Catatan Perjalanan

Menuju Randublatung, Blora

Malam itu bulan seperti tempurung yang diisi dengan air. Penuh dan datar. Pukul sepuluh malam (09/08/2008.) saya tiba di Stasiun Randublatung, Blora. Di Kabupaten paling timur di Jawa Tengah ini awan jarang terlihat, baik siang maupun malam. Sudah empat bulan musim kemarau berlangsung menjadikan siang hari sangat terik dan malam hari bulan dan bintang terlihat benderang. Tanah-tanah menjadi pecah dan penduduk menyiasati menggali sumber air baru untuk dipompa.

Dari sisi perekonomian masyarakat, Blora tidak ada apa-apanya. Blora lebih dikenal sebagai tempat lahirnya penulis terbesar bangsa Indonesia, Pramoedya Ananta Toer. Kemudian sesekali disebut sebagai daerah penghasil minyak bersama Bojonegoro dan Tuban. Itu pun karena ada Ladang minyak terbesar di Indonesia, Blok Cepu. Iya, Blok Cepu yang operatornya adalah Exxon Mobil, perusahaan milik AS. Masyarakat hanya menjadi penonton eksploitasi minyak dan panen hutan jati yang kaya.

Wilayah Blora terbagi atas dua kelompok besar. Kelompok pertama adalah kawasan hutan jati yang dikelola oleh Perhutani seluas 49.118% wilayah kabupaten. Selebihnya adalah wilayah administrasi Pemerintah Daerah. Wilayah administrasi Pemerintah Daerah pun terbagi-bagi atas wilayah pemukiman, infrastruktur pemerintah, tempat penggembalaan dan lahan pertanian masyarakat. Luas lahan pertanian di Blora tinggal 25.142% dari luas kabupaten. Ketimpangan struktur penguasaan lahan inilah yang menjadikan akar konflik antara masyarakat desa hutan dengan Perhutani. Konflik serta perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat merupakan modus atas kendali eksternal kepada masyarakat dari pihak Perhutani (Institusi kehutanan) yang membatasi hak masyarakat atas sumber-sumber produksi (lahan pertanian).

Pembatasan Akses Masyarakat terhadap Hutan

Sebelum kedatangan VOC alias Kompeni ke tanah Jawa, masyarakat Blora memanfaatkan hutan secara leluasa dan berpindah-pindah. Masyarakat berpindah ini dikenal dengan orang Kalang yang keahliannya adalah menebang kayu. Masuknya Kompeni mulai membatasi akses orang-orang Kalang untuk menebang hutan secara berpindah-pindah karena Kompeni ingin merebut penguasaan atas kayu hutan yang ada di Jawa, terutama jati untuk membangun kapal-kapal perang dan angkutan hasil bumi ke Eropa. Orang-orang Kalang ini kemudian dipekerjakan oleh VOC sebagai buruh penebang kayu. Buruh penebang kayu dengan upah rendah inilah yang disebut dengan Blandong. Istilah Blandong sekarang sudah mengalami perubahan makna dari “buruh penebang kayu” menjadi “pencuri kayu”. Tentu perubahan ini berisi relasi kuasa yang ingin dibangun oleh penguasa hutan terhadap masyarakat desa hutan. Masyarakat di Blora sangat tergantung dengan hasil hutan berupa kayu dan ranting/rencek. Hampir setiap pagi dapat dilihat ratusan orang, laki-laki atau perempuan yang pulang dari hutan memungut rencek dengan menggunakan sepeda. Kepada orang-orang tersebutlah istilah Blandong dilancarkan hari ini.

Setelah Kompeni bangkrut, Pemerintah Belanda mengambil alih kekuasaan memerintah langsung Hindia Belanda lewat Gubernur Jenderal. Pada tahun 1808-1811 Belanda mengirimkan Herman Willem Daendels sebagai Gubernur Jenderal. Deandels sebenarnya lebih dikenal sebagai orang yang menjadi komandan pembangunan jalan yang membelah Pulau Jawa dari Anyer sampai Panarukan. Jalan tersebut juga dikenal dengan sebutan Jalan Raya Pos (De Grote Postweg). Dalam masa kekuasaan yang singkat itu, Deandels membuat suatu instansi kehutanan yang disebut dengan Dinas Kehutanan Kolonial (Dients van het Boschwezen). Instansi tersebut merupakan birokrasi kehutanan yang mempekerjakan tenaga professional kehutanan yang berpendidikan ilmu kehutanan, mengambil keputusan, melakukan pemetaan dan mengukur potensi hutan, dan membentuk polisi hutan sebagai sarana melindungi “tanah milik” Negara (Peluso, 2006:78).

Selang empat tahun dibawah kendali Belanda melalui Deandels, Napoleon mencaplok Belanda dan Charles Stamford Raffles menyerang Jawa dan menjabat sebagai letnan jenderal di Jawa dari tahun 1811 hingga 1815. Raffles merombak reformasi kehutanan yang dilakukan Deandels dengan mengurangi monopoli pemerintahan kolonial dalam pengurusan hutan. Raffles memprakarsai kebijakan mencadangkan hutan jati yang paling luas dan paling baik bagi negara, dan mengizinkan wirausahawan menyewa, menebang dan membalak kayu di hutan sisanya. Liberalisasi Raffles untuk membuka konsesi dianggap menguntungkan, sebab pemerintah kolonial masih menaruh tabungan pada jati kualitas terbaik dalam skala luas.

Ketika Jepang berkuasa, hutan dipinggiran rel kereta api ditebangi. Banyak penduduk Randublatung dipekerjakan sebagai buruh penebang dan pengangkut hasil hutan dengan imbalan diberikan lahan garapan. Kemudian setelah proklamasi kemerdekaan 1945, pada tahun 1961 penguasaan hutan jati jatuh ke tangan Jawatan Kehutanan. Tetapi pada periode ini tidak diikuti dengan perombakan menuju demokratisasi pengelolaan hutan. Akses masyarakat terhadap hutan masih dibatasi. Masyarakat yang mengambil hasil hutan tanpa izin dikriminalisasi (Rahma Mary dkk, 2007: 64). Pola pengelolaan hutan jati warisan kolonial masih dipertahankan. Masyarakat dipekerjakan lahan Perhutani tanpa mendapatkan imbalan gaji, kecuali lahan garapan menjelang musim tanam jati. Untuk memperoleh garapan yang suburpun tidak jarang petani membayar sejumlah uang kepada Pejabat Kehutanan sebab garapan yang subur biasanya dinikmati oleh Pejabat Perhutani dan kerabatnya.

Pada tahun 1998, Perhutani menembak dua orang warga yang sedang mencari kayu di Hutan. Dua orang tersebut adalah Darsit dan Rebo. Setelah kejadian salah tembak itu, masyarakat melakukan pengrusakan bangunan Perhutani yang ada di Randublatung dan melakukan tindakan pembalasan dengan mengambil kayu di hutan jati. Aksi ini bisa disebut sebagai aksi reklaiming dari masyarakat atas kawasan hutan negara yang didahului dengan panen kayu secara masal selama satu tahun 1998-1999. Luas lahan reklaiming itu seluas sekitar 400 Ha. 150 Ha di selatan Desa Temulus dan 250 Ha di sebelah utara Desa Mendenrejo. Disamping memanfaatkan lahan tersebut untuk pertanian, ada juga lahan yang dijadikan sebagai lapangan sepak bola oleh warga.

Kemudian pada tahun 2000 kekerasan oleh Polisi Hutan kembali terjadi. Kali ini di KPH Cepu yang menewaskan Djani. Djani ditembak saat Polisi Hutan sedang melakukan operasi pengamanan hutan. Padahal Djani bukanlah pencuri kayu. Pagi itu dia pergi ke sawah membawa cangkul. Kebetulan Polisi Hutan sedang mengejar pencuri kayu dan mendapati Djani di lokasi, Polisi Hutan menembaknya sampai tewas. Atas kelalaian Polisi Hutan itu, Perhutani memberikan santunan kepada keluarga Djani sebesar Rp. 5.000.000 dan mengangkat dua orang anak Djani sebagai anak asuh Perhutani. Bantuan dan santunan itu diberikan agar keluarga korban tidak menuntut Perhutani. Setiap kali ada kekerasan terhadap warga masyarakat oleh Perhutani, masyarakat membalasnya dengan menebang kayu jati secara bersama-sama.

Kekerasan yang sama terus berulang di Blora, baik yang menyebabkan tewasnya warga masyarakat maupun yang luka-luka. Korban-korban yang tewas di Blora dalam rentang waktu 1998-2008 dijelaskan dibawah:

No

Nama

Modus

KPH

Waktu

1

Darsit Penembakan Randublatung 28 Juni 1998

2

Rebo Penembakan Randublatung 28 Juni 1998

3

Djani Penembakan Cepu 5 November 2000

4

Wiji Penganiayaan Cepu 14 Otober12002

5

Musri Penembakan Randublatung 16 Desember 2003

6

Nurhadi Penganiayaan Randublatung 13 Juni 2006

7

Pariyono Penganiayaan Randublatung 18 November 2006

Data diolah dari tabulasi dokumen kasus yang dikumpulkan LBH Semarang dan Lidah Tani

Perlawanan dari Temulus

Sekalian perlawanan masyarakat desa hutan di Blora dekat sekali dengan ajaran dari Samin Surosentiko (1859-1914). Gerakan Samin mengambil modul dengan melakukan pembangkangan sosial seperti tidak membayar pajak, mangkir dalam kerja bakti, menggunakan bahasa Jawa Ngoko (Bahasa Jawa “Kasar”) sebagai sarana komunikasi sehari-hari. Bahkan dengan menolak sekalian institusi formal yang berbau negara seperti Sekolah dan Bahasa Nasional. Bahasa adalah senjata bagi mereka. Logika bahasa yang dimainkan seringkali membuat aparatur kehutanan kewalahan menjawabnya. Misalkan atas tuduhan bahwa masyarakat mencuri lahan. Bagi orang Samin, mereka tidak mencuri lahan, sebab lahan yang dituduh mereka curi itu masih ada ditempatnya, tidak berpindah. Mereka juga tidak mencaplok lahan. Bagi mereka tindakan yang mereka lakukan adalah menggarap lahan sebagai sumber penghidupan. Lahan garapan, tanah, adalah karunia Tuhan yang bisa dinikmati oleh siapapun. Ajaran Samin yang menjadi legitimasi masyarakat mengelola lahan adalah: Lemah podo duwe, Banyu podo duwe, dan Kayu podo duwe yang maksudnya adalah: Tanah, Air dan Kayu adalah milik semua orang.

Desa Temulus di dalam Peta adalah Desa yang berada di pinggir kawasan hutan Perhutani. Di Desa ini juga terdapat sumur minyak yang sudah dieksplorasi. Tinggal menunggu eksploitasi oleh Exxon Mobil, Perusahaan minyak yang berkantor di AS. Masyarakat desa ini, sebagaimana juga desa yang berada di Blora, pada musim kemarau memilih untuk menanam jagung dan tembakau. Masyarakat mengelola lahan secara tradisional, namun mereka sudah menggunakan pupuk untuk menjaga kesuburan tanah yang mereka beli secara berkelompok. Tidak ada padi yang ditemukan tumbuh di bulan agustus. Persediaan beras mereka peroleh dari panen pada musim hujan yang lalu.

Perlawanan dilakukan dengan mengorganisasikan diri ke dalam organisasi tani. Meskipun banyak petani yang menolak dominasi Perhutani, tetapi tidak semua dari mereka ikut dalam organisasi tani. Belum meratanya kesadaran berorganisasi bukan berarti masyarakat tidak melakukan perlawanan. Mereka melakukan perlawanan bahkan dengan cara yang agak simpel dan individual. Misalkan dengan tidak menyapa aparat Perhutani bila bertemu di jalan, mengambil jalan lain bila akan berpapasan dengan aparat Perhutani. Bahkan dengan melakukan urbanisasi ke kota-kota besar guna melangsungkan kehidupan dan mempertaruhkan nasib.

Perlawanan masyarakat desa hutan di Blora terhadap kendali eksternal yang mendominasi mereka sudah berlangsung sejak lama, mulai dari Hario Panangsang, Naya Gimbal, Samin Surosentiko di masa Kolonial Belanda dan Suro Nginggil di masa Republik Indonesia. Sekarang, lewat organisasi tani di sana, mereka menyerukan Pembubaran Perhutani. Mereka menilai Perhutani tidak mampu mengelola lahan dengan baik tanpa bantuan masyarakat desa. Perhutani selama ini melakukan kekerasan dan menembak masyarakat yang mengambil kayu di hutan. Kekerasan dekat sekali dengan masyarakat desa hutan dimana kawasan hutan yang dikelola Perhutani adalah hutan produksi yang berisi kayu jati dengan nilai ekonomi tinggi.

Dalam dialog dengan belasan Petani tanggal 10 Agustus 2008 malam, para petani menyebutkan bahwa selama ini mereka merasa diintimidasi oleh Perhutani. Kata intimidasi berulangkali mereka sebutkan meskipun tidak tahu persis apa maksud kata intimidasi tersebut. Selain kata intimidasi, petani menyebutkan kata legitimasi. Bagi petani, Perhutani tidak lagi memiliki legitimasi, yang dipunyai hanyalah legalitas penguasaan hutan yang masyarakat tidak dilibatkan dalam penentuan legalitas penguasaan tersebut.

Kekerasan dalam bentuk penembakan petani selama ini dipandang sebagai pelanggaran HAM yang mesti diusut tuntas. Hal tersebut sebagai koreksi terhadap buruknya pendekatan pengelolaan hutan yang dilakukan oleh Perhutani. Dalam sepuluh tahun terakhir sudah 7 (tujuh) orang tewas ditangan Perhutani di Blora. Bila dikalkulasikan untuk Jawa Tengah (Wilayah I Perhutani), sebagaimana ditabulasikan oleh LBH Semarang dan Lidah Tani, dalam sepuluh tahun terakhir (1998-2008.) sudah 31 orang tewas dan 69 orang luka-luka akibat pendekatan keamanan yang dilakukan oleh Perhutani.

Menolak PHBM Skema Perhutani

Di Randublatung sudah pernah dilakukan upaya negosiasi untuk menyelesaikan konflik kehutanan yang terjadi. Sudah dilakukan dua kali negoasiasi. Negosiasi pertama berjalan lancar untuk menemukan komitmen kedua pihak menyelesaikan konflik dan melakukan pengelolaan hutan kolaboratif. Tetapi pada negosiasi kedua Perhutani menarik diri dari pertemuan dan upaya penyelesaian konflik mengalami kebuntuan. Masyarakat, organisasi Lidah Tani dengan dukungan Arupa menkonsep suatu pola Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat dan bagi hasil 75% untuk masyarakat dan 25% untuk Perhutani. Tetapi pola tersebut dibelokkan oleh Perhutani menjadi pola Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dan skema bagi hasil 75% untuk Perhutani dan 25% untuk masyarakat.

Masyarakat Desa Temulus menolak PHBM Skema Perhutani yang landasi dengan SK Direksi Perhutani No. 1061/Kpts/Dir/2000, kemudian diganti dengan SK 136/Kpts/Dir/2001 dan terakhir dengan SK Direksi No. 001/Kpts/Dir/2002. Penolakan masyarakat untuk tidak terlibat dalam kegiatan PHBM dengan alasan berikut:

1. Skema bagi hasil 75% untuk Perhutani dan 25% untuk masyarakat dinilai tidak adil, sebab yang punya andil dalam menanami, menjaga dan memanen jati adalah masyarakat. Perhutani hanya ‘memiliki’ lahan yang dikuasakan negara kepadanya dan membayar murah tenaga masyarakat yang dipekerjakan. Dari sisi legitimasi, Perhutani hanya memiliki legitimasi hukum atau legalitas atas kawasan, tidak pada legitimasi sosial dan legitimasi moral.

2. Rumusan bagi hasil Pa = (D-Ut)/D x 25% dinilai sangat merugikan masyarakat yang dilibatkan dalam pengelolaan hutan. Sebab hitungan bagi hasil maksimal yang dapat dinikmati oleh masyarakat hanyalah 25% dari hasil penjualan maksimal. “D” adalah konstanta temporal yang dihitung sejak penandatanganan kerjasama PHBM.

3. Skema Perhutani tidak mencerminkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan hasil panen. Sehingga masyarakat tidak mengetahui mekanisme penentuan harga dan pengelolaan keuntungan panen kayu jati.

4. PHBM hanya dijadikan oleh Perhutani untuk menguasai kembali lahan yang selama ini sudah digarap oleh masyarakat dan menjinakkan organisasi tani yang selama ini berupaya melawan ketimpangan penguasaan kawasan hutan.

5. PHBM bukan merupakan jalan untuk melakukan reforma agraria

Bagi mereka PHBM dipelesetkan sebagai Pengelolaan Hutan Biaya Murah. PHBM dijadikan senjata oleh Perhutani untuk “menjinakkan” organisasi tani yang memperjuangkan hak atas tanah. Bila PHBM ditolak di banyak tempat di Jawa, maka Perhutani akan kehilangan senjata legitimasi penyelesaian konflik. Sehingga upaya untuk mewujudkan reforma agraria bisa terus diwacanakan.

Referensi:

Nancy Lee Peluso, (2006). Hutan Kaya, Rakyat Miskin: Penguasaan Sumberdaya dan Perlawanan di Jawa, Konphalindo, Jakarta.

Rahma Mary, Dani Armanto dan Lukito, (2007). Dominasi dan Resistensi Pengelolaan Hutan di Jawa Tengah (Studi Kasus di 4 Kabupaten), HuMa dan LBH Semarang, Jakarta.

Advertisements

19 thoughts on “Menuju Randublatung, Blora”

  1. “..Ajaran Samin yang menjadi legitimasi masyarakat mengelola lahan adalah: Lemah podo duwe, Banyu podo duwe, dan Kayu podo duwe..” Haruskah kita menghidupkan kembali Bung Karno, pemimpin yang memiliki penghargaan tinggi terhadap semboyan “Wong Cilik” ini Abang?

    Atau jika ada Capres -nuwunsewu, tak peduli dari Manula atau Balita- yang sedikit saja memiliki semangat sang panglima besar revolusi itu, haruskah kita rela memberikan suara Bang?

    Hati-hati musim kampanye.. 🙂

    Hafidz, sedikit saya mengetahui tentang Samin sudah membuat saya sangat tertarik. Jangan-jangan kata “Samin” yang saya tanyakan tempo hari padamu yang bersumber dari mimpi masa SMP itu adalah “Samin” yang ini.

  2. saya sudah lama tidak mengikuti perkembangan tanah dimana saya dilahirkan dan dibesarkan, tapi setahu saya pengelolaan hutan di wilayah randublatung memang kurang begitu memihak ke rakyat di sekitar hutan, euforia reformasi yang terjadi di tahun 1998 menjadi tonggak perlawanan rakyat sekitar hutan randublatung (bahkan) sampai bisa mengahntarkan seorang guru smp menjadi kepala DPRD, dibalik perlawanan itu semua ada dalang yang
    “membakar” amarah rakyat (yang setahu saya mereka bukan orang – orang yang kalap) sehingga mereka dengan kalapnya menjarah hutan jati yang seharusnya jadi warisan anak cucu mereka, jadi kebanggan kami sebagai wong randublatung.. carfilah solusi yang baik dengan menggali potensi yang ada di daeraqh kita, randublatung mempunyai tembakau yang kualitasnya bagus, kalau pemkab mau membatu pengairan ( dari Bengawan solo ) di wilayah randubatung pasti komoditas pertanian dari blora selatan dapat menjadi andalan.


    Beberapa orang yang saya temui mengatakan mereka pernah merantau juga ke Kota. Bagi yang kurang beruntung akan kembali lagi ke kampung dan mencari-cari lahan untuk digarap atau menjadi pekerja di sebuah toko Fotokopi.
    Sependek pengetahuan saya, tidak ada hutan jati yang tidak tumbuh di lahan Perhutani. Karena tumbuhnya di lahan Perhutani, maka jati tersebut diklaim sebagai milik Perhutani atau Asset Negara. Meskipun sebenarnya yang terlibat dalam penanaman, pemeliharaan dan penebangan/panen jati adalah masyarakat. Hasil dari panen jati masuk ke kas negara, tidak bagi masyarakat.

    Salam Kenal

    Yance Arizona

  3. Keberhasilan implementasi PHBM di Randublatung (dan pada umumnya di Jawa Tengah) memang bersifat sporadis. Beberapa terbukti mampu mengangkat harkat hidup masyarakat desa hutan, tapi beberapa pun masih seperti yang Anda sampaikan. Sebagian besar, karena sinergi dari para pihak, khususnya implementator frontline Perum Perhutani, belum mampu memahami icon CSR-nya sendiri. Namun demikian, cobalah berkunjung ke sisi lain yang membangkitkan optimisme, sembari tentunya berupaya menduplikasi keberhasilan yang telah dicapai. Jika ditempat lain bisa berdampak positif, tentu ada peluang untuk menciptakan hal yang sama.

    Salam hutan lestari, masyarakat desa hutan sejahtera.


    Salam Kenal Bung. PHBM memang direspons berbeda oleh masyarakat desa pinggir dan di dalam kawasan hutan. Perbedaan itu bisa dilihat dari dua hal: Pertama, kondisi geografis baik status kawasan hutan, curah hujan, jumlah lahan; Kedua, jumlah penduduk dan tingkat ketergantungan masyarakat terhadap hasil hutan, terutama kayu. Sebagai perbandingan barangkali bisa dilihat catatan yang saya buat dari Lereng Gunung Slamet, Banyumas. Semoga bermanfaat.

  4. Ingin mengetahui informasi terbaru, terlengkap tentang kota Blora silahkan kunjungi Situs Komunitas Masyarakat Blora.

    Disini semua Bebas Berekspresi, Bebas Berpendapat, Bebas Menyuarakan Nurani Rakyat, Bebas Berdemokrasi, Bebas dari Suap dan Money Politics, Bebas Menyuarakan Kebenaran, Bebas Membongkar Kebohongan dan Ketidakadilan.

    Terima Kasih

    Saya kira Situs Komunitas ini cukup baik menjadi contoh untuk terlibat dalam komunikasi dengan tema Daerah. Sebab daerah tidak terlalu banyak disorot oleh media nasional. Klik: http://blora.org/forum/

  5. samin memang ajaran pas untuk membangun/meningkatkan kesejahteraan masyarakat dgn salah satu kata KangKongkon Kang Nglakoni,kita bisa melihat sistem pemerintahahan kita yang serba amboradul serta gak karuan,kurangnya perhatian terhadap masyarakat
    sehingga banyaknya pengangguran serta meningkatnya jumlah rakyat miskin, di sini..di kota randublatung dengan banyaknya sumber kekayaan dari hasil bumi.untuk itu mgkin bagi generasi muda yang harus memperjuangkan bagaimana cranya;Hak Kita jangan Menjadi Hak Orang lain,makanya kita tetap harus satukan kekuatan walaupun dgn berbagai perbedaan…….

    terimakasih
    Kepada temen-temen yang tlah peduli pada randublatung
    sehingga tlah tercipta sebuah komunal/kumunitas serta
    tercipta pendidikan-pendidikan,sehingga dapat di jadikan sebuah pegangan untuk membrontakb suatu penidasan-penidasan terhadap masyarakat.TETAp semAngAT DAn Trus MLAwan………
    Saran Menjelang Pemilu;2009
    pesta rakyat mungkin sekitar 7 bulanan,aq pikir untuk generiasi muda jangan mudah sampai terhasut oleh suata ajakan-ajakan yg sekiranya membuat kita bodoh&sebagai alat untuk membodohi masyarakat banyak!!! kita harus bisa memilih calon-calon legeslatif yang berpotensi serta bisa membawa daerah kita harus bisa maju!!!!!!!!!!!!
    muda

    Semangat sekali Bung Iwan Secen ini, apalagi sarannya menjelang Pemilu 2009.
    Ajaran Samin memang unik, tapi dari keunikan itu orang-orang banyak memandangnya sebagai sesuatu yang aneh dan kolot. Padahal ajarannya itu mengandung nilai-nilai perlawanan terhadap ketidakadilan. Terutama perlawanan tanpa kekerasan.

  6. ya byarin lah apa yg udah trjadi,,,,
    ya klw bs nggk dilanjutkn

    Nah, itu dia bos. Akibat sikap permisif maka kejadian serupa terus berulang. Dan sepertinya akan terjadi bila tidak ditanggapi.

  7. Saatnya bangkit dari kebodohan, janganlah kita mau selalu dibodohi oleh perhutani. banyak hal sebenarnya yang bisa kita tuntut untuk mendapatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.

  8. wah ternyata orang dari luar daerah yang berada jauh disana malah bisa memberikan informasi yang bermanfaat bagi semua pihak khususnya masyarakat blora.

    finally, nice post gan…

  9. Saya putra Blora, lahir dan besar di Blora, pahit getir masa kecil di Blora, setelah besar mengembara mencari rempah-rempah kehidupan di luar Blora….Namun darah dan keringatku masih Blora…….
    Sejauh ini, sejak sy lahir cepret 38 tahun yg lalu hingga sekarang ketika sy pulang dan jalan2 di Blora, terutama Desa hutan, masyarakatnya masih tidak beranjak dari kemiskinan Struktural…..rumah papan, lantai tanah, sapi seekor dua ekor di ruang tamu yg lbh layak kusebut (maaf) kandang……tidak kulihat kemajuan berarti dari desaku tercinta…..Sementara, disamping rumah mrk, hutan lebat hijau nan indah, milik Perusahaan negara…… Apa yg terjadi??? Inikah yg disebut “Hutan Lestari masyarakat Sejahtera ???? …. Berbagai skema tlah digunakan, mulai dari istilah PHBM dan tetek bengeknya…..namun intinya adalah : Industrialisasi kehutanan dalam skala massif, telah meluluhlantakkan harmoni masyarakat desa hutan, mengebiri hak-hak masy desa hutan utk mendapatkan haknya terhadap sumber daya hutan……. Inikah yg dinamakan kebijakan yg berpihak kepada rakyat ??? Walahualam….hatiku tetap menangis melihat saudara2ku dalam kungkungan kemiskinan yg diciptakan………

  10. Sebagai perbandingan juga, ada baiknya dilihat pengelolaan hutan rakyat di tanah milik yang dikelola oleh petani yang tinggal di desa sekitar hutan di Kulon Progo, Gunung Kidul, Wonogiri, dan beberapa daerah lain di Jawa. Bagus, dan juga sedikit banyak membuktikan bahwa mengelola hutan bukan monopoli sarjana dan profesor kehutanan.

    Sekian puluh tahun fakultas kehutanan menelorkan sarjana, master, dan doktor kehutanan, coba lihat statistik kehutanan Indonesia. Ada kabar baik? Saya urut deh, tingkat kerusakan hutan naik. Luas hutan primer menurun. Luas tanah kosong di Perhutani meningkat, lahan kosong yang dulu-dulu sebelum penjarahan aja belum tertanami. Jumlah kejadian banjir meningkat. Illegal logging menghebat, naik sampai tingkat gila-gilaan, sempat turun, stabil di angka tak terkontrol. Kebakaran hutan tak selesai-selesai. Penambangan di hutan lindung dan seterusnya.

    Jadi apa kerjaannya para rimbawan lulusan fakultas kehutanan yang mentereng itu? Saya pun tidak tahu. Memang selama kuliah apa yang dipelajarinya, setelah lulus apa yang dikerjakan? Waduh saya juga tidak terlalu banyak tahu. Yang saya tahu, beberapa ratus hektar hutan rakyat di Jawa, yang sepenuhnya dikelola oleh masyarakat petani yang tinggal di sekitar hutan, berhasil mendapatkan sertifikat lestari, sementara sertifikat lestari tingkat internasional yang dipegang Perhutani rontok satu per satu, dan untuk selanjutnya Perhutani berulang kali gagal mendapatkan sertifikasi pengelolaan hutan lestari lagi hingga saat ini.

    Jangan mengira kalau rakyat diberi hutan lantas pasti akan ditebang habis cari untung sesaat. Masyarakat petani di Jawa cukup cerdas kok. Kalo ndak percaya lihat bagaimana sistem terasering dan pembagian air untuk sawah berjalan selama ratusan bahkan ribuan tahun. Bagaimana petani Jawa menyediakan makanan jutaan ton setiap tahun bagi penduduk Jawa dan pendatang di Pulau Jawa yang padat ini.

    Bagaimana masyarakat membangun institusinya sendiri untuk mengatur dan mendistribusi sumber daya alam yang terbatas itu, semisal tanah dan air, dengan jenial. Ada masalah, ada konflik? Pastinya. Pencurian air bukan hal yang asing, misalnya, tapi tidak terus meledak jadi penjarahan sampai kalang kabut. Bisalah diatasi oleh institusi yang mereka bangun sendiri.

    Ini semua ada kaitannya dengan rasa keadilan. Kalau rasa keadilan masyarakat dipenuhi jalan deh negara. Mau kelola hutan, jalan. Mau berantas korupsi, jalan. Mau bangun jembatan, jalan.

    Rasa keadilan!

    Itu!

  11. saya berfikiran semua kemiskinan yang terjadi di blora sebenarnya adalah para pengambil harta kekayaan blora dari kayu,minyak yang harusny jadi milik warga blora untuk mengentaskan kemiskinan.kita harus bertanya dimana para pemimpin pemimpin blora?ataukah udah enak jadi pejabat lalu membiarkan saudara saudaranya kesusahan.coba pikir………….!!!!!rakyat blora harusnya kecukupan,tidak pantas kekurangan,kalau diibaratkan “bagai anak ayam mati di lumbung padi”……

  12. klo bgitu knapa ga dikelola sistem “hutan desa” aja….
    klo ga salah ada permenhut no. P.49/Menhut-II/2008

    PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
    NOMOR : P. 49/Menhut-II/2008
    TENTANG
    HUTAN DESA
    DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
    MENTERI KEHUTANAN,
    Menimbang: a. bahwa dalam rangka pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan serta mewujudkan pengelolaan hutan yang adil dan lestari, hutan negara dapat dikelola untuk kesejahteraan desa melalui Hutan Desa;
    b.
    bahwa untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Pasal 86 ayat (2), Pasal 87 ayat (4), Pasal 88 ayat (2), Pasal 89 ayat (5), Pasal 91 ayat (3) dari Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Hutan Desa;
    Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
    2.
    Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
    3.
    Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41
    1
    Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);
    4.
    Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
    5.
    Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833);
    6.
    Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007;
    7.
    Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan;
    8.
    Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa;
    9.
    Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008;
    10.
    Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
    MEMUTUSKAN:
    Menetapkan: PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG HUTAN DESA.
    2
    BAB I
    KETENTUAN UMUM
    Bagian Kesatu
    Pengertian
    Pasal 1
    Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:
    1.
    Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
    2.
    Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
    3.
    Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
    4.
    Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
    5.
    Masyarakat setempat adalah kesatuan sosial yang terdiri dari warga Negara Republik Indonesia yang tinggal di dalam dan/atau di sekitar hutan, yang bermukim di dalam dan di sekitar kawasan hutan yang memiliki komunitas sosial dengan kesamaan mata pencaharian yang bergantung pada hutan dan aktivitasnya dapat berpengaruh terhadap ekosistem hutan.
    6.
    Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
    7.
    Hutan Desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa serta belum dibebani izin/hak.
    8.
    Lembaga Desa Pengelola Hutan Desa yang selanjutnya disebut Lembaga Desa adalah lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa yang bertugas untuk mengelola Hutan Desa yang secara fungsional berada dalam organisasi desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
    9.
    Pemberdayaan Masyarakat setempat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat sumberdaya hutan secara optimal dan adil melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.
    10.
    Areal kerja hutan desa adalah satu kesatuan hamparan kawasan hutan yang dapat dikelola oleh lembaga desa secara lestari.
    3
    11.
    Fasilitasi adalah upaya penyediaan kemudahan dalam memberikan hak pengelolaan hutan desa dengan cara pengembangan kelembagaan, pengembangan usaha, bimbingan teknologi, pendidikan dan latihan, serta akses terhadap pasar.
    12.
    Kawasan Pengelolaan Hutan adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
    13.
    Hak pengelolaan hutan desa adalah hak yang diberikan kepada desa untuk mengelola hutan negara dalam batas waktu dan luasan tertentu.
    14.
    Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan desa adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan desa pada hutan produksi melalui kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran.
    15.
    Pemanfaatan kawasan adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya.
    16.
    Pemanfaatan jasa lingkungan adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya.
    17.
    Pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.
    18.
    Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.
    19.
    Pemungutan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu adalah kegiatan untuk mengambil hasil hutan baik berupa kayu dan/atau bukan kayu dengan batasan waktu, luas dan/atau volume tertentu.
    20.
    Penetapan areal kerja hutan desa adalah pencadangan areal kawasan hutan oleh Menteri untuk areal kerja hutan desa.
    21.
    Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang Kehutanan.
    22.
    Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
    23.
    Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
    4
    Bagian Kedua Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup
    Pasal 2
    (1)
    Penyelenggaraan hutan desa dimaksudkan untuk memberikan akses kepada masyarakat setempat melalui lembaga desa dalam memanfaatkan sumberdaya hutan secara lestari.
    (2)
    Penyelenggaraan hutan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat secara berkelanjutan.
    Pasal 3
    Ruang lingkup pengaturan hutan desa meliputi :
    a.
    penetapan areal kerja;
    b.
    fasilitasi;
    c.
    perizinan;
    d.
    rencana kerja pengelolaan hutan desa;
    e.
    pelimpahan wewenang;dan
    f.
    pembinaan dan pengendalian.
    BAB II
    PENETAPAN AREAL KERJA HUTAN DESA
    Bagian Kesatu
    Areal Kerja Hutan Desa
    Pasal 4
    (1) Kriteria kawasan hutan yang dapat ditetapkan sebagai areal kerja hutan desa adalah hutan lindung dan hutan produksi yang :
    a.
    belum dibebani hak pengelolaan atau izin pemanfaatan;
    b.
    berada dalam wilayah administrasi desa yang bersangkutan.
    (2) Ketentuan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas rekomendasi dari kepala KPH atau kepala dinas kabupaten/kota yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan.
    5
    Bagian Kedua
    Tata Cara Penetapan Areal Kerja Hutan Desa
    Pasal 5
    Penetapan areal kerja hutan desa dilakukan oleh Menteri berdasarkan usulan Bupati/Walikota.
    Pasal 6
    (1)
    Bupati/Walikota mengusulkan penetapan areal kerja Hutan Desa kepada Menteri berdasarkan permohonan Kepala Desa, dengan dilampiri:
    a.
    peta dengan skala paling kecil 1 : 50.000; dan
    b.
    kondisi kawasan hutan antara lain fungsi hutan, topografi, potensi;
    (2)
    Usulan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Gubernur setempat.
    Pasal 7
    (1)
    Usulan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilakukan verifikasi oleh tim verifikasi yang dibentuk oleh Menteri.
    (2)
    Tim verifikasi beranggotakan unsur-unsur eselon I terkait lingkup Departemen Kehutanan yang dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial, dan bertanggung jawab kepada Menteri.
    (3)
    Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial sebagai koordinator Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menugaskan UPT Departemen Kehutanan terkait untuk melakukan verifikasi ke lapangan.
    (4)
    UPT Departemen Kehutanan terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat.
    (5)
    Hasil verifikasi UPT Departemen Kehutanan terkait dilaporkan kepada Tim Verifikasi, sebagai bahan pertimbangan.
    (6)
    Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi : kepastian hak atau izin yang telah ada serta kesesuaian dengan fungsi kawasan.
    (7)
    Ketentuan lebih lanjut tentang verifikasi diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial.
    Pasal 8
    (1)
    Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5), Tim Verifikasi dapat menolak atau menerima seluruh atau sebagian usulan penetapan areal kerja hutan desa.
    6
    (2)
    Terhadap usulan penetapan areal kerja hutan desa yang ditolak, Tim Verifikasi atas nama Menteri menyampaikan pemberitahuan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Gubernur setempat.
    (3)
    Terhadap usulan penetapan areal kerja hutan desa yang diterima, Menteri menetapkan areal kerja hutan desa.
    (4)
    Penetapan areal kerja hutan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota setempat.
    BAB III
    FASILITASI
    Pasal 9
    (1)
    Fasilitasi dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas lembaga desa dalam pengelolaan hutan.
    (2)
    Jenis fasilitasi meliputi:
    a.
    pendidikan dan latihan;
    b.
    pengembangan kelembagaan;
    c.
    bimbingan penyusunan rencana kerja hutan desa;
    d.
    bimbingan teknologi;
    e.
    pemberian informasi pasar dan modal; dan
    f.
    pengembangan usaha.
    (3)
    Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
    Pasal 10
    (1)
    Pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dapat dibantu oleh pihak lain, antara lain:
    a.
    perguruan tinggi/lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat;
    b.
    lembaga swadaya masyarakat;
    c.
    lembaga keuangan;
    d.
    koperasi; atau
    e.
    BUMN/BUMD/BUMS.
    (2)
    Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan fasilitasi sepanjang mendapat persetujuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota sesuai kewenangannya.
    (3)
    Kegiatan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan mulai dari tahap pengusulan penetapan areal Hutan Desa sampai dengan pengelolaan Hutan Desa.
    7
    BAB IV
    HAK PENGELOLAAN HUTAN DESA
    Bagian Kesatu
    Umum
    Pasal 11
    (1)
    Hak pengelolaan hutan desa bukan merupakan hak kepemilikan atas kawasan hutan, dan dilarang memindahtangankan atau mengagunkan, serta mengubah status dan fungsi kawasan hutan.
    (2)
    Hak pengelolaan hutan desa dilarang digunakan untuk kepentingan lain di luar rencana pengelolaan hutan dan harus dikelola berdasarkan kaedah-kaedah pengelolaan hutan lestari.
    Bagian Kedua
    Sosialisasi
    Pasal 12
    (1)
    Terhadap areal kerja hutan desa yang telah ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Bupati/Walikota mensosialisasikan kepada Kepala Desa yang wilayah administrasinya ditetapkan sebagai areal kerja Hutan Desa.
    (2)
    Kepala Desa mensosialisasikan kepada masyarakat desa tentang penetapan areal kerja hutan desa.
    (3)
    Berdasarkan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Desa membentuk Lembaga Desa yang mengelola hutan desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa.
    Bagian Ketiga
    Tata Cara Permohonan Hak pengelolaan hutan desa
    Pasal 13
    (1)
    Permohonan Hak Pengelolaan Hutan Desa diajukan oleh Lembaga Desa kepada Gubernur melalui Bupati/walikota dengan melampirkan persyaratan:
    a.
    peraturan desa tentang penetapan lembaga desa;
    b.
    surat pernyataan dari kepala desa yang menyatakan wilayah administrasi desa yang bersangkutan yang diketahui camat;
    c.
    luas areal kerja yang dimohon;dan
    d.
    rencana kegiatan dan bidang usaha lembaga desa.
    8
    (2)
    Bupati/Walikota meneruskan permohonan Hak Pengelolaan Hutan Desa kepada Gubernur dengan melampirkan surat rekomendasi yang menerangkan bahwa Lembaga Desa telah:
    a.
    mendapatkan fasilitasi;
    b.
    siap mengelola hutan desa; dan
    c.
    ditetapkan areal kerja oleh Menteri.
    Pasal 14
    (1) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) Gubernur melakukan verifikasi.
    (2)
    Verifikasi paling sedikit dilakukan terhadap : keabsahan lembaga desa, pernyataan kepala desa, kesesuaian areal kerja, kesesuaian rencana kerja.
    (3)
    Terhadap hasil verifikasi yang tidak memenuhi syarat, Gubernur menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan.
    (4)
    Terhadap hasil verifikasi yang memenuhi syarat, Gubernur memberikan hak pengelolaan hutan desa.
    (5)
    Ketentuan lebih lanjut tentang pedoman verifikasi diatur oleh Gubernur.
    Pasal 15
    (1)
    Hak pengelolaan hutan desa diberikan dalam bentuk Surat Keputusan Pemberian Hak Pengelolaan Hutan Desa.
    (2)
    Surat Keputusan Pemberian Hak Pengelolaan Hutan Desa memuat :
    a.
    Luas hutan desa;
    b.
    Wilayah administrasi hutan desa;
    c.
    Fungsi hutan;
    d.
    Lembaga pengelola hutan desa;
    e.
    Jenis kegiatan pemanfaatan kawasan;
    f.
    Hak dan kewajiban; dan
    g.
    Jangka waktu hak pengelolaan.
    (3)
    Gubernur dapat melimpahkan kewenangan pemberian hak pengelolaan hutan desa kepada Bupati/Walikota.
    Pasal 16
    Surat Keputusan Pemberian Hak Pengelolaan Hutan Desa disampaikan oleh Gubernur kepada Lembaga Desa dengan tembusan kepada Menteri dan Bupati/Walikota.
    9
    Bagian Keempat
    Jangka Waktu Hak Pengelolaan Hutan Desa
    Pasal 17
    (1)
    Hak pengelolaan hutan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang.
    (2)
    Hak Pengelolaan Hutan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi yang dilakukan paling lama setiap 5 (lima) tahun satu kali oleh pemberi hak.
    Bagian Kelima
    IUPHHK dalam Hutan Desa
    Pasal 18
    (1)
    Lembaga Desa pemegang Hak Pengelolaan Hutan Desa dapat mengajukan IUPHHK dalam hutan desa yang terdiri dari IUPHHK Hutan Alam atau IUPHHK Hutan Tanaman.
    (2)
    IUPHHK Hutan Alam atau IUPHHK Hutan Tanaman dalam Hutan Desa hanya dapat diajukan pada areal kerja Hak Pengelolaan Hutan Desa yang berada dalam Hutan Produksi.
    (3)
    Dalam hal di areal Hak Pengelolaan Hutan Desa terdapat hutan alam yang berpotensi hasil hutan kayu, maka Lembaga Desa dapat mengajukan permohonan IUPHHK Hutan Alam dalam Hutan Desa.
    (4)
    Dalam hal di areal Hak Pengelolaan Hutan Desa dapat dikembangkan hutan tanaman, maka Lembaga Desa dapat mengajukan permohonan IUPHHK Hutan Tanaman dalam Hutan Desa.
    Pasal 19
    (1)
    Permohonan IUPHHK dalam Hutan Desa diajukan oleh Lembaga Desa kepada Menteri dengan melengkapi persyaratan:
    a.
    Foto copy peraturan desa tentang penetapan lembaga desa;
    b.
    Fotocopy Surat Keputusan Penetapan Areal Kerja Hutan Desa yang terkait;
    c.
    Fotocopy Surat Keputusan Pemberian Hak Pengelolaan Hutan Desa;
    d.
    Rencana Kerja Hutan Desa yang sudah disahkan; dan
    e.
    Akta penetapan Lembaga Desa sebagai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
    (2)
    Terhadap persyaratan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri membentuk Tim untuk melakukan penilaian.
    10
    Pasal 20
    (1)
    Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) Menteri dapat menerima atau menolak.
    (2)
    Terhadap hasil penilaian yang ditolak, Menteri menyampaikan surat pemberitahuan.
    (3)
    Terhadap hasil penilaian yang diterima, Menteri menetapkan IUPHHK Hutan Alam dalam Hutan Desa atau IUPHHK Hutan Tanaman Dalam Hutan Desa.
    Pasal 21
    (1)
    Menteri dapat melimpahkan wewenang penerbitan IUPHHK Hutan Alam Dalam Hutan Desa kepada Gubernur.
    (2)
    Menteri dapat melimpahkan wewenang penerbitan IUPHHK Hutan Tanaman Dalam Hutan Desa kepada Bupati/Walikota.
    Pasal 22
    (1)
    Jangka waktu IUPHHK Hutan Desa berlaku sejak diterbitkan sampai berakhirnya Hak Pengelolaan Hutan Desa, kecuali dicabut oleh Pemberi Izin.
    (2)
    IUPHHK Hutan Desa dilakukan evaluasi paling sedikit satu kali setiap satu tahun.
    BAB V
    HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG HAK
    Bagian Kesatu
    Hak
    Pasal 23
    Pemegang Hak Pengelolaan Hutan desa berhak:
    a.
    pada hutan lindung berhak untuk memanfaatkan kawasan, jasa lingkungan, pemungutan hasil hutan bukan kayu;
    b.
    pada hutan produksi berhak untuk memanfaatkan kawasan, jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.
    Pasal 24
    Pemanfaatan kawasan pada hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, dilakukan antara lain melalui kegiatan usaha:
    a.
    budidaya tanaman obat;
    11
    b.
    budidaya tanaman hias;
    c.
    budidaya jamur;
    d.
    budidaya lebah;
    e.
    penangkaran satwa liar; atau
    f.
    budidaya hijauan makanan ternak.
    Pasal 25
    Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, dilakukan antara lain melalui kegiatan usaha:
    a.
    pemanfaatan jasa aliran air;
    b.
    pemanfaatan air;
    c.
    wisata alam;
    d.
    perlindungan keanekaragaman hayati;
    e.
    penyelamatan dan perlindungan lingkungan; atau
    f.
    penyerapan dan/atau penyimpanan karbon.
    Pasal 26
    Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, dilakukan antara lain melalui kegiatan usaha:
    a.
    rotan;
    b.
    madu;
    c.
    getah;
    d.
    buah;
    e.
    jamur; atau
    f.
    sarang walet.
    Pasal 27
    Pemanfaatan kawasan pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, dilakukan antara lain melalui kegiatan usaha:
    a.
    budidaya tanaman obat;
    b.
    budidaya tanaman hias;
    c.
    budidaya jamur;
    d.
    budidaya lebah;
    e.
    penangkaran satwa; atau
    f.
    budidaya sarang burung walet.
    Pasal 28
    Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b , dilakukan antara lain melalui kegiatan usaha:
    a.
    pemanfaatan jasa aliran air; 12
    b.
    pemanfaatan air;
    c.
    wisata alam;
    d.
    perlindungan keanekaragaman hayati;
    e.
    penyelamatan dan perlindungan lingkungan; atau
    f.
    penyerapan dan/atau penyimpanan karbon.
    Pasal 29
    Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi dalam hutan alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, antara lain berupa pemanfaatan:
    a.
    rotan, sagu, nipah, bambu, yang meliputi kegiatan penanaman, pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan, dan pemasaran hasil;
    b.
    getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu yang meliputi kegiatan pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan, dan pemasaran hasil.
    Pasal 30
    Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, antara lain berupa pemanfaatan:
    a.
    rotan, sagu, nipah, bambu, yang meliputi kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengamanan, dan pemasaran hasil;
    b.
    getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu yang meliputi kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengamanan, dan pemasaran hasil.
    Pasal 31
    Pemanfaatan hasil hutan kayu hanya dapat dilakukan pada Hutan Produksi setelah mendapat Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan dalam pemanfaatannya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam maupun hutan tanaman.
    Pasal 32
    Dalam hal kegiatan pemungutan hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, dibatasi paling banyak 50 m3 (limapuluh meter kubik) per lembaga desa per tahun.
    13
    Pasal 33
    Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, dapat berupa pemungutan rotan, madu, getah, buah atau biji, daun, gaharu, kulit kayu, tanaman obat, dan umbi-umbian, dengan ketentuan paling banyak 20 (dua puluh) ton untuk setiap lembaga desa.
    Bagian Kedua
    Kewajiban
    Pasal 34
    (1) Lembaga Desa sebagai pemegang hak pengelolaan hutan desa memiliki kewajiban:
    a.
    melaksanakan penataan batas hak pengelolaan hutan desa;
    b.
    menyusun rencana kerja hak pengelolaan hutan desa selama jangka waktu berlakunya hak pengelolaan hutan desa;
    c.
    melakukan perlindungan hutan;
    d.
    melaksanakan rehabilitasi areal kerja hutan desa; dan
    e.
    melaksanakan pengkayaan tanaman areal kerja hutan desa.
    (2) Lembaga Desa sebagai pemegang IUPHHK dalam hutan desa memiliki kewajiban:
    a.
    untuk IUPHHK Hutan Tanaman dalam Hutan Desa, Lembaga Desa wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana pemegang izin IUPHHK Hutan Tanaman sesuai peraturan perundang-undangan;
    b.
    untuk IUPHHK Hutan Alam dalam Hutan Desa, Lembaga Desa wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana pemegang izin IUPHHK Hutan Alam sesuai peraturan perundang-undangan.
    BAB VI
    RENCANA KERJA
    Bagian Kesatu
    Umum
    Pasal 35
    (1)
    Rencana kerja hak pengelolaan hutan desa dimaksudkan sebagai acuan bagi pemegang hak dalam pengelolaan hutan desa dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan dan alat pengendalian bagi Pemerintah, provinsi, dan kabupaten/kota.
    (2)
    Rencana kerja hak pengelolaan hutan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
    a.
    Rencana Kerja Hutan Desa (RKHD); dan
    b.
    Rencana Tahunan Hutan Desa (RTHD). 14
    Pasal 36
    Dalam menyusun rencana kerja hak pengelolaan hutan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) Lembaga Desa dapat meminta fasilitasi kepada pemerintah, pemerintah daerah, atau pihak lain.
    Bagian Kedua
    Rencana Kerja Hutan Desa (RKHD)
    Pasal 37
    RKHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a merupakan rencana pengelolaan hutan desa selama jangka waktu pemberian hak 35 tahun yang menjamin berlangsungnya kelestarian fungsi hutan secara ekonomi, ekologi, sosial dan budaya setempat.
    Pasal 38
    (1)
    RKHD meliputi aspek-aspek :
    a.
    Kelola kawasan;
    b.
    Kelola kelembagaan;
    c.
    Kelola usaha; dan
    d.
    Kelola sumberdaya manusia.
    (2)
    RKHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh lembaga desa yang dilakukan secara partisipatif dalam satu kesatuan hak pengelolaan hutan desa.
    Pasal 39
    (1)
    RKHD disahkan oleh Gubernur yang dapat didelegasikan kepada Kepala Dinas Provinsi yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan.
    (2)
    Lembaga Desa menyampaikan RKHD yang telah disahkan Gubernur kepada Menteri dengan tembusan kepada Bupati/Walikota.
    Pasal 40
    (1)
    RKHD dapat direvisi oleh Lembaga Desa berdasarkan hasil musyawarah.
    (2)
    RKHD hasil revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disahkan oleh Gubernur dan disampaikan kepada Menteri, dan Bupati/Walikota. 15
    Bagian Ketiga
    Rencana Tahunan Hutan Desa (RTHD)
    Pasal 41
    (1)
    RTHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b merupakan penjabaran lebih rinci dari RKHD yang memuat kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dan target-target yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan.
    (2)
    RTHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana yang meliputi:
    a.
    rencana tata batas areal kerja;
    b.
    rencana penanaman;
    c.
    rencana pemeliharaan;
    d.
    rencana pemanfaatan; dan
    e.
    rencana perlindungan.
    Pasal 42
    (1)
    RTHD disahkan oleh Bupati/Walikota yang dapat didelegasikan kepada Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di Kabupaten/kota.
    (2)
    Lembaga Desa menyampaikan RTHD yang telah disahkan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri.
    BAB VII
    PELAPORAN
    Pasal 43
    (1)
    Lembaga Desa selaku pemegang hak pengelolaan hutan desa atau pemegang IUPHHK dalam hutan desa menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara periodik, kepada :
    a.
    Gubernur dengan tembusan kepada Menteri dan Bupati/Walikota terhadap pemegang HPH Desa.
    b.
    Menteri dengan tembusan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota terhadap pemegang IUPHHK Hutan Desa.
    (2)
    Laporan kinerja secara periodik disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun.
    (3)
    Laporan kinerja secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat antara lain:
    a.
    rencana kerja dan realisasi kegiatan periodik dan kumulatif:
    1)
    tata batas areal kerja;
    16
    2)
    penanaman;
    3)
    pemeliharaan;
    4)
    pemanfaatan; dan
    5)
    rencana perlindungan;
    b.
    kendala dalam pelaksanaan:
    1)
    teknis; dan
    2)
    administrasi;
    c.
    Laporan kinerja merupakan bahan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan hutan desa.
    BAB VIII
    PEMBINAAN , PENGENDALIAN DAN PEMBIAYAAN
    Bagian Kesatu
    Pembinaan dan Pengendalian
    Pasal 44
    (1)
    Pembinaan dan pengendalian dimaksudkan untuk menjamin terselenggaranya pengelolaaan hutan desa yang efektif sesuai tujuan.
    (2)
    Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian:
    a.
    pedoman;
    b.
    bimbingan;
    c.
    pelatihan;
    d.
    arahan; dan/atau
    e.
    supervisi
    (3)
    Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan:
    a.
    monitoring; dan/atau
    b.
    evaluasi.
    Pasal 45
    (1)
    Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dilakukan oleh Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota.
    (2)
    Pembinaan dan Pengendalian oleh Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
    a.
    Menteri, berwenang membina dan mengendalikan kebijakan hutan desa yang dilaksanakan Gubernur, dan/atau Bupati/Walikota;
    b.
    Gubernur, berwenang membina dan mengendalikan kebijakan hutan desa yang dilaksanakan oleh Bupati/Walikota.
    17
    (3)
    Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai kewenangannya melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan hutan desa yang dilaksanakan oleh pemegang hak atau izin:
    a.
    Menteri, menyusun pedoman pengelolaan hutan desa, monitoring, dan evaluasi;
    b.
    Gubernur, memberikan bimbingan, arahan dan supervisi, monitoring, dan evaluasi;
    c.
    Bupati/Walikota, melakukan pelatihan, monitoring, dan evaluasi.
    Pasal 46
    (1)
    Pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengelolaan hutan desa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
    (2)
    Hasil pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan hutan desa, dan/atau perbaikan terhadap kebijakan hutan desa.
    Bagian Kedua
    Pembiayaan
    Pasal 47
    (1)
    Pembiayaan untuk pelaksanaan pengelolaan hutan desa dibebankan kepada Kas Desa.
    (2)
    Pembiayaan untuk fasilitasi, pembinaan dan pengendalian dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat melalui Hutan Desa dibebankan kepada:
    a.
    Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
    b.
    Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan/atau
    c.
    Sumber-sumber lain yang tidak mengikat.
    BAB IX
    SANKSI
    Pasal 48
    (1)
    Hak pengelolaan hutan desa hapus, apabila:
    a.
    jangka waktu hak pengelolaan telah berakhir;
    b.
    hak pengelolaan dicabut oleh pemberi hak sebagai sanksi yang dikenakan kepada pemegang hak, sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
    c.
    hak pengelolaan diserahkan kembali oleh pemegang hak pengelolaan dengan pernyataan tertulis kepada pemberi hak sebelum jangka waktu hak pengelolaan berakhir; atau
    d.
    pemegang hak pengelolaan tidak memenuhi kewajiban sesuai ketentuan.
    18
    (2)
    Proses penghapusan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan bersama antara pemberi dan pemegang hak.
    Pasal 49
    Hapusnya hak pengelolaan hutan desa atas dasar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan pemegang hak untuk melunasi seluruh kewajiban finansial serta memenuhi seluruh kewajiban lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah, provinsi dan kabupaten/kota.
    Pasal 50
    (1)
    Sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan di lapangan, terhadap pemegang hak pengelolaan hutan desa yang melanggar :
    a.
    Tidak menyusun rencana kerja hak pengelolaan hutan desa selama jangka waktu berlakunya hak pengelolaan hutan desa (RKHD);
    b.
    Tidak melaksanakan penataan batas; atau
    c.
    Tidak melakukan perlindungan hutan;
    (2)
    Sanksi administratif berupa pencabutan izin, terhadap pemegang hak pengelolaan hutan desa apabila :
    a.
    memindahtangankan atau mengagunkan serta mengubah status dan fungsi kawasan hutan;
    b.
    menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan lain diluar rencana pengelolaan hutan;
    c.
    tidak mengelola berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari; atau
    d.
    tidak melaksanakan penatausahaan hasil hutan.
    Pasal 51
    Untuk IUPHHK Hutan Alam dalam Hutan Desa atau IUPHHK Hutan Tanaman dalam Hutan Desa, Lembaga Desa dikenakan sanksi sebagaimana sanksi yang dikenakan terhadap pemegang IUPHHK Hutan Alam atau pemegang IUPHHK Tanaman sesuai peraturan perundang-undangan.
    19
    20
    BAB X
    KETENTUAN PENUTUP
    Pasal 52
    Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
    Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
    Ditetapkan di : Jakarta
    Pada tanggal : 25 Agustus 2008
    MENTERI KEHUTANAN,
    ttd
    H. M.S. KABAN
    Diundangkan di : Jakarta
    Pada tanggal : 5 September 2008
    MENTERI HUKUM DAN HAM
    REPUBLIK INDONESIA,
    ttd
    ANDI MATTALATTA
    BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 39
    Salinan sesuai dengan aslinya
    Kepala Biro Hukum dan Organisasi,
    ttd
    SUPARNO, SH
    NIP. 080068472

  13. Blora kabupaten paling oke…………..bangga jadi warga BLORA……….. Keajaiban kilang minyak CEPU……..Dasyatnya Kec.randublatung……………
    woooooooooooooowwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
    Bangga dech..Cepu oke……Randublatung dasyat…………………

  14. PADA NGOMONG APAAN SIH NI………
    RANDUBLATUNG RANDUBLATUNG……APAAN TU…PARAH…..
    KALO HUTAN JATI PENGEN AMAN….ANGKAT SMUA KARYAWAN PERHUTANI JADI PEGAWE……WONG YG NYOLONG SEBAGIAN JUGA ORANG DALAM…..TERMASUK …APARAT POLISI KURANG AJAR…..

  15. Urun rembug dikit nee.
    Kemiskinan masyarakat Blora pada umumnya, memang bersumber dari berbagai sebab.
    Bila diuraikan gak cukup waktu semalam untuk menulisnya, diantaranya :
    1. Faktor geografis dan topografis kab blora.
    Dengan tanah berkapur dan kontur perbukitan, sangat sulit untuk menahan air. Ini berakibat pada kesuburan tanah. Sulit mengembangkan pertanian secara modern di blora. Hanya pertanian tradisonal yang dapat dilakukan oleh masayarakat Blora. Dan ini hanya mampu untuk bertahan hidup, tak lebih dari itu.
    2. Sumber daya yang ada dikelola oleh Negara, bukan oleh Daerah. dengan sistem bagi hasil yang sangat rendah, tidak akan mungkin dapat memajukan taraf hidup masyarakat Blora (masyarakat hanya jadi penonton, sebagaimana di lokasi lain, Buyat, Timika, Sumba, dll.).
    3. Tingkat kepedulian Pemkab yang rendah akan pengembangan potensi pertanian dan peternakan. Pertanian dan pengembangan kebun lahan kering masih sangat memungkinkan di blora. Mangga dan Kelapa sangat mungkin dikembangkan. Semasa kecilku, banyak sekali lahan kelapa yang diusahakan oleh rakyat, tapi sejak tidak terkendalinya hama dan penyakit kelapa, sejak itu pula tanaman kelapa lenyap dari bumi Blora. Sewaktu kecil saya, Blora adalah penghasil sapi potong terbesar Jawa Tengah. Boleh dilihat dari sisa sisa kejayaannya, yakni banyak pasar sapi di Blora, Randublatung, Kunduran, Ngawen dan Cepu. Setiap malam pasaran sapi (Pon), banyak pedagang dan “blantik” sapi yang bertransaksi. Bila Pemkab sanggup mengembangkan potensi ternak besar di Blora, tak mustahil ekonomi akan bangkit. Banyak lahan yang bisa dimanfaatkan untuk peternakan (lahan yang saat ini menganggur).
    4. Kebijakan bidang pertanian yang dijalankan oleh Pemerintah kurang mendukung pengembangan pertanian sebagai sandaran ekonomi masyarakat. Pembukaan kran Impor beras dan produk pertanian lainnya (yang dapat dihasilkan oleh petani dalam negeri) sangat melukai para petani.
    5. Masih banyak lagi yang lain…………………………., salah satu contohnya :
    Banyak putra daerah (di perantauan) yang telah berhasil secara ekonomi, tidak berminat mengembangkan atau berinvestasi di Blora karena berbagai hambatan sarana dan prasarana yang serba minim. (termasuk saya, hehehe, masih ragu untuk investasi bisnis di Blora).

    Tapi dalam hati kecil, masih ada keinginan untuk memajukan Blora dengan investasi dan sumbangan pemikiran.

    Terimakasih.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s