Resensi

Peluncuran Buku Green Constitution

save-our-climateKetika isu lingkungan hidup menjadi perhatian penting bagi kelangsungan hidup manusia, istilah Green (hijau) dijadikan simbol atas keprihatinan tersebut. Istilah green economy, green paper, green politic, green party, green market, green festival dan green building adalah beberapa istilah yang sudah mulai terdengar. Kali ini istilah Green Constitution yang muncul. Prof Jimly Asshiddiqie mencoba menggemakan istilah tersebut yang sebelumnya hanya didengar dari bisikan.

Dalam peluncuran buku Green Constitution: Nuansa Hijau Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diadakan pada tanggal 2 Mei 2009, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia itu menyampaikan gagasan-gagasan yang terdapat di dalam buku yang ditulisnya. Pendekatan yang digunakan dalam buku itu adalah pendekatan policy makin (pembuatan kebijakan) yang memuncak kepada konstitusionalisasi lingkungan hidup.

Sejak manusia mulai disadarkan akan pentingnya menjaga lingkungan hidup pada dekade 1970-an, upaya untuk melegalisasi lingkungan hidup di dalam hukum negara sudah muncul. Negara-negara di berbagai belahan dunia melakukan legalisasi lingkungan hidup ke dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan lainnya. Indonesia baru pada tahun 1997 mengeluarkan UU tentang Lingkungan Hidup (UU No. 23 Tahun 1997). Permasalahan lingkungan hidup terus berlangsung meskipun sudah banyak negara yang membuat Undang-undang tentang Lingkungan Hidup. Legalisasi lingkungan hidup dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah dianggap belum cukup untuk menguatkan komitmen negara dalam mengatasi persoalan lingkungan hidup. Kegagalan ini juga terjadi karena masa jabatan pemerintah yang sangat singkat dan mudahnya dilakukan perubahan terhadap Undang-undang dan kebijakan pemerintah lainnya. Sedangkan persoalan lingkungan hidup adalah persoalan yang dampaknya terjadi dalam waktu yang panjang sehingga harus ditanggulangi dengan instrumen yang berlaku lama pula. Prof Jimly mencontohkan Pemerintahan Presiden Bush di Amerika yang menolak menandatangani Protokol Kyoto, sedangkan penggantinya Barack Obama dari Partai Demokrat mulai terbuka terhadap kesepakatan-kesepakatan internasional tentang lingkungan hidup.

Karena legalisasi lingkungan hidup dianggap tidak cukup, maka perlu ditingkatkan penormaan lingkungan hidup pada level konstitusi suatu negara. Konstitusionalisasi lingkungan hidup dalam konstitusi suatu negara dianggap penting bukan saja karena konstitusi tidak mudah dirubah, tapi juga karena konstitusi merupakan supreme law of the land yang menjadi tujuan, pedoman dan alat ukur kehidupan berbangsa dan bernegara. Beberapa negara sudah melakukan konstitusionalisasi lingkungan hidup, misalkan Portugal (1976), Spanyol (1978), Polandia (1997), Prancis (2006) dan Ekuador (2008). Prancis bahkan merubah preambule konstitusinya dengan memasukkan Environment Charter of 2004. Sedangkan Ekuador menegaskan di dalam konstitusinya bahwa lingkungan hidup memiliki fundamental rights sendiri yang harus disejajarkan dengan hak asasi manusia.

Konstitusionalisasi lingkungan hidup dalam konstitusi Indonesia sendiri sudah dilakukan dalam amandemen UUD 1945, namun tidak banyak pihak yang memperhatikan hal ini secara serius. Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 merupakan bukti bahwa kontitusi Indonesia adalah Konstitusi Hijau (Green Constitution).

Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 berbunyi: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Sedangkan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 berbunyi: “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi-berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Prof Jimly juga mengaitkan gagasan Green Constitution dengan kedaulatan lingkungan yang erat hubungannya dengan Ekokrasi. Gagasan kedaulatan lingkungan ini menjadi pelengkap khazanah teori kedaulatan sudah ada selama ini. Dalam sejarah, umat manusia manusia sudah mengela gagasan Kedaulatan Tuhan yang dikaitkan dengan Teokrasi, gagasan Kedaulatan Rakyat yang dikaitkan dengan Demokrasi, gagasan Kedaulatan Hukum yang dikaitkan dengan Nomokrasi.

Selain gagasan kedaulatan lingkungan, Prof Jimly juga menyampaikan gagasan tentang perlunya Indonesia membentuk Komisi Nasional Perlindungan Lingkungan Hidup yang diharapkan memiliki kewenangan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap kejahatan lingungan. Kewenangannya seperti yang dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Kosupsi. Tetapi beliau menyampaikan tidak perlu dibuat pengadilan khusus untuk kasus lingkungan. Kejahatan lingkungan ditangani oleh Komisi Nasional Perlindungan Lingkungan Hidup untuk dibawa ke pengadilan umum.

Beberapa Tanggapan

Peluncuran buku tersebut juga menghadirkan beberapa pakar lingkungan yang diundang untuk memberikan respons terhadap buku tersebut. Emil Salim menyampaikan bahwa gagasan Green Constitution sebagai gagasan penting yang disumbangkan oleh Jimly Asshiddiqie bagi dunia internasional. Selama menggeluti isu lingkungan hidup dan berbagai pertemuan internasional tentang lingkungan hidup belum pernah mendengar gagasan tentang Green Constitution, ungkap mantan Menteri Lingkungan Hidup yang sekarang menjadi anggota Wantimpres tersebut. Sony Keraf, politisi PDIP yang juga pernah menjadi Menteri Lingkungan Hidup menyambut baik gagasan yang dikemukakan oleh Prof Jimly, terutama berkaitan dengan pembentukan Komisi Nasional Perlindungan Lingkungan Hidup.

Sedangkan Mas Achmad Santosa menyampaikan beberapa masalah yang dihadapi dalam tataran kebijakan terkait lingkungan hidup selama ini di Indonesia, misalkan persoalan program pembangunan yang tidak komprehensif, kegagalan mengusung RUU Pengelolaan Sumberdaya Alam sebagai Undang-undang payung pengelolaan lingkungan hidup dan sumberdaya alam, Dewan Nasional Pembangunan Berkelanjutan yang kurang memberikan hasil maksimal serta TAP MPR No. IX Tahun 2001 yang mengamanatkan dilakukannya kaji ulang terhadap peraturan yang berkaitan dengan agraria dan sumberdaya alam yang tidak pernah dilakukan secara holistik. Mas Achmad Santosa menyampaikan bahwa salah satu kunci penting dalam penyelamatan lingkungan adalah political will pemerintah sehingga pemahaman terhadap lingkungan hidup menjadi salah satu agenda penting yang juga harus dipahami oleh politisi di Indonesia. Menanggapi gagasan Green Constitution di Indonesia, Mas Achmad Santosa menyatakan bahwa “UUD 1945 sudah hijau, tapi hijau muda, belum hijau gelap!”

Salah serang peserta dalam peluncuran buku tersebut memberikan komentar bahwa negara-negara yang memiliki green constitution di Eropa adalah negara-negara yang pengelolaan lingkungan hidupnya buruk. Hal ini merupakan suatu ironi. Selain itu, perlindungan lingkungan hidup sebenarnya sudah dilakukan oleh masyarakat adat di Indonesia sehingga peranan masyarakat adat tidak bisa diabaikan begitu saja. Menanggapi komentar tersebut Prof Jimly menyampaikan bahwa memang pada beberapa negara Eropa seperti Portugal dan Prancis tergolong kurang baik dalam pengelolaan lingkungan hidup, oleh karena itulah gagasan Green Constitution juga muncul di sana, yaitu untuk memperbaiki pengelolaan lingkungan hidup. Dan tentang peranan masyarakat adat Prof Jimly menyampaikan bahwa peranan masyarakat tidak kalah penting dalam pengelolaan lingkungan hidup namun membutuhkan waktu tersendiri untuk mendiskusikannya.

Advertisements

3 thoughts on “Peluncuran Buku Green Constitution”

  1. seberapa banyak pun orang2 pintar di indonesia,, indonesia tetap gini gini aja..
    yG paling lucu nya lagi, semakin banyak pakar hukum,, tpi makin banyak yG melanggar hukum..semakin banyak orang pintar, kepintarannya digunakan U/ korupsi…wau wauauuu…. dunia ini memang kejam.. pemimpinnya aja Gk becus,, gimana mau maju..pak pemimpin tuh’ korupsi semakin marak, kasian rakyat pa….!!!!!

  2. Salam…
    Mas, mohon sharingnya dong tentang perbedaaan Hak Asasi Manusi dan Hak Asasi Warga Negara..
    thanks.. ^_^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s