Artikel

Perppu Kucing Menyelamatkan Ikan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 (Perppu) yang dikeluarkan Presiden menjadi dasar penunjukkan pelaksana tugas (Plt) pimpinan KPK ibarat selimut yang menutupi persoalan sebenarnya. Bahkan perppu tersebut mendatangkan persoalan tersendiri.

Persoalan yang dihadapi oleh KPK saat ini secara kasat mata datang dari dua penjuru. Pertama dari Polri yang mengkriminalisasi 2 orang pimpinan KPK (Chandra Hamzah dan Bibit Samad Rianto) atas kewenangan KPK melakukan pencekalan. Kedua dari DPR yang akan memangkas kewenangan penuntutan KPK melalui RUU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan mengembalikan kewenangan penuntutan hanya oleh kejaksaan.

Padahal, kalau dilihat secara empiris dalam semangat pemberantasan korupsi, belum ada pelaksanaan kewenangan pencekalan dan penuntutan oleh KPK yang menorehkan catatan buruk. Artinya pelaksanaan kewenangan pencekalan dan penuntutan yang selama ini dijalankan KPK memberikan arti besar bagi upaya pemberantasan korupsi. Sehingga mengganggu dua hal itu sama dengan suatu kemunduran dan menunjukkan komitmen rendah pemberantasan korupsi.

Memang, serangan yang bertubi-tubi kepada KPK perlu disikapi oleh Presiden, terutama untuk mengurangi serangan dari lingkungan eksekutif pembantu Presiden seperti Polri, Kejaksaan dan Departemen Hukum dan HAM.

Perseteruan Polri Vs KPK yang dianalogikan dengan Buaya Vs Cicak perlu diredam oleh Presiden dengan merestrukturisasi Polri karena Polri berada di bawah kendali Presiden. Bukan dengan memasuki KPK. Demikian pula dengan Kejaksaan dan Departemen Hukum dan HAM yang mencoba mengganggu keberadaan kewenangan penuntutan KPK dalam sidang pembahasan RUU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Namun Presiden melakukan hal yang lain. Ibarat kaki yang gatal, kepala yang digaruk. Perppu yang mendasari penunjukkan Plt pimpinan KPK dikeluarkan tanpa orientasi untuk menyelesaikan sebab. Kriminalisasi terhadap 2 orang pimpinan KPK tetap bergulir dan RUU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sepertinya sudah tidak dapat dibendung.

Parasitic inovativeness

Perppu Plt pimpinan KPK merupakan inovasi yang merugikan (Parasitic inovativeness). Dikatakan merugikan karena beberapa alasan. Pertama, lahirnya Perppu ini yang akan disusul dengan penunjukkan 3 orang Plt pimpinan KPK memberi pembenaran untuk melanjutkan kriminalisasi terhadap 2 orang pimpinan KPK. Kriminalisasi serupa masih bisa terjadi pada siapa saja yang menjadi pimpinan KPK dan pegawai di KPK.

Kedua, Perppu ini mengalihkan perhatian atas persoalan sebenarnya yang sedang melanda KPK, yaitu pemangkasan kewenangan.

Ketiga, Perppu ini menunjukkan intervensi pemerintah terhadap lembaga negara independen di bidang penegakan hukum seperti KPK. Padahal sebelumnya Presiden menyatakan tidak akan ikut campur dalam proses penegakan hukum. Alasan bahwa pimpinan KPK yang tinggal dua orang membuat KPK tidak berjalan efektif bukanlah alasan yang kuat. Keputusan strategis KPK yang diambil secara kolegial tidak harus diambil oleh lebih dari 2 orang pimpinan KPK. Artinya, dengan 2 orang tersisa, tidak ada persoalan dengan kinerja KPK sepanjang kewenangan KPK yang didukung oleh pegawai KPK tidak terhambat.

Keempat, apabila nanti orang baru yang akan masuk menjadi Plt pimpinan KPK, maka Plt sementara yang bisa saja berasal dari unsur lembaga yang selama ini menjadi sumber korupsi akan mengetahui pola penanganan kasus di KPK. Hal ini merupakan cara untuk mengetahui isi ‘dapur’ KPK dan menemukan counter strategy untuk lepas dari jerat KPK.

Alasan-alasan tersebut menunjukkan bahwa perppu ini bukanlah obat yang mujarab. Tapi obat dengan efek samping yang tidak kalah berbahayanya.

Dalam analogi yang lain, Perppu ini ibarat kucing yang menyelamatkan ikan yang hanyut di sungai. Karena kasihan melihat ikan yang lemas hanyut disungai, padahal ikan sedang berenang, lalu kucing mengintai pada suatu jembatan. Ketika ikan hanyut melalui jembatan, kucing mengambilnya dan menangkatnya ke darat. Akhirnya, ikan yang tadi niatnya akan ditolong menjadi mati karena tidak bisa bernafas di darat.

Judicial Review

Secara formal memang Presiden dibenarkan oleh konstitusi untuk mengeluarkan Perppu dalam keadaan darurat. Perppu lahir atas dasar penilaian subjektif presiden tentang keadaan darurat yang nanti perlu diuji objektifitasnya dalam masa sidang pertama DPR. Melihat komposisi DPR kedepan yang didominasi oleh koalisi pendukung Presiden SBY, hampir dapat dipastikan bahwa Perppu ini tidak akan mengalami kendala bermetamorfosa menjadi undang-undang.

Perppu kali ini bukan saja urusan formal hukum, tetapi harus juga dilihat secara substansial. Substansi dari Perppu ini jelas merupakan bentuk intervensi Presiden (eksekutif) terhadap KPK yang merupakan lembaga negara Independen.

Intervensi Presiden dengan mencari alasan untuk dapat menunjuk langsung Plt pimpinan KPK tidak sejalan dengan prinsip check and balances. Sebelumnya, UU KPK mengatur bahwa pimpinan KPK dipilih oleh DPR berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh Presiden (Pasal 30 ayat 1 UU KPK). Jadi ada andil bersama untuk mengangkat pimpinan lembaga yang independen. Dengan Perppu ini, Presiden ‘merebut’ kewenangan memilih dan mengangkat itu.

Salah satu jalan yang dapat ditempuh untuk mengoreksi kebijakan pemerintah ini adalah dengan membawanya kepada Mahkamah Konstitusi (MK). MK memang tidak berwenang menguji Perppu, namun dapat menguji undang-undang. Perppu ini harus ditunggu dulu menjadi undang-undang, baru bisa dibawa ke MK.

Lalu perntanyaanya, pada bagian konstitusi mana Perppu/Undang-undang ini akan diuji?

Konstitusi memang tidak satupun secara eksplisit menyebutkan kata korupsi, apalagi semangat pemberantasan korupsi. Namun demikian, korupsi harus dianggap sebagai salah satu persoalan penting yang mengganggu jalannya pemeritahan, dan tercapainya tujuan-tujuan bernegara. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai bagian dari konstitusi menggariskan tujuan dibentuknya Republik dan pemerintahan, bahwa Pemerintah Negara Indonesia dibentuk untuk melindungi seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Pemajuan kesejahteraan umum dan perlindungan seluruh tumpah darah Indonesia itu tidak akan bisa tercapai apabila pemerintah masih digerogoti oleh perilaku korupsi. Sejalan dengan itu, maka setiap upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh instrumen dan institusi pemberantasan korupsi dengan sekalian kewenangannya harus diperkuat. Saat ini, KPK mengemban harapan besar sebagai salah satu instansi terpenting dalam pemberantasan korupsi. Sehingga KPK harus diperkuat untuk memenuhi tujuan konstitusi. Sebaiknya, pelemahan KPK merupakan tindakan yang bertentangan dengan tujuan konstitusi sehingga patut dianggap inkonstitusional.

MK patut digiring untuk melihat persoalan ini secara kontekstual. Bahwa tahun ini adalah tahun yang sulit bagi gerakan pemberantasan korupsi. Menganalogikannya seperti apa yang dicemaskan oleh Soekarno pada tahun 1964 tentang kondisi negara yang dalam ancaman. Tahun ini, 2009, adalah “tahun vivere pericoloso” (TAVIP) bagi gerakan pemberantasan korupsi.

Pengujian undang-undang yang tidak saja didasarkan pada aturan normatif, tetapi juga realitas empiris menjadi tantangan kedepan untuk membuktikan bahwa UUD 1945 adalah konstitusi yang hidup (living constitution). Termasuk konstitusi yang hidup untuk memberantas korupsi di Republik.^^

Advertisements

1 thought on “Perppu Kucing Menyelamatkan Ikan”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s