Resensi

Negara Hukum Komunikatif

melampaui-negara-hukum-klasik

Resensi:

Reza A. A. Wattimena, Melampau Negara Hukum Klasik, Penerbit Kanisius, Yogyakarta: Jumlah Hal. 218.

Pandangan negara hukum klasik menempatkan negara sebagai pusat kekuasaan. Negara dibayangkan sebagai subjek besar yang melingkupi setiap kesatuan sosial yang ada di bawahnya. Pandangan ini nampak jelas dalam pemikiran Hegel dan tercermin dalam pemikiran Thomas Hobbes yang menyatakan bahwa negara lahir untuk melindungi masyarakat dari keberingasan masyarakat lainnya (homo homini lopus), negara sebagai leviathan. Demikian juga bagi Rousseau, Negara merupakan pencerminan dari kedaulatan rakyat atau kehendak umum (volonte generale) yang merupakan intisari kepentingan individu yang sudah dibersihkan dari anasir kepentingan partikular. Sedangkan John Locke menghendaki negara sebagai instrumen untuk memelihara hak individu yang sudah ada sebelumnya (natural rights), terutama untuk menjaga kesucian hak milik.

Pandangan klasik tersebut tidak sepenuhnya lagi relevan hari ini. Negara mengalami pemerosotan. Negara kemudian hanya menjadi salah satu pusat kekuasaan saja di dalam masyarakat yang kompleks. Globalisasi yang berkembang bersamaan dengan kuatnya perusahaan besar serta kehadiran lembaga-lembaga internasional sepeti PBB, Bank Dunia, IMF dan sejenisnya menjadi pusat kekuasaan baru yang tidak saja bisa memobilisasi ekonomi, tetapi juga dinamika politik dan sosial, termasuk negara.

Dalam situasi yang semakin kompleks, pertanyaannya, apakah masih relevan mengharapkan perwujudan negara dalam pandangan klasik bagi konteks modern, dalam hal ini tentang negara hukum? Buku yang ditulis oleh Reza Antonius ini mencoba membentangkan perbedaan signifikan pandangan tentang negara hukum pemikir klasik antara lain John Locke dan J.J Rousseau, kemudian melampauinya dengan mengupas filsafat politik Jurgen Habermas. Selain itu, pandangan Habermas diperbandingkan dengan pandangan John Rawls terkait debat tentang keadilan, hubungan hukum dengan moralitas serta posisi hak asasi manusia.

Mengakhiri buku ini, Reza mencoba mengkontekstualisasi pemikiran Habermas bagi Indonesia yang menurutnya bisa menjadi alternatif untuk menerobos kebuntuan demokratisasi dan menjawab tantangan dari dalam masyarakat Indonesia.

Kritik atas Kedaulatan

Tiga pemikiran tokoh yang dibahas dalam buku ini berasal dari Eropa. Tiga negara bertetangga yang memiliki tradisi filsafat yang mendunia. John Locke dari Inggris dengan pandangan liberalisme individu, J.J Rousseau dari Perancis dengan pandangan republikanisme dan Jurgen Habermas dari Jerman dengan tesis demokrasi deliberatifnya.

Bagi Locke, kedaulatan individu adalah moralitas tertinggi. Individu merdeka sejak dilahirkan. Kemerdekaan individu sebelum terbentuknya negara adalah situasi alamiah manusia (state of nature) yang ada sebelum konstruksi politik ada. Pandangan ini menjadi dasar bagi berkembangnya diskusi tentang Hak Asasi Manusia dan kewajiban pemerintah untuk memenuhinya. Pemikiran Locke mempengaruhi konsep kewajiban negara yang bersifat negatif yang mempengaruhi banyak konstitusi negara dunia seperti Declaration of Independent di Amerika dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Negara perlu ada sepanjang berjalan pada arah pemenuhan hak-hak individu. Bila negara sudah melenceng dari koridor awalnya, maka warga negara memiliki hak untuk melakukan pembangkangan.

Sedangkan Rousseau mencoba mengaitkan kedaulatan individu dengan konstruksi sosial yang kontraktual. Kepentingan utama dari setiap individu adalah kepentingan umum. Sehingga ketika seorang individu mematuhi kepentingan dirinya, pada saat bersamaan dia sedang memenuhi kepentingan umum. Rousseau meletakkan dasar-dasar kontraktual bagi hadirnya suatu pemerintahan berdaulat, sehingga kedaulatan tidak berasal dari hukum kodrat. Bagi Reza, padangan republikanisme Rousseau ini menanam benih-benih totalitarianisme negara. Perlu mengingat kalimat awal dalam buku utamanya Du Contract Social tentang sinyal tersebut: “Manusia dilahirkan bebas, namun dimana-mana ia terbelenggu.” Belenggu itu dapat datang dari kepentingan umum (volonte generale) yang tidak pernah salah dan tidak bisa dibagi. Kepentingan umum yang tidak pernah salah ini yang menjadi benih dari totalitarianisme di tengah masyarakat yang semakin plural.

Bagi Habermas, kedaulatan rakyat tidak membeku dalam “tubuh” suatu instistusi seperti parlemen. Melainkan bergerak dalam berbagai forum yang melibatkan masyarakat sipil, organisasi nonpemerintah, gerakan sosial, pers, atau tempat dimanapun diskursus politis publik berlangsung yang disebutnya sebagai demokrasi deliberatif. Aplikasi negara hukum akan sejalan dengan demokrasi deliberatif apabila tercipta saluran komunikasi antara proses legal formal pengambilan keputusan yang terinstitusionalisasi dalam parlemen dan badan eksekutif dengan proses penyampaian aspirasi sosial nonformal di dalam masyarakat sipil. Pandangan demikian menjadi titik penting untuk memposisikan pemilu. Titik tekan demokrasi deliberatif bukan pada pemilu, tetapi pada pengambilan kebijakan publik yang dilakukan melalui kontrol warganegara dengan prosedur demokratis yang diskursif (Hal 7-8).

Habermas menyadari terdapat ketegangan-ketegangan dalam kehidupan masyarakat. Ketegangan tersebut menjadi suatu kondisi penting untuk mengarahkan terciptanya integrasi antara kepentingan individu dan kepentingan publik. Integrasi sosial tidak akan pernah terwujud tanpa adanya hukum (hal. 121). Habermas menaruh harapan besar terhadap hukum karena hukum memiliki otoritas memaksakan kepatuhan, yaitu kepatuhan untuk menciptakan posisi yang setara untuk berkomunikasi dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik oleh badan publik.

Habermas juga menaruh perhatian atas tegangan internal di dalam hukum, yaitu antar norma dan fakta atau dalam pembelajaran hukum di perguruan tinggi dikenal dengan perbedaan antar das sollen dengan das sein, antara law in books dengan law in action. Ketegangan itu dapat diselesaikan dengan diskursus dalam ruang publik yang menjadikan kritik sebagai sarana untuk menjernihkan persoalan. Hanya hukum yang diperoleh melalui diskursus publiklah yang mendapatkan legitimasi. Dengan kata lain, legitimasi hukum atau kebijakan politik diraih bukan berdasarkan suara mayoritas yang diperoleh, melainkan dengan cara meraih suara mayoritas tersebut (hal 118).

Buku ini menarik dibaca dan dipahami ditengah minimnya literatur yang membicarakan negara hukum dengan pendekatan non-positivisme. Selama ini pembicaraan tentang negara hukum di Indonesia didominasi pemikiran kategorial tentang unsur-unsur yang ada dalam negara hukum. Pengajaran itu biasanya menarik pandangan Julius Stahl tentang Rechtsstaat dan pandangan A.V Dicey tentang The rule of law terkait unsur-unsur formal suatu negara disebut negara hukum. Pandangan demikian lebih banyak membicarakan pemerintahan. Seakan membicarakan negara hukum adalah hanya membicarakan bagaimana pemerintahan dijalankan oleh aparat. Habermas mencoba menarik diskusi tentang negara hukum pada level partisipasi warga negara. Suatu negara hukum yang komunikatif.

flammarion-the-heaven2
Nicolas Camille Flammarion - The Heaven

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s