Artikel

Jaring Laba-laba UU Pemilu Baru

Dimuat di Koran Jakarta, 14 Mei 2008
Belum genap satu bulan UU Pemilu baru disahkan (UU No. 10/2008 tengan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD), sudah masuk dua permohonan yang meminta MK untuk membatalkan beberapa ketentuan dalam UU tersebut.

Perkara pertama oleh DPD, Anggota DPD, 4 Ornop dan 13 Warganegara mengajukan permohonan ke MK karena ketentuan persyaratan dan tata cara pendaftaran anggota DPD dalam UU Pemilu baru (Pasal 12 dan Pasal 67) menghilangkan syarat domisili calon anggota DPD dan menghilangkan larangan anggota Parpol sebagai calon anggota DPD.

Perkara kedua oleh 7 Parpol (Partai Persatuan Daerah, Partai Perhimpunan Indonesia Baru, Partai Nasional Banteng Kemerdekaan Indonesia, Partai Patriot Pancasila, Partai Buruh Sosial Demokrat, Partai Sosialis Indonesia, dan Partai Merdeka). 7 Parpol yang pernah mengikuti Pemilu 2004 itu mengajukan permohonan pengujian ketentuan peralihan UU Pemilu baru (Pasal 316 huruf d). Ketentuan tersebut membuat Parpol yang memiliki kursi di DPR (Parliamentary Thereshold), meskipun tidak lolos ukuran Electoral Threshold 3% dalam aturan lama, lolos “otomatis” untuk menjadi Peserta Pemilu 2009.

Perubahan dari Electoral Threshold (UU Pemilu lama) menjadi Parliamentary Threshold (UU Pemilu baru) dijembatani secara tidak adil dalam ketentuan peralihan Pasal 316 d. Dikatakan tidak adil karena Parliamentary Threshold yang semestinya diberlakukan atas dasar hasil Pemilu ke depan (futuristik), diberlakukan surut bagi Parpol hasil pemilu 2004 (retroaktif).

Hukum itu Jaring Laba-laba

Dua permohonan itu didasarkan pada anggapan bahwa UU Pemilu baru dilahirkan oleh pembuatnya (DPR) untuk memapankan dominasi Parpol besar dalam sistem politik nasional. Suatu upaya ketidakadilan yang sah.

Sudah sejak abad 7 SM, seorang filsuf Yunani (Anarcharsis) menyatakan bahwa “Hukum itu adalah jaring laba-laba, ia hanya mampu untuk menjaring orang-orang miskin, tetapi tidak mampu menjaring orang-orang kaya. Bahkan oleh orang-orang kaya, jaring laba-laba itu akan dirobek-robek olehnya”. Anarcharsis menyampaikan hal itu kepada Solon, seorang Arkhon (di Indonesia sekarang setara Ketua Mahkamah Agung) ketika Solon ingin membuat kodifikasi hukumnya yang dikenal dengan Kodifikasi Solon. Anarcharsis sudah mengkhawatirkan sifat inherensi hipokratik penguasa dengan hukum yang menjadi alat menindas kalangan lemah.

UU No. 10/2008 tentang Pemilu mewarisi kebenaran yang diungkapkan oleh Anarcharsis 28 Abad lalu. Orang-orang Non Parpol di DPD dan Partai-partai yang mendapat suara kecil mesti tunduk pada mekanisme dan jaring-jaring yang dibuat oleh Parpol besar. Dalam konteks ini, hukum melayani yang berkuasa melalui legitimasi.

Filter Konstitusional

Beruntung amandemen UUD 1945 membuahkan kehadiran MK sebagai penjaga konstitusi (the guardian of constitution) dan penafsir konstitusi (the sole interpreter of constitution). Sehingga, penyelesaian sengketa politik dan kerugian konstitusional yang dialami dari suatu UU bisa disalurkan melalui lembaga yudisial, bila parlemen mengalami kemandegan.

Hadirnya MK yang memiliki kewenangan menguji UU buatan DPR tentu beranjak dari asumsi bahwa UU yang dibuat oleh DPR dapat merugikan hak-hak konstitusional. MK menjadi lembaga yang menyaring apakah suatu UU sesuai atau tidak dengan norma-norma yang dijanjikan di dalam konstitusi. Disamping itu MK juga sebagai penyeimbang dari ketimpangan struktur politik dan struktur sosial dalam arena pertarungan norma hukum.

Dalam hal ini perdebatan politik dalam merumuskan ketentuan perundang-undangan dibuka kembali di depan persidangan MK. Lalu, apakah MK dapat dijadikan sebagai institusi yang mengoreksi manipulasi kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi modern? Dapatkan MK melakukan terobosan hukum lagi dalam dua permohonan pengujian UU Pemilu baru yang sedang berlangsung?

Dalam putusan perkara No. 05/PUU-V/2007, MK melakukan terobosan dengan membuka kesempatan calon perseorangan maju dalam Pilkada. Hal itu terjadi dengan menurunkan makna “demokratis” dari semangat konstitusi. Makna “demokratis” itu menjadi sandungan bagi dominasi Parpol dalam mencalonkan kepala daerah. Putusan tersebut juga berkontribusi menyemai benih amandemen kelima untuk merubah mekanisme Pemilu Presiden/Wapres yang masih dimonopoli oleh Parpol.

Dalam dua permohonan pengujian UU Pemilu baru yang sedang berlangsung, asas-asas di dalam konstitusi mesti diturunkan kembali. Misalkan soal pemberlakuan Parliamentary Threshold. Pemohonon mendalilkan pemberlakuan surut Parliamentary Threshold bagi hasil Pemilu 2004 bersifat diskriminatif dan tidak adil. Maka, asas Adil (dalam asas Pemilu Luber Jurdil) mesti diturunkan untuk menjawab persoalan yang ditimbulkan dari aturan peralihan tersebut. Jimly Asshiddiqie dalam Buku Perihal Undang-Undang (2006) menyebutkan bahwa pemberlakuan surut dalam ketentuan peralihan sesungguhnya tidak sesuai dengan asas “fairnes”.

Ketiadaan larangan anggota Parpol untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota DPD juga mesti diuji dari semangat pembentukan DPD. Salah satu Intensi kelahiran DPD dalam amandemen UUD 1945 adalah untuk mengakomodasi lahirnya suprastruktur politik di luar representasi jalur Parpol. Ketiadaan larangan anggota Parpol menjadi anggota DPD memungkinkan infiltrasi Parpol terhadap DPD. Untuk mengatasi itu, maka ketentuan persyaratan anggota DPD dalam UU Pemilu baru mesti dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.

Dalam dua pengujian UU Pemilu baru, MK kembali dihadapkan menguji pilihan prosedural politik yang lahir dari konsensus DPR dengan nilai-nilai dasar dari konstitusi. Tentu bukan hanya menguji teks UU, tetapi juga semangat yang terselubung dalam kelahiran UU Pemilu baru.

UU Pemilu hanya salah satu contoh kentara tentang manipulasi hukum untuk melayani penguasa melalui legitimasi. Puluhan Pasal, ayat atau bagian dari UU yang sudah dibatalkan oleh MK juga menguatkan indikasi itu. Oleh karena itu, proses pembuatan undang-undang di DPR masih menjadi problem hukum 10 tahun setelah reformasi dikumandangkan.

Sumber Gambar: Jaring Laba-laba: http://tbn0.google.com/images?q=tbn:FCsdPRmjLZ88KM:http://www.harunyahya.com/indo/buku/images_labalaba/tasarim.jpg

Advertisements

1 thought on “Jaring Laba-laba UU Pemilu Baru”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s