Artikel

PP Hutan Murah(an)

Ditulis Tanggal 20 Februari 2008

Lahirnya Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2008 tanggal 4 Februari lalu mulai ditanggapi secara serius oleh beberapa kalangan aktivis dan pemerhati hutan. Pada pokoknya, PP tersebut mengatur tentang murahnya tarif kompensasi penggunaan hutan untuk keperluan investasi (atas nama pembangunan) seperti untuk keperluan tambang terbuka, tambang bawah tanah, jaringan telekomunikasi, repiter telekomunikasi, stasiun pemancar radio, stasiun relai televisi, ketenagalistrikan, instalasi teknologi energi terbarukan, instalasi air, dan jalan tol.

Dikatakan murah karena PP tersebut mematok harga sewa hanya sebesar Rp 120 – Rp 300 sebagai kompensasi pengalihan fungsi hutan lindung dan hutan produksi per meter per tahun. Rully Syumanda seorang aktivis Walhi menyindir harga semurah itu lebih murah dari harga sepotong pisang goreng. Bahkan bila diukur lebih jauh lagi, harga sewa hutan per meter per tahun itu hampir setara dengan harga sebutir permen.

Cacat Bawaan

Bila diperhatikan, PP tersebut mengalami kecacatan sejak dilahirkan. Dilihat dari tujuannya (utilities), PP itu merupakan warisan dari polemik kegiatan pertambangan di dalam kawasan hutan lindung. Keberadaan tambang di dalam kawasan hutan berbanding lurus dengan pengurangan kuantitas dan kualitas hutan. Hal ini sangat ironis dengan momentum UNFCCC di Bali dua bulan sebelumnya yang mendorong agar negara berkembang, seperti Indonesia selaku tuan rumah pertemuan, untuk menjaga dan meningkatkan kualitas hutan.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam PP tersebut, diantaranya: Pertama, Kesenjangan atau kontradiksi antara nilai (rechts idee) dengan substansi aturan jenis dan besarnya tarif. Penjelasan umum PP tersebut menyatakan hutan sebagai karunia Tuhan dan penyangga kehidupan yang sangat penting. Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan belum memberikan penghargaan terhadap nilai manfaat hutan yang hilang. Sehingga perlu kompensasi. Namun Kompensasi yang diatur dalam substansi aturan PP tersebut menghilangkan sama sekali nilai religius, ekologis, antropologis dan sosial dari hutan dengan menggantinya menjadi nilai nominal rupiah yang sangat murah.

Kedua, PP tersebut tidak menjelaskan secara jelas jenis-jenis tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam batang tubuh, melainkan merujuknya sebagaimana ditetapkan dalam lampiran PP (Lihat Pasal 1 ayat 3 PP No. 2/2008). Kedudukan lampiran dalam struktur peraturan hanya ada “jika diperlukan”. Lampiran dijadikan sebagai media untuk membantu menjelaskan ketentuan yang sudah diatur dalam batang tubuh. PP No. 2 Tahun 2008 sebagai suatu aturan formal meninggalkan pola deduktif karena terjadi loncatan logika pengaturan dengan tidak diaturnya jenis-jenis tarif pada bagian awal PP atau materi pokok yang diatur, padahal PP tersebut bermaksud mengatur tentang jenis-jenis dan besarnya tarif.

Ketiga, Karena tidak mengatur tentang jenis-jenis tarif dalam batang tubuh, maka PP tersebut juga tidak menjelaskan sumber-sumber PNBP dalam batang tubuhnya. PP ini memiliki struktur yang aneh bila dibandingkan dengan PP tentang jenis dan tarif pada instansi lain seperti pada BPN (PP No. 46/2002), Departemen ESDM (PP No. 45/2003) atau pada aturan lama tentang PNPB Departemen Kehutanan dan Perkebunan (PP No. 59/1998 jo PP No. 74/1999)

Keempat, PP tersebut tidak mengatur siapa pemilik hak atas kayu komersil yang ada di dalam hutan pada kawasan yang digunakan untuk pertambangan. Kemunculan PP No. 2 Tahun 2008 tidak mencoba mengatur penyelesaian soal hak atas kayu komersil dalam kawasan hutan yang dijadikan tempat pertambangan. Persoalan yang dipermasalahkan dengan kehadiran PP No. 2 Tahun 2008 bukanlah hanya pada soal jenis dan besarnya tarif saja, tetapi lebih pada persoalan mendasar dari kegiatan pertambangan di kawasan hutan (lindung). Tarif rendah pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan nonkehutanan, terutama pertambangan, menambah kuatnya penolakan “penghancuran” hutan lewat kegiatan pertambangan.

Alternatif tindakan

Ketika suatu peraturan diundangkan, maka ia tetap berlaku sampai ada suatu peraturan baru yang mencabutnya atau dinyatakan tidak berlaku lagi melalui putusan pengadilan (MK atau MA). Oleh sebab itu, keberadaan PP No. 2 Tahun 2008 yang dianggap memiliki masalah dan potensi masalah harus segera direspons. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan, diantaranya:

Pertama, Mengajukan permohonan pengujian PP tersebut kepada Mahkamah Agung untuk diuji (judicial review). Bila memilih jalur ini maka kalangan aktivis dan pemerhati hutan harus segera mendaftarkan permohonan pengujian ke MA karena terdapat batas waktu, paling lambat 180 (seratusdelapanpuluh) hari sejak ditetapkan, untuk mendaftarkan permohonan uji materil di MA. Jalur ini akan sampai kepada mekanisme persidangan bahwa pemohon harus membuktikan nominal harga murah pinjam pakai kawasan hutan untuk kepentingan nonkehutanan bertentangan dengan UU Kehutanan.

Kedua, Mendorong Presiden untuk mencabut PP tentang jenis dan tarif tersebut. Hal ini cukup sulit karena pencabutan PP tersebut dapat diartikan bahwa Presiden mengakui “kelalaiannya” sehingga tindakan yang tidak menguntungkan bagi popularitas seorang Presiden demikian adalah tindakan yang berat bagi Presiden. Sebenarnya UU Penerimaan Negara Bukan Pajak (Pasal 3 ayat 2 UU No. 20/1997) memberikan pilihan pengaturan tentang PNBP pada suatu departemen tidak hanya dalam bentuk Peraturan Pemerintah, tetapi juga dapat diatur dalam bentuk Undang-undang. Pilihan dalam bentuk UU sebenarnya lebih terbuka karena dibahas bersama DPR dan dapat dikawal oleh masyarakat.

Ketiga, Mendorong perubahan UU Kehutanan (UU No. 41/1999 jo UU No. 19/2004) yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan di dalam kawasan hutan. Dorongan perubahan dapat digandengkan dengan memasukkan materi perubahan untuk penguatan hak masyarakat atas hutan, seperti hutan adat, dan dapat dijadikan momentum untuk mengadopsi nilai-nilai dari UNFCCC Bali agar hutan dapat memeberi manfaat yang lebih besar secara ekologis dan sosiologis. Namun perubahan itu memerlukan kesiapan yang baik dari kalangan masyarakat, sebab sekali “kotak pandora” untuk perubahan UU Kehutanan dibuka, maka kalangan tambang dan kalangan perkebunan mendapat pintu masuk untuk mengekonomisasi hutan secara lebih masif lagi.

Keempat, Melakukan pengujian UU Kehutanan ke Mahkamah Konstitusi sepanjang yang berkaitan dengan materi muatan kegiatan pertambangan di dalam kawasan hutan. Ketentuan itu antara lain Pasal 38 ayat 3, ayat 4 dan ayat 5, Pasal 45 ayat 2, serta Pasal 50 ayat 3 huruf g UU Kehutanan. Pengujian UU Kehutanan itu dapat dilakukan dengan menjadikan PP No. 2 Tahun 2008 sebagai alat bukti di persidangan untuk menunjukkan bahwa kegiatan pertambangan di dalam kawasan hutan merugikan masyarakat, lingkungan dan negara serta bertentangan dengan konstitusi dan tujuan negara karena menggantikan nilai hutan dengan rupiah yang sangat murah. Jalan ini secara “diam-diam” mendorong Mahkamah Konstitusi untuk “menguji” PP yang dijadikan sebagai alat bukti dalam suatu persidangan judicial review UU Kehutanan.

Yance Arizona

Advertisements

4 thoughts on “PP Hutan Murah(an)”

  1. PP itu bagian dari kapitalisme dan pengrusakan alam. hayooo brangus.

    Pengujian UU Kehutanan itu dapat dilakukan dengan menjadikan PP No. 2 Tahun 2008 sebagai alat bukti di persidangan untuk menunjukkan bahwa kegiatan pertambangan di dalam kawasan hutan merugikan masyarakat, lingkungan dan negara serta bertentangan dengan konstitusi dan tujuan negara karena menggantikan nilai hutan dengan sangat rupaih yang sangat murah. Jalan ini secara “diam-diam” mendorong Mahkamah Konstitusi untuk “menguji” PP yang dijadikan sebagai alat bukti dalam suatu persidangan judicial review UU Kehutanan.

    btw, kenapa UU nya yg direview.
    kenapa ga PPnya aja yang dilakukan review melalui MA.
    toh UU perhutanan itu tidak terlalu bermasalah. PP No. 2/2008 itulah yang menjadi masalah.
    menurut hemat saya mengajukan jucial review UU perhutaan ke MK itu kurang tepat. Sebab UU tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (konstitusi).
    maaf mungkin saya salah. hehehe mohon bimbingannya. 🙂

  2. Benar sekali Bung Nori.. Sulit kita melihat bagian dari kehidupan kita sekarang ini yang tidak masuk dalam skenario kapitalisme.

    PP No 2/2008 itu hanya aturan pelaksana dari Perpu No 1/4004 yang kemudian menjadi UU No 19/2004 yang memberikan peluang hukum masih terdapatnya kegiatan pertambangan di dalam kawasan hutan lindung.. Kalau menguji PP saja ke MA, maka yang “digugat” adalah soal besaran tarif, bukan soal keberadaan tambang di dalam kawasan hutan lindung. sebab keberadaan hutan di dalam kawasan hutan lindung itu mengambil landasan dari UU. Oleh sebab itu, saya mendorong agar UU-nya di uji.

    Namun, strategi yang dapat dilakukan adalah:
    1. mengajukan pengujian PP No 2/2008 ke MA, lalu (sebelum diputus oleh MA – sebab putusan MA biasanya lama dan tidak bisa “diandalkan”)
    2. mengajukan pengujian ketentuan tambang di dalam kawasan lindung yang ada dalam UU Kehutanan (UU 41/1999 jo UU 19/2004) ke Mahkamah Konstitusi.

    Ada rumusan dalam UU MK, bahwa bila suatu PP yang sedang diuji MA terkait dengan UU yang sedang diuji oleh MK, maka pengujian PP oleh MA mesti ditunda.

    Kondisi demikian membawa PP No. 2/2008 “diam-diam” dapat diuji oleh MK. pengujian PP 2/2008 oleh MK tidaklah akan berdampak pada putusan membatalkan PP, tetapi MK harus menilai PP No. 2/2008 sebagai bukti dalam pengujian UU kehutanan.

    Itu saja dulu bung Nori.. Saya sangat senang kalau anda berkomentar balik.. Sebab bisa menjadi teman komunikasi, dalam rangka menggali pendalaman yang sedang saya lakukan berkaitan dengan PP tersebut dan UU kehutanan..

    Selamatkan Hutan,,, Selamatkan Bumi..

  3. Benar yang dikatakan Pak Yance, Rekomendasi KTT Bali yang baru lalu jaitu CLIMATE CHANGE: IMPACTS, VULNERABILITIES AND ADAPTATION
    IN DEVELOPING, seakan-akan hanya sebuah retorika belaka. dipecundangi oleh PP ini. Apa yang mau diwariskan kepada anak dan cucu.

  4. Peraturan ibarat sebuah selimut yang indah, untuk menyelimuti kepentingan segelintir orang, agar tidur tambah nyenyak…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s