Artikel

Kejutan Konstitusional

Mengejutkan! kata itu kiranya yang pantas diucapkan untuk menyebutkan dinamika politik dan ketatanegaraan kita dua minggu terakhir. Pertama, pada tanggal 1 Juli 2008 Mahkamah Konstitusi menolak permohonan yang diajukan oleh anggota DPD berkaitan dengan dihilangkannya syarat non-parpol bagi calon anggota DPD dalam UU Pemilu (UU No. 10/2008). Putusan ini membuat parpol dapat melebarkan sayapnya di DPD. Denny Indrayana menyebutkan putusan itu semakin melemahkan posisi DPD sebagai representasi daerah yang kewenangannya sejak awal sudah lemah (Kompas, 8/07/2008).

Kedua, KPU pada tanggal 7 Juli 2008 menetapkan 34 parpol yang akan mengikuti pemilu 2009. Nomor urutpun sudah ditentukan dan kampanye sudah dimulai. Jumlah tersebut lebih besar dari parpol yang mengikuti pemilu 2004 sebanyak 24 Parpol. Ide penyederhanaan jumlah parpol kembali terpental.

Ketiga, Mahkamah Konstitusi pada tanggal 10 Juli 2008 membatalkan Pasal 316 huruf d UU Pemilu yang memberlaku surutkan parliamentary thereshold bagi parpol hasil pemilu 2004. Hal ini membuat 9 Parpol yang sudah ditetapkan KPU tiga hari sebelumnya menjadi tidak memiliki landasan konstitusional untuk lulus otomatis menjadi peserta pemilu 2009.

9 Parpol itu adalah Partai Bintang Reformasi, Partai Damai Sejahtera, Partai Bulan Bintang, Partai Demokrasi Kebangsaan, Partai Pelopor, Partai Karya Peduli Bangsa, Partai Nasional Indonesia Marhaenisme, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, dan Partai Penegak Demokrasi Indonesia.

Jaring Laba-laba

Benar apa yang dikatakan oleh Anarcharsis pada abad 7 SM. Filsuf Yunani itu menyatakan bahwa “Hukum itu adalah jaring laba-laba, ia hanya mampu untuk menjaring orang-orang miskin (tak punya kuasa), tetapi tidak mampu menjaring orang-orang kaya (berkuasa). Bahkan oleh orang-orang kaya, jaring laba-laba itu akan dirobek-robek olehnya”.

Tesis Anarcharsis itu teruji dalam sifat kompromis pembentukan UU Pemilu. Parpol yang memiliki kursi di DPR membuat aturan untuk mengamankan posisinya menghadapi verifikasi KPU. Pasal 316 huruf d adalah norma transisi yang melegalisasi diskriminasi. Dalam konteks demikian, hukum melayani yang berkuasa melalui legitimasi. Merekayasa undang-undang untuk menggapai kepentingan kelompok sendiri dengan mengorbankan kepentingan pihak lain.

Kemudian Mahkamah Konstitusi menyatakan pemberlakuan Pasal 316 huruf d itu bertentangan dengan konstitusi karena menciptakan perlakuan yang tidak sama (diskriminasi), menimbulkan ketidakpastian hukum (legal uncertainty) dan ketidakadilan (injustice). Namun apa daya, penetapan parpol sudah dikeluarkan oleh KPU tiga hari sebelumnya. Suatu Inkonstitusionalitas yang terlambat.

Lalu, bagaimana dengan keputusan KPU yang sudah menetapkan 34 Parpol untuk mengikuti pemilu 2009, Khususnya terhadap 9 Parpol yang tidak memenuhi electoral threshold berdasarkan UU Pemilu lama (UU No. 12/2003)? Sedangkan UU Pemilu lama sudah dicabut.

Dalam konferensi Pers di Gedung Mahkamah Konstitusi, Ketua KPU menyatakan bahwa penetapan 34 Parpol peserta pemilu tidak akan ditinjau ulang, karena keputusan penetapan tersebut dikeluarkan pada saat Pasal 316 huruf d UU Pemilu masih berlaku. Ketua Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat prospektif, tidak menggugurkan tindakan hukum sebelum norma yang dimaksud dibatalkan.

Kejadian ini mengukuhkan pembedaan antara validitas norma (validity) dengan keberlakuannya (efficacy). Pasal 316 huruf d tidak memiliki validitas karena bertentangan dengan konstitusi. Tapi tindakan hukum pemberlakuannya (Keputusan KPU) memiliki keabsahan meskipun lahir dari norma yang tidak adil. Keputusan KPU yang dimaksud masih berlaku hari ini.

Pemisahan antara norma hukum dengan keberlakuannya adalah strategi untuk “mengecoh penonton.” Sebenarnya, biar bagaimanapun, konstitusionalitas putusan Mahkamah Konstitusi tidak bisa dilepaskan dari konteks pemberlakuan norma yang diputuskannya.

Terjebak formalisme

KPU tidak akan meninjau ulang penetapan 34 Parpol peserta pemilu karena akan mengganggu tahapan pemilu yang sudah direncanakan. Pengunduran tahapan pemilu akan menimbulkan biaya yang besar. Apalagi UU Pemilu menentukan bahwa penetapan parpol peserta pemilu paling lambat ditetapkan 9 bulan sebelum pemungutan suara (9 Juli 2008).

Dalam dilema seperti itu, KPU, Pemerintah dan DPR berlindung kepada formalisme, yaitu yang sesuai dengan tahapan prosedur pemilu yang ditetapkan KPU. Padahal prosedur yang dimaksud, yang berkaitan dengan penetapan 9 Parpol, tidak bergantung lagi kepada norma yang adil. Kali ini, keadilan disimpan untuk dikalahkan dengan prosedur.

Formalisme seperti ini, yang menggantungkan diri pada prosedur dan efisiensi akan menjauhkan demokrasi dari substansi-substansi yang ingin direngkuhnya, keadilan. Kesenjangan hukum yang semakin melebar.

Untuk merekatkan kembali kesenjangan hukum akibat putusan Mahkamah Konstitusi, maka Presiden dapat mengeluarkan Perpu menggubah tenggat waktu 9 bulan paling lambat untuk menetapkan parpol peserta pemilu dan menetapkan bahwa parliamentary threshold berlaku untuk hasil pemilu tahun 2009.

Sementara itu, KPU dapat melakukan verifikasi terhadap 9 Parpol yang terlanjur dinyatakan sebagai peserta pemilu 2009. Bila nantinya ada parpol yang tidak lolos verifikasi oleh KPU, maka parpol tersebut tidak dapat mengikuti pemilu.

Verifikasi bagi 9 Parpol tersebut merupakan momentum baginya untuk melakukan konsolidasi dan penguatan basis. Parpol yang menyuarakan keadilan tidak akan takut diverifikasi.

Sumber Gambar: Klik Disini

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s