Resensi

Perempuan di Persidangan

Resensi Buku
Perempuan di Persidangan:
Pemantauan Peradilan Berperspektif Perempuan

Sulistyowati Irianto dan Lidwina Inge Nurtjahyo
Nzaid, Convention Watch Universitas Indonesia
dan Yayasan Obor Indonesia, 2006
Pp. xx + 234.

Resensi oleh Yance Arizona 

Satu lagi buku yang diluncurkan menambah referensi tentang ketidaknetralan hukum, kali ini dalam perspektif perempuan. Buku Perempuan di Persidangan: Pemantaun Peradilan Berperspektif Perempuan ini ditulis oleh Dr. Sulistyowati Irianto dan Lidwina Inge Nurtjahyo. Dari judulnya, telah tergambar bahwa buku ini adalah hasil dari pemantaun tentang bagaimana peradilan memperlakukan perempuan. Tidak hanya memantau perempuan yang menjadi korban, tetapi juga perempuan yang didakwa melakukan kejahatan, buku ini berusaha menciptakan keseimbangan dalam memaparkan fenomena yang terjadi seputar perlakuan yang dialami oleh perempuan dihadapan kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Cara ‘pemantaun’ itu dilakukan dengan pengamatan (observation), wawancara dengan perempuan yang sedang berperkara dan wawancara dengan aparat penegak hukum.

Wilayah yang dipantau dari buku ini adalah pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan dan Tangerang, serta Pengadilan Agama Jakarta Timur. Dari pemilihan wilayah itu jelaslah bahwa buku ini mengambil fokus pada persoalan perempuan yang terjadi dalam masyarakat urban. Kasus-kasus yang diteliti meliputi: 1] kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan perceraian yang diakibatkan KDRT (dua kasus di PA Jaktim); 2] pencabulan terhadap anak perempuan dibawah umur; 3] penipuan yang dilakukan perempuan karena ditinggal suaminya tanpa nafkah; 4] sindikat penjualan bayi oleh perempuan kelas bawah yang dipekerjakan oleh seorang pengacara perempuan; 5] pembunuhan bayi karena hubungan gelap oleh perempuan; 6] pembuangan bayi akibat hubungan pelaku dengan kakak iparnya; 7] pelaku yang menyimpan dan menggunakan narkoba karena frustasi suami kawin lagi; dan 8] perceraian yang diajukan oleh istri karena mengalami tindak KDRT dan adanya penculikan anak-anak oleh suami.

Pada Bab I diulas wacana pengantar tentang pemantauan peradilan berperspektif perempuan. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskrimansi Terhadap Wanita (CEDAW), yang sudah diratifikasi pemerintah Indonesia dua tahun lalu, sepertinya menjadi parameter dalam manganalisa temuan-temuan di lapangan. Namun kita tidak menemukan konstruksi yang lebih sederhana sebagai turunan dari konvensi itu. Bahkan pada bagian lain buku ini, seperti pada Bab IV dan Bab V digunakan ketentuan lain selain CEDAW sebagai tolak ukur menganalisisnya, antara lain menggunakan ICCPR, DUHAM Pasal 5, UU No 39/1999 tentang HAM, dan Kode Etik Aparat Penegak Hukum Resolusi Umum PBB No 34/169 pasal 5 dan pasal 7. Perumusan paramater atau tolak ukur dalam penelitian (pemantaun) merupakan unsur penting, sebab lewat rumusan demikianlah temuan-temuan dilapangan diuji dan dipertentangkan. Lebih penting lagi mengingat masyarakat kita masih awam dengan standar-standar kekerasan terhadap perempuan. Misalkan tentang apa-apa saja bentuk kekerasan dalam bentuk fisik, ekonomis dan psikologis dalam keluarga ditengah budaya keluarga yang masih condong patriarki.

Bab II sampai Bab V secara runtut mendeskripsikan tentang tempat perempuan berharap memperoleh keadilan (RPK kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan); rekam jejak posisi kasus yang menimpa korban perempuan dan perempuan pelaku kejahatan (latarbelakang kehidupan, karakteristik korban dan pelaku, bentuk tindak pidana dan motif, sikap dan strategi perempuan yang menjadi korban dan yang melakukan kejahatan, kekerasan yang dialaminya selama proses peradilan, dan cara pandang masyarakat); serta perempuan dalam pandangan penegak hukum.

Kesimpulan yang ditarik dari pemantauan yang dituliskan dalam buku ini adalah: 1] masih kurangnya sumberdaya penegak hukum yang berperspektif perempuan diberbagai tingkat; 2] fasilitas yang kurang memadai sehingga menyebabkan sidang sering ditunda-tunda; 3] etika penegak hukum selama bertugas masih harus diatur dengan jelas agar tindakannya yang kurang santun selama bertugas dan terutama yang berbentuk kekerasan dapat diberi sanksi; 4] perempuan yang berada dalam kasus ini baik korban maupun pelaku sebagian besar belum menyadari hak-haknya dihadapan hukum; 5] perempuan yang terlibat dalam proses peradilan, sebagai pelaku maupun korban, rentan terhadap diskriminasi. Diskriminasi dimaksud adalah dalam bentuk pembatasan atau pembedaan selama proses persidangan, seperti ucapan yang berbentuk komentar atas riwayat seksual korban/pelaku perempuan, tindakan dalam bentuk kekerasan fisik, dan perlakuan dalam bentuk larangan yang diterapkan karena pelaku adalah perempuan, misalnya larangan untuk menggunakan sabun, shampoo, dan alat kecantikan selama berada di dalam tahanan; 6] untuk kasus pembunuhan dan penelantaran bayi, latar belakang budaya masyarakatlah yang mendorong perempuan yang melakukan itu merasa panik sehingga akhirnya membunuh atau meninggalkan bayinya.

Secara konteks penerbitan, buku ini dibuat dan diterbitkan ditengah sedikitnya literatur yang membahas tentang perilaku diskriminatif yang dialami perempuan di Indonesia. Sehingga buku ini sangat relevan menjadi pijakan awal dalam penelitian-penelitian lanjutan yang berkaitan dengan diskriminasi perempuan oleh negara (pemerintahan). Apalagi alur pemantaun yang dikristalisasi lewat buku ini dilakukan secara induktif. Fenomena-fenomena yang ditangkap lewat penelitian ini masih dapat diekplorasi lebih jauh untuk merumuskan kerangka advokasi menghadapi diskriminasi terhadap perempuan kemudian hari.

Tapi, satu hal yang terasa kurang dari buku ini adalah tidak adanya informasi tentang profil lembaga penulis, seperti Kelompok Kerja Kajian Antropologi Hukum dan Jender Indonesia (KAJI). Informasi tentang lembaga demikian sebenarnya penting untuk memudahkan penyebaran lebih jauh isu-isu anti-diskriminasi teradap perempuan. Misalkan masyarakat perkotaan dapat melacak informasi-informasi penting lain yang sedang digarap. Apalagi bagi masyarakat pedesaan yang tidak dijamah oleh tim pemantaun. Bisa jadi persoalan diskriminasi terhadap perempuan pada peradlan di daerah-daerah lebih mengkhawatirkan dari pada masyarakat perkotaan (urban), atau bahkan sebaliknya. Selamat Membaca! semoga dapat menjadi refleksi untuk aksi-aksi dikemudian hari.

Advertisements

1 thought on “Perempuan di Persidangan”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s