Artikel

Demokrasi untuk Kerinci

Tulisan ini dibuat beberapa saat setelah mengetahui terjadinya kerusuhan di Kerinci pada 23 Desember 2008. Dampak dari Pemilukada.

puzlleTahun 2008 untuk pertama kali masyarakat Kerinci memilih kepala daerah secara langsung (Pemilukada). Sebelumnya masyarakat Kerinci berada dalam dominasi kekuasaan Fauzi Siin yang menjadi Bupati Kerinci selama dua Periode (1999-2009). Pemilukada kali ini bagi banyak orang Kerinci diharapkan jadi momentum untuk mengakselerasi potensi Kerinci bagi kesejahteraan masyarakat Kerinci ke depan.

Pemilukada sudah dilangsungkan dalam dua tahapan. Pada tahap kedua, berdasarkan hasil perhitungan suara oleh KPU, pasangan Murasman-Rahman yang diusung oleh partai politik mengungguli pasangan Ami Taher-Dianda Putra yang merupakan calon perseorangan. Ada ketidakpuasan dari pasangan Ami Taher-Dianda Putra karena menganggap terjadi sejumlah kecurangan, terutama yang berkaitan dengan politik uang (money politic) yang dilakukan oleh pihak lawan.

Pasangan Ami Taher-Dianda Putra kemudian mengajukan permohonan keberatan atas Surat Keputusan KPU Kerinci Nomor 109 tahun 2008 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Kab. Kerinci dan Penetapan Calon Terpilih Pemilukada Kab. Kerinci Putaran II Tahun 2008 yang memenangkan pasangan Murasman-Rahman. Perkara tersebut terdaftar di Mahkamah Konstitusi  sebagai perkara sengketa penetapan hasil pemilihan kepala daerah Nomor 61/PHPU.D-VI/2008 pada tanggal 19 Desember 2008.

Namun, agaknya tidak hanya jalur hukum yang ditempuh atas keluhan atau kekecewaan tersebut. Pada tanggal 22 dan 23 Desember 2008 massa pendukung pasangan Ami Taher-Dianda Putra melakukan demonstrasi di Gedung DPRD Kabupaten Kerinci mendesak DPRD memberhentikan Bupati Fauzi Siin. Disamping menduga Bupati terjerat tindak pidana korupsi, demonstrasi tersebut dilakukan karena menganggap Bupati Fauzi Siin tidak netral karena memihak salah satu pasangan calon dan diduga menggerakkan birokrasi pemerintahan daerah untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Suatu kecurangan. Birokrasi dianggap sebagai suatu ancaman.

Pemilukada sebagai Ancaman

Apakah pemilukada merupakan satu-satunya jalan menuju demokrasi? Tentu keliru bila menjawab “Ya”. Tidak hanya keliru, tetapi menyesatkan sebab menggantungkan demokrasi sebagai suatu prosedur bersifat formal daripada hal yang bersifat substantif.

Demokrasi bukan hanya urusan bersifat kalkulatori tentang angka dan penghitung suara. Dalam sejarah kelahirannya, demokrasi adalah sarana emansipasi kemanusiaan untuk lepas dari jerat kesewenangan penguasa. Namun klaim mewujudkan demokrasi tidak selalu digunakan sebagai argumentasi melakukan emansipasi. Dari pengalaman Pemilukada yang rusuh, demokrasi selalu dijadikan sebagai argumentasi. Demokrasi dianggap sebagai nilai yang tidak bisa ditawar-tawar, oleh karena itu pengrusakan, pembakaran dan anarki adalah jalan yang benar. Seakan demokrasi menghalalkan kekerasan.

Namun itulah faktanya. Dalam dua tahun terakhir, Pemilukada sudah menelan banyak korban, jiwa manusia, harta dan martabat karena ambisi kekuasaan. Dari sekalian kekerasaan dan kekacauan pemilukada yang terjadi dua tahun terakhir ini, tesis yang dihadapkan bukanlah soal benar atau salah, tetapi soal siapa yang menang dan siapa yang kalah. Sebagaimana definisi politik menurut Harold Lasswell, hal ini menyangkut siapa memperoleh apa, kapan dan bagaimana?

Kerusuhan dalam pilkada menunjukkan bahwa kita belum siap menggunakan prosedur formal yang imperatif, netral, objektif dan mekanis. Ketidaksiapan itu menjadikan pemilukada sebagai ancaman integrasi sosial. Hal ini menjadi rentan untuk Kerinci karena dua hal. Pertama, Bupati Fauzi Siin yang menjabat dua periode dianggap kolutif karena tidak membuka peluang yang besar bagi intelektual Kerinci untuk terlibat aktif dalam membangun Kerinci. Meritokrasi diabaikan. Ada semacam kontrol untuk memupuk kekuasaan menjadi sebuah rezim, melumpuhkan “tukang kritik” dan mempersiapkan “boneka” untuk menjaga keberlanjutan kekuasaan secara diam-diam.

Kedua, pemekaran Kota Sungai Penuh melalui Undang-undang Nomor 25 Tahun 2008 adalah hasil suatu keegoisan rezim lama. Kota Sungai Penuh membuat Kerinci menjadi terbelah, baik wilayah administratif maupun kepemimpinan, sebab posisinya yang tepat berada di pusat ranah Kerinci. Kehadiran Kota Sungai Penuh merupakan bukti ketidakmampuan Bupati Fauzi Siin untuk menjangkau masyarakat Kerinci yang tersebar di pinggiran Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) dari pembangunan. Kalangan terpinggirkan inilah memiliki potensi melakukan perlawanan.

Hukum sebagai sabuk pengaman

Biar bagaimanapun, konflik yang sedang berlangsung tidak perlu berlarut-larut di jalanan. Sebagaimana pemilukada Maluku Utara yang berkepanjangan. Konflik ini harus dapat diselesaikan secara bermartabat.

Martabat kemanusiaan dekat sekali dengan hukum. Masyarakat yang bermartabat adalah masyarakat yang berhukum. Semakin norma hukum dipatuhi karena menimbulkan ketertiban dan manfaat, maka semakin beradablah komunitas tersebut. Demikian pula sebaliknya.

Tidak berarti hukum menjadi alat untuk melakukan pembungkaman. Hukum menciptakan mekanisme sendiri atas keluhan terhadapnya. Oleh karena itu, protes dan keluhan dilegalisasi untuk disalurkan melalui jalur yang tepat dan tetap menjaga integritas sosial. Penyelesaiannya dapat bersandar pada peraturan perudang-undangan maupun melalui komunikasi yang dilakukan oleh pihak yang berkonflik.

Setidaknya, sementara ini jalur permohonan sengketa Pemilukada yang ditempuh melalui Mahkamah Konstitusi merupakan jalan terbaik. Akan lebih baik bila orientasi juga digeser dari persoalan menang dan kalah ke arah yang lebih rasional tentang siapa yang jujur dan tidak jujur. Demikian juga untuk menunjukan siapa yang benar dan tidak benar. Sebagai sarana untuk memperjuangkan demokrasi yang berwajah anggun dan menemukan jiwa demokrasi yang sebenarnya. “Demokrasi memiliki banyak wajah, tetapi memiliki satu jiwa.” Tanpa kekerasan.

Advertisements

7 thoughts on “Demokrasi untuk Kerinci”

  1. begitu banyak masyarakat kincay yang dirugikan dalam pemilukada ini, salah satunya f he…he, (VISSSSSSS Lah Siulak-Semurup).kito samo2 uhang kincinyo..

    Huahhaa.. Kalah tantu iyo rugi.. Hehehe.. Peace !!!

  2. mengalah bukan berarti kalah kan,,*_*
    lebih baik kalah dengan kejujuran dari pada menang dengan kecurangan…
    please deh,,bangga lo tu….

  3. kayak nya udah jadi rahasia umum gimana pemerintahan di kincay cuy…..
    korupsi…udah jadi tradisi…nepotisme..kayaknya udah hukum wajib..jiakakakak
    nah skrng saatnya masyarakat yang turun tangan…..
    semua nya toh juga bwt masyarakat sndiri…heheheh
    ga mau turun……ya diturunin……
    ga mau jujur..ya dibikin gmn mo jujur….
    sapa pun pemimpinnya toh hidup juga ga bkalan brubah…..
    yg pnting kan smua aturan di jalanin dengan semestinya….
    jangan mnyimpang…ntar masuk got…jiakakakakak
    piss…

    Kerinci memang daerah yang agak sulit dijangkau, baik dari Padang, apalagi dari Jambi. Karena jauh, kontrol ekstenal sering kali tidak bisa berbuat banyak. Beruntunglah sekarang sudah ada beberapa perguruan tinggi yang mahasiswanya, beberapa orang, punya minat baik untuk berorganisasi dan kritis. Teman-teman inilah yang diharapkan bisa mengimbangi minimnya kontrol eksternal dengan membangun kontrol internal dari kerinci itu sendiri. Disanalah letak optimisme yang terpenting, pada kaum muda !

  4. Kritis boleh kritis…! Tapi kalo kalah ngerusak..! Kaya’nya ngak deh..,gimana bung yance..? Mana janji siap kalahnya..? Bung ami-dianda mesti tanggung jawab tuh..! Salam kenal

    Salam Kenal Juga Wo Mampatoe.
    Saya lihat rekaman video demonstrasi saudara kita di Kerinci tanggal 23 Desember 2008 itu. Terlihat sebenarnya yang diributkan waktu itu bukanlah soal kekalahan Ami-Dianda. Tetapi soal kepemimpinan Fauzi Siin. Hanya mungkin yang ikut dalam demonstrasi adalah massa yang berasal dari wilayahnya Ami-Dianda, sehingga terkesan itu terkait langsung dengan kekalahan Ami-Dianda.

    Saya bukan pendukung Ami-Dianda dan juga bukan pendukung Murasman-Rahman.

    Saya dan kita semua tentu sepakat bahwa tidak perlu ada pengrusakan. Sebab demokrasi bukan soal rusak-merusak. Demonstrasi hari itu menjadi milestone hidupnya aktivisme di ranah Kerinci, terlepas dari ada atau tidaknya pengrusakan. Ada warning kepada pemimpin Kerinci masa depan. Rakyat bisa bersuara dan para wakil rakyat tak perlu menyuruk di bawah meja.

  5. Duuhh, kayo-kayo yang priyayi yang ngerti internet ini sulit juga memahami apa yang terjadi di Kerinci.

    VIdeo yang beredar itu juga jelas ko, ada tuntutan bahkan makian untuk Pak H. Murasman, orang yang ikut demo juga banyaknya dari Semurup dan pendukung Ami-Dianda.

    Kalo kayo yang priyayi ini ndak paham juga, coba cek ke masyarakat Kerinci, ada tuh bukti rekaman telpon antara Ami-Dianda dengan Syaiful yang memimpin demo.

    Apa itu tidak juga cukup bukti bagi kayo yang priyayi dan lebih intelek serta lebih melek internet ini dibanding warga Kerinci kebanyakan lainnya?

    salam,

    Pak Tasrul Gani..

    Salam kenal. Diskusi tentang pemerintahan Fauzi Siin berlangsung dalam beberapa diskusi mahasiswa kerinci, baik mahasiswa di Kerinci atau mahasiswa kerinci yang belajar di luar kerinci, misalkan di Padang. Ada banyak ketidakpuasan. Tapi teman kito di Kerinci berani melakukan tindakan yang lebih konkret, salah satunya karena mereka yang paling dekat dengan kerinci dan merasakannya. Dalam beberapa hal, saya salut dengan teman2 itu.

    Soal pilkada, saya tidak tahu banyak dan tidak memihak pada salah satu pasangan. Akhirnya MK memutuskan bahwa SK KPU yang menetapkan Murasman-Rahman sebagai Bupati/Wakil Bupati Kerinci. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana setelah itu, bagaimana membangun kabupaten kerinci yang baru. Karena kalau mau jujur, yang baru di Kerinci itu bukanlah Kota Kerinci, tetapi Kabupaten Kerinci yang harus membangun infrastruktur baru. Ini tantangan yang tidak mudah diatasi. Tentu persoalan ini adalah ulah rezim lama yang bagi saya lahir sebagai cerminan pemimpinan yang “egois.”

    Saya mendengar banyak terjadi kecurangan dari keduabelah pihak yang ikut putaran kedua dalam Pilkada. Sehingga sulit untuk menyatakan bahwa satu pihak adalah benar dan yang lain adalah salah.

    Oh iya, kata priyayi dalam bahasa Jawa itu pada dasarnya berarti “orang”. Semoga dengan menggunakan kata itu Anda tidak hendak mengatakan bahwa saya bangsawan. Karena saya bukan bangsawan.

    Salam,

    Yance Arizona

  6. Salam kenal jugo dg p’ tasrul gani,sekedar sharing kalau boleh…, putusan mk kan udah keluar.., kalau kayo pendukung bupati terpilih,ajak dan rangkul pendukung AD untuk busamo mumbangun kincay.. Toh semurup kan kincay jugo.. Salam kami dari jauh..

    Kan ada pepatah Kerinci, kalau salah mohon dibetulkan: “Sailie serentak satang, samudik sarengkuh dayung”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s