Artikel

Mempertimbangkan FPIC

Salah satu mekanisme yang berkembang dalam upaya penguatan hak ulayat masyarakat adat adalah mekanisme Free and Prior Informed Consent (FPIC) yang dimaknai sebagai persetujuan bebas tanpa paksa yang didahului dengan informasi memadai tentang sebab dan akibat suatu proyek.

Dikaitkan dengan doktrin tanggungjawab negara dalam hak asasi manusia, maka mekanisme ini meliputi penghormatan (to respect), perlindungan (to protect), pemenuhan (to fullfill) dan penegakan hak masyarakat adat atas sumberdaya alamnya dalam setiap tindakan yang dilakukan pihak luar terhadap masyarakat adat.

FPIC terdiri dari empat unsur kumulatif. Free, berkaitan dengan keadaan bebas tanpa paksaan. Artinya kesepakatan hanya mungkin dilakukan di atas berbagai pilihan masyarakat; Prior, sebelum proyek atau kegiatan tertentu diizinkan pemerintah, terlebih dahulu harus mendapat izin dari masyarakat; Informed, informasi yang terbuka dan seluas-luasnya mengenai proyek yang akan dijalankan baik sebab maupun akibatnya; dan Consent, persetujuan diberikan oleh masyarakat sendiri.

Pentingnya adopsi FPIC dalam kerangka hukum nasional dikarenakan beberapa alasan: (a) untuk mencegah konflik antar masyarakat adat dengan pihak lain; (b) merupakan wujud penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak masyarakat adat atas hak ulayatnya; dan (c) Menjaga keberlanjutan lingkungan sebab penguatan masyarakat yang berada pada kawasan sumberdaya alam, yang selama ini bercorak komunal, dapat menghadang kerusakan lingkungan dari ketamakan individu dan korporasi.

Dinamika Internasional

FPIC semula digunakan untuk melindungi kepentingan pasien di rumah sakit yang semestinya mengetahui setiap proses dan jenis pengobatan yang akan dilaluinya secara pribadi.

Kemudian konsep ini dikembangkan sebagai standar perlakuan terhadap masyarakat adat oleh beberapa organisasi internasional. Konvensi ILO 169 tahun 1989 menjadi cikal bakal pentingnya persetujuan masyarakat adat atas pemindahan (relocation) masyarakat dari tanah leluhur mereka. Kemudian dalam United Nation Declaration on the Rights of Indigenous Peoples yang diadopsi Majelis Umum PBB pada 13 September 2007, konsep FPIC dilengkapi dalam sejumlah pasal, tidak terbatas pada soal relocation lagi.

Konsep ini juga dikembangkan oleh lembaga internasional multipihak untuk memberikan pelabelan terhadap perusahaan yang memiliki performance baik dalam lapangan usahanya. Pada sektor kehutanan dikembangkan oleh Forest Stewart Council (FSC), di sektor perkebunan dikembangkan oleh Rountable Sustainable Palm Oil (RSPO). Kedua lembaga ini memberikan sertifikasi kepada perusahan perkebunan dan kehutanan yang menghargai keberadaan masyarakat adat melalui penerapan FPIC.

Realitas Nasional

Konsep FPIC sebenarnya bukanlah konsep asing pada masyarakat lokal di Indonesia. Konsep ini mengakar pada tradisi dan kebiasaan masyarakat lokal dalam bentuk musyawarah untuk melakukan pemanfaatan aset yang dimiliki dengan pihak luar. Tetapi konsep lokal ini sering dilabrak oleh ketentuan nasional yang ramah terhadap korporasi.

Baru UU No. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang mencoba mengadopsi pentingnya informasi, persetujuan dan pengutamaan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam. Sedangkan UU lainnya seperti UU Pokok Agraria, UU Petambangan, UU Kehutanan, UU Perkebunan dan UU Sumberdaya Air lebih memilih menerapkan pengakuan bersyarat terhadap keberadaan masyarakat adat daripada membangun mekanisme yang aplikatif dan menghargai.

Manipulasi pengakuan bersyarat terhadap keberadaan masyarakat adat selama ini melanggengkan konflik sumberdaya alam yang terjadi antara masyarakat adat, pemerintah dan korporasi. Catatan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), didukung dengan data Badan Pertanahan Nasional, menunjukkan sampai tahun 2007 terdapat 7.491 kasus pertanahan, dengan rincian sengketa pertanahan 4.581 kasus, konflik pertanahan 858 kasus, dan perkara pertanahan 2.052 kasus. Tidak sedikit dari kasus itu terjadi pada tanah ulayat masyarakat adat.

Pentingnya pengutamaan masyarakat adat karena mereka adalah pihak yang langsung menggantungkan hidupnya dari alam tempat mereka tinggal. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mencatat jumlah masyarakat adat di Indonesia mencapai lebih dari 80 juta jiwa, yang paling banyak hidup di hutan karena kawasan hutan merupakan sumberdaya yang luas. Luas kawasan hutan mencapai 120 juta hektar atau sekitar 61% daratan Indonesia.

Selama ini mereka lebih banyak jadi penonton eksploitasi kekayaan alam yang diwariskan oleh leluhur. Bila kondisi ini dibiarkan, maka tesis bahwa sumberdaya alam merupakan kutukan bagi masyarakat pada kawasan sumberdaya alam tidak dapat dielakkan.

Pengadopsian FPIC dalam kerangka hukum nasional dapat menjadi tawaran untuk mengutamakan masyarakat adat. Dinamika internasional dan tradisi lokal menjadi konsideran yang cukup untuk melahirkan kebijakan yang lebih menghargai hak asasi masyarakat adat. Pertanyaannya, apakah pemerintah mau melihat dan mendengar keterpinggiran masyarakat adat ketika dihadapkan dengan kepentingan korporasi?

Tentu saja bukan soal mendengar dan melihat realitas keterpinggiran masyarakat adat. Lebih dari itu adalah mengarahkan kuasa negara dalam program, kebijakan dan peraturan yang lebih responsif bagi kepentingan elemen penting bangsa Indonesia. Bagi masyarakat adat yang menyebar dari Sabang sampai Merauke, dari Sangihe Talaud sampai Pulau Rote.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s