Artikel

Calon Kepala Daerah Jalur Khusus

Dimuat di Padang Ekspres, 30 Juli 2007

Tulisan ini bertolak dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 yang mengabulkan permohanan “pembatalan” Pasal 56 ayat (2); Pasal 59 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pada intinya, putusan itu menyatakan tidak hanya partai politik atau gabungan partai politik saja yang dapat mengajukan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, tetapi membuka peluang bagi perseorang untuk menjadi calon tanpa melalui partai politik maupun gabungan partai politik. Dalam pertimbangan hukum poin [3.15.8], Mahkamah Konstitusi berpendapat “… Pemberian kesempatan kepada calon perseorangan bukan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan karena keadaan darurat ketatanegaraan yang terpaksa harus dilakukan, tetapi lebih sebagai pemberian peluang oleh pembentuk undang-undang dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah agar lebih demokratis.”

Frasa agar lebih demokratis (perlu digaris tebal) merupakan semangat yang mewakili putusan MK No 5/PUU-V/2007. Referensi MK untuk sampai pada kesimpulan itu adalah: Pertama, pengaturan Pilkada dari UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menjabarkan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi poin [3.15.12] menyatakan “Bahwa perkembangan pengaturan pilkada sebagaimana dipraktikkan di Aceh telah melahirkan realitas baru dalam dinamika ketatanegaraan yang telah menimbulkan dampak kesadaran konstitusi secara nasional, yakni dibukanya kesempatan bagi calon perseorangan dalam pilkada …”

Kedua, dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi poin [3.15.10] menyatakan “Mahkamah berpendapat agar supaya terdapat persamaan hak warga negara sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D Ayat (1) dan Ayat (3) UUD 1945 …” sedangkan pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) berbunyi: ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; ayat (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Dapat disimpulkan dengan kalimat sederhana, Mahkamah Konstitusi menyatakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diusulkan hanya melalui partai politik atau gabungan partai politik kurang demokratis. Sehingga, supaya lebih demokratis, perlu diberi kesempatan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah perseorangan yang tidak lewat usulan partai politik. Seperti yang dilakukan di Aceh. Alasan lainnya adalah karena setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Jadi, dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi tidak memutus berdasarkan konstitusionalitas satu norma perundang-undangan, karena lewat partai politik atau tidak lewat partai politik adalah sama-sama konstitusional – seperti halnya pemilihan presiden dan wakil presiden lewat partai politik (Pasal 6A ayat 2 UUD 1945). Tapi Mahkamah Konstitusi memutus berdasarkan model mana yang lebih demokratis atau yang kurang demokratis dari formulasi peraturan perundang-undangan.

Fragmentasi

Lahirnya dorongan agar calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat diikuti perseorangan merupakan luapan dari ketidak-percayaan terhadap partai politik. Seperti mengusung penjaringan calon kepala dan wakil kepala daerah lewat jalur khusus. Karena kenyataannya, meskipun UU No 32/2004 yang mengalihkan arena pemilihan kepala daerah dari ruang DPRD kepada suara masyarakat tetap menyisakan ketidak-puasan, money politic dan masih sempitnya akses seseorang menjadi kontestan pilkada. Meskipun tidak langsung menentukan kepala daerah, partai politik masih sangat menentukan siapa yang diminatinya untuk dicalonkan menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah.  

Putusan MK No 5/PUU-V/2007 yang memberi kesempatan calon perorangan mendekonstruksi konfigurasi politik Indonesia yang selama ini didominasi oleh partai politik. Tujuan konstruktifnya senada dengan yang dikatakan oleh Arbi Sanit saat memberi keterangan tertulis pada persidangan: bahwa adanya calon perseorangan (independen) akan mendorong parpol memperbaiki dirinya menjadi partai yang sehat untuk membangun demokrasi yang sehat pula.Tetapi, dekonstruksi yang memfragmentasi kekuatan politik dari unit partai politik ke unit perseorangan (individu) belum tentu akan memperbaiki kehidupan demokrasi. Pengalaman Indonesia dalam hal otonomi daerah (dari sentralistik ke desentralistik) malah muncul dalam bentuk fragmentasi korupsi, kolusi, nepotisme dan sifat buruk lainnya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Sehingga yang patut dikhawatirkan pasca putusan Mahkamah Konstitusi adalah menularnya money politic dan sifat-sifat buruk yang diidap partai politik kepada individu atau kumpulan individu dalam masyarakat karena pengalihan pihak yang menentukan calon.

Pencalonan Kepala daerah dan wakil kepala daerah melalui partai politik bukanlah cara yang baik untuk pengembangan demokrasi selama ini di Indonesia. Tetapi pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah tanpa melalui partai politik belum tentu akan lebih baik dalam konteks demokrasi di daerah beberapa masa kedepan. Karena berkaca pada pengalaman tiga tahun terakhir. Pilkada di beberapa daerah malah jadi ajang saling pukul, pengrusakan dan pembakaran kantor KPU atau kantor Bupati. Pengalaman pilkada yang negatif demikian tidak dijadikan tempat bercermin oleh Mahkamah Konstitusi untuk membuat putusannya.

Apalagi ketika partai politik tak kunjung berubah baik, pada saat yang sama individu atau kumpulan individu yang merasa mempunyai kekuasaan menentukan kepala daerah telah menjadi rusak. Pada saat itu, genaplah sudah negeri ini menjadi negeri yang penuh chaos, liberal dan anarkis. Sehingga membenarkan apa yang dikatakan Plato 24 Abad lalu bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan terburuk. Bahkan negara liberal seperti Amerika Serikat pun pemilihan kepala eksekutifnya (presiden) melalui electoral college yang tidak langsung ditentukan oleh suara mayoritas pemilih. Tentu itu berbeda dengan Indonesia. Bedanya lagi: Indonesia menuju sistem yang lebih liberal dari pada negara liberal seperti Amerika Serikat.

Pesan dari tulisan ini bahwa yang terpenting dalam demokrasi bukanlah seluruh orang mendapat kesempatan yang sama untuk dipilih atau memilih dalam rekruetmen lembaga pemerintahan. Melainkan, sejauhmana inter-responsibilitas pemerintah dengan (kelompok) masyarakat berlangsung menuju kebahagiaan dan kesejahteraan. Untuk itu, demokrasi tidak hanya terfungsionalisasi lewat aturan yang dibuat. Tetapi lebih utama lagi ditentukan oleh kesiapan, partisipasi, tanggungjawab, kesadaran, dalam istilah yang lebih luas: kultur suatu bangsa. 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s