Artikel

Korupsi Menjelang Pemilu

Tertangkap tangan-nya Bulyan Royan pada tanggal 30 Juni 2008 menambah deretan panjang anggota DPR dalam kasus korupsi yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi parlementarian. Dalam hitungan enam bulan sudah lima orang anggota DPR aktif yang ditangkap oleh KPK dan statusnya sudah menjadi tersangka atau terdakwa.

Potret ini menggambarkan bahwa korupsi oleh anggota DPR tidak dapat dianggap lagi sebagai persoalan atau “musibah” yang melanda individu-individu atau oknum, melainkan sudah menjadi persoalan kelembagaan, bahkan sosial.

Korupsi yang dilakukan anggota parlemen termasuk kategori korupsi yang berumur tua. Warisan perilaku buruk yang sudah terjadi di masa Kerajaan Romawi semasa Julius Caesar atau kerajaan-kerajaan lama di tanah yang sekarang disebut Indonesia.

Sistem politik apapun, baik tirani, oligarki maupun demokrasi tidak kebal pada perilaku korup para aktor penyelenggaranya. Bahkan kenyataannya, dalam sistem demokrasi yang membutuhkan biaya tinggi seperti yang diterapkan di Indonesia pada hari ini, tindakan korupsi oleh wakil rakyat di DPR menjadi semakin masif.

Dari motifnya, tidak dapat dikatakan bahwa korupsi yang dilakukan anggota DPR terjadi karena alasan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, kebutuhan primer (corruption by needs). Motivasi korupsinya terjadi karena keserakahan (corruption by greed) baik untuk mendapatkan nilai lebih dari kewenangan yang dimiliki atau untuk membiayai keberlanjutan kekuasaan yang sedang dinikmati. Dalam konteks ini, korupsi dilakukan guna mempertahankan status sosial dan politik.

KPK Sebagai Agen Demokratisasi

Sudah banyak catatan sejarah yang menceritakan runtuhnya suatu peradaban besar akibat perilaku korup para penyelenggara kelas atas pada rezim tersebut. Sehingga pemberantasan korupsi pada sektor lembaga politik menjadi titik penting bagi penyelamatan suatu bangsa.

Dalam sistem politik demokrasi, pemberantasan korupsi merupakan penyelamatan demokrasi. Dengan mencokok beberapa anggota DPR yang terlibat korupsi, KPK sudah mentashihkan diri selaku aktor penting dalam peningkatan kualitas demokrasi Indonesia.

Gerakan yang memukau dari KPK periode kedua harus tetap dikawal dan dicermati perjalanannya. Sebab banyak kasus korupsi besar yang akhirnya kandas di persidangan bukan karena pelakunya tidak “bersalah,” melainkan karena tidak “terbukti” melakukan korupsi. Kepiawaian penuntut dalam persidangan serta moralitas antikorupsi hakim merupakan unsur yang tidak kalah penting. Mata publik harus awas mengintai tindak tanduk peradilan.

Disamping menyelesaikan kasus yang sudah mulai diusut, KPK dan instansi penegakan hukum lainnya harus lebih deras menyelidiki indikasi korupsi yang dilakukan oleh anggota DPR (legislastif) dan pemerintah (eksekutif). Hal ini mengingat momentum pemilu 2009. Sehingga diharapkan menjelang 2009 sudah dilakukan upaya pembersihan “politisi busuk” lewat jalur peradilan.

Disamping jalur yudisial lewat peradilan, dibutuhkan juga komitmen dan konsistensi di lembaga politik itu sendiri. Keterbukaan DPR agar KPK mengusut tuntas kasus-kasus yang sedang diproses serta keterbukaan pemerintah baik departemen maupun pemerintah daerah yang terlibat atau namanya disebutkan di dalam persidangan yang sedang berlangsung adalah hal yang tidak bisa ditawar-tawar.

Politisi Busuk

Politisi busuk menjadi terma untuk mengkampanyekan kepada calon pemilih agar tidak menjatuhkan kepercayaannya kepada calon yang tersangkut kasus-kasus yang menciderai kehendak rakyat (volonte generale).

Sejak pemilu tahun 2004, kalangan Ornop menyuarakan bahwa politisi busuk adalah mereka-mereka yang tersangkut dalam kasus korupsi, pelanggaran HAM dan kejahatan lingkungan. Upaya yang sudah dilakukan kalangan Ornop ini hendaknya menjadi pertimbangan sebelum memasuki bilik suara.

Pemilih juga mesti cermat untuk melihat platform parpol untuk mengukur janji-janji perbaikan bangsa melalui pemberantasan korupsi.

Meskipun komitmen antikorupsi parpol tidak bisa diukur dari platform antikorupsi yang dicantumkan dalam visi dan misi parpol, tetap hal itu menjadi penting untuk melihat intensi dan motivasi suatu parpol terhadap kekuasaan. Dengan mencantumkan agenda antikorupsi saja belum tentu suatu parpol serius mewujudkan agenda itu menjadi komitmen politiknya, apalagi bila tidak mencantumkannya.

Sikap kritis pemilih merupakan kunci untuk menjawab apakah pemilu 2009 akan mengarah kepada perbaikan kondisi bangsa atau tidak. Maka sikap kritis itu harus didahului dengan pemahaman terhadap parpol apa dan siapa calon yang akan dipilih. Sikap kritis juga tidak ragu-ragu untuk tidak memilih bila harapan perbaikan tidak dapat disalurkan lewat pemilu 2009, golput.

Problem pemilu sebagai sarana demokrasi dimana pun ialah bahwa ia merupakan pengambil-alihan secara diam-diam kedaulatan rakyat. Dalam bahasa Noreena Hertz diistilahkan sebagai silent take over. Hal ini karena mandat suara yang diberikan tidak bersifat imperatif yang harus dikonfirmasikan kepada pemilih untuk mengambil keputusan terhadap hal-hal penting yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak seperti memutuskan kenaikan harga BBM. Persoalannnya adalah karena pemberian suara merupakan manifestasi dari pemberian mandat yang bebas, yang setelah suara diperoleh, anggota legislatif dapat bertindak leluasa dari mandat tersebut.

Meskipun mengalami persoalan dari desainnya sedari awal, tetap pemilu tahun 2009 merupakan kenyataan yang akan dihadapi, disikapi dan diputuskan. Perlu refleksi mendalam mengingat sistem demokrasi (baca: pemilu) yang dibangun selama ini malah menyuburkan warisan perilaku yang dilawan dalam menggulingkan Orde Baru sepuluh tahun lalu: Korupsi.

Sumber Gambar: Klik Di sini

Advertisements

3 thoughts on “Korupsi Menjelang Pemilu”

  1. proses pendewasan politik di tanah air kita sepanjang 10 tahun reformasi belum memperlihatkan hal yang signifikan. upaya penguatan dewan perwakilan rakyat sebagai lembaga representatif rakyat yang selama era Orde Baru melempem (loyo) kini semakin memiliki kuku.

    aturan main yang mengatur politikus dadakanpun selalu mentah takkala mereka (dewan) menduduki supra struktur politik di negeri ini. berbagai perundang-undangan mereka buat untuk melindungi kepentingan mereka.
    keberadaan KPK sebagai instansi Super Body, merupakan hal yang baru di negara ini semua lembaga negara tidak terlepas dari bidikan maut lembaga ini. baik itu lembaga eksekutif, yudikatif sampai pada lembaga legislatif.
    keberadaan KPK tidak terlepas dari sebuah komitmen ketuanya Antasari Azhar, sebelumnya antasari pun tidak banyak komentar yang penting proses hukum terhadap dewan perwakilan rakyat daerah sumbar harus di laksanakan. meski mentah di tengah jalan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s