Artikel

Fragmentasi Hukum

Tulisan ini merupakan catatan lepas yang dibuat pada awal tahun 2007.  Tanpa diedit lagi, tulisan ini ditampilkan di dalam blog.

“Sudah menjadi rahasia umum bahwa tokoh-tokoh besar meninggalkan beban bagi generasi sesudahnya. Pencapaian mereka yang luar biasa di bidang politik, seni atau pemikiran, membuat generasi sesudah mereka, yang beroleh manfaat dari prestasi mereka, merasa tak berdaya karena tidak ada lagi persoalan yang benar-benar penting untuk diselesaikan”

Dua penggal kalimat di atas adalah pembuka dalam buku Law and Modern Society: Toward a Critism of Social Theory yang ditulis seorang ahli hukum Amerika pada tahun 1970-an, Roberto Mangabeira Unger, guru besar ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Harvard (buku itu telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Dariyanto dan Derta Sri Widowatie dengan judul: Teori Hukum Kritis: Posisi Hukum dalam Masyarakat Modern). Lebih lanjut Unger yang disebut-sebut sebagai peletak dasar teori hukum kritis mengatakan: “Akibatnya, generasi penerus seakan menghadapi dilema: menjadi sekedar pelestari karya-karya agung yang diwariskan tokoh-tokoh besar, ataukah – berbekal hasrat akan kemandirian, tetapi kalah dalam kecemerlangan – mengerucutkan ambisi secara drastis dan dengan keahlian teknis bertekad untuk menguasai satu bidang yang sempit.”

Ada benarnya tesis Unger itu bila melihat pengembangan ilmu pengetahun modern. Di bidang produksi barang dalam suatu pabrik industri misalnya, pengembangan ilmu dilakukan dengan spesialisasi bidang-bidang kerjaan. Seorang harus menguasai bidang pemasaran saja agar bisa survive meskipun mengabaikan bidang lain yang berdekatan dengan kerjaannya, seperti pengolahan barang mentah, pembuatan barang, maupun pengemasan. Semakin mahir seseorang dalam satu bidangnya, yang dibarengi kemahiran orang lain di bidang berbeda, maka produktivitas diyakini semakin tinggi, semakin efisien, bahkan efektif, dalam rangkaian yang bersifat teknis. Spesialisasi dalam rangkaian yang bersifat mekanis adalah tema utama bagi berlangsungnya industri modern. Pola demikian diintodusir dalam pengembangan birokrasi negara, termasuk dalam pengembangan bidang-bidang ilmu sosial.

Dalam ilmu hukum, pola demikian tampil dalam pandangan yang melihat hukum bersifat preskriptif atau ‘seharusnya’ (das sollen). Untuk menerapkan pola itu diperlukan kemampuan teknis yang objektif. Kemampuan teknis di bidang hukum (baca: peraturan) adalah hal yang paling banyak dikembangkan, terutama dengan mengamati kurikulum di fakultas-fakultas hukum. Matakuliah yang berbau lex cetra atau legal certainty (berpusat pada peraturan tertulis) selalu lebih banyak dan dominan dalam perkuliahan. Sehingga matakuliah socio-legal (antropologi hukum, sosiologi hukum, hukum adat, dll) yang bersentuhan langsung pada kajian hukum dan masyarakat acap terpinggirkan. Pola preskriptif yang legal certainty dan diterapkan secara mekanis pada perkembangannya memisahkan hukum dengan masyarakat tempatnya bersumber.

Contoh tentang pola lain pengembangan hukum modern di Indonesia dapat diamati dalam reformasi hukum di masa transisi ini. Ketika kita mendeklarasikan secara tegas dengan menambah ayat (3) dalam pasal 1 UUD 1945. Mengatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum,” tetapi negara hukum bagaimana yang akan dibentuk, belum jelas terjawab. Belum ada konsep “asli” yang dikonstruksi, yang berasal dari rahim sosial Indonesia. Sehingga kemudian kita berani dengan lantang menyebutkan pola kita kepada negara lain dan kepada bangsa sendiri dengan ucapan: This is Indonesian way atau mazhab hukum Indonesia. Malah kita menjiplak sebanyak-banyaknya doktrin rule of law yang berakar pada transformasi masyarakat Eropa Barat. Yang sejauh dipelajari bercermin pada revolusi Perancis (1789) yang terkenal dengan semboyan liberte, eqalite dan fraternite sebagai semangat zaman (zeitgeist) mereka masa itu. Mentaklidkan rule of law Eropa Barat (termasuk juga versi Amerika dan Inggris yang anglo-saxon) adalah pola transplantasi hukum di abad 21. Pola serupa pernah kita alami dengan transplantasi hukum Belanda yang masih berbekas dalam KUHPidana dan KUHPerdata kita hari ini: suatu kolonisasi doktrin hukum.

Sebagaimana yang diingatkan Unger, pola perskriptif yang sedang kita alami digunakan dengan asumsi bahwa premis mayor (konsep umum) atau pencapaian para tokoh besar dinilai sudah tak terbantahkan lagi, tak diragukan, universal dan abadi. Pencapaian teoritik dari para pendahulu itu mendesak generasi berikut bereksibisi pada wilayah sub-cabang ilmu-ilmu yang terfragmentasi.

Fragmentasi hukum yang meletakkan setiap cabang ilmu hukum sebagai unit mandiri dan terpisah dengan cabang ilmu hukum lainnya punya pengaruh besar dalam pendidikan hukum di perguruan tinggi. Misalkan pemisahan hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara dan seterusnya sebagai entitas mandiri yang dikaji sedalam-dalamnya seolah menghilangkan keterkaitannya satu sama lain. Apalagi dalam muatan pendidikan strata satu (S1) hukum yang berorientasi normatif. Orientasi pendidikan S1 yang demikian disebut oleh Satjipto Rahardjo sebagai mempelajari hukum yang “sehat,” yaitu hukum sebagai hal yang seharusnya (das sollen). Rumusan pertanyaan yang digunakan dalam menjelaskan hal demikian terutama dilakukan dengan pertanyaan: “apa” dan “bagaimana”, jarang menyentuh pertanyaan “mengapa” sebagai kalimat tanya yang menguak latarbelakang, isi, dan maksud satu rumusan hukum.

Namun, pada kenyataannya, fragmentasi hukum tidak pernah selesai. beberapa contoh dalam undang-undang, misalnya UU Pemilu yang semula dianggap sebagai kajian hukum tata negara; atau UU Perseroan terbatas yang dianggap kajian hukum perdata; UU KPK sebagai kajian hukum pidana; atau UU Sumberdaya Air sebagai kajian hukum agraria, tidaklah UU yang hanya dikaji dalam satu cabang ilmu hukum saja, karena beberapa contoh yang disebutkan di atas eksplisit di dalamnya (setiap UU) termuat aturan yang bersifat pidana (misalkan soal larangan dan sanksi pidana), tata negara (misalkan soal kewenangan negara atau lembaga negara); hukum administrasi negara (misalkan soal izin), atau akomodasi konsep-konsep antropologi hukum dan sosiologi hukum yang berkaitan dengan partisipasi dan kontrol masyarakat.

Fragmentasi hukum masih terus berlanjut, tak tahu kapan ia akan berakhir. Seperti tesis Unger, proses fragmentasi itu berlangsung dalam tekanan pengkajian internal cabang ilmu hukum, tidak pada interaksi antar cabang ilmu hukum. Dalam pola yang demikian, yang tidak holistik, maka kita masih jauh dari upaya “rekonstruksi hukum Indonesia” yang utuh. Meskipun kita secara tertulis dalam UUD 1945 mengatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, tanpa konsolidasi (defragmentasi) cabang-cabang ilmu hukum yang dikaitkan dengan realitas negara, warganegara dan institusi kemasyarakatan dimasa transisi, maka sesungguhnya belum ada konsensus baik bersifat politis, akademis maupun ideologis tentang hukum Indonesia. Sehingga dorongan beberapa kelompok mendorong amandemen kelima UUD 1945 dapat dimaklumi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s