Artikel

Legislasi Deliberatif

the-law-is-a-jokeTiga undang-undang baru yang disahkan oleh DPR di bulan desember 2008 banyak dikritik oleh berbagai kalangan. Baik UU Mineral dan Batu Bara (UU Minerba), UU Mahkamah Agung (UU MA) dan UU Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) dianggap sebagai suatu persoalan dari pada kado akhir tahun yang hadir untuk menyelesaikan persoalan yang sudah ada.

UU Minerba meskipun mem-publik-kan hubungan negara dengan perusahaan tambang yang sebelumnya dilakukan dengan hubungan keperdataan melalui Kontrak Karya Pertambangan, tetap tidak menjawab persoalan kerusakan dan ancaman kerusakan lingkungan serta peminggiran hak masyarakat atas wilayahnya yang masuk ke dalam konsesi pertambangan.

UU MA tetap memasukkan ketentuan perpanjangan usia pensiun hakim agung menjadi 70 tahun meskipun banyak dikritik oleh pihak yang menghendaki adanya pembaruan di MA. Disamping itu, sebagaimana dituliskan Febri Diansyah, pengesahan UU MA menabrak ketentuan prosedur pembuatan UU karena sidang paripurna hanya dihadiri oleh 90 orang dari 550 anggota DPR. Padahal Tatib DPR mensyaratkan bahwa pengambilan keputusan harus dihadiri oleh lebih dari setengah anggota DPR. Satu fraksi besar yang menolak pengesahan dan interupsi yang dilancarkan anggota DPR sebelum pengesahan tidak ditanggapi oleh pemimpin sidang

Sedangkan UU BHP punya intensi kuat untuk melakukan komersialiasi pendidikan dengan membebankan biaya pendidikan kepada orang tua peserta didik. Padahal anggaran di APBN untuk pendidikan semakin meningkat. Alasan yang diajukan mendasari UU ini salah satunya supaya orang kaya tidak diperlakukan sama dengan orang miskin. Yang akan dibebankan membiayai pendidikan adalah orang kaya, sedangkan bagi anak miskin diberikan beasiswa atau jalur khusus. UU BHP mengatur bahwa biaya operasional pendidikan dapat dipungut dari masyarakat (peserta didik) paling banyak 33 %.

Pendidikan kemudian dijadikan sebagai cara untuk “merampok” orang kaya daripada menciptakan akses yang sama kepada semua peserta didik. Alih-alih ingin “merampok” orang kaya, UU ini malah akan mempersempit akses warga negara untuk mendapatkan pendidikan.

Pada saat sidang paripurna pengesahan UU BHP, belasan mahasiswa melakukan protes dari balkon. Mengkritik anggota DPR yang dianggap tidak aspiratif. Namun UU BHP tetap disahkan, dan para mahasiswa digadang keluar gedung oleh aparat penjaga rumah rakyat.

Proses pembentukan tiga undang-undang itu setidaknya menunjukkan dua hal krusial. Pertama, minimnya pertimbangan legislasi sebagai sarana penyelesaian masalah; dan Kedua, kritik yang diamputasi.

Problem Solving

Adalah Robert B. Seidmen dan Ann Seidmen yang memperkenalkan pembuatan peraturan sebagai salah satu kegiatan untuk menyelesaikan persoalan, Metodologi Penyelesaian Masalah (Problem Solving Methodology). Bagi pasangan Seidmen itu, peraturan yang dibuat oleh legislator harus hadir untuk menyelesaikan persoalan yang ada dengan kategori ROCCIPI (Rule, Oppurtunity, Capacity, Communication, Interest, Process, dan Ideology).

Sehingga, UU hadir dalam semangat prospektif dan transformatif untuk mengubah kekurangan menjadi kelebihan. Permasalahan menjadi penyelesaian. Beranjak dari das sein untuk mencapai das sollen.

Sebagai alat transformasi, maka pembuatan UU harus menganalisis secara kritis persoalan kekinian dan merumuskan penyelesaian yang dapat dievaluasikan. Persoalan evaluasi ini jarang menjadi komponen penting dalam pembuatan peraturan. Bila evaluasi ini menjadi komponen penting, maka kelak dapat diukur apakah suatu UU berhasil atau gagal mencapai tujuan awal pembentukannya.

Rumusan evaluatif ini hendaknya juga menjadi salah satu komponen yang diperdebatkan dalam pengujian UU oleh Mahkamah Konstitusi. Misalkan UU Minerba harus hadir dalam kerangka evaluatif terhadap dampak tambang yang menyebabkan kerusakan lingkungan selama ini terlebih dahulu. Kemudian apakah kelahiran UU ini dapat menjadi penyelesaian persoalan tersebut. Bila tidak ditemukan hubungan logis kearah penyelesaian, maka Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan UU tersebut karena tidak berkontribusi bagi mencapai tujuan berbangsa, “melindungi segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia  dan  untuk  memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang  berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian  abadi  dan  keadilan  sosial,”

Deliberatif

Pembuatan UU harus dilakukan dalam semangat deliberatif dimana semua komponen sosial dapat terlibat dalam diskusi yang kritis. Kritikan dari pihak yang terkait langsung dengan kehadiran UU harus diperhatikan oleh legislator. Meminjam istilah Satjipto Rahardjo, “para wakil rakyat harus meletakkan telinganya di jantung rakyat.”

Pembuatan UU harus dilakukan dengan model communicative. Menurut Willem Witteveen dan Bart van Klink ada dua corak model legislasi yaitu intrumental dan communicative. Corak instrumental menjadikan legislasi sebagai sebuah perintah. Pihak superior (negara) memberikan perintah langsung (hukum) kepada pihak subordinates (rakyat). Hubungan hukumnya bersegi satu, ibarat golok. Sedangkan model communicative dilakukan dengan proses dialogis yang mengandaikan semua pihak berposisi seimbang, baik legislator, kelompok kepentingan dan warga negara.

Dalam model communicative semua pihak yang terlibat dalam diskusi berargumentasi secara rasional dan mempertanggungjawabkan validitas argumentasinya. Kritik dalam model ini menjadi elemen terpenting sebab melalui kritiklah persoalan dapat dijernihkan. Namun, kritik yang termanifestasi lewat interupsi anggota DPR yang belum sepakat dengan pengesahan UU MA, dan “teriakan” penolakan dari mahasiswa di balkon ruang sidang dalam pengesahan UU BHP tidak dianggap sebagai suatu tindakan untuk berkomunikasi.

Ada pengalaman penting dari pembentukan tiga UU yang disebutkan dalam tulisan ini, yaitu tidak tercerminnya upaya problem solving methodology dan tidak mencerminkan komunikasi yang deliberatif. UU Minerba tidak menjadi sarana untuk mengeliminisasi dampak tambang yang ditimbulkan dari operasi tambang yang selama ini sudah ada. UU MA dan UU BHP menyisihkan kritik-kritik yang bermunculan dalam pembahasanannya. Seolah legislator berjalan dengan logikanya sendiri, terlepas dari logika publik.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s