Kajian Hukum

Pengaturan Tindak Pidana Administrasi dalam RKUHP

Tidak banyak ahli yang menseriusi lintas cabang hukum. Misalkan mengkaji keterkaitan antara hukum pidana dengan administrasi, hukum perdata dengan pidana, hukum tata negara dengan hukum perdata, atau hukum perdata dengan administrasi. Banyak ahli hukum lebih mengabdikan diri untuk menjadi pengabdi spesialisasi keilmuan hukum. Ibarat dokter, maka ia adalah dokter spesialis. Unger pernah menyampaikan bahwa gaya ahli hukum yang tunduk pada spesialisasi bidang sempit itu adalah wujud ketidakberdayaannya menandingi konstruksi ilmu yang sudah diwariskan oleh para pendahulu di bidang ilmu sosial.

Kajian ini mencoba melihat kesalinghubungan antara hukum pidana dengan hukum administrasi yang bertemu dalam konsep tindak pidana administrasi. Menurut Barda Nawawie Arief, tindak pidana administrasi adalah pendayagunaan hukum pidana untuk menegakkan hukum administrasi. Padangan demikian memposisikan hukum pidana sebagai ultimum remidium. Artinya hukum pidana adalah senjata pamungkas terakhir yang digunakan setelah sarana hukum lainnya keder. Namun pada nyatanya tidak juga seekstrim itu. Hukum pidana acap lumpuh meskipun kadang diposisikan sebagai upaya pertama (primum remidium). Bahkan sering lumpuh karena tidak mampu mengalahkan hukum administrasi. Kita lihat saja satu contoh kecil ketika Dakwaan Illegal Logging dan Korupsi yang dikenakan kepada Adelin Lis tidak berdaya dipengadilan hanya karena selembar surat dari Menteri Kehutanan (aspek administrasi) yang menyatakan bahwa tindakan Adelin Lis bukanlah tindak pidana, melainkan pelanggaran administrasi.

Kajian ini merupakan kajian awal atas pengaturan tindak pidana administrasi dalam Rancangan KUHP. Karena merupakan kajian awal, maka isinya bersifat deskripsi ketentuan yang dirumuskan, kemudian melihat siapa saja subjek yang diatur, tindakan yang dilarang, sifat melawan hukum dan sanksi. Secara berurutan sistematika kajian ini sebagai berikut:

Judul: Pengaturan Tindak Pidana Administrasi Dalam RKUHP: Suatu Kajian Awal

  1. Pengantar (berisi sekilas sejarah KUHP dan perkembangan politik pidana pemerintah yang melahirkan tindak pidana administrasi)
  2. Tinjauan Tindak Pidana Administrasi (Berisi Pengertian tindak pidana administrasi dan perbedaannya dengan generic crime)
  3. Ketentuan Tindak Pidana Administrasi Dalam RKUHP (bersisi pasal-pasal tindak pidana administrasi yang dirumuskan dalam RKUHP, subjek-subjek hukum, tindakan yang dilarang dan sifat melawan hukumnya)
  4. RKUHP: Defragmentasi Setengah Hati (membuktikan bahwa memasukkan sebagian saja dari tindak pidana administrasi dalam RKUHP adalah upaya yang setengah hati. Mengutip pendapat para penyusun RKUHP yang memposisikan diri untuk tidak memasukkan tindak pidana administrasi dalam RKUHP, tetapi buktinya di dalam RKUHP masih banyak ditemukan rumusan tindak pidana administrasi)
  5. Penutup (berisi kesimpulan dan saran)

Lampiran bersisi Tabel rumusan tindak pidana administrasi dalam RKUHP

Download: Yance Arizona, Pengaturan Tindak Pidana Administrasi Dalam RKUHP

Salam

Yance Arizona

Advertisements

2 thoughts on “Pengaturan Tindak Pidana Administrasi dalam RKUHP”

  1. Tulisannya bagus dan perlu dilanjutkan kembali dalam suatu kajian hukum pidana administrasi yang komperehensif, sehingga Mas Yance dapat menjadi ahli hukum pidana administrasi di Indonesia, yang masih langka, karena membahas relasi hukum pidana dan hukum administrasi negara. salam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s