Artikel

Hukum dan Keruntuhan Langit

reef_sky_is_falling__angel_place_1Perseteruan antara Polri dan Kejaksaan dengan KPK dalam kasus kriminalisasi dua pimpinan KPK non-aktif Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah (BSR-CMH) ibarat sinetron kejar tayang yang menayangkan sensasi-sensasi pada setiap episode.

Publik menilai ketegangan hubungan antara instansi penegak hukum ini sebagai suatu perseteruan. Perseteruan tidak dapat dilepaskan dari kepentingan subjektif dari para aparatus hukum yang berseteru. Oleh karena itu, dalam perseteruan sulit sekali menemukan hal yang murni objektif.

Perseteruan ini sekaligus menangkal anggapan bahwa hukum itu bersifat netral yang lepas dari kepentingan para pengemban hukum serta dapat berjalan mengikuti alur prosedur-prosedur yang sudah ditentukan.

Hukum Represif

Penahanan BSR-CMH pada 29 Oktober lalu memperlihatkan secara telanjang bahwa hukum itu dapat dimanipulasi sebagai instrumen dalam konflik kepentingan. Sulit membantah bahwa penahanan BSR-CMH bukan merupakan perwujudan dari arogansi kepolisian. Selain karena proses pemeriksaan BSR-CMH yang hampir selesai di Kepolisian, alasan penahanan karena BSR-CMH getol melakukan konferensi pers tidak bisa diterima sebagai penghargaan atas cita negara hukum yang demokratis dan menghargai hak dasar manusia, terutama hak untuk menyatakan pendapat secara bebas dan bertanggungjawab.

Gaya penegakan hukum yang arogan ini oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick (1978) dikategorikan sebagai tipe hukum represif. Setidaknya ada empat ciri utama dari hukum represif. Pertama, hukum diibaratkan seperti parang yang memiliki satu sisi tajam. Hanya tajam kepada yang dikuasai, sedangkan kepada penguasa hukum bersifat tumpul. Kedua, diskresi penegak hukum yang luas. Hal ini tergambar ketika Polri menyebutkan tindakan penahanan sebagai ‘hak’ yang dapat dilakukan kapan saja. Padahal penahanan oleh Polri merupakan wewenang yang limitatif berdasarkan hukum. Ketiga, hukum berada di bawah politik kekuasaan. Tindakan-tindakan yang diambil karena kepentingan subjektif yang berselimut dibalik hukum bukan untuk menemukan kebenaran, melainkan mencari pembenaran atas tindakan. Keempat, kritik dianggap sebagai ketidaksetiaan dan ketidaktaatan dianggap sebagai pembangkangan.

Hukum represif tumbuh subur seiring dengan sentralisasi kekuasaan pada sebagian kecil kelompok di dalam masyarakat. Hukum represif adalah hukumnya para penguasa tiran. Kita sudah pernah merasakannya lebih lama pada masa Orde Baru. Dan tentu kita semua berharap represivitas itu tidak kembali mengental seperti pada masa lalu.

Partisipasi masyarakat secara luas merupakan satu cara untuk melawan hukum represif. Hal ini sudah mulai bergulir tidak saja di jalanan, tapi juga di dunia maya lewat jejaring pertemanan facebook dan twitter. Gaung gerakan-gerakan seperti ini harus mampu mendesakkan perubahan struktural instansi penegak hukum bila tidak ingin hanya berhenti sebagai desahan.

Kebenaran di Ruang Publik

BSR-CMH memang sudah dilepaskan dari tahanan. Namun kasus ini tetap berlanjut meskipun Tim 8 yang melalukan verifikasi fakta dan proses hukum sudah menelurkan rekomendasi agar polisi dan jaksa menghentikan kasus ini karena bukti-bukti hukum yang dikumpulkan Polisi untuk menjerat BSR-CMH dinilai lemah.

Sulit menghadang kasus ini untuk tidak sampai di Pengadilan apalagi kejaksaan sudah satu kacamata dengan Polri dalam melihat kasus ini. Sedangkan Presiden masih berpangku-tangan untuk tidak mencampuri apa yang dilakukan oleh Polisi dan Jaksa.

Belum kasus ini sampai di meja hijau pun kita sudah disuguhkan upaya-upaya pembenaran dari masing-masing pihak yang menggunakan forum-forum politik (komisi III DPR) dan pers. Sumpah yang sahut menyahut dari para pihak dilontarkan untuk menyatakan ‘kesuciannya’ dari apa yang disangkakan oleh pihak lain. Ruang publik menjadi arena mencari kebenaran ketika hukum mengalami krisis.

Pada satu sisi fenomena ini membuat resah orang hukum sebab bagi sebagian besar orang hukum, satu-satunya jalur paling elegan untuk mendapatkan kebenaran adalah pengadilan. Pencarian kebenaran dan keadilan di luar hukum dianggap sebagai delegitimasi hukum. Namun pada sisi lain fenomena ini memberikan pelajaran yang berharga. Penggunaan ruang publik sebagai media diskursus membuka mata publik atas bobroknya sistem hukum yang selama ini kita bangun.

Perdebatan di ruang publik sepanjang dilakukan dengan menggunakan argumentasi rasional ikut mengajak masyarakat bersikap kritis. Dengan begitulah kesadaran berdemokrasi dibangun untuk memperbaiki hukum sekaligus mengontrol penguasa dari kesewenang-wenangan (Jurgen Habermas; 1981).

Langit Runtuh

Satu lagi tantangan yang tidak kalah berat adalah ketika kasus ini masuk ke pengadilan. Dikatakan berat sebab pengadilan di Indonesia juga masih jauh dari harapan sebagai lembaga yang memberikan keadilan. Bahkan pengadilan konvensional di Indonesia masih menjadi salah satu unit dari jejaring mafia peradilan. Oleh karena itu, hakim yang menangani perkara BSR-CMH haruslah hakim-hakim luar biasa yang antikorupsi dan berani melakukan terobosan hukum.

Setidaknya ada tiga hal yang harus diperhatikan oleh hakim yang menangani kasus BSR-CMH. Pertama, hakim harus menyelami akutnya permasalah korupsi di republik. Sehingga secara a priori hakim perlu berpegang teguh bahwa KPK lahir sebagai salah satu jawaban untuk membasmi korupsi yang akut dan segala pelemahan terhadap KPK dalam sekalian modusnya, termasuk kriminalisasi terhadap komisioner KPK adalah ancaman besar bagi agenda bangsa memberantas korupsi.

Kedua, hakim harus berani keluar dari kredo hukum bersifat formal dan berkisar dalam sistem yang tertutup. Bukti-bukti yang diajukan di pengadilan harus dibaca dengan penuh curiga.

Ketiga, memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Hukum merupakan orde di dalam masyarakat yang hadir untuk mencapai tujuan-tujuan kehidupan bermasyarakat. Hukum hadir bukan untuk hukum itu sendiri, melainkan untuk manusia/masyarakat (Satjipto Rahardjo; 2007). Sehingga suara masyarakat harus dijadikan pertimbangan moral dalam mengambil keputusan hukum.

Hakim harus menempelkan telinganya ke jantung masyarakat untuk mendengar detak sebenarnya dari nurani masyarakat. Dengan begitu, adagium ‘tegakan hukum meskipun langit runtuh’ (Fiat justitia et pereat mundus) yang buta dengan realitas di luar hukum menjadi tidak begitu relevan. Sebab ketika hukum tidak mampu memberikan keadilan sebagaimana diharapkan masyarakat, saat itulah langit runtuh bersama-sama dengan hukum.

Advertisements

1 thought on “Hukum dan Keruntuhan Langit”

  1. maaf sebelumnya..
    saya bukan orang hukum dan ga ngerti hukum, tapi.. mungkin harus ada yang dicek lagi..
    mengenai istilah “Fiat justitia et pereat mundus”, kalo menurut artikel di link ini (http://irawan-santoso.blogspot.com/2009/03/fiat-justitia-ruat-caelum.html) artinya adalah “keadilan harus berkuasa sekalipun semua penjahat di dunia musnah”
    sedangkan kalo yang artinya “tegakan hukum meskipun langit runtuh” istilahnya adalah “Fiat Justitia Ruat Caelum”

    terimakasih.. 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s