Hak Asasi Manusia

Positivisasi Hak Asasi Manusia

HAM adalah klaim yang dapat dipaksakan sebagai konsekuensi penanda kemanusiaan yang bersifat kodrat. Dalam definisinya yang kodrat, HAM melekat pada manusia sebagai subjek pengemban hak semenjak manusia dapat dikategorikan sebagai manusia di dalam kandungan. Hak tersebut juga tidak dapat dicabut, dialihkan dan dibagi-bagi.

Sumbangsih Hobbes dan Locke

Diksursus tentang HAM pada masyarakat modern berakar pada pandangan terhadap manusia terutama dari Thomas Hobbes (1588-1679) dan John Locke (1632-1704). Dalam pandangan Hobbes, manusia adalah serigala bagi manusia lainnya (Homo Homini Lupus). Manusia menjadi makhluk yang penuh ambisi yang berkontestasi dengan manusia lainnya dalam melakukan akumulasi untuk kepuasan hidupnya. Dalam situasi yang seperti ini sistem sosial adalah anarki, maka untuk menjamin terciptanya ketertiban diperlukan suatu organsasi lebih besar dari sistem sosial masyarakat yang dapat melakukan paksaan. Organisasi yang dianggap mampu melaksanakan paksaan itu adalah Negara.

Pandangan Locke hampir sama dengan Hobbes yang menganggap manusia adalah makhluk atau individu yang bebas melakukan atau tidak melakukan sesuatu berdasarkan keinginannya. Locke memandang kebebasan manusia itu dalam bentuk kesejajaran yang relasinya bersifat konstruktif. Makna relasi yang konstruktif itu dimanifestasikan dalam bentuk hukum yang diorganisir oleh badan yang berbentuk Negara.

Baik pandangan Hobbes maupun Locke memiliki konsekuensi bahwa Negara perlu ada untuk menjaga agar seseorang tidak menjadi korban dari keberingasan manusia lain dan menjamin agar hubungan sosial berjalan dalam tujuan sosial yang disepakati bersama. Salah satu perbedaan pandangan mereka terletak pada sifat kontraktual antara negara dan masyarakat. Hobbes mengandaikan kontraktual masyarakat dengan negara itu sebagai mandat bebas dari masyarakat kepada Negara, sehingga Negara dapat melakukan apa saja untuk menjamin sistem sosial bertahan. Pandangan Negara kuat inilah yang menjadi akar dari otoritarianisme yang oleh Hobbes disebut sebagai Leviathan. Sedangkan Locke memandang hubungan kontraktual antara masyarakat dengan negara itu bersifat imperatif atau terbatas. Yaitu sebatas negara masih berfungsi untuk menjamin terpenuhinya hak-hak individu untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki masyarakat. Bila negara lari dari kontraktualnya, maka Negara dapat diabaikan, dibubarkan atau dinegosiasikan ulang.

Pemikiran Hobbes dan Locke yang berdomisili di Inggris berkontribusi pada Revolusi Inggris pada tahun 1688 yang terinstrumentaliasasi dalam Bill of Rights. Revolusi Inggris pada masa itu adalah gerakan untuk memberikan kewenangan besar kepada parlemen yang merupakan manifestasi dari sistem sosial untuk dapat memveto hak-hak istimewa Raja. Kemudian pada 1789 di Perancis terjadi Revolusi Perancis yang lebih radikal karena mengganti sistem kerajaan menjadi Negara Republik, kemudian juga mempositivisasi hak-hak warga negara ke dalam Code Napoleon.

Positivisasi dan Kodifikasi HAM

Selama berabad-abad, persoalan hak manusia diinstrumentalisasi di dalam hukum-hukum nasional atau konstitusi negara. Dalam catatan sejarah, pola itu sudah ada sejak hukum tertulis tertua, yaitu Kodifikasi Kodifikasi UrukaginaUrukagina (2350 SM) di kota kuno Sumeria di Mesopotamia Selatan. Kode Hammurabi di Babilonia adalah kodifikasi nomor lima tertua (1700 SM). Pola itu berlangsung sampai kepada negara modern. Baru pada 10 Desember 1948 disepakatilah Deklarasi Nasional Hak Asasi Manusia (DUHAM) oleh negara-negara yang tergabung di dalam PBB. Sejak saat itu, beberapa hak warga negara disarikan dan dinaikkan menjadi hak asasi manusia secara internasional dan bersifat positif.

Kehadiran DUHAM sendiri merupakan respons atas situasi dunia pada masa itu, pertengahan abad 20. Perang dunia pertama dan kedua telah memberikan gambaran perlakuan yang buruk terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh negara-negara berdaulat dalam peperangan. Konsideran yang paling terkenal yaitu pembantaian etnis Yahudi oleh NAZI Jerman di bawah komando Hitler serta Bom Atom di Hiroshima dan Nagasaki pada tahun 1945. Terutama negara-negara yang menang perang menginisasi pembuatan DUHAM agar perdamaian dapat dipertahankan. Persoalan pelanggaran terhadap hak manusia kemudian dianggap bukan hanya sebagai persoalan suatu Negara, tetapi dijadikan sebagai persoalan internasional yang perlu dijamin.

DUHAM kemudian menjadi positivisasi ketentuan-ketentuan universal dari hukum kodrat ke dalam kesepakatan internasional dan sekaligus menjadi kodifikasi nilai-nilai penghargaan terhadap kemanusiaan yang sudah menyebar pada berbagai konstitusi negara-negara berdaulat. Kelahiran DUHAM juga menjadi amunisi bagi perjuangan kemerdekaan negara-negara terjajah pada dekade 50 dan 60-an.

Perumusan DUHAM diwarnai dengan perdebatan dikotomik antara hak sipil politik (Hak Sipol) dengan hak ekonomi, sosial dan budaya (Hak Ekosob). Perdebatan ini menyusul polarisasi negara-negara dalam dua kutub, Blok Barat dan Blok Timur. Blok Barat yang terkomandoi oleh Amerika mengutamakan Hak Sipol sebagaimana tercermin dalam banyak konstitusi negara-negara Eropa Barat dan Amerika. Hal ini berkaca dari Revolusi Perancis yang mengutamakan kebebasan, persamaan dan persaudaraan (liberte, eqalite dan fraternite). Pengutamaan Hak Sipol karena negara-negara Blok Barat sistem sosial dan ekonominya yang terbangun dari modal besar dan pasar bebas (laizes faire) sudah berjalan dalam sistem kapitalisasi industri yang cenderung mapan.

Sedangkan Blok Timur yang terkomandoi oleh Uni Soviet dan China lebih mengutamakan Hak Ekosob sebagaimana tercermin dalam konstitusi negara-negara sosialis dan komunis yang menganggap perlu intervensi dan afirmasi dari negara untuk memberdayakan sistem sosial dan ekonomi masyarakat. Bahkan dalam negara komunis, hak-hak individu warga negara dijadikan hak-hak kolektif pada negara untuk tujuan bersama.

Perdebatan dikotomik itu kemudian tidak dipisahkan secara tegas di dalam DUHAM. Karena DUHAM juga merupakan suatu deklarasi yang tidak mengikat secara hukum, maka kemudian pada tahun 1966 diturunkanlah nilai-nilai dalam DUHAM itu ke dalam dua kovenan pokok dalam hukum HAM intenasional, yaitu Kovenan Hak Sipol dan Kovenan Hak Ekosob. Instrumen yang ada di bawah dua Kovenan itu antara lain beberapa konvensi diantaranya: CAT, CEDAW, CERD, CRC dll, serta ada beberapa produk hukum lain berbentu resolusi dan deklarasi yang kedudukannya di bawah konvensi tersebut.

Universalitas Vs Partikularitas

Perdebatan yang belum selesai dalam rangka positivisasi hukum alam berkontribusi terhadap perdebatan, apakah HAM itu bersifat universal atau partikular/relatif. Pandangan yang menolak universalitas HAM mengajukan beberapa alasan diantaranya: (a) bahwa DUHAM yang mengklaim diri sebagai universal itu hanya dibuat oleh beberapa negara yang dimotori oleh negara-negara yang menang perang dan menggambarkan nilai-nilai individualisme liberal masyarakat barat; (b) DUHAM tidak melihat kekhasan budaya yang terdiferensiasi berdasarkan budaya dan ruang geografik; serta (c) terdapat perbedaan pendekatan dalam melihat hak asasi manusia.

Sedangkan kalangan yang mendukung universalitas DUHAM menyatakan: (a) bahwa Mesir dan Libanon berkontibusi besar dalam penyusunan DUHAM, sehingga DUHAM bukanlah dominasi barat, bahkan Universal Declaration of Human Rightsrumusan tentang kebebasan beragama merupakan bukti bahwa DUHAM juga mengadopsi nilai-nilai yang berakar dari luar barat; (b) bahwa budaya itu bersifat dinamis sehingga klaim karakteristik budaya suatu komunitas, etnis atau negara bersifat tetap dan utuh terbantahkan, karena anggapan bahwa suatu masyarakat memiliki satu nilai hanyalah merupakan klaim yang kurang berdasar; serta (c) perbedaan pendekatan yang mendikotomi Hak Sipol dan Hak Ekosob dalam praktiknya tidaklah sediametral itu, karena misalkan, bila di negara sosialis hak atas pendidikan itu dimasukkan ke dalam ranah Hak Ekosob, dalam masyarakat liberal, hak atas pendidikan itu dimasukkan ke dalam Hak Sipol. Jadi, baik di barat maupun di timur, hak atas pendidikan itu sama-sama diakui meskipun dikonstruksi dalam pendekatan yang berbeda.

Perdebatan tentang apakah DUHAM itu merupakan universal atau bukan mestinya dikembalikan kepada dua teori dalam hukum yang menjadi landasan pijaknya, yaitu Hukum Alam dan Positivisme Hukum. Dalam pandangan hukum alam, HAM merupakan hal yang universal yang tidak lekang oleh waktu dan tidak lapuk oleh perbedaan tempat dan subjek. Sedangkan dalam Positivisme Hukum, HAM itu adalah apa yang dikodifikasi atau sudah diatur sebagai HAM dalam naskah tertulis. Para penganut Hukum Alam menganggap DUHAM tidak mampu menampung hak asasi manusia yang bersifat kodrat, meski demikian Hukum Alam tidak menolak pandangan Positivisme Hukum terhadap universalitas HAM sepanjang HAM yang dipositivisasi itu dapat menjadi alat negosiasi atas klaim Hukum Alam. Para penganut Positivisme Hukum akan menganggap HAM yang dipositivisasi dalam DUHAM dan turunannya sebagai dokumen antropologis yang otoritatif dan menjadi tujuan.

Referensi

  1. Catatan Kursus HAM di ELSAM, tanggal 17 April 2008 dengan pengajar Anton Pradjasto dan Indriaswati Dyah Saptanigrum.
  2. Herman Bakir, Filsafat Hukum: Desain dan Arsitektur Kesejarahan, Refika Aditama, Bandung, 2007.
  3. Michael H. Hart, 100 Tokoh Paling Berpengaruh Sepanjang Masa, Karisma Publishing, Batam Center, 2005
  4. Shadia B. Drury (Edt), Hukum Dan Politik: Baccan Mengenai Pemikiran Hukum dan Politik, Tarsito, Bandung, 1986

Sumber Gambar:

Advertisements

1 thought on “Positivisasi Hak Asasi Manusia”

  1. thankyou banget pas dapet tugas kewarganegaraan nih…
    minta ijin buat copy wkekeke

    Silahkan saja dijadikan sumber bagi tugas kuliah. Jangan lupa dicantumkan nama dan waktu penulisannya, biar bisa dipertanggungjawabkan dari sisi kontekstualitas dan intelektualitas.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s