleh KPK lalu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pengadilan tindak pidana korupsi dapat menjadikan putusan MK sebagai salah satu pertimbangan hukumnya dalam memutus kasus Bank Century.

Dengan demikian, satu hal penting yang harus dipegang teguh dalam penyelesaian kasus Bank Century adalah bahwa kebenaran, penegakan hukum dan keadilan tidak boleh terhenti karena kebuntuan kalkulasi politik di parlemen.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s