Artikel

Korupsi Ekologis

Ungkapan Lord Acton yang mengatakan: Power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutelly, sudah menjadi asumsi alamiah mesti tidak dinormatifikasi ke dalam hukum positif. Tertangkap tangannya Al-Amin Nasution anggota DPR beberapa waktu lalu dalam dugaan suap pengalihan lahan hutan lindung di Kabupaten Bintan menambah dekat asumsi Lord Acton menjadi kenyataan yang kesekian kalinya.

Kekuasaan (power), sebagaimana diungkapkan Acton tidak hanya dibaca dalam diskursus politik, tetapi kekuasaan juga diproduksi oleh hukum. Hukum yang memberikan otoritas berbentuk hak, wewenangan, kewajiban, dan tanggungjawab, menetapkan kondisi-kondisi. Misalkan menentukan apa yang dimaksud dengan hutan lindung, hutan produksi, dan hutan konservasi. Tetapi, hukum lewat perundang-undangan juga yang memberikan monopoli besar dan berbagai diskresi.

Besarnya monopoli dan diskresi, serta bila berbanding dengan minimnya akuntabilitas maka akan menjadikan suatu tindakan cenderung berkubang dalam korupsi. Sebagaimana rumus korupsi yang diutarakan Robert Klitgaard. Klitgaard merumuskan bahwa korupsi terjadi karena kekuasaan dan kewenangan tidak diimbangi dengan akuntabilitas. C = M + D – A, Corruption = Monopoli + Diskresi – Akuntabilitas.

Monopoli dan Diskresi Hutan

Luas dan kuatnya sektor kehutanan dikonstruksi oleh kerangka hukum UU Kehutanan. Catatan HUMA menunjukan bahwa pemberlakuan UU Kehutanan (UU No.41/1999) berdampak pada: a) ketidakjelasan, ketidakpastian hak dan tanggung jawab, serta ketidakamanan dalam pengurusan hutan; b) Berkurangnya akses Masyarakat terhadap hutan; c) ketimpangan alokasi hutan yang dikelola masyarakat, perusahaan swasta dan Negara; dan d) Tumpang tindih status kawasan.

Kawasan hutan Indonesia luasnya mencapai lebih dari 60% wilayah daratan Indonesia atau seluas 133.694.685,18 Ha (Dephut, 2006). Tapi, Menurut Fay dan Sirait (2006), sampai awal 2005, Dephut baru menetapkan 12 juta Ha atau 10 persen dari keseluruhan kawasan hutan di Indonesia sebagai hutan negara dengan status hukum tetap. Jadi, sebagian kawasan hutan masih berada dalam ketidakpastian hukum.

Dalam ketidakpastian itulah UU Kehutanan menjadi fiksi hukum, yaitu fiksi yang di dalamnya terdapat realitas keberadaan masyarakat yang sudah menempati hutan ratusan tahun sebelumnya. Data dari Bappenas saja menyatakan terdapat 12 juta jiwa masyarakat yang berada di dalam kawasan hutan (1993). Owen Lynch dan Kirk Talbott (1995) menyatakan terdapat 40-60 juta masyarakat di dalam kawasan hutan. Bahkan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara mengklaim jumlah tersebut mencapai 80 juta jiwa.

Banyaknya jumlah masyarakat yang berada di dalam kawasan hutan tidak berarti menjadikan kebijakan pemerintah berpihak kepada masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, lewat otonomi daerah para kepala daerah mengluarkan berbagai Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) secara hampir merata di beberapa wilayah. Kebijakan tersebut disinyalir menjadi muasal dari banjir dan longsor yang merata terjadi tahun 2004 sampai 2006.

Untuk sekedar melihat perbandingan, penerbitan ijin di kawasan hutan produksi, sampai tahun 2005 dialokasikan untuk kepentingan, Hutan Tanaman Industri (HTI) seluas 5,734,980.00 Ha dan IUPHHK Hutan Alam (HPH) seluas 27.72 Juta Ha. Sedangkan alokasi untuk masyarakat melalui program-program Departemen Kehutanan seperti HKm (Hutan Kemasyarakatan) seluas 39,082. Ha, Hutan Rakyat seluas 13,760. Ha, dan Pembangunan Areal Model Dalam Rangka Pengembangan Pengelolaan Hutan Rakyat seluas 91,984. Ha.

Konsep hutan untuk kesejahteraan masyarakat masing terlalu jauh “panggang dari api.” Bahkan keberadaan masyarakat di dalam kawasan hutan menjadi terusir lewat UU Kehutanan. Inilah kiranya gambaran bahwa hukum nasional menjadi beban bagi masyarakat lokal sebagaimana diingatkan oleh Bernard L. Tanya.

Intervensi Tambang

Sektor kehutanan menjadi paling kuat diantara sektor lainnya karena sifatnya yang exludable. UU Kehutanan “mengusir” pemberlakuan UUPA di kawasan hutan dengan anggapan bahwa UU Kehutanan bersifat lebih khusus daripada UUPA sebagaimana asas lex spesialis derogat legi generali dalam tertib peraturan perundang-undangan. Disamping itu, UU Kehutanan mewarisi asas domeinverklaring dari masa kolonial yang kemudian ditafsirkan bahwa hutan yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya adalah hutan negara.

Sektor kehutanan dengan sektor pertambangan sejak tahun 1967 dikonstruksi menjadi dua bagian terpisah yang saling bersaing meningkatkan pertumbuhan ekonomi Orde Baru. Namun karena terdapat seluas + 84.757.000 Ha atau sekitar 61% dari luas kawasan hutan Indonesia (Dephut, 2002) yang dapat dijadikan pertambangan. Maka keterpisahan sektor kehutanan dengan pertambangan dijembatani dalam bentuk pinjam pakai kawasan hutan sejak tahun 1971.

Sejak tahun 1971 berbondong-bondonglah kegiatan pertambangan memasuki kawasan hutan produksi dan hutan lindung. Bahkan pada tahun 1967 PT. Freeport Indonesia Comp sudah menambang emas pada lahan seluas 10.000 hektar hutan lindung Mimika Papua. Pada tahun 1991, kontrak karya pertambangan itu diperluas untuk lahan seluas 202.950 hektar sehingga meliputi 4 Kapubaten di Papua.

UU Kehutanan membatasi UUPA yang memiliki semangat redistribusi tanah, tetapi menerima intervensi tambang untuk kepentingan ekonomi.

Korupsi Ekologis

Kehadiran PP No. 2/2008 tentang Jenis dan Tarif PNBP Yang Berasal Dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan, merupakan satu cerminan kebijakan yang mengutamakan kepentingan ekonomi dari pada ekologi.

Padahal sudah diketahui, seperti juga sudah dibahas dalam UNFCCC di Bali yang meluapkan kekhawartiran perubahan iklim karena deforestasi dan emisi karbon dapat berdampak pada semakin buruknya kondisi alam dan keberlanjutan ras manusia. Kehadiran PP No. 2/2008 adalah kebijakan yang berputar 180 derajat dari semangat UNFCCC di Bali akhir tahun 2007.

Dalam Film The 11th Hour, David Suzuki menyebutkan bahwa persoalan yang paling mendasar dari krisis ekologis atau pemanasan global (global warming) saat ini adalah soal ketamakan manusia. Ketamakan yang beranggapan bahwa alam tak akan habis-habisnya dieksploitasi mengabdi kepada nafsu manusia. Nafsu manusia yang dilayani dengan pertumbuhan ekonomi dan budaya konsumerisme.

Kebijakan yang tidak berada pada jalur penyelamatan bumi, apalagi yang mengutamakan “ketamakan” dengan menguras alam, merupakan korupsi ekologis dalam pengertiannya yang melampaui hukum dan bangunan kekuasaan.

Para aktivis lingkungan kini sampai pada posisi tidak menganggap alam hanya sebagai property yang bisa dimiliki dan dipergunakan semaunya. Tetapi melihat alam, yang manusia ada di dalamnya, sebagai wujud yang memiliki hak dan patut dihargai untuk memungkinkan keberlanjutannya. Hal itu merupakan gugatan terhadap cara berpikir manusia, juga gugatan terhadap konsep politik yang sudah dikonstruksi sejak ratusan tahun lalu.

Untuk itu, sebagaimana manusia bisa menciptakan kecanggihan yang merusak alam, juga semestinya bisa memperbaiki kerusakan tersebut. Organisasi politik diharapkan bisa menjadi jembatan yang akan mengantarkan pada tujuan memperbaiki lingkungan. Namun, organisasi politik sering masih berkubang pada “ketamakan.” Sikap Amerika yang menarik dukungan terhadap Protokol Kyoto tahun 2001 sama nilainya dengan kehadiran PP No. 2/2008 di Indonesia. Karena sama-sama lahir sebagai korupsi ekologis dari kekuasaan yang sah: Negara.

Sumber Gambar: http://tbn0.google.com/images?q=tbn:oKeevj8AkayRtM:http://fractalontology.files.wordpress.com/2007/12/corruption.jpg

Advertisements

1 thought on “Korupsi Ekologis”

  1. …berdasarkan klasifikasi pemetaan aktor pelaku, dari total 202 terdakwa illegal logging yang diputus di pengadilan, untuk Aktor level Atas (aktor utama), ditemukan kecenderungan menarik. Lebih dari 85% putusan hakim dikategorikan tidak berpihak pada semangat pemberantaan Illegal Logging. 71,43% terdakwa aktor utama divonis Bebas (71,43%), dan 14,29% hanya diganjar kurang dari 1 tahun.

    Bagaimana mungkin penegakan hukum seperti ini dapat menimbulkan efek jera? Tentu, tidak mungkin. Karena para pelaku utama akan sangat percaya diri, toh tidak akan dibebaskan!


    satu tulisan kecil. Jika penting, silahkan baca di:
    http://febridiansyah.wordpress.com/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s