Artikel

Ranperda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Tau Taa Wana

“Bila hukum adat kuat, maka hukum negara juga akan kuat”. Ungkapan itu disampaikan oleh seorang ibu masyarakat hukum adat Tau Taa Wana dalam dengar pendapat dengan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah., di Palu tanggal 29 Oktober 2008. Dengar pendapat ini membahas tentang Ranperda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Tau Taa Wana. Disamping dihadiri oleh sekitar duapuluh lebih masyarakat dari Tau Taa Wana, kegiatan ini juga dihadiri oleh sejumlah aktivis LSM dari berbagai daerah Indonesia. Dengar pendapat ini juga mengundang Komnas HAM yang dihadiri oleh Wakil Ketua Komnas HAM (Rida Saleh), Dirjen PMD Depdagri (Feri) dan Biro Hukum Departemen Kehutanan (Budi RIyanto).

Perjalanan untuk lahirnya Perda pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat Tau Taa Wana ini sudah diinisiasi sejak tahun 2001 dan sudah berbagai seminar, diskusi, workshop dan rapat yang dilakukan untuk mendorong lahirnya Perda pengakuan ini. Draft Ranperda sudah empat kali diganti untuk disesuikan dengan kebutuhan dan kompromi yang berlangsung. Sekitar dua puluh lebih masyarakat  hukum adat Tau Taa Wana datang ke Palu dari kampung mereka yang jauhnya mencapai 2 hari waktu tempuh perjalanan. Perjalanan ke kawasan Tau Taa Wana menjadi lebih lama karena sebagian perjalanan harus ditempuh dengan berjalan kaki.

Dalam dengar pendapat tersebut, Rida Saleh dari Komnas HAM memandang bahwa sebaiknya Perda tentang masyarakat hukum adat Tau Taa Wana hanya mengatur hak-hak kolektif masyarakat hukum adat (indigenous peoples) seperti hak untuk menentukan nasib sendiri (rights to self determination) dan hak atas sumberdaya alam (rights to land and natural resources). Dua hak tersebut merupakan dua hak utama bagi masyarakat hukum adat yang membedakannya dengan hak-hak individu dalam hukum HAM. Edang (sapaan Rida Saleh) juga mengatakan bahwa persoalan hak masyarakat hukum adat sudah menjadi persoalan dunia. Sehingga bila tidak ada pengakuan dari pemerintah (daerah), bisa saja kemudian masyarakat Tau Taa Wana mengajukan komplain sampai ke PBB. Apalagi sekarang sudah dikeluarkan Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat (United Nation Declaration on the Rights of Indigenous Peoples).

Budi Riyanto melihat pengakuan masyarakat hukum adat Tau Taa Wana dari skema UU Kehutanan. UU Kehutanan memang menyatakan bahwa keberadaan masyarakat hukum adat yang berada di dalam dan disekitar kawasan hutan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Lebih khusus, beliau menyatakan bahwa judul Perda sebaiknya diberi judul Perda Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat Tau Taa Wana. Dari pengukuhan ini nantinya masyarakat Tau Taa Wana yang wilayahnya masuk dalam kawasan hutan negara bisa menggunakan skema hutan adat. Skema Hutan Adat pun sekarang sedang dirancang oleh Dephut dengan membentuk RPP Hutan Adat. Sedangkan Fery dari Dirjen PMD Depdagri melihat Perda ini sebagai pintu masuk untuk melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat Tau Taa Wana, baik pemberdayaan secara sosial, ekonomi maupun kelembagaan adat istiadat.

Beberapa orang dari masyarakat Tau Taa Wana bergantian berbicara dalam forum itu untuk menepis anggapan dari salah seorang anggota DPRD Sulteng yang menyatakan bahwa Ranperda ini sama halnya dengan membuat negara dalam negara. Bagi masyarakat Tau Taa Wana, adanya Perda ini justru mendekatkan mereka dengan Pemerintah Daerah. Selama ini mereka yang berada jauh dari pusat pemerintahan seakan terpinggirkan dari berbagai layanan dasar, misalkan kesehatan dan pendidikan.

Lahirnya Perda pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat Tau Taa Wana merupakan wujud tanggungjawab Pemerintah terhadap hak asasi masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat Tau Taa Wana menyebar keberadaannya meliputi tiga kabupaten, yaitu Kab Tojo Una-una, Kab Morowali dan Kab Banggai. Karena berada lintas kabupaten, maka Perda yang didorong adalah Perda Provinsi.

Informasi lebih lanjut tentang Masyarakat Hukum Adat Tau Taa Wana bisa didapat di website: http://www.ymp.or.id/ YMP juga mengembangkan pendidikan alternatif untuk masyarakat hukum adat Tau Taa Wana yang disebut dengan SEKOLAH LIPU.

Advertisements

1 thought on “Ranperda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Tau Taa Wana”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s