Resensi

Pemikiran Hukum di Indonesia

teorisasi-hukumResensi:

Khudzaifah Dimyati, Teorisasi Hukum: Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945 – 1990. Penerbit Muhammadiyah University Press, Surakarta: Jumlah halaman 257.

Buku yang ditulis oleh Khudzaifah Dimyati ini diadopsi dari disertasinya di Universitas Diponegoro. Sebagai sebuah disertasi, tentu karya ini dituliskan dengan metodologi tertentu yang tingkat ilmiahnya tinggi dan dengan pertanggungjawaban yang tidak sepele.

Dalam buku ini, Kudzaifah Dimyati membagi periodesasi pemikiran hukum di Indonesia dalam tiga periode. Periode pertama antara tahun 1945 sampai 1960-an yang diwakili oleh Soepomo dan Soekanto. Periode ini ditandai semangat untuk mengganti hukum kolonial dengan mengangkat hukum adat sebagai sumber utama penggantinya. Simbolisasi hukum adat ini merupakan kelanjutan dari semangat kaum muda yang didengungkan dalam “Kongres Pemuda 1928.” Salah satu dari lima dasar persatuan Indonesia yang dibahas dalam Kongres Pemuda 1928 adalah Hukum Adat (hal 21). Politik pluralisme hukum kolonial memberikan legalitas kepada para pejuang kemerdekaan untuk mengkonsolidasikan diri melalui hukum adat sebagai lambang pengintegrasi. Namun proklamasi 1945 membawa implikasi pada cara memandang hukum adat. Simbolisasi hukum adat sebagai pengintegrasi diambil alih oleh Undang-undang Dasar 1945 (hal 49). Sehingga hukum adat kemudian dipandang sebagai sesuatu yang kompleks bagi bekerjanya sistem hukum nasional republik baru. Meski demikian, pemikiran hukum adat tidak langsung padam. Soepomo merupakan salah seorang penganjur yang berupaya menggali hukum adat untuk dijadikan penopang sistem (hukum) negara. Hukum adat merupakan dasar pembangunan hukum Indonesia. Sedangkan Soekanto mendorong tetap dilakukannya penelitian tentang hukum adat agar hukum adat tidak dipandang remeh, tetapi agar dapat mendapat penghargaan selayaknya baik oleh bangsa sendiri maupun oleh bangsa lain. Oleh karena itu penelitian tentang hukum adat perlu diarahkan untuk memperoleh data tentang hukum yang benar-benar fungsional di dalam masyarakat.

Periode kedua pada dekade 1960-an sampai 1970-an yang diwakili oleh Djokosoetono, Hazairin, Djojodigoeno, dan Soediman Kartodiprodjo. Periode ini mencerminkan pemikiran formalistis yang mengutamakan peneguhan pada asas-asas yang ketat pada format-format postulat hukum. Djokosoetono yang menaruh perhatian pada pembentukkan konstitusi mengusulkan dibentuknya biro konstitusi yang mengakomodasi keinginan-keinginan partai politik dan rakyat. Sedangkan Hazairin, Djojodigoeno dan Soediman Kartohadiprodjo memiliki pandangan tentang perlunya diadakan kesatuan hukum yang berlandaskan hukum adat yang sesuai dengan perkembangan kesadaran rakyat Indonesia atau hukum yang berkepribadian Indonesia. Pandangan pemikir hukum pada periode ini mengajak melihat kembali prinsip-prinsip dasar hukum bagi pembangunan hukum Indonesia.

Sedangkan periode ketiga antara 1970-an sampai 1990-an diwakili oleh Satjipto Rahardjo, Mochtar Kusumaatmadja, Soenaryati Hartono dan Mohammad Koesnoe. Pemikiran hukum pada periode ini dikategorikan sebagai pemikiran hukum transformatif yang mengarah kepada hukum modern. Satjipto Rahardjo menyatakan perlunya perubahan secara radikal dalam pemikiran hukum Indonesia menuju Negara Berdasarkan Hukum yang berbasis sosial Indonesia. Dalam aras penegakan hukum dianjurkan tipe penegakan hukum progresif dimana terdapat penegak hukum yang profesional, memiliki visi kepentingan dan kebutuhan bangsa. Selain itu terdapat pula kalangan akademisi, intelektual, ilmuwan serta teoritisi yang memperhatikan kebutuhan penderitaan bangsa dan berani membebaskan diri dari doktrin status quo yang selama ini dijalankan. Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa hukum harus peka terhadap perkembangan masyarakat dan hukum dapat dijadikan sebagai alat pembaruan masyarakat. Pandangan ini merupakan adopsi pemikiran pragmatis legal realism atau functionalism yang diajarkan Resoe Pound di Amerika. Bedanya, hukum yang dijadikan sebagai alat rekayasa sosial itu pada masa Orde Baru diinstrumentalisasi lewat peraturan perundang-undangan. Sedangkan Sunaryati Hartono menekankan bahwa hukum yang dibangun harus berorientasi pada masa depan dan perlu campur tangan manusia secara aktif dalam proses pembentukkanya. Disinilah letak transformatifnya pemikiran Mochtar Kusumaatmadja dan Soenaryati Hartono, yaitu hukum dalam bentuk perundang-undangan yang direkayasa oleh pembuatnya didayagunakan untuk berorientasi pada perubahan sosial pada masa depan. Pemikir terakhir, Mohammad Koesnoe menekankan pendasaran atas rechtsidee atau nilai-nilai dasar dari tata hukum Indonesia menurut UUD 1945. Nilai-nilai dasar itu antara lain: (a) hukum harus berwatak melindungi, daripada memerintah; (b) mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat; (c) hukum itu dari rakyat dan mengandung sifat kerakyatan; (d) hukum adalah penyataan kesusilaan dan moralitas yang tinggi, baik dalam peraturan maupun dalam pelaksanaannya sebagaimana diajarkan dalam agama dan adat rakyat kita.

Para pemikir yang dibahas di dalam buku ini terdiri dari akademisi yang berbasis di perguruan tinggi hukum. Barangkali karena alasan itu pemikir hukum lain yang kontribusinya tidak sedikit bagi perkembangan pemikiran hukum Indonesia tidak dibahas di dalam buku ini, antara lain Soetandyo Wignjosoebroto dan Adnan Buyung Nasution. Sayangnya di dalam buku ini tidak dijelaskan metode dan alasan pemilihan pemikir hukum yang dibahas serta mengapa para pemikir itu dibagi dalam tiga sekuen waktu dan pemikiran.

Gagasan dan refleksi berbentuk pemikiran hukum yang diutarakan oleh pemikir hukum Indonesia merupakan tanggapan atas dinamika sosial dan politik dalam kehidupan bernegara. Perubahan politik berdampak kepada pemikiran hukum dan bagaimana hukum dijalankan, sehingga wacana hukum dimasa revolusi pasca proklamasi berbeda jauh dengan wacana hukum pada masa orde baru yang teknokratis. Demikian juga dengan reformasi yang semakin menegaskan keberagaman. Agaknya buku ini kurang menjelaskan lebih jauh hubungan pemikiran hukum dengan agenda politik dari negara, rekonstruksi sosial dan tantangan globalisasi ekonomi.

Buku ini merupakan tetesan air yang membasahi keringnya studi tentang teorisasi hukum Indonesia. Memang tidak banyak buku yang ditulis oleh orang Indonesia tentang signifikansi pemikiran hukum orang Indonesia dalam khasanah keilmuan hukum. Buku ini adalah salah satunya, sehingga buku ini menjadi referensi penting untuk melihat garis-garis pemikiran hukum di Indonesia.

Advertisements

5 thoughts on “Pemikiran Hukum di Indonesia”

  1. Ini adalah buku yang bagus. Hukum Indonesia itu merupakan kombinasi pemikiran yang diungkapkan dalam berbagai bentuk baik oleh ilmuan maupun praktisi hukum dengan perspektif dan paradigma interdisiplin dan multi dimensi. Diperlukan banyak penghargaan dan masukan untuk setiap penulisan buku dalam bidang ilmu hukum.

  2. Buku ini layak dibaca. Dan, ia bisa jadi sebagai bandingan terhadap buku Prof. Soetandyo Wignyosoebroto — yang telah lama beredar dikancah akademik. Permasalahannya, mau ke arah manakah hukum Indonesia yang sedang kita bangun ini??

  3. Bahagia HMI.

    Bung Andi, setiap ruang di dalam blog ini adalah arena diskusi. Saya senang Anda bisa berkunjung dan memberikan komentar.

    Salam Kenal. Dimana beraktivitas sekarang?
    Keep Contact, ya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s