Edisi revisi dapat dilihat di website Legalitas.org :
Peraturan daerah (selanjutnya diringkas perda) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah [vide Pasal 1 angka 7 UU No. 10/2004]. Melalui amandemen UUD 1945 yang kedua, perda mendapatkan landasan konstitusionalnya di dalam konstitusi yang keberadaannya digunakan untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan [vide Pasal 18 ayat (6) UUD 1945]. Selanjutnya Pasal 12 UU No. 10/2004 menggariskan materimuatan perda adalah seluruh materimuatan dalam rangka: a] penyelenggaraan otonomi dan tugas pembantuan; b] menampung kondisi khusus daerah; serta c] penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Dari segi materimuatan, perda adalah peraturan yang paling banyak menanggung beban. Sebagai peraturan terendah dalam hierarki peraturan perundang-undangan, perda secara teoritik memiliki tingkat fleksibilitas yang sempit karena tidak boleh menyimpang dari sekat-sekat peraturan nasional yang ratusan jumlahnya. Dalam pendekatan Stufenbau des Recht yang diajarkan Hans Kelsen, hukum positif (peraturan) dikonstruksi berjenjang dan berlapis-lapis, peraturan yang rendah bersumber dari dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Teori tersebutlah kemudian dalam ilmu hukum turun menjadi asas “lex superior derogat legis inferiori.”
Download: Disparitas Pengujian Peraturan Daerah: Suatu Tinjauan Normatif
Like this:
Like Loading...
Published by Yance Arizona
YANCE ARIZONA,
PhD researcher at Van Vollenhoven Institute for Law, Governance and Society, Leiden University, the Netherlands. Lecturer of Constitutional Law and Jurisprudence at President University, Indonesia.
He was born in Kerinci on March 24, 1983. Yance obtained master in constitutional law at Faculty of Law, University of Indonesia (2012), moreover he completed a Master of Arts in Socio-Legal Studies at Onati International Institute for Sociology of Law, University of the Basque Country, Spain (2016). Prior to master studies, he obtained his bachelor in constitutional law studies at Faculty of Law, Andalas University, Padang (2007). During his study at Andalas University, he was student activist who become chairman of Association of Student Advocacy and Societal Studies (Lembaga Advokasi Mahasiswa dan Pengkajian Kemasyarakatan/LAM&PK), and President of the Student Executive Board, Faculty of Law, Andalas University.
Later on, he became a researcher at Perkumpulan HuMa, Jakarta since 2007-2010 and Epistema Institute, a think thank organisation which support community and ecological-based law reform (2010-2016). His last position was an interim executive director of Epistema Institute. Beside of his role as a researcher and an NGO activist, Yance is also a lecturer at Law-Department, President University since 2011. He serves various subjects includes constitutional law, jurisprudence, administrative law, socio-legal research method, lawmaking and legal drafting.
View all posts by Yance Arizona
tinjauan perda terhadap pelenggarnya