Artikel

Sekedar Mengingatkan

Tulisan ini diterbitkan di Padang Ekspres 31 Januari dan 1 Februari 2007 untuk merespons “ancaman” Anggota DPRD Sumatera Barat yang melaporkan Aliansi Tolak PP 37/2006 ke Kepolisian Daerah Sumatera Barat.

70 tahun lalu, tepatnya tahun 1937, seorang pemuda Indonesia dihadapkan ke pengadilan. Ia dihadapkan karena dituduh menghina pemerintah dan merendahkan martabat penguasa. Kemudian pemuda itu melakukan pembelaan, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga atas nama bangsanya. Ia beri judul (pledoi) pembelaannya itu: Indonesia Menggugat. Tetapi, dia tetap saja dihukum, karena pemikirannya dan pergerakannya berbahaya bagi kekuasaan. Delapan tahun kemudian keadilan menjawabnya, Indonesia Menggugat dijawab dengan Indonesia Merdeka (Proklamasi), dengan ia sebagai proklamator: Soekarno

Pengalaman yang di alami Soekarno tidak hanya terjadi pada dirinya, tetapi juga dialami oleh banyak lagi para pejuang kemerdekaan pada masa itu. Di mana seseorang yang menyampaikan pendapatnya di muka umum akan diseret ke “meja hijau” karena pendapatnya itu dianggap sebagai suatu penghinaan yang mengganggu stabilitas penjajah. Penguasa memiliki otoritas untuk memaksakan makna. Perjuangan kemerdekaan pun dimaknai sebagai pemberontakan, sehingga harus dibungkam. Kejadian serupa juga masih berlanjut pada era setelah proklamasi kemerdekaan. Bahkan praktik-praktik pembungkaman itu masih terjadi sampai hari ini.

Dalam zaman Orde Baru kita punya referensi peristiwa Malari (lima belas januari 1974) yang memenjarakan Hariman Siregar. Cs karena menolak hutang luar negeri; Rizal Ramli. Cs yang dipenjara karena aksi penolakan pencalonan kembali Soeharto sebagai presiden pada tahun 1970-an; Sri Bintang Pamungkas, Dosen Universitas Indonesia, aktivis, anggota DPR-RI (1995): Menyebut Soeharto Diktator dalam sebuah Seminar di Jerman, ia dijatuhi hukuman 2 tahun 10 bulan penjara. Semuanya adalah korban “pembungkaman” penguasa yang tidak mau dikritik, yang tidak mau dikontrol. Hal seperti ini merupakan bahaya demokrasi, seperti yang digambarkan oleh Dony Kleden dengan ungkapan: “Menihilkan tukang kritik sama dengan membangun pemerintahan yang tiran dan otoriter. Pemerintahan yang demokratis meniscayakan budaya kritik. Hadirnya tukang kritik menjadi pilar sebuah pemerintahan yang demokratis.”

Kritik sebagai pesan

Kritik adalah sebuah pesan. Ia bisa saja belebihan, tetapi lebih sering ia diabaikan oleh penguasa. Kritik yang baik adalah kritik yang mengingatkan, tidak menuduh dengan mengumbar seolah-olah seseorang telah melakukan sesuatu yang sejatinya tidak pernah dia lakukan. Dalam konteks seperti inilah saya mengajak seluruh pembaca untuk mendudukkan persoalan menarik yang terjadi di Sumatera Barat akhir-akhir ini. Yaitu “serangan balik” yang dilakukan oleh anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan melaporkan Aliansi Tolak PP 37/2006 melakukan penghinaan terhadap penguasa atau badan umum (Pasal 207 jo Pasal 208 KUHP) kepada Kepolisian Daerah Sumbar (Polda Sumbar).

Pelaporan ini dilakukan oleh anggota DPRD Sumbar terkait dengan pemasangan spanduk besar (kira-kira 5X8 meter) bertuliskan “Sarang Koruptor” yang dipajang pada hari jum’at (19 Januari 2007) di depan pintu DPRD Sumbar. Spanduk itu sebenarnya dipasang 3 (tiga) hari setelah, kalangan yang tergabung alam aliansi, berturut-turut melakukan demonstrasi dan bermalam (Camping) di halaman DPRD. Sepanjang camping itu, tidak ada respons positif dari anggota DPRD untuk datang menghampiri demonstran yang terdiri dari mahasiswa, LSM, dan akademisi itu. Tidak ada respons yang cukup baik untuk mengakomodasi aspirasi penolakan PP No 37/2006. Padahal, kalau anggota DPRD Sumbar mau menyatakan menolak PP tersebut bisa saja dilakukan. Contohnya judicial review PP 110/2000 ke Mahkamah Agung yang dilakukan oleh anggota DPRD Sumbar periode 1999-2004.

Sama-sama telah kita ketahui bersama, penolakan banyak kalangan yang hampir merata di seluruh tanah air atas pengeluaran PP No 37/2006 oleh Pemerintah (pusat) adalah karena PP itu “dapat” dijadikan sebagai alat yang efektif oleh anggota DPRD untuk menaikkan tunjangannya ribuan persen, di sisi lain tentu anggaran untuk pembangungan akan berkurang.

Apabila pendapatan anggota DPRD dari dana APBD terlalu jauh jaraknya dari pendapatan masyarakat kecil (misalkan UMP), maka yang terjadi bukan hanya ketidakadilan, tetapi juga potensi korupsi bagi anggota DPRD menjadi besar, karena korupsi mengikuti arus uang. Semakin besar uang yang diterima anggota DPRD maka semakin besar potensi korupsinya. Untuk itulah kita perlu mengingatkan anggota DPRD, bahwa apabila PP ini diterapkan, masyarakat akan merasakan ketidakadilan, dan pada suatu kondisi tertentu, apabila anggota DPRD menaikkan pendapatannya terlalu tinggi melalui penerapan PP ini maka anggota DPRD bisa saja terjerat dalam “lubang korupsi.” Kita sudah punya referensi kasus PP 110/2000. Maka, tolaklah PP No 37/2006 !

Dalam konteks mengingatkan itulah spanduk besar “Sarang Koruptor” dipajang. Spanduk ini pun pernah menghiasi beranda gedung DPRD Sumbar 5 (lima) tahun yang lalu dalam advokasi kasus Korupsi APBD tahun 2002 terkait PP 110/2000. Bahkan sebagian kecil anggota DPRD Sumbar pada hari ini, ada yang terlibat dalam advokasi kasus korupsi APBD tahun 2002 tersebut. Mereka sedikit banyak punya andil sehingga menyebabkan spanduk besar “Sarang Koruptor” terbuat dan dipajang pada tahun 2002 dulu.

Tetapi mengapa, kritik yang mengingatkan para wakil rakyat pada hari ini dianggap sebagai sebuah penghinaan? Menyampaikan aspirasi dan mengajak para wakil rakyat untuk meletakkan telinganya di jantung rakyat dianggap meresahkan? Ada apa dibalik semua itu? Apakah masyarakat tidak boleh mengingatkan para wakilnya di parlemen? Lalu siapa lagi yang akan mengingatkan?

Delik penghinaan

Delik penghinaan terhadap penguasa dan badan umum yang dijadikan sebagai rujukan untuk “mengkriminalisasi” Aliansi PP No 37/2006 oleh anggota DPRD Sumbar diatur dalam Pasal 207 dan 208 KUHP. Semangat pasal ini senafas dengan pasal 134, 136, dan 137 KUHP tentang penghinaan terhadap presiden yang telah dinyatakan tidak berlaku lagi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006.

Penghinaan terhadap presiden maupun penghinaan terhadap penguasa dan badan umum pada hakikatnya adalah pasal-pasal warisan penjajah Belanda yang digunakan untuk memidana rakyat jajahan dengan cara yang sangat mudah, yaitu dengan tuduhan telah menghina penguasa (penjajah) Belanda, agar melalui ancaman penjara itu rakyat bisa dipertakuti, ditundukkan dan diatur hidupnya untuk tidak melawan penjajah Belanda. Dengan begitu, apabila pasal-pasal tersebut digunakan terhadap rakyat Indonesia yang sudah menyatakan dirinya merdeka, sama saja dengan mengatakan bahwa rakyat Indonesia masih terjajah oleh bangsanya (baca: Pemerintah pusat/daerah) sendiri.

Pasal penghinaan terhadap penguasa dan badan umum tidak boleh dijadikan sebagai alat untuk membungkam aspirasi masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh Prof. Mardjono Reksodiputro, SH, MH sebagai saksi ahli dalam persidangan Judicial review pasal penghinaan presiden dalam KUHP di Mahkamah Konstitusi, beliau mengatakan: “Dengan mempertimbangkan perkembangan nilai-nilai sosial dasar (fundamental social values) dalam masyarakat demokratik yang modern, maka delik penghinaan tidak boleh lagi digunakan untuk menghambat kritik dan protes terhadap kebijakan pemerintah (pusat dan daerah), maupun pejabat-pejabat pemerintah (pusat dan daerah).”

Disamping itu, penerapan pasal-pasal penghinaan terhadap presiden maupun penguasa dan badan umum sering terjadi secara sewenang-wenang. Hal ini karena rumusan pasal penghinaan tersebut bersifat obscuur (kabur) sehingga sering disebut sebagai pasal karet. Kabur menurut pendapat para ahli dapat dilihat berdasarkan dua patokan: (1) bahwa seseorang tidak dapat memastikan apakah perbuatannya dilarang oleh undang-undang; dan (2) bahwa “kekaburan” peraturan tersebut menimbulkan penegakan hukum yang sewenang-wenang (arbitrary enforcement).

Sesuatu yang kabur atau tidak jelas akan menimbulkan banyak penafsiran untuk menjelaskannya. Ketika zaman penjajahan Belanda, kekaburan pasal ini ditafsirkan guna memenjarakan “pemberontak-pemberontak” yang tidak patuh kepada penjajah. Hal inilah yang dialami Soekarno, Hatta, Tan Malaka, Agus Salim, M. Natsir, M. Yamin, dan masih banyak lagi. Ketika Orde Baru, pasal ini ditafsirkan guna memenjarakan Hariman Siregar, Rizal Ramli, Yeni Rosa Damayanti, Sri Bintang Pamungkas, dan banyak anak muda lainnya. Akankah watak penjajah dan Orde Baru yang negatif ini masih dipakai oleh para wakil rakyat di DPRD Sumbar pada abad 21 ini? Jika itu terjadi, sungguh mentalitas penjajah yang diwarisi sejak abad 19 merupakan musuh bersama (common enemy) yang harus kita lawan.

Lalu bagaimana sebaiknya sikap aparat penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim) bila dihadapkan dengan pasal 207 dan 208 KUHP ini? Maka jawabannya ada pada Pasal V UU Nomor 1 Tahun 1946 yang menjadi dasar bagi “toets steen” (batu penguji) tentang relevansi dan “raison d’etre” pasal-pasal Wetboek van Strafrecht Voor Nederlan-Indie (WvS) yang sekarang kita kenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam pasal V tersebut disebutkan: “Peraturan hukum pidana yang seluruhnya atau sebagian sekarang tidak dapat dijalankan, atau bertentangan dengan kedudukan Republik Indonesia sebagai negara merdeka, atau tidak mempunyai arti lagi, harus dianggap seluruhnya atau sebagian sementara tidak berlaku.”

Sungguh rumusan itu merupakan pijakan yang sangat luar biasa yang dilahirkan oleh para politisi pejuang kemerdekaan kita dulu. Ketentuan tersebut bersifat antisipatif karena para pendiri bangsa sangat sadar, bahwa kesewenang-wenangan, dalam istilah Soekarno penjajahan terhadap manusia oleh manusia (Exploitatie I’lhome par I’ihome) dapat terjadi tanpa mengenal batas ruang, waktu, dan pelaku. Penjajahan, atau lebih tepatnya mentalitas penjajah, bahkan dapat dilakukan oleh bangsa sendiri. Sehingga, aparat penegak hukum yang memiliki nasionalisme yang tinggi harus sadar betul dengan makna kemerdekaan Indonesia kita, akan makna hak setiap orang untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat (Pasal 28 E ayat 3 UUD 1945). Semoga.

Kita tidak ingin terjadi, seperti apa yang dikemukakan oleh Bambang Beathor Suryadi yang dipenjara pada usia 20 tahun karena melakukan kritik terhadap pemerintahan Orde Baru pada tahun 1993. Dalam persidangan judicial review Pasal penghinaan Presiden dalam KUHP di Mahkamah Konstitusi, dibawah sumpah ia menceritakan: “Bahwa ketika selesai penjatuhan vonis terhadap dirinya (di tahun 1993), salah seorang hakim mengatakan kepadanya dengan berlinang air mata: “mohon maaf, bahwasannya anda tidak bersalah,” akan tetapi karena tekanan dari penguasa, saksi dan korban lainnya harus dijatuhi hukuman;

Untuk itu, sekedar mengingatkan kepada semua pihak, bahwa Indonesia telah menyatakan kemerdekaannya sejak lebih dari 61 tahun yang lalu. Tinggal sekarang yang dituntut adalah perilaku kita sebagai manusia yang merdeka. Para pendiri bangsa memberikan pesan, bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar (Pasal 1 ayat 2 UUD 1945). Dibalik itu, ada sebuah adagium yang selalu harus menjadi pedoman bagi yang berkuasa “solus populi suprema lex” yang kurang lebih dapat diartikan: bahwa kehendak rakyat berada di atas hukum. Merdeka!

Sumber gambar: klik disini

Advertisements

3 thoughts on “Sekedar Mengingatkan”

  1. pak Anggara promosi niiih 🙂
    hehe2

    JR pasal2 penghinaan di KUHP itu tentu harus didukung. Itu penting.
    Satu hal terdekat yg juga perlu dikawal adalah kasus Tempo vs RAPP.
    Apakah pak anggaran sudah tergabung dengan tim advokasi tersebut?
    sepertinya sudah memulai jauh dibanding kita 🙂
    btw aku masih tunggu putusan Tempo vs RAPP dari pak Hendrayana dan mas Bayu…
    atau, pak Anggara jgn2 dah dapat duluan?
    hehe2

    salam kebebasan berekspresi.
    salam anti “delik pencemaran nama”

  2. Di negeri ini kan banyak yang kabur, makanya sering ada penjelasan. Misalnya sebuah Surat Keputusan, dari Presdin atau DPR atau dari penguasa, pasti di-ikuti “Juknis atas SK No…” alias Petunjuk teknis atas SK No.., atau “Juklak atas Sk No..” alias Petunjuk pelaksanaan atas SK No…
    Anehnya, didalamnya kalau kita baca, fs …, cukup jelas, dst dan fs yang djelaskan.., makin kita baca, semua makin tidak jelas..hehehe..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s