Artikel

RUU MA, Melawan Arus

Met de juristen kunnen wij geen revolutie maken!” Dengan sarjana hukum kita tidak bisa membuat revolusi. Kalimat itu berulangkali disampaikan Soekarno pada tahun 1950-an untuk menyindir kebebalan orang-orang hukum terhadap perubahan.

Agaknya kalimat itu masih menemukan relevansinya bila melihat Mahkamah Agung (MA) kita hari ini. Disaat diskursus dan gerakan kaum muda merebut kepemimpinan nasional mengemuka, MA malah menampilkan arus yang bertolak belakang. Seakan perubahan yang diusung kaum muda tidak berlaku bagi institusi agung ini.

Rencana perpanjangan usia Hakim Agung dari 65 + 2 tahun menjadi 70 tahun dalam RUU MA adalah bukti nyata. Sulit menyatakan bahwa usulan itu tidak datang dari hakim-hakim tua di MA. Tapi sayangnya usulan itu diamini oleh Panja Pembahasan RUU MA di DPR. Dari 10 fraksi di DPR, hanya F-PDIP yang menolak perpanjangan usia pensiun Hakim Agung menjadi 70 tahun (Kompas, 18-22-23/9).

Berita itu juga mengejutkan banyak pihak karena pembahasan RUU MA dilakukan secara tertutup, terburu-buru, dan tidak melibatkan publik. Padahal dorongan partisipasi publik dalam perancangan suatu UU cenderung meningkat. Keterbukaan dalam pembahasan UU juga diamanatkan dalam UU No. 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Tersebar sinyalemen adanya politik uang untuk menggolkan perpanjangan usia pensiun Hakim Agung. Dugaan persekongkolan semakin menguat setelah DPR pun merubah prioritas pembahasan RUU MA daripada mengutamakan pembahasan RUU Komisi Yudisial atau RUU Mahkamah Konstitusi.

Tidak Berdasar

Ketentuan yang dimaksud dalam RUU MA terkait perubahan Pasal 11 ayat (1) huruf (b) yang mengusulkan batas usia pensiun Hakim Agung menjadi 70 tahun. Ada tiga pertimbangan meningkatkan usia pensiun Hakim Agung: Pertama, agar usia pensiun Hakim Agung lebih tinggi dari usia pensiun Hakim Tinggi (65 tahun). Kedua, tugas Hakim Agung tidak semata teknis hukum tetapi menuntut kepekaan tinggi akan rasa keadilan, karena itu mereka diidentikkan dengan keadilan, Justices. Orang tua dianggap lebih adil. Ketiga, Di beberapa negara usia pensiun Hakim Agung 70 tahun (Thailand, Australia, Korea, Philipina, Malaysia).

Argumen demikian dinilai lemah karena tidak mencerminkan upaya untuk mengangkat citra MA Republik Indonesia yang sedang terperosok. Temuan PERC menyatakan bahwa peradilan di Indonesia merupakan peradilan terburuk di Asia. ICW juga mencatat bahwa dalam 10 tahun reformasi MA masih belum berubah. Mafia peradilan masih marak, pengelolaan keuangan buruk, sikap antitransparansi, dan tingkap kepatuhan pada rekomendasi BPK rendah.

Dikaitkan dengan data BPS, usia 70 tahun tergolong usia tidak produktif. BPS membagi usia penduduk menjadi 3 kelompok, yaitu belum produktif (0-14 tahun), produktif (15-65) dan tidak produktif 66 keatas.

Dibandingkan dengan jabatan lain, usia 70 tahun adalah usia pensiun terlama. Pegawai Negeri Sipil usia pensiunnya 56 tahun, Polisi dan Jaksa 58-60 tahun dan usia pensiun Hakim Konstitusi adalah 67 tahun. Berkaca pada usia pensiun Hakim Agung di luar negeri kurang mencerminkan pemikiran yang kontekstual, seperti pepatah: Semut di seberang terlihat, gajah di pelupuk mata tidak terlihat.

Absennya argumentasi perpanjangan usia pensiun Hakim Agung bagi kemajuan MA membenarkan bahwa rencana perpanjangan itu merupakan bentuk akomodasi kepentingan Hakim Agung tua di MA yang akan segera pensiun berdasarkan UU No. 5/2004 tentang MA.

Ada delapan Hakim Agung yang akan pensiun dalam tahun ini, yaitu Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan (6 Oktober), Wakil Ketua Bidang Yudisial Marianna Sutadi Nasution (21 Oktober), Ketua Muda Pidana Parman Suparman (13 Oktober), Ketua Muda Pidana Khusus Iskandar Kamil (31 Oktober), Ketua Muda Militer German Hoediarto (24 November), dan tiga Hakim Agung lainnya, Kaimuddin Salle ( 23 Oktober), Soedarno ( 9 November), Andara Purba (19 Desember).

Mengganti Status Quo

Kebutuhan reformasi MA sebenarnya sudah disadari bahkan oleh MA sendiri. Pada tahun 2003 dirancanglah Blue Print Pembaruan Mahkamah Agung dengan biaya yang tidak murah. Tapi Blue Print itu tinggal menjadi dokumen mati yang tidak dimobilisasi secara cepat dan tepat.

Lambannya pembaruan peradilan di Indonesia terjadi karena masih mendominasinya kelompok status quo di tubuh MA. Oleh karena itu, dorongan pembaruan peradilan harus dilakukan dari luar dan dari dalam MA. Disamping itu perubahan harus berjalan dalam dua aras sekaligus, pendekatan struktural fungsional dan perombakan agensi di tubuh MA.

Pendekatan struktural dilakukan dengan merombak UU MA dan UU lainnya dibidang peradilan agar tercipta sinkronisasi dan check and balance antar lembaga. Terutama dengan UU Komisi Yudisial yang kewenangannya sudah dipangkas oleh Mahkamah Konstitusi. Pendekatan agensi dilakukan dengan meregenerasi hakim-hakim tua di MA dan segera memasukkan hakim muda progresif yang memiliki intergritas dan rekam jejak meyakinkan.

Kedepan, UU MA dituntut menjadi sarana untuk menyelesaiakan masalah akut dalam instansi MA. Bukan malah menambah runyam persoalan yang sudah ada. Untuk itu, RUU MA harus menjadikan aspirasi publik tentang pembaruan peradilan sebagai konsiderannya. Bukan untuk mengakomodasi kepentingan kelompok status quo di tubuh MA.

Pembaruan peradilan adalah arus kuat yang sulit dibendung. Bila Hakim Agung tua bersikukuh melawan arus itu, maka benarlah apa yang disampaikan Soekarno tentang ahli-ahli hukum setengah abad yang lalu: “Met de juristen kunnen wij geen revolutie maken!”

Advertisements

2 thoughts on “RUU MA, Melawan Arus”

  1. sebenarnya saya tidak terlalu anti, malah menurut saya jabatan Hakim Agung itu seharusnya seumur hidup, akan tetapi seharusnya ada rekrutmentnya lebih terbuka dan dapat lebih jelas.

    Oh, kalau begitu mesti ditunda dulu pembahasan revisi UU MA ya, Mas. Harus diutamakan revisi UU KY yang kewenangannya dipangkas oleh MK.

  2. Adil dan bijaksana kan gak mesti nunggu berumur 70 th dulu,makanya fit and propertest diadakan sblm menentukan siapa hakim agung selanjutnya agar bisa dketahui kemampuannya scr fisik apalagi psikologi. Kl dibawah umur 70 doyan duit apa mungkin 70+1 lupa ama duit? Gak masuk akal kan ;D

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s