Artikel

Menahan Laju Fragmentasi Politik

Ditulis tanggal 24 Februari 2009.

fragmentationCara yang kita lakukan untuk mengganti model sentralisme Orde Baru satu dekade terakhir adalah dengan mengembangkan pola fragmentasi. Fragmentasi adalah pencabaran dari suatu kekuasaan terpusat menjadi beberapa unit yang masing-masing memiliki kendali.

Dalam ranah politik, fragmentasi itu muncul dalam beberapa lapangan. Pertama, kelembagaan (institution). MPR yang sebelumnya supreme diturunkan derajatnya dan dibagi atas dua unit lembaga, DPR dan DPD. Pengawasan internal lembaga negara ditarik keluar dengan membentuk lembaga baru, maka lahirlah Komisi Yudisial, Komisi Penyiaran, Komisi Kepolisian dan Komisi Kejaksaan. Selain pencabaran kelembagaan juga dibentuk lembaga-lembaga baru yang kewenangannya melebihi lembaga konvensional, di sinilah posisi Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemberantasan Korupsi serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Kedua, rekruitmen politik (political recruitment). Fragmentasi diwujudkan dengan membuka saluran politik berbasis perseorangan di luar jalur partai politik (parpol). Rekruitmen DPD merupakan pijakan awal pola ini yang diadopsi melalui amandemen UUD 1945 (1999-2002) kemudian dilanjutkan dengan calon perseorangan dalam pilkada melalui putusan MK tahun 2007.

Ketiga, tata pemerintahan (governance). Fragmentasi pada level ini dilakukan dengan pemekaran daerah kabupaten/kota maupun provinsi. Level ini bisa dibilang masif karena meningkatkan jumlah daerah otonom di Indonesia menjadi dua kali lipat. Dalam satu dekade (1998-2008), daerah yang sebelumnya berjumlah 230 kabupaten/kota meningkat jumlahnya menjadi 477 kabupaten/kota. Berarti ada 247 kabupaten/kota baru. Tuntutan pemekaran masih terus berlangsung. Pengalaman buruk di Sumatera Utara yang menewaskan Ketua DPRD terkait tuntutan pemekaran merupakan momentum tepat untuk melakukan evaluasi atas model fragmentasi pada lapangan ini.

Tesis Dasar

Tesis dari tiga lapangan fragmentasi itu beranjak dari satu asumsi yang sama, yaitu demokratisasi yang diwujudkan dengan partisipasi banyak pihak (lembaga dan individu). Pada level rekruitmen politik, cara fragmentasi yang oleh sebagian pihak disebut cara liberal-individual merupakan tesis dasar dalam pengembangan demokrasi di Eropa pada abad 18. Sebagaimana dirintis oleh John Locke, Thomas Hobbes dan JJ Rouseau, kebebasan individu (liberal-individual) merupakan syarat utama terwujudnya demokrasi dan konstitusi. Hanya dengan masyarakat liberal kompetisi berlangsung dinamis dan masyarakat bebas untuk berkontrak menciptakan konsensus yang mewadahinya: konstitusi.

Pada level institusi, fragmentasi yang tampil dalam wujud pemisahan kekuasaan bertujuan untuk menciptakan check and balances antar-lembaga sehingga tetap berada dalam garis edar konstitusi. Sedangkan pemekaran tata pemerintahan dianggap sebagai jalan terbaik untuk mendekatkan negara dengan rakyat. Namun agaknya asumsi-asumsi itu harus dibaca lebih kritis melalui serangkain evaluasi.

Orbit Konstitusi

Pada bangsa yang mengklaim diri sebagai bangsa demokratis, konstitusi merupakan orbit dimana kehidupan sosial, politik dan ekonomi berlangsung. Kehadiran MK, dengan seperangkat kewenangannya, adalah untuk menjaga agar pergerakan komponen-komponen di dalam negara tidak melenceng dari garis orbit konstitusi. Dalam kapasitas itu, putusan MK dilihat sebagai ruang dimana tarik menarik kepentingan politik terartikulasi. Terutama antara individu dengan kelembagaan (baca: parpol dan pemerintah).

Dalam beberapa putusan MK dua tahun terakhir yang terkait dengan desain politik kita melihat tarik menarik soal melanjutkan fragmentasi atau menahannya. Beberapa contoh yang dapat disebutkan sebagai berikut: Meskipun MK mengkonstitusionalkan fragmentasi rekruitmen politik bagi calon kepala daerah (Putusan No. 05/PUU-V/2007), namun ia menahan fragmentasi itu bagi calon presiden (Putusan No. 56/PUU-VI/2008). Meskipun MK mengikis kuasa parpol untuk menentukan caleg yang akan duduk di legislatif melalui permainan nomor urut (Putusan No. 22/PUU-VI/2008), tetapi MK mengkonstitusionalkan pilihan DPR tentang syarat pencalonan presiden (20% kursi atau 25% suara) yang memperkuat kuasa parpol besar dalam menentukan capres (Putusan No. 51-52-59/PUU-VI/2008).

Dalam dua putusan terakhir di masa kepemimpinan Mahfud MD, fragmentasi politik tertahan. Sebelumnya di masa kepemimpinan Jimly Asshiddiqie, fragmentasi bersifat konstitusional bagi pencalonan kepala daerah. Namun tentu ini bukan soal kepemimpinan institusi MK, karena putusan MK tidak dibuat oleh ketuanya, melainkan oleh akumulasi pendapat para hakim konstitusi. Namun, harus jujur diakui bahwa masuknya enam hakim konstitusi baru memberi warna terhadap cara-cara memandang konstitusi dibandingkan dengan hakim konstitusi sebelumnya.

Secara umum ada dua cara pandang hakim melihat konstitusi. Cara pertama melihat konstitusi sebagai kehendak pembuatnya (original intent), yaitu konstitusi sebagai UUD. Cara kedua melihat konstitusi sebagai respons atas tuntutan dan praktik kekinian yang bergerak cepat. Cara pikir kedua ini menguatkan semangat untuk menjadikan konstitusi sebagai konstitusi yang hidup (the living constitution).

Terjadinya tarik menarik dua kutub ini menunjukkan bahwa desain teks konstitusi ketinggalan dengan aspirasi yang berkembang. Kesenjangan itu mendorong kita untuk melakukan perbaikan atas konstitusi. Termasuk memikirkan ulang pola fragmentasi politik yang demokratis, tetapi tidak terjebak dalam kubangan liberalisme individual.

Sumber gambar: http://images.digitalmedianet.com

Advertisements

1 thought on “Menahan Laju Fragmentasi Politik”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s