Artikel

Hukum Sebagai Tempat Soeharto Berlindung

Oleh Yance Arizona, ditulis tanggal 11 Januari 2008  

Meskipun pemberitaan Soeharto sempat meredup pasca kemenangan gugatannya terhadap Majalah Time (September 2007) yang kontras dengan dirilisnya Top Ten pemimpin pencuri aset negara pada bulan yang sama oleh PBB dan Bank Dunia dalam program Stolen Aset Recovery (StAR). Kini perbincangan mengenai Soeharto dan proses hukumnya kembali menghangat seiring dengan memburuknya kondisi kesehatan mantan punggawa Orde Baru itu.  

Beranjak dari posisi diametral (Time dengan StAR) itu, seiring dengan gugatan perdata pemerintah, perlu diperiksa apa sebenarnya yang terjadi dengan hukum kita? Apa yang terjadi dengan bangunan hukum, keadilan, dan para aparatus yang secara fungsional ditugasi mengurus negara ini dengan perangkat hukum? Sehingga hari ini jalur hukum masih terantuk-antuk menemukan keadilan dan kebenaran. 

Kemenangan Soeharto atas Time oleh Mahkamah Agung di satu sisi dengan program StAR oleh PBB dan Bank Dunia di sisi lain menjadi salah satu bukti terjadinya kesenjangan. Tidak hanya kesenjangan dalam ranah pemberantasan korupsi antara nasional dan internasional, tetapi juga pada ranah kebebasan pemberitaan oleh pers, bahkan lebih luas kesenjangan dalam hukum. Dalam hukum yaitu soal kesenjangan antara hak dengan kewajiban. Seseorang dapat melanjutkan gugatan perdatanya dan menang, tetapi dapat menghindari tanggungjawab pidananya. 

Hukum yang terbelah

Diferensiasi hak dan kewajiban dalam hukum merupakan suatu dilema yang sudah sejak lama. Secara konseptual hak dengan kewajiban adalah dua hal yang saling melengkapi dan membatasi, bukan berkontestasi mencari mana yang kuat dan didahulukan. Namun kasus Soeharto telah membuktikan kepada kita bahwa antara hak dan kewajiban berkontestasi dan hak itu lebih kuat dan utama dibanding kewajiban.  

Dalam khazanah hak asasi manusia pada negara modern, sebagaimana banyak diadopsi dalam UUD 1945 hasil amandemen, diferensiasi hak dan kewajiban dibangun agar hak yang dimiliki warganegara dijadikan sebagai argumentasi supaya negara memenuhi kewajiban pemenuhan hak tersebut. Medan pemenuhan itu adalah hukum karena setiap warganegara dianggap sama di hadapan hukum dengan mereduksi stratifikasi sosial. Fiksi kesamaan dihadapan hukum (equality before the law) yang ingin memperlakukan (mantan) penguasa, orang perpunya dengan hamba dan orang tak berpunya secara sama karena haknya, tak pernah benar-benar nyata. Alih-alih memperlakukan sama, penguasa dan berpunya memanipulasi fiksi itu untuk kepentingannya. Sehingga penguasa dan yang berpunya dapat berlindung dibalik hukum untuk menghindari kewajibannya atas nama hak. Itulah resiko pengutamaan hak. 

Sebenarnya ada kisah lain yang berseberangan di mana satu bangsa mengutamakan kewajiban daripada hak. Seperti bangsa Jepang yang mengutamakan kewajiban ketimbang hak sehingga mereka lebih bertanggungjawab. Karena itu tidak jarang kita temui para pejabat di sana mengundurkan diri bila melakukan kesalahan karena tidak mampu menjalankan kewajiban dengan baik, bahkan melakukan harakiri. Hal yang belum pernah kita jumpai di tanah air. 

Diferensiasi hak dan kewajiban hanyalah satu saja dari diferensiasi dalam hukum. Diferensiasi lain muncul dalam pola fragmentasi cabang-cabang ilmu hukum seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum tatanegara, hukum administrasi negara,  hukum internasional dll. Fragmentasi cabang ilmu hukum ini membawa kontestasi cabang ilmu hukum dalam masyarakat. Masing-masing cabang membangun asas dan logika hukumnya masing-masing. Antar cabang ilmu hukum itu bisa saling bertubrukan, yang satu lebih kuat dari yang lainnya. Dan penguasa dapat “main petak umpat” dibalik banyaknya pilihan hukum tersebut. Berlindung dibalik cabang hukum yang satu bila diserang dari cabang yang lainnya. Tidak hanya sebagai tempat berlindung, hukum juga dijadikan sebagai arena sandiwara bersama aparatus hukum, dalam pementasan absurditas penegakan hukum yang dikendalikan melalui skenario jalan buntu.  

Aparatus hukum dapat berlindung di balik sekat-sekat hukum dengan merasa “tidak berdosa”. Kasus Adelin Lis telah menjadi contoh bahwa hukum (administrasi) dapat menjadi tempat berlindung dari hukum pidana (korupsi dan illegal logging), demikian juga cerita gagal yang melahirkan SKP3 Soeharto 11 Mei 2006. Dalam kondisi demikian prosedur hukum terpenuhi tetapi keadilan tak kunjung tiba. Aparatus penegak hukum “membebaskan” penjahat dengan membebankan kesalahan pada konstruksi hukum yang ada. Yang penting prosedur hukum terpenuhi, kebenaran dan keadilan adalah urusan lain. Kejadian serupa terulang ketika Mahkamah Agung memenangkan Soeharto atas Majalah Time. Tanpa bermaksud membela Time, bila melihat putusan Mahkamah Agung yang memenangkan Soeharto atas pencemaran nama baik karena pemberitaan kekayaan Soeharto dalam tajuk “Soeharto Inc,” sangat nampak putusan itu tidak memiliki konteks kebenaran historis. Sebab, ada atau tiadanya harta Soeharto tidak terjawab dengan putusan Mahkamah Agung tersebut. 

Menuju tiang gantungan hukum

Melihat kondisi Soeharto yang memburuk membuat orang bersikap permisif agar Soeharto tidak perlu masuk pengadilan. Lupakan sajalah kesalahan Soeharto, dan maafkan beliau. Andai beliau dipaksa juga diadili di persidangan, bagaimana caranya? Apakah manusiawi mengadili orang sakit? Meskipun kelak beliau terbukti bersalah, bukankah beliau juga sudah banyak berkorban untuk bangsa ini? Pertanyaan demikian masih menjadi asumsi umum yang muncul hari ini, bahkan itu sejak tahun 1999. Tidak berubah. Pandangan demikian sebenarnya adalah kekeliruan yang dicari-cari pembenarnya.  

Dikatakan keliru karena menilai pertanggungjawaban atas kejahatan adalah untuk penjera pelaku. Hal yang senada dengan teori klasik dalam literatur hukum pidana yang memandang pidana sebagai pembalasan (vergelding). Pandangan ini berorientasi kepada pelaku. Sebenarnya ada pandangan lain yang didasarkan pada tujuan hukum. Dalam pandangan yang terakhir, proses hukum tidak dipandang sebagai penghapusan dosa pelaku, melainkan untuk melindungi dan memenuhi hak korban, juga untuk menemukan kebenaran korektif agar rekonsiliasi dapat tercapai. Dalam diskursus keadilan hal itu disebut keadilan transisional yang restitutif, korektif dan restoratif. Namun pintu masuk untuk menemui keadilan yang demikian lewat hukum pidana sudah tertutup. Sehingga perlu dicari pintu lain sebagaimana sedang dicari pemerintah.  

Sekarang pemerintah sedang melakukan gugatan perdata terhadap yayasan-yayasan yang dahulu dipimpin Soeharto, seperti Supersemar, Dharmais, Dakab, dll. Upaya perdata ini satu bukti bahwa hukum pidana tidak berdaya menjadi senjata pamungkas sebagaimana dijargonkan dalam istilah ultimum remidium. Gugatan perdata merupakan satu celah dalam menguak apa yang dicari bangsa dari pengalaman suram di bawah pemerintahan Soeharto masa lalu. Namun itu hanya satu sisi saja karena tidak menyentuh dugaan pelanggaran HAM seperti Pembantaian PKI 1965-1966, Talang Sari, Tragedi Tanjung Priok, DOM di Aceh dan Papua, Tragedi Trisakti, Tragedi Semanggi I dan Tragedi Semanggi II. Celah lewat pintu perdata itu tidak juga mesti dipandang sebagai upaya penyelesaian. Namun bisa jadi suatu skenario untuk menemui jalan buntu yang setelah itu tidak ada sikap lain selain “gigit jari”.  

Hukum yang terbelah-belah sungguh sulit menemukan keadilannya dalam kasus Soeharto yang kompleks. Jangan-jangan, akhirnya kita akan mengatakan bahwa diferensiasi yang dibangun hukum modern telah sempurna melindungi kekuasaan despotik menghindari kebenaran historis suatu bangsa. Dan para pelakon tersipu pura-pura tidak mampu, sedangkan mereka punya moral.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s