Cuap-cuap

Korupsi, UNCAC dan Rule Of Law

Ada sedikit diskusi di dunia maya ini oleh beberapa orang soal KORUPSI, UNCAC dan RULE OF LAW. Barangkali anda yang sedang membaca posting ini ingin memberikan padangan tentang tema yang terdiskusikan di bawah..

Silahkan..

Semoga memberi manfaat. Tanpa sepengetahuan orang-orang yang terlibat diskusi, saya memposting diskusi itu ke dalam blogs saya ini dengan harapan agar bisa diperbincangkan lebih luas.

Salam

Yance Arizona

—– Original Message —– From: febri diansyah To: yance arizona ; zeillafa@yahoo. com ; bppm mahkamah ; mahkamah hukum ; bppm mahkamah ; reinahironima mahkamah ; FE Unand Manajemen 2000 Sent: Wednesday, February 06, 2008 2:35 PMSubject: [bppm-mahkamah] Setelah Konferensi, Apalagi?

Setelah Konferensi, Apalagi?

Banyak pihak menyebutnya dengan konferensi yang datar-datar saja. Pada satu sisi, wacana mendorong agenda anti korupsi yang lebih efektif melalui mekanisme Internasional sepertinya tidak terlalu bernilai dibanding pemberitaan Soeharto, atau bahkan isu banjir yang rutin melumpuhkan Jakarta. Dan, di sisi lain, tidak siapnya delegasi Indonesia baik dari aspek substantif atau pun kekompakan tim menjadi catatan yang tentunya harus diakui dengan jujur.

Namun, perang terhadap korupsi harus jalan terus. Kegagalan pemerintah mendorong kepentingan Indonesia yang terlihat dari tidak adanya hal prinsipil yang bisa dipetik dari lima resolusi yang dihasilkan konferensi kedua UNCAC, seharusnya menjadi pelajaran penting. Ada tiga persoalan yang dapat dicermati.

Pertama, delegasi Indonesia tidak punya sasaran yang jelas dan terukur. Di sini, peran pemerintah yang terlihat lebih sebagai event organizer (EO) ketimbang sebagai salah satu negara pihak yang berkomitmen melawan korupsi.

Pilihan mendorong pengembalian aset, misalnya, ternyata tidak diikuti dengan perencanaan dan strategi yang komprehensif. Kalau pun delegasi RI menggabungkan diri dalam kelompok G-77 untuk mendesak negara maju membentuk kelompok ahli, maka RI harus menyiapkan setidaknya dua tim yang solid. Tim yang mengurus substansi dan tim diplomasi yang kuat. Pada kenyataannya, hingga hari kedua konferensi, penunjukan tim baru dilakukan pada rapat koordinasi delegasi RI. Bahkan, hal teknis seperti ini pun tidak terencanakan dengan baik.

Kedua, prioritas asset recovery terlalu prematur dalam kondisi penegakan hukum yang masih sangat buruk. Poin ini merupakan kritik mendasar yang ditulis dalam laporan independen versi masyarakat sipil Indonesia. Laporan yang berjudul, corruption assessment and compliance UNCAC in Indonesian Law menegaskan empat persoalan prinsip yang terlebih dahulu harus diprioritaskan. Persoalan ini cenderung berada di level penegakan hukum, seperti yang diatur dalam Bab III UNCAC.

Pilihan ICW & CSOs anti korupsi di Indonesia menempatkan penegakan hukum sebagai prioritas sangat beralasan. Belajar dari upaya pengembalian asset yang penah dilakukan di Indonesia dan pengalaman negara-negara lain, maka hal yang mau tidak mau harus didahulukan adalah aspek penegakan hukum dan penguatan kapabilitas institusional.

Upaya penarikan aset terpidana kasus korupsi dalam negeri, misalnya, tidak mungkin efektif jika tidak didahului proses penyidikan, penuntutan dan peradilan yang benar. Bahkan, aset hasil korupsi yang sudah dibayarkan pun sangat beresiko diselewengkan penegak hukum. Kasus uang pengganti yang diduga dikorup pada institusi Kejaksaan menjadi potret buruknya pondasi penegakan hukum Indonesia. Tentu, masyarakat tidak pernah ingin asset yang dikembalikan dari luar negeri mengalami nasib yang sama ditangan penegak hukum kita. Dengan kata lain, hal yang pertama kali dilakukan seharusnya membersihkan insitutsi kejaksaan.

Rekomendasi ini disampaikan ICW sebagai prioritas desakan terhadap pemerintah Indonesia. Alasan yang paling prinsipil, berdasarkan berbagai indikator terlihat salah satu inti persoalan pemberantasan korupsi Indonesia adalah Institusi yang seharusnya memerangi korupsi justru berada di jajaran insitusi terkorup.

Audit BPK, Corruption Perception Index (CPI) & Global Corruption Barometer (GCB) yang dirilis TI, serta penelitian UGM & Kemitraan menunjukan kecenderungan yang sama. Kejaksaan, Kepolisian, Peradilan merupakan institusi bermasalah. TI menambahkan parlemen dan partai politik sebagai katalisator kemelut koruptif yang terjadi di Indonesia. Dari aspek penegakan hukum, aktor korupsi yang diproses selama tahun 2007 pun 60,6 % berada di level bawah. Modus yang terungkap masih level korupsi tradisonal. Dan, dari tahun ketahun terus terjadi peningkatan bebasnya terdakwa korupsi di pengadilan umum. Komplikasi penegakan hukum ini menimbulkan pertanyaan, bagaimana mungkin agenda asset recovery dinilai penting sementara infrastruktur dasar untuk mendorong pengembalian aset masih sangat kacau?

Bahkan, argumentasi pergeseran landasan filosofis perang terhadap korupsi dari upaya memenjarakan pelaku menjadi upaya mengembalikan aset masih belum cukup tepat digunakan. Karena, upaya pengembalian aset di luar negeri baru akan efektif jika penegakan hukum telah cukup baik. Jika rule of law masih sangat buruk, maka tarik menarik aset berpotensi mengarah pada supremasi kekuasaan dan kekuatan ketimbang supremasi hukum.

Ketiga, Indonesia bahkan tidak serius melakukan review of implementation UNCAC pada hukum Indonesia. Bagian ini merupakan amanat terpenting dari rezim hukum Internasional dan setiap konvensi yang diratifikasi oleh suatu negara. Sebuah mekanisme kesepakatan lintas Negara tidak akan pernah efektif jika masing-masing Negara tidak memenuhi ketentuan konvensi dan tidak mengaturnya secara tepat dalam hukum nasional. Sulit mengatakan, pemeritnah Indonesia punya komitmen memenuhi ketentuan konvensi tersebut.Seperti disampaikan dalam laporan independent, sebagian besar infrastruktur regulasi/aturan yang diamanatkan UNCAC tidak diatur secara penuh oleh hukum Indonesia. Misal: upaya pelemahan dan pembunuhan KPK. Secara tegas UNCAC mengatur, lembaga antikorupsi ini adalah insitusi permanen bagi negara peserta yang merativikasi konvensi. Diperlambatnya pengesahan RUU Kebebasan Informasi Publik juga sebuah bentuk pengingkaran substansial pemerintah terhadap amanat UNCAC. Dan, beberapa ketentuan tentang perlindungan saksi, korban, pelapor atau whistle blowers justru mengancam kedudukan mereka di dalam hukum.

Ada begitu banyak masalah pemberantasan korupsi yang harus diselesaikan secara bertahap dan disiplin. Kita tidak ingin, agenda antikorupsi lebih mengarah pada kamuflase dan pencitraan politis ketimbang pemenuhan dan pencapaian hak kalangan marginal. Indonesia sebagai salah satu dari 107 negara yang telah merativikasi UNCAC harus serius memenuhi ketentuan konvensi dan membenahi infastruktur penegakan hukum.

Agenda penegakan hukum awal yang bisa diseriusi dapat dimulai dari penelusuran temuan pemeriksaan BPK terhadap APBN, APBD dan BUMN. Dilaporkan BPK, dari tahun 2004-semester I 2007 terdapat lebih dari 36 ribu temuan dengan nilai penyimpangan Rp. 3.657, 71 triliun. Jumlah itu mungkin jauh lebih besar ketimbang perkiraan aset koruptor yang ada di luar negeri saat ini. Dengan kata lain, jika kita serius, setelah konferensi UNCAC akhir januari 2008 lalu, Indonesia bisa memperbaiki dan menyiapkan diri yang dimulai dari aspek Rule of Law, penegakan hukum yang tegas. (*)

Febri Diansyah

BERNADINUS STENY <steni@huma.or. id> wrote:

Thanks feb,

Sentilanmu soal “rule of law” barangkali bisa menjadi pintu masuk untuk diskusi yang lebih dalam dan mendasar soal negara hukum. Kita terpuruk dalam isu-isu penegakan hukum dan sepertinya berputar-putar disitu, jungkir balik dan akhirnya kita menemukan berbagai lembaga hukum yang korup, dst…Apakah masalahnya memang hanya pada penegakan hukum, yang merupakan salah satu komponen saja dari sistem hukum atau masalah kita lebih dalam dan lebar dari situ. Dalam hal ini, kita berpikir ulang ttg konsep negara hukum. Kenapa ? Karena konsep negara hukum kita belum jelas, sehari-hari campur antara hukum agama dengan hukum negara, hukum adat, hukum kebiasaan dll. Perlilaku hukum sehari-hari juga sadar atau tidak dipengaruhi oleh background hukum dan nilai yang plural. Misalnya, pemberian dalam hukum agama dan suap dalam hukum positif. Dua hal yang kalau diperiksa sebetulnya mirip. Tetapi kemajemukan itu tidak terkelolah dengan baik dalam konsep negara hukum Indonesia.

Salam

Steny

—– Original Message —-
From: Febri Diansyah <febridiansyah@ yahoo.com>
To: bppm-mahkamah@ yahoogroups. com; yance arizona <yancearizona@ yahoo.co. id>; zeillafa@yahoo. com; bppm mahkamah <keluargabesar- mahkamah@ yahoogroups. com>; bppm mahkamah <mahkamah-hukum- ugm@yahoogroups. com>; reinahironima mahkamah <hironima_seorang@ yahoo.com>; FE Unand Manajemen 2000 <m2k_2000@googlegrou ps.com>
Sent: Wednesday, February 6, 2008 11:10:41 PM
Subject: Re: [bppm-mahkamah] Setelah Konferensi, Apalagi?

trims, bang.

secara konseptual, konsep Rule of Law justru hal yang sangat kabur ku kira. Agak menarik membaca beberapa literatur kritis yang mengkorelasikan RoL dengan paradigma positivistik dan beberapa asas hukum yang berkembang pada abad ke-18 & 19 Eropa. Pada bebeapa aspek, konsep ini dinilai terlalu otupis.

namun, ku pikir penting memaknai “Law” lebih luas ketimbang sekedar dokumen hukum dalam bentuk perundang-undangan. JIka tidak berlebihan, agaknya alah satu benang kusut penegakan hukum (mungkin juga ‘korupsi’) dapat ditembus dengan pendekatan lebih luas terhadap terminologi “Law”.

Aku sepenuhnya setuju dengan paradigma kritis, yang lebih jujur menempatkan law enforcement sebagai bagian sistem sosial dan sistem politik yang saling mempengaruhi. Semacam penegakan hukum yang tidak menafikan “behind the scene” dari sebuah perundang-undangan. Atau, dalam bahasa Artijo itu, pada satu sisi kita menggunakan hukum positif sebagai dasar legitimasi menghukum koruptor, akan tetapi di sisi lain kita mengkonstruksi hukum yang lebih sensitif terhadap kepentingan keadilan substantif dan realitas objektif kebutuhan agenda anti korupsi. Sebuah pilihan moderat, mungkin. Namun, agaknya menarik mencari “titik temu” pertentangan positivisme dengan “aliran-aliran kritis” yang sering kita usulkan.

aku harus belajar banyak lagi tentang wacana dan konsep hukum alternatif ini. Kadang, ku pikir, sebagian besar dari advokasi anti korupsi yang dilakukan teman-teman juga sering terkukung dalam kerangka struktur. Meskipun di sisi lain argumentasi bahwa ini adalah bagian dari strategi yang “paling mungkin” saat ini selalu menjadi “obat penawar” yang lumayan mujarab.

Oh ya, tentu kita sangat senang jika ada diskusi lagi di forum maya ini.
ditunggu masukan teman-teman.

satu upaya kecil kita berpikir untuk negeri yang lebih baik.

salam,
Febri Diansyah

Wahyudi Djafar <wahyudidjafar@yahoo.com> wrote:

Aku pernah membuat satu tulisan panjang, tentang gagal tafsir negara hukum Indonesia, namun sayangnya, file dari tulisan itu sekarang telah raib entah kemana. sebenarnya aku terinspirasi dari bukuanya Baso, yang Islam Pasca Kolonial and constitutions of society Giddens. aku mencoba menggunakan pendekatan studi post-colonial, and govenrnmentality yang dikemukakan oleh Giddens. aku mencoba mengukur sejauh mana keterlibatan negara dalam melakukan pengaturan warganegaranya sejak masa kolonial, dan dalam kerangka apa dilakukan pengaturan. karena studiku lebih diarahkan untuk mengupas tentang kemunculan perda-perda syariat, maka simpulan awal yang kudapatkan, bahwa formalisasi hukum agama ke dalam hukum negara adalah bagian dari pengaturan/seni governmentality, sebagai ujud pengekangan/ penindasan kaum kolonialis terhadap warga jajahan. pertama kali hukum agama masuk dalam hukum formal negara di Indoensia, sebagai tindak lanjut dari rekomendasi snouk Hourgronje kepada pemerintah jajahan, untuk membatasi gerak warga. sebenarnya dari sinilah sifat negara hukum indonesia berangkat, menurutku.

ya konsepsi kita memang jamak yang centang-perenang, karena konsepsi kebangsaan kita juga tak jelas. tentunya kita masih terus mempertanyakan apakah kosepepsi Indonesia sebagai nation-state benar-benar ada? samapai saat ini aku belum yakin kalau bangsa Indonesia ada, sebab, menurutku yang ada di negara kita adalah bangsa aceh, minangkabau, jawa, sunda, timor, papua. meminjam istilah Hadiz, indonesia hanyalah sekedar state of nation. karenanya segala konsepsi tentang negara hukum indonesia harus didekonstruksi ulang. kita juga harus berbicara panjang tentang multiculturalism hukum, bukan sekedar pluralism hukum, sebab pluralisme banyak menimbulkan keterjebakan. lihat Orde Baru juga berteriak-teriak tentang pluralisme, tapi justru yang ada malah penyeragaman, tentu kita masih ingat pertama kali lahirnya undang-undang pemerintahan desa.

sepertinya, dalam kajian ilmu hukum kita, masih sangat minim orang yang menggunakan pendekatan studi post-colonial, kalah dengan bidang ilmu lain (sosiologi, politik, dll). karenanya studi sepertinya perlu kita wartakan pada khalayak teoritisi hukum. dengan harapan, ada sebuah upaya deksotruksi terhadap tafsir negara hukum indonesia. kedua, adalah indigeonesasi teori multiculturalism, untuk kemudian dijadikan perspektif dalam penerapan hukum di masyarakat. tentunya tiap kelompok masyarakat– masyarakat hukum adat tentunya– dalam negara kita memiliki kearifan masing-masing. tak perlu lah mengatur mereka dengan formalisasi hukum negara, toh hukum kita juga tak becus mengatur masyarakat, he…….

maaf celotehanku ini…

febri diansyah <febrisombong@yahoo.com> wrote:

wah kaget juga baca tulisan kau, Yud…

menarik jika semkin banyak yang rame in perbincangan ini.
Satu hal yang kuanggap penting hari ini. Aku percaya, realitas tidak berbohong, kecuali karena dua hal. Pertama, ketika ia dikonstruksikan sedemikian rupa sehingga mendorong kita berpikir sebagaimana diinginkan si pembentuk opini, dan Kedua, ketika pembaca realitas berada dalam keadaan “saparuh sadar”, atau bahkan tidak sadar sama sekali. Mungkin ada banyak alasan lain, tapi setidaknya dua hal ini penting bagiku.

Dalam hubungannya dengan Rule of Law, dan potret kegagalan ‘hukum’ mengambil perannya untuk mengatur masyarakat, aku cenderung setuju bahwa di satu sisi pilihan mendeligitimasi “state” bukan prioritas yang tepat–setidaknya dalam jangka pendek ini. Penting kita ingat, bahwa beberapa struktur kearifan lokal yang seringkali menjadi tumpuan alternatif baru juga compang camping secara mendasar. Karena itulah–mungkin–teman-teman HuMa juga berpikir menggunakan sarana hukum negara untuk mengadvokasi masyarakat lokal. Misal: penyusunan peraturan selevel kampung dalam bentuk lembaran selayaknya perauran perundang-undangan level nasional. Atau, pilihan advokasi yang kukira tidak mungkin lepas dari strutur hukum negara.

Benar jika dikatakan Indonesia sedang mengalami kemelut hukum yang snagat rumit, tetapi agak riskan kupikir ketika persoalan itu kemudian menempatkan hukum adat dalam wujud pluralisme hukum secara ersebrangan dengan hukum negara.

mungkin teman-teman perlu ingat, terminologi “keadilan bagi masyaraklat marginal” yang dikampanyekan World Bank (WB) itu. Bahwa hukum rakyat harus dihidupkan berbarengan dengan upaya mendelgitimasi hukum negara. Konsep ini jika dipahami lebih mendasar, jelas membuka pintu neoliberalisme yang lebih kuat.

tentang, upaya negara mengkootptasi nilai sosial, agama, dan kearifn lokal, jusrtu menuruku hal pertama yang harus dierdebatkan adalah, apakah posisi negara disini diletakkan sebagai satu persona yang menekan yang lain, atau justru negara disini adalah sarana untuk menekan yang lain. Jika benar apa yang kupikirkan, bahwa mekanisme negara adalah sebuah sarana, maka persoalannya adalah bagaimana rakyat merebut mekanisme tersebut. Dengan kata lain sebenarnya kita sedang bicara sesuatu yang cederung struktural ketimbang sekedar vis a vis mempertentangkan negara dan masyarakat. Mungkin, yang harus dipikirkan, bagaimana mendorong upaya deliberatif yang jauh lebih melibatkan masyarakat pada struktur politik dan pengambilan keputusan sebagai bantuk tindakan negara. Yang jadi persoalan sekarang menurutku, adalah ketika ruang keterlibatan masyarakat ditutup (sekedar infra struktur) dan struktur pengambil kebijakan dipenuhi elit. JIka tidak berlebihan, dominasi dan pembajakan elit adalah salah satu faktor utama selain masalah struktural dalam RUle of Law kita.he he he…

jadi serius gini ngomongnya
tapi kita menunggu tanggapan dari teman-teman lainnya nih.
masa jadi penonton saja…salam,
Febri Diansyah

Tanggal: Mon, 11 Feb 2008 09:53:22 +0700 (ICT)
Dari: “yance arizona” <yancearizona@yahoo.co.id> Tambahkan ke Buku Alamat
Topik: Balasan: about “LAW” or Low?
Kepada: “febri diansyah” <febrisombong@yahoo.com>, “bppm mahkamah” <keluargabesar-mahkamah@yahoogroups.com>, “mahkamah hukum” <bppm-mahkamah@yahoogroups.com>, zeillafa@yahoo.com, “reinahironima mahkamah” <hironima_seorang@yahoo.com>

Memenuhi Panggilan Febri, manyumbang saketek…

Menggunakan tipologi Nonet&Selznik, sama-sama sudah kita ketahui, bahwa doktrin Rule of Law (RoL) dekat dengan tipe hukum otonom. Tentu pengutamaan otonomisasi hukum sebagaimana dikatakan Michael Zinn menjadi tameng bagi para pembuat/juga pelaksana aturan untuk berlindung dari sifat buruk kekuasaan: Rule of Law is a kind of conspiracy kata Zinn. Mistifikasi dari hukum otonom adalah hukum sebagai panglima (istilah Charles Himawan) atau hukum aturan sebagai pengendali sosial (social control) untuk mencapai ketertiban sosial (social order).

Perkawinan RoL dengan positivisme hukum dibidani secara apik oleh Hans Kelsen (seorang jenius yang pernah menjadi Ketua MK Austria). Doktrin yang ia konstruksi, Teori Hukum Murni, dibangun dengan salah satu sendi distinction between validiy (validitas norma) with efficacy (keberlakuan/kemanjuran norma). Konsep pemisahan yang banyak merasuki penyelenggara instansi hukum kita (MK, KPK, Kejaksaan, Polisi, dll). Pemisahan itu juga satu penanda munculnya hukum modern, sebab pramodern belum ada pemisahan antara norma dengan keberlakuannya. Salah cara untuk menguak konspirasi berlindung di balik validitas norma itu sebagaimana dikatakan Febri, bisa dilakukan dengan pendekatan politik hukum.

Tidak ada norma tertulis yang benar-benar valid. Apalagi dalam fragmentasi cabang-cabang ilmu hukum. Ketika korupsi, sebagai suatu perbuatan sosial yang menyimpang karena menimbulkan kerugian publik, diagregasi ke dalam aturan yuridis UU Tipikor, persoalan korupsi belumlah selesai. Demikian juga dengan dokumen yang berisi komitmen pemerintah memberantas korupsi yang dikatakan febri sebagai kamuflase.

Tiga paragraf di atas saya pikir umum kita temui dalam literatur kajian kritis terhadap RoL, dan masih banyak pandangan yang lainnya. Namun, saya melihat ada satu kata kunci yang tidak bisa dilepaskan dari kemunculan RoL, demokrasi dan hukum modern, yaitu fragmentasi.. Beberapa bulan yang lalu pernah bercerita dengan Febri soal fragmentasi ini sebagai pola dalam reformasi hukum pasca 1998 di Indonesia. Berbagai UU dispesialisasi menjadi kerangka aturan yang khusus dan sempit, berbagai lembaga negara diekstensifikasi menjadi unit lembaga baru yang diidealkan mandiri, independen dan bersih. Tetapi pola demikian secara umum tidak efektif dan juga tidak efisien.

Pola fragmentasi pasca 1998 bisa jadi tempat beranjak untuk melihat bagaimana pola fragmentasi pernah terjadi dari masa ke masa. Revolusi Perancis setidaknya juga pengalaman yang sama dan ekstrim. Ketika absolutisme Raja dipenggal oleh gerakan rakyat dan negara modern mulai dikumandangkan, ada semangat baru dan harapan baru. Sejak saat itu, negara dijadikan sebagai arena untuk berkontestasi, untuk bertarung, dan pemenangnya adalah yang memiliki kuasa politik dan modal. Revolusi Perancis juga suatu tahapan bahwa soal kuasa bukan hanya dikotomi antara rakyat dan negara/raja/pemerintah, tetapi ada aktor baru, yaitu para saudagar tuan tanah. Sejak saat itu, teori negara dari Tsang Yang (bila negara kuat, maka rakyat lemah dan bila rakyat kuat, maka negara lemah), menjadi runtuh.

Fragmentasi juga terjadi dalam pengembangan ilmu hukum. Setidaknya dalam kemunculan cabang-cabang ilmu hukum, hukum pidana, hukum tatanegara, hukum administrasi, hukum perdata, hukum internasional dll. Masing-masing cabang ilmu hukum itu di bangun untuk spesialisasi, dengan asas dan logika sendiri-sendiri, serta mekanismenya yang khas. Pencabangan ilmu hukum demikian secara mendalam menjebak urusan hukum menjadi soal mekanisme yang beranjak dari asas masing-masing cabang ilmu hukum, bukan pada tujuan sosial dan politik hukum lagi. Dapat dikatakan, banyak anak-anak cabang ilmu hukum sudah merantau sangat jauh dan tidak bisa pulang lagi serta sudah melupakan pesan ibunya ilmu hukum.

Setiap persoalan hukum akan ditempatkan dalam ilmu hukum yang terfragmentasi tersebut, sehingga tidak ada satu persoalan hukum yang bersifat tunggal. Korupsi sebagai “perilaku sosial menyimpang” yang diformalkan dalam UU Tipikor sebagai tindak pidana, tidak sepenuhnya adalah soal hukum pidana. Dalam perjalanannya korupsi juga soal hukum pidana dan hukum administrasi negara yang mengutamakan hukum administrasi negara (Kasus Akbar Tanjung). Korupsi juga soal perdata (Kasus Soeharto), juga soal Hukum Internasional (StAR), juga soal hukum tatanegara pada aspek kelembagaan dan peraturannya serta asministrasi negara pada penjalanan fungsinya.

Korupsi menjadi arena relasi antar cabang ilmu hukum, relasi itu adalah kontestasi, pertarungan. Tetapi pertarungan itu bukan rebutan untuk membuktikan aspek mana yang paling dahsyat menghajar koruptor atau istilah dalam kitab suci sebagai berlomba-lomba melakukan kebajikan. Melainkan pencabangan ilmu hukum yang telah terjadi itu menjadi tempat bersembunyi bagi para pelaku korupsi, terutama yang berkuasa politik dan modal. Sehingga pencabangan itu tidak selalu pada lomba kebajikan, melainkan sering menjadi arena “petak umpat”.

Suatu bukti, bahwa keberagaman hukum itu bukan hanya diferensiasi antara hukum negara, hukum adat, hukum agama dll. Tetapi juga keberagaman dalam ilmu hukum yang memproduksi hukum negara (pembuatan, penjalanan, dana penegakan). Dalam rimba hukum negara itu, para penguasa secara politik dan modal, memegang senapan laras panjang dan belati tersangkut di pinggang kiri. Untuk itu, kita mesti “bergerilya.”

Salam

Yance Arizona

Advertisements

2 thoughts on “Korupsi, UNCAC dan Rule Of Law”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s