Artikel

Mandat Dalam Pemilu

Ditulis tanggal 27 Februari 2009

bendera-indonesia

Sejak tanggal 5 Januari 2009 Kompas menampilkan rubrik Mandat Rakyat 2009. Selain berisi informasi penyelenggaraan pemilu, rubrik tersebut berisi liputan atas aspirasi masyarakat yang jarang diperhatikan oleh para politisi yang akan bertarung dalam pemilu. Hadirnya rubrik ini merupakan bukti nyata bahwa pers merupakan salah satu pilar demokrasi yang tidak saja dituntut menyuarakan fakta politik secara benar, tetapi juga mengangkat aspirasi masyarakat marjinal yang acap tersembunyi dari hiruk pikuk pemilu.

Kata mandat (dari bahasa Belanda, Mandaat = tugas, perintah, instruksi) laku sekali digunakan sejak masa Presiden Soekarno yang menggunakan titel “Presiden Mandataris MPR,” yang biasanya dilanjutkan dengan “Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia” dan “Pemimpin Besar Revolusi”. Pada masa Presiden Soeharto kata “Presiden Mandataris MPR” masih sering muncul. Namun penggunaan kata mandat sudah mulai kurang digunakan ketika sistem ketatanegaraan kita tidak lagi menempatkan Presiden sebagai mandataris MPR. Hal ini karena Presiden sekarang dipilih langsung oleh rakyat dan MPR sudah tidak lagi menjadi lembaga negara tertinggi yang merupakan personifikasi kedaulatan rakyat.

Ada reposisi. Kata mandat tidak lagi menggambarkan hubungan antar-lembaga (MPR dengan Presiden), tetapi menggambarkan hubungan partisipasi rakyat di dalam pemilu. Rakyat memberikan mandat kepada pemerintah (eksekutif dan legislatif) melalui suatu pemilu yang demokratis.

Mandat yang mana?

Membicarakan mandat pasti selalu membicarakan hubungan antara rakyat/warga negara (konstituen) disatu sisi dengan calon legislatif dan calon eksekutif (calon atau wakil) di sisi lain. Terminologi mandat itu sendiri tidak menganut satu konsep tunggal yang selalu bisa dipakai untuk mewakili semua proses transfer kekuasaan dari rakyat kepada pemerintah. Teori mandat menjelaskan bahwa setidaknya ada tiga model mandat. Pertama, Mandat Imperatif. Dalam model ini calon atau wakil terikat pada perintah dari konstituen. Orang yang diberi mandat tidak boleh lari dari apa yang sudah dimandatkan.

Kedua, Mandat Bebas. Calon atau wakil bisa bertindak bebas setelah konstituen memberikan suara kepadanya. Tidak ada kewajiban orang yang diberi mandat untuk mengikuti instruksi dari konstituen, sehingga tidak ada pertanggungjawaban individual kepada konstituen.

Ketiga, Mandat  Representatif. Dalam model ini hubungan antara konstituen setelah memberikan mandat tidak lagi kepada individu orang yang menerima mandat, melainkan kepada institusi dimana orang yang diberi mandat bertugas. Dalam pemilu legislatif yaitu kepada institusi parlemen. Pertanggungjawaban tidak lagi berada pada individu, tetapi sudah digantikan oleh parlemen.

Desain politik dan ketatanegaraan kita tidak mengatur bagaimana hubungan antara konstituen dengan orang yang diberi mandat setelah pemilu berlangsung. Ketiadaan prosedur yang mengikat membuat para wakil rakyat bertindak berdasarkan aspirasi individunya, paling jauh hanya mengartikulasikan aspirasi partai mereka. Rakyat kehilangan kontrol atas wakilnya sebab satu-satunya kontrol sah yang ada hanyalah pemilu yang diselenggarakan sekali lima tahun. Kalaupun ada komunikasi politik penjaringan aspirasi sebagai kontrol dari konstituen, itu lebih bersifat sukarela daripada kewajiban yuridis.

Harus diakui bahwa ketiadaan kontrol inilah yang membuat demokrasi tergembosi oleh para wakil rakyat yang dipilih. Sifat hipokratik politisi terbiarkan karena ketiadaan desain kontrol politik setelah pemilu. Kalaupun ada kritikan dari konstituen, misalkan dalam wujud protes atau demonstrasi, kadang itu tidak berarti banyak.

Dari, Oleh dan Untuk

Sejak Abramah Lincoln mempopulerkan ungkapan bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (government of the people, by the people, and for the people), jargon tersebut kemudian menjadi nilai-nilai universal sebagai indikator demokrasi dimana saja di permukaan bumi.  Demokrasi dari rakyat pada intinya menjadikan rakyat sebagai sumber kedaulatan yang disalurkan melalui prosedur pemilu. Demokrasi oleh rakyat mensyaratkan bahwa setiap proses politik, misalkan pengambilan kebijakan pemerintah, harus mengikut sertakan rakyat. Dan demokrasi untuk rakyat menjadi tolak ukur dimana tujuan demokrasi itu dievaluasikan.

Pemilu diposisikan sebagai penjabaran nilai demokrasi dari rakyat. Partisipasi dalam arti yang luas merupakan penjabaran dari demokrasi oleh rakyat dimana setiap individu, kelompok dan pemerintah merupakan subjek yang sama-sama menentukan dalam pengambilan kebijakan. Sejalan dengan pandangan Jurgen Habermas, demokrasi oleh rakyat yang menjadikan setiap individu dan kelompok di dalam masyarakat sebagai subjek dalam pengambilan kebijakan pemerintah merupakan syarat awal menuju demokrasi yang deliberatif. Sedangkan demokrasi untuk rakyat menjadi tolak ukur dimana proses demokrasi harus tetap berjalan pada relnya untuk mencapai cita-cita yang digariskan di dalam kontitusi.

Demokrasi kita baru sampai pada pembangunan prosedur demokrasi dari rakyat yang diwujudkan dalam kegiatan pemilu. Belum membangun prosedur bagi hubungan partisipatif rakyat dan pertanggungjawaban wakil rakyat setelah pemilu. Rakyat belum memiliki mekanisme kontrol terhadap wakilnya di parlemen sebagaimana kontrol parpol terhadap kadernya dengan mekanisme recall dan pergantian antar waktu.

Dari logika di atas, agaknya, kritik yang menyatakan bahwa demokrasi kita hanya demokrasi bersifat prosedural, bukan demokrasi dalam arti substansial, masih mengandung kekeliruan. Demokrasi kita sebenarnya belum bersifat prosedural dalam arti yang luas untuk menjalankan demokrasi dari, oleh dan untuk rakyat.

Tanpa prosedur demokrasi setelah pemilu (oleh dan untuk rakyat), demokrasi rentan sekali untuk jatuh menjadi apa yang diingatkan oleh Noreena Hertz: Suatu pengambilalihan kedaulatan rakyat secara diam-diam (silent take over). Tanpa kontrol rakyat yang holistik, hasil pemilu 2009 akan masih sama dengan pemilu-pemilu sebelumnya.


Advertisements

1 thought on “Mandat Dalam Pemilu”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s