Artikel

Hutan Kaya, Rakyat Ditembak

Bambang Sutedjo (30 tahun) dan Cipto (33 tahun) Tewas ditembak oleh Polisi Hutan saat mereka bersama 30-an orang lainnya mencari kayu di Alas Jati Sekidang, Bojonegoro. Sekelompok orang tersebut ditembaki Polisi Hutan ketika sedang beristirahat makan siang pukul 13.00 Wib, hari Rabu, 23 April 2008.

Bagi Polisi hutan, Perhutani dan instansi kehutanan negara lainnya, mereka adalah para “pencuri kayu” di kawasan hutan negara. Sedangkan bagi Bambang Sutedjo, Cipto dan sebagian besar masyarakat sekitar kawasan hutan di Jawa yang dikelola Perhutani, kegiatan mencari rencek atau ranting di hutan sudah menjadi kegiatan rutin atau kebiasaan masyarakat sekitar hutan.

Dalam kasus itu, kejahatan merupakan politik makna. Apa yang disebut oleh instansi kehutanan pemerintah sebagai kejahatan karena melanggar aturan kehutanan, bagi masyarakat merupakan pekerjaan untuk melangsungkan kehidupan. Fenomena blandong yang mengambil kayu Jati di lahan negara juga merupakan tindakan perlawanan petani atas ketertutupan akses bagi mereka terhadap kawasan hutan negara.

Nancy Lee Peluso (1992) mengatakan, bagi sebagian warga desa hutan, mengambil jati di lahan negara tak lain tak bukan adalah soal bertahan hidup. Pencurian disinonimkan dengan “balas merampas” (counter approriation). Warga desa tidak merasa bersalah dan menyesal mengambil kayu dihutan negara, sebab “balas merampas” merupakan modus perlawanan terhadap kendali eksternal atas hutan bagi masyarakat.

Kekerasan di hutan

Pulau Jawa merupakan pulau dengan penduduk terpadat di dunia yang menjadi ruang bagi 58,83 % jumlah penduduk Indonesia (BPS, 2000). Kepadatan penduduknya 979 jiwa per km.2

Kepadatan penduduk demikian menjadikan soal akses terhadap sumberdaya alam, kepemilikan dan pekerjaan sebagai objek rebutan. Luasnya kawasan Perhutani sudah membuat akses penduduk di sekitar hutan yang selalu bertambah menjadi semakin terbatas. Banyak masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan yang kaya, bila dikonversi menjadi rupiah, tetapi mereka berkubang dalam kemiskinan. Hal ini merupakan salah satu akar dari konflik kehutanan.

Perum Perhutani mengelola kawasan hutan di Pulau Jawa seluas 2.426.206 Ha (Perhutani, 2007). Luas itu mencapai seperempat luas Pulau Jawa. Pada tahun 2006, pendapatan Perhutani mencapai Rp 2 trilyun dan pada tahun 2009 ditargetkan bisa mencapai Rp 2,6 trilyun. Guna mencapai target keuntungan itu, maka hutan yang dikelola Pehutani dijaga secara protektif dan terkadang represif.

Upaya represif sering kali menjadi pilihan dalam menjaga aset hutan. Pada tahun 1984, Polisi menangkap 5.484 “Penjahat Hutan” di Jawa Tengah. Proses persidangan terhadap orang-orang tersebut tertunda-tunda karena sangat banyak penangkapan. Beberapa tahun terakhir, operasi pemberantasan illegal logging telah menjadi senjata merepresi masyarakat. Catatan LBH Semarang, dalam 10 tahun terakhir di Jawa Tengah sudah 30 orang yang tewas ditembak dan 71 orang luka-luka akibat penganiayaan dan penembakan yang dilakukan oleh oknum Polisi Hutan.

Untuk warga desa hutan, asas praduga tak bersalah dan asas persamaan dihadapan hukum yang dicita-citakan, tidak berlaku. Hal berbeda dengan anggota DPR yang kini sedang disidik dalam kasus alih fungsi hutan Pulau Bintan dan Tanjung Api-api. Bagi sebagian besar masyarakat desa hutan, asas praduga tidak bersalah dan asas persamaan dihadapan hukum hanya mampu mampir di dalam lembaran administratif negara atau di gedung parlemen, tidak di dalam hutan.

Catatan ICW juga menunjukkan diskriminasi dalam pemberantasan kejahatan kehutanan, dari 205 terdakwa sepanjang tahun 2005-2008, 82,76% yang divonis bersalah adalah petani, supir truk dan operator. Sedangkan 17,24% lainnya adalah Direktur, Komisaris Utama dan Pemilik Sawmill. Data tersebut setidaknya membunyikan dua kalimat. Pertama, operasi pemberantasan illegal logging belum mampu menjerat pelaku kelas kakap yang mengorganisir penebangan tidak sah. Kedua, masyarakat sekitar hutan yang memiliki posisi rentan karena tidak memiliki akses formal terhadap hutan, telah menjadi korban operasi pemberantasan illegal logging.

Menakar Konflik

Konflik kehutanan tidak hanya terjadi karena kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan yang dapat dicapai oleh masyarakat desa hutan. Namun, struktur penguasaan (hukum dan kelembagaan) atas hutan mengecilkan akses masyarakat terhadap hutan. Fenomena blandong sebagai modus perlawanan sudah menjadi fenomena sosial, daripada individual, yang sudah berulang sejak masa kolonial. Hal itu menunjukkan bahwa terdapat ketimpangan struktur penguasaan dan akses terhadap hutan yang masih dipertahankan.

Ketimpangan penguasaan hutan terlihat dalam perbandingan alokasi hutan. Sampai tahun 2005, izin untuk Hutan Tanaman Industri yang tersebar di seluruh Indonesia mencapai 5,734,980 Ha dan IUPHHK Hutan Alam (HPH) seluas 27.720.000 Juta Ha. Sedangkan untuk Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Rakyat dan Pembangunan Areal Model Dalam Rangka Pengembangan Pengelolaan Hutan Rakyat seluas 144,826 Ha. Ketimpangan itu tidak bisa diselesaikan dengan UU Kehutanan (UU No. 41/1999)

Koalisi Perubahan Kebijakan Kehutanan (KPKK) juga menunjukan bahwa pemberlakuan UU Kehutanan (UU No.41/1999) berdampak pada: a) ketidakjelasan, ketidakpastian hak dan tanggung jawab, serta ketidakamanan dalam pengurusan hutan; b) Berkurangnya akses Masyarakat terhadap hutan; dan c) Tumpang tindih status kawasan. UU Kehutanan menjadi salah satu akar terpenting yang melanggengkan konflik kehutanan sampai hari ini.

Meskipun UU No. 41/1999 tentang Kehutanan lebih baik daripada UU Kehutanan Lama (UU No. 5/1967) karena memuat beberapa ketentuan tentang akses dan peran masyarakat. Tetap saja aturan partisipasi itu terdistorsi oleh politik penguasaan hutan negara yang cenderung mengkomersialisasi hutan melalui pemberian izin-izin kepada pengusaha hutan.

Tahun 2001 sudah ada suatu upaya untuk memperbaiki pengelolaan sumberdaya alam (termasuk hutan) oleh negara. TAP MPR No. IX/2001 sebagai salah satu landasan reformasi dibidang sumberdaya alam dan agraria (termasuk hutan) sudah mengamanatkan untuk mengkaji ulang peraturan perundang-undangan sumberdaya alam, menata kembali peruntukan sumberdaya alam dan menyelesaikan konflik sumberdaya alam. Namun, amanat restorasi dari TAP MPR tersebut sedikit sekali memasuki wilayah kehutanan, bahkan nyaris tidak tampak.

Selama akar persoalan konflik kehutanan belum teratasi serta resolusi belum tercapai, maka fenomena blandong sebagai modus perlawanan akan terus berlanjut. Selama itu juga upaya represif aparat negara akan dipertahankan. Pemerintah memerangi rakyat dan rakyat memerangi pemerintah. Di dalam hutan yang kaya, rakyat terus ditembak.

Sumber gambar: klik disini

Advertisements

6 thoughts on “Hutan Kaya, Rakyat Ditembak”

  1. Kami masyarakat Hutan di Kabupaten Jember Jawa Timur terus berada di bawah ancaman ketakutan yang diciptakan secara sengaja oleh Perhutani KPH Jember. Sudah puluhan warga yang ditanggapi. Kami sudah mengadu kepada semua pejabat yang berwenang, tetapi mereka tak bisa apa-apa, lantas kepada siapa kami harus mengadu ?

    Jember 17 Juli 2008
    FORUM PEMERHATI KEHUTANAN KABUPATEN JEMBER

    Kejadian serupa sepertinya sudah banyak terjadi Bung Rachman. Mungkin bisa dilaporkan kepada KomnasHAM dan melakukan investigasi/pendokumentasian. Sekarang teman2 Ornop sedang bikin aliansi untuk merespons persoalan Hutan Jawa, terutama yang terkait dengan Perhutani. Teman2 sedang melakukan pengumpulan data konflik kehutanan dengan Perhutani di Jawa. Barangkali Bung bisa membantu beberapa informasi terkait hal tersebut.?

  2. salam,
    nama saya fathur, saya di desa Jatiarjo kecamatan Prigen kab.Pasuruan
    kegiatan masyarakat di desa saya sebagian besar melakukan pertanian di lahan hutan yang dikelola Perhutani. mereka sudah dibebani untuk menanam, merawat bahkan sampai menjaganya tetapi mereka masih di mintai pungutan pertahun Rp. 150.000 /Ha. katanya inilah program PHBM yang di terapkan di sebagian besar di KPH Pasuruan. bahkan ada satu lembaga petani hutan (LMDH) di salah satu desa dengan membayar targetan ke Perhutani mencapai Rp. 90.000.000/Th dari hasil budidaya kopi di bawah tegakan.sementara setoran pajak bumi bangunan di desa tersebut hanya Rp. 17.000.000
    menurut saya hal ini tidak dapat dibenarkan, tetapi bagaimana kita membantu mereka dalam hal ini…
    mohon bantuannya…

    salam

    fathur

    Bung Fatur, PHBM adalah skema pengelolaan hutan oleh Perhutani yang dilandasi dengan SK Direksi Perhutani No. 1061/Kpts/Dir/2000, kemudian diganti dengan SK 136/Kpts/Dir/2001 dan terakhir dengan SK Direksi No. 001/Kpts/Dir/2002. Salah satu point penting dari PHBM adalah soal “Bagi Hasil” dari pengelolaan lahan yang ditanami tanaman perhutani, misalkan Jati, Damar atau yang lainnya. PHBM dibuat dalam bentuk perjanjian antara Perhutani dengan LMDH, isi perjanjian tersebut bisa berbeda-beda dari satu daerah dengan daerah lain, Sehingga dibutuhkan kemampuan lobby yang baik agar kepentingan masyarakat bisa terakomodasi. Tentu tidak baik juga bila menggantungkan diri kepada LMDH yang formalistik. Akan lebih baik bila ada kelompok tani yang bisa mempengaruhi dan mengontrol hasil perjanjian. Bung Fatur atau teman lainnya bisa cek apakah sudah ada perjanjian kerjasama PHBM itu? Bila ada, bagaimana isinya?

    Setahu saya, PHBM itu menjadi landasan pengelolaan kawasan hutan secara bersama-sama dengan masyarakat, bukan menjadi dasar untuk menarik sejumlah pungutan kepada masyarakat. Lebih jauh, PHBM adalah alat bagi Perhutani untuk mempertegas penguasaan kawasan hutan dan melanggengkan kendali sumberdaya masyarakat pedesaan hutan Jawa.

    Yang tidak kalah penting dalam hal ini adalah memastikan bahwa masyarakat terorganisir dalam suatu wadah perjuangan bersama melawan ketidakadilan penguasaan dan perlakuan pihak luar terhadap masyarakat. Pungutan-pungutan yang tidak berdasar merupakan “Pemerasan” yang bisa dipidana. Cara melawannya bisa dengan mengadukan kepada Polisi atau kepada Pemerintah Daerah semisal Bupati, Gubernur, DPRD dan Komnas HAM bila ada unsur-unsur pelanggaran HAM. Tentu perjuangan itu bisa bertahan lama bila diorganisir dengan baik.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s